Pj Wali Kota Menyisir Batas Wilayah Sambangi Warga Tidak Mampu

KabarMakassar.com –– Mendengar kabar adanya masyarakat kurang mampu yang tidak terdata saat pembagian sembako membuat Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb yang di dampingi Kadis Sosial Kota makassar Muktar Tahir harus bergerak menyisiri perbatasan antara Makassar-Gowa-Takalar Minggu (3/5) siang untuk memastikan keadaan warganya.

Kehadiran Iqbal sekaligus juga untuk memberikan paket sembako kepada sejumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Tamalate yang kondisinya cukup memprihatinkan. Salah satu keluarga yang keadaannya membuat pilu yakni pasangan suami istri Dg Limpo dan Dg Kamang yang tinggal dalam lorong 30cm dan rumahnya berada di pinggir sawah.

Penjabat Wali Kota Makassar yang menyerahkan paket sembako pada keluarga kurang mampu ini menuturkan kondisi warganya yang memprihatinkan dan membutuhkan bantuan namun sayangnya tidak masuk dalam pendataan.

“Ada laporan yang masuk bahwa di Kecamatan Tamalate tepatnya di Barombong ada keluarga yang hidupnya tidak layak. Setelah di survey memang betul perlu perhatian pemerintah, namun tidak masuk dalam pendataan. Sekalipun demikian, tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Makassar”,ungkap Iqbal.

Selain itu Iqbal mengatakan paket bantuan yang di serahkan ini tidak masuk dalam catatan bantuan covid.

“Jadi ini bukan bagian dari bantuan covid. Pemerintah Kota Makassar memiliki beberapa jenis bantuan untuk masyarakat. Seperti halnya hari ini, jika kami mendapat kabar adanya warga yang memang membutuhkan dan setelah survey memang betul adanya, maka Dinsos akan segera menyalurkan bantuannya”,tambahnya.

Usai berada di gubuk Dg Kamang, Iqbal lalu bergeser ke rumah Haji Daeng Sore dan Wahidah yang lokasinya juga masih di Barombong. Kehadiran orang nomer satu di Makassar ini membuat senyum sumringah dengan penuh rasa syukur.

“Terima kasih pak wali bantuanta. Bisami ku pakai ini bulan puasa kasian. Ada 2 orang anakku tapi meninggalmi semuami pak. Terima kasih masih ada yang perhatikan warga”ungkap Haji Daeng Sore saat menerima bantuan sembako. (Adv/*)

Ini Syarat Penerima Bantuan Sembako dari Pemkot Makassar

KabarMakassar.com — Pemkot Makassar pekan depan akan mulai menyalurkan 60 ribu bantuan paket sembako bagi warga terdampak Covid-19 di Kota Makassar, yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Makassar.

“60 ribu paket sembako ini masih dalam proses disiapkan. Insha Allah minggu depan sudah terdistribusi,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Makassar, Ismail Haji Ali, Rabu (15/4).

Menurut Ismail, bantuan sembako ini bukan hanya diperuntukkan bagi warga yang ber-KTP Kota Makassar saja. Akan tetapi, juga diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak ber-KTP Makassar, namun berada/tinggal di Kota Makassar.

“Kita tidak pernah bicara terkait KTP untuk pembagian sembako ini. Yang jelas dia terkena dampak dan dia bagian dari Makassar,” ujarnya.

Ismail menjelaskan, pembagian bantuan sembako ini berpatokan pada data yang diberikan oleh RT/RW, yang memiliki tugas melakukan pendataan terhadap warga di daerahnya masing-masing.

“yang jelas begini, databasenya bersumber dari RT/RW. RT/RW mencatat warganya. Seperti mahasiswa, kalau dia masuk di laporan RT/RW, pasti diberikan,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Penjabat Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb. Menurut dia, meski bukan ber-KTP Makassar, baik mahasiswa maupun pekerja yang tinggal dan bekerja di Makassar, jika ia terdampak juga akan mendapatkan bantuan sembako.

“Yang penting dia terdaftar di RT/RW, karena kita kan datanya dari RT/RW. Kalau RT/RW-nya kasih masuk datanya, yah itu tidak ada masalah. Termasuk mahasiswa yang kos. Tapi kan mahasiswa dari kabupaten yang belum pulang kampung katanya sudah di handle pemprov,” kata Iqbal.

Sekadar diketahui, sampai saat ini Pemkot Makassar masih terus melakukan pendataan warga yang terdampak penyebaran Covid-19.

Pemkot Makassar juga telah menyalurkan bantuan sembako yang bersumber dari pihak swasta, organisasi, dan komunitas yang peduli dengan masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Makassar. Namun khusus untuk bantuan sembako yang bersumber dari APBD, rencananya baru akan disalurkan pekan depan.

Komisi III Akan Minta Klarifikasi Terkait Kriminalisasi Jurnalis di Makassar

KabarMakassar.com — Polda Sulsel melakukan penambahan masa tahanan terhadap jurnalis berita.news, Muhammad Asrul untuk 40 hari ke depan sejak 19 Februari lalu. Perpanjangan penahanan itu dilakukan lantaran pemeriksaan terhadap Muhammad Asrul diklaim belum selesai.

Terkait hal itu, Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, kata dia, segala sesuatu itu rujukan harus berdasarkan hukum yang berlaku.

“Pasca reformasi, kebebasan pers itu sudah ada koridor hukumnya. Kalau pun ada permasalahan terkait dengan kerja-kerja jurnalistik maka itu ranahnya dewan pers,” kata Arteria.

Akan tetapi, kata politisi PDIP itu mengatakan pihaknya juga menghormati segala proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena itu, kata dia, Kapolda Sulsel harus menjelaskan hal ini kepada publik.

“Pak Kapolda harus menjelaskan kepada publik secara terang benderang bahwa kenapa yang bersangkutan (Muhammad Asrul) dikenakan pidana umum. Karena itu sudah tidak lazim pada zaman yang seperti sekarang ini,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan meminta klarifikasi kepada pihak Polda Sulsel terkait masalah ini. “Tugas kami ini kan melakukan pengawasan, mudah-mudahan kita akan dapat klarifikasinya besok, dan tentu DPR juga akan menyikapi kasus ini,” ungkapnya.

Adapun ditanya mengenai surat perlindungan hukum yang dilayangkan Koalisi Pembela Kebebasan Pers (KPKP) kepada Komisi III, Arteria mengaku belum melihat surat tersebut. “Saya secara pribadi belum menerima dan secara institusi kelembagaan juga belum dibahas,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Muhammad Asrul ditahan Mapolda Sulsel sejak 30 Januari lalu atas laporan kuasa hukum Farid Kasim Judas yang merupakan anak Walikota Palopo. Asrul dikenakan pasal 28 dalam undang undang Informasi dan Transaksi Elektornik (ITE) dengan ancaman 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

JPO Tidak Mendapat Perhatian Pemerintah Kota Makassar

Kabarmakassar.com — Sejumlah infrastruktur pada beberapa titik di Kota Makassar hingga saat ini masih ada yang belum memadai, salah satunya Jembatan Penyebrangan Orang (JPO). Padahal, JPO merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat Kota Makassar seperti menghindarkan penjalan kaki dari kecelakaan.

Bahkan, pada sejumlah wilayah JPO kondisinya sangat memprihatinkan. Sebagai contoh JPO di Jalan Perintis Kemerdekaan nampak banyak sampah yang berserakan hingga mengeluarkan bau yang menyengat serta banyaknya coretan yang menghiasi dinding.

“Seharusnya kan ada ketertiban disini, banyak coretan . Jadi bagus kalau ada peratuan yang lebih tegas. Kalau diliat dari tangga yang di bawah itu banyak sampah, jadi sebaiknya ada petugas kebersihan atau masyarakat sendiri yang harus membersihkan sampah sampah itu,” kata Ria, salah seorang pengguna JPO, Selasa (25/2).

Ia berharap ke depan JPO lebih diperhatikan oleh pemerintah agar menjadi lebih baik. “Harapannya bisa lebih baguslah, karena kan ini jembatan penyeberangan penting dan dipakai orang untuk menyeberang,” ujarnya.

Sementara itu, JPO yang berada di Jalan Jenderal Sudirman juga hampir serupa. Bahkan, JPO ini lebih parah karena tidak memiliki atap. “Harus diperbaiki dan dikasih atap supaya pengguna jalan bisa berteduh kalau hujan atau panas.” kata Dandi salah satu pengguna JPO.

Kendati demikian, meskipun infrastruktur jembatan penyeberangan orang yang cukup memprihatikan namun tetap saja, masyarakat khususnya pejalan kaki yang sering mengguna JPO merasa terbantu dengan adanya jembatan tersebut.

Pemkot Makassar Alokasikan Rp1 M untuk Pelaksanaan SKD CPNS

KabarMakassar.com — Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemkot Makassar yang bakal diikuti sebanyak 16.888 peserta, akan digelar di Gedung Olahraga Universitas Hasanuddin Makassar mulai Sabtu (22/2) mendatang,

Sejumlah persiapan sarana adan prasana pernunjang pelaksanaan SKD pun telah dirampungkan oleh tim panitia seleksi (Pansel) penerimaan CPNS Pemkot Makassar.

Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Kota Makassar, Kadir Masri mengatakan, anggaran yang dikeluarkan Pemkot Makasar untuk persiapan sarana dan prasarana pelaksanaan SKD CPNS ini tak sedikit. Totalnya mencapai Rp1 miliar lebih.

“Anggaran yang dialkoasikan untuk pelaksanaan SKD CPNS dengan sistem Computer Assisted Tes (CAT) ini sebesar Rp1 miliar lebih. Itu termasuk untuk pengadaan dan penyewaan infrastruktur seperti komputer, meja, kursi, hingga gedung melalui pihak ketiga,” terang Kadir Masri, Kamis (20/2).

Kadir juga mengimbau seluruh peserta ujian untuk tidak terpengaruh tawaran atau iming-iming dari pihak manapun yang menjanjikan kelulusan dengan membayar sejumlah uang.

“Lulus tidaknya hanya ditentukan dari hasil SKD dengan menggunakan sistem CAT. Jadi selesai ujian nilai bisa dilihat lulus apa tidak,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, SKD CPNS Pemkot Makassar akan digelar selama lima hari, mulai tanggal 22 sampai 27 Februari 2020. Dalam sehari, tes SKD akan dibagi dalam lima sesi, dimana setiap sesinya diikuti sebanyak 700 peserta.

Secara total, tes SKD CNS Pemkot Makassar akan diikuti sebanyak 16.888 peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Para peserta tersebut akan bersaing untuk memperebutkan sebanyak 526 formasi atau kuota penerimaan yang dibuka Pemkot Makassar.

Kadis Sosial Sarankan Bentuk Tim Penertiban Pak Ogah

KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar saat ini tengah mencari solusi untuk menertibkan Pak Ogah yang kerap beroperasi di sejumlah titik ruas jalan di Kota Makassar, yang keberadaannya sudah meresahkan para pengguna jalan karena menyebabkan kemacetan.

Usai menghadiri rapat koordinasi bersama Pj Wali Kota Makassar dan pimpinan instansi terkait lainnya membahas permasalahan kemacetan termasuk keberadaan Pak Ogah, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Mukhtar Tahir mengaku mengusulkan dibentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Jadi Pak Ogah ini adalah satu dinamika sosial yang muncul akibat perubahan kota. Mereka mengais rezeki, tapi kemudian tidak tertib dan menyusahkan banyak orang. Oleh karena itu, saya tadi mengusulkan dibentuk tim khusus terkait penertiban Pak Ogah yang akan diketuai oleh Satpol PP,” Kata Mukhtar, Selasa (11/2).

Selain itu, Mukhtar juga akan melakukan rapat untuk pembentukan Peraturan Walikota (Perwali) guna menunjang tugas tim yang nantinya akan dibentuk, agar dapat bekerja maksimal dan melahirkan satu solusi konkret terkait keberadaan Pak Ogah di Kota Makassar.

“Sesuai instruksi gubernur bagaimana keberadaan Pak Ogah itu diminimalisir dan dihilangkan, kami khusus di Dinsos akan berkontribusi. Setelah selesai dijangkau, diambil, ditertibkan, kemudian tugas kami memberikan sebuah alternatif penyelesaian sehingga mereka tidak kembali ke jalan,” ujarnya.

Lebih jauh Mukhtar mengatakan, yang selama ini disayangkan dari upaya penertiban keberadaan pak Ogah ini adalah tidak adanya tim yang turun ke jalan. Kalau pun ada, kata dia, mereka (yang turun ke jalan) saling lempar tanggung jawab dan tidak ada komando yang memimpin.

“Sebenarnya metode ini sudah tepat, tapi tidak ada tim. Mereka saling lempar tanggung jawab. Kalau dulu kan turun terus rame-rame, tidak ada yang komandoi,” ucapnya.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengaku, selain menyiapkan solusi jangak pendek berupa penertiban, pihaknya kini juga tengah mencari dan membahas solusi jangka panjang atau permanen untuk menyelesaikan persoalan keberadaaan pak Ogak di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar yang sudah meresahkan masyarakat.

“Itu sudah lama sekali sebenarnya. Begitu ada petugas ada, hilang mereka. Ya paling sisa petugasnya yang ditambah. Tetapi itu kan solusi
jangka pendek. Yang kita cari adalah solusi permanen dan substansial, sehingga masalah ini bisa di selesaikan dengan lebih baik. Misalnya rekayasa lalu lintas, terus pak ogah kita arahkan apakah diberikan pekerjaan lain daan sebagainya,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, untuk mengatasi permasalahan transportasi di Kota Makassar, dibutuhkan kolaborasi koordinasi dengan membangun sinergi bersama pemerintah provinsi.

“Makassar itu ibukota sekaligus cerminan dari Sulsel. Apapun kebijkan di Kota Makassar akan mempengaruhi Sulsel. Untuk itu, sinergitas antara Pemkot Makassar dan provinsi itu harus dibangun dengan baik, terutama yang menjadi persoalan di sektor perhubungan,” ujarnya.

Iqbal menambahkan, pertumbuhan kendaraan di Indonesia khususnya di Makassar memang semakin tinggi. Sementara, luasan jalan tidak bertambah. Olehnya itu, kata dia, ada beberapa ruas jalan tertentu yang memang harus diubah atau dibuat menjadi satu jalur.

Satpol PP Makassar Kewalahan Tertibkan Pedagang Buah Musiman

KabarMakassar.com — Pedagang buah musiman yang menjajakan jualannya di tepi jalan, beberapa waktu belakangan menjadi pemandangan di sejumlah titik Kota Makassar, seperti di Jalan AP Pettarani, Letjen Hertasning, Mappaodang, dan beberapa lokasi lainnya.

Selain meresahkan pengendara karena mengakibatkan penyempitan jalan yang berujung kemacetan, hal ini juga berdampak pada tatanan estetika atau keindahan kota.

Menyikapi hal ini, Pemerintah Kota Makassar melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam waktu dekat akan melakukan sidak dan penertiban keberadaan pedagang buah musiman tersebut.

“Kita pastikan akan turun, tetapi kita tidak mau beberkan kapan waktunya. Sebab, jangan sampai mereka tahu kalau kami mau turun, pasti mereka tidak berada di tempat,” kata Kepala Satpol PP Kota Makassar, Iman Hud, Selasa (11/2).

Nantinya, kata dia, sidak dan penertiban tersebut tidak akan dilakukan di semua titik jalan yang ada di Kota Makassar. Pasalnya, jumlah personil Satpol PP tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Makassar.

“Rasio jumlah penduduk Kota Makassar dengan personel Satpol PP itu 1 banding 500, ditambah lagi jalan di Makassar sepanjang 2.000 Kilometer, sehingga personel kami akan kewalahan menjaga itu,” ujarnya.

Sebenarnya, lanjut Iman, pihaknya sudah berupaya melakukan antisipasi hal ini dengan melakukan patroli ke beberapa wilayah di Makassar. Hanya saja, menurut dia kesadaran masyarakat untuk taat hukum memang masih perlu ditingkatkan.

“Antisipasi sudah kita lakukan, tetapi yang mau diantisipasi terlalu besar, jadi kita memang tidak mampu hadapi. Apalagi pedagang seperti itu ditindaki di jalan ini, pindah lagi menjual di jalan lain,” ungkapnya.

Meski begitu, Iman menegaskan, Satpol PP Kota Makassar akan terus berupaya semaksimal mungkin menangani seluruh persoalan masyarakat, apalagi sudah termasuk meresahkan.

“Bukan cuma penjual buah saja, semua pedagang yang kita dapati di sepanjang jalan dan bukan di tempat yang seharusnya berjualan, pasti kita usir,” tegasnya.

Iman menambahkan, dengan keterbatasan jumlah personel yang dimiliki Satpol PP Kota Makassar, pihaknya juga berharap kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

“Karena sebanyak apapun penindakan dilakukan, tidak akan berarti tanpa adanya kesadaran dari masyarakat,” pungkasnya.

Sharing Legislator Majene di DPRD Kota Makassar

KabarMakassar.com — Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib (Tatib) DPRD Majene berkunjung ke DPRD Makassar dan melakukan sharing pendapat terkait peraturan-peraturan kedewanan di ruang komisi C DPRD Kota Makassar, Senin (3/2).

Kehadiran legislator dari DPRD Majene ini diterima langsung oleh dua Anggota Komisi C DPRD Makassar, Arifin Dg. Kulle (F-Demokrat) dan Anwar Faruq (F-PKS).

Pimpinan rombongan, Salmawati Djamado mengaku jika kedatangannya bersama rombongan dari DPRD Majene untuk sharing pendapat terkait peraturan-peraturan kedewanan di DPRD Makassar.

“Kami ke Makassar ingin sharing terkait aturan-aturan kedewanan yang berlaku di DPRD Makassar, mengenai poin-poin pentingnya kami bisa diberi soft copy dari tatib tersebut untuk kami pelajari di Majene nantinya,” ungkap Ketua DPRD Majenen ini.

Menanggapi hal tersebut Arkul sapaan akrab Arifin Dg Kulle menjelaskan bahwa mengenai tata tertib kedewanan di setiap daerah hampir sama dan mungkin ada beberapa poin penting yang berbeda.

“ insyaAllah setelah acara ini, kami di DPRD Makassar akan memberi oleh-oleh buat DPRD Majene dalam bentuk soft Copy dari Tatib yang diberlakukan oleh DPRD Makassar,” ungkap Arkul.

Akhir acara rombongan DPRD Majene ini melakukan foto bersama sebagai penanggung jawaban dokumentasi kunjungan.

RSU Wahidin Siapkan 7 Dokter Antisipasi Virus Corona

KabarMakassar.com — Sejak mencuatnya kabar virus Corona yang sedang menyerang masyarakat di Wuhan China, berbagai bentuk pencegahan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Meski, Penyebaran virus Corona belum ditemukan di Sulawesi Selatan, pihak Rumah sakit umum Regional Wahidin Sudirohusodo Sulsel mengaku telah menyiagakan tujuh tim dokter untuk menangani menangani pasien suspect virus corona. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tim Kesiapsiagaan Pendemi RSU Regional Wahidin Sudirohusodo, Irawaty Jaharuddin.

“Jadi Tim Kesiapsiagaan Pandemi ini sudah ada surat ketetapan khusus dari Kemenkes yang menangani pasien. Timnya harus multidisiplin. 24 jam bekerja untuk penanganannya,” ungkap Irawati Kamis,(30/1)

Tak hanya itu, pihak RSU Regional Wahidin juga mengaku telah menyediakan Gedung khusu untuk menangani kasus ini. Dimana masing-masing ruangan akan memiliki peralatan sesuai fungsinya.

“Seperti ruang triase yang difungsikan untuk pemeriksaan awal pasien. Di situ kita menilai, memeriksakan secara awal pasien pada saat pertama kali datang. Dilakukan pengukuran tekanan darah, suhu tubuh dan lainnya” jelasnya.

Selanjutnya, juga disediakan ruang observasi. Di ruangan tersebut pasien akan diperiksa lebih detail dari pemeriksaan di ruangan sebelumnya. Kemudian ditentukan, kategori penanganan lanjutannya, apakah akan dimasukkan ke ruangan ICU atau ke ruangan pemeriksaan biasa.

“Terakhir adalah ruang isolasi. Ruangan tersebut ditujukan bagi pasien yang telah positif terpapar virus corona. Jadi setiap hari, petugas akan memantau sejauh mana suhu tubuhnya, kondisi klinis, pemeriksaan fisik dan radiologi,” papar Irawati.

Jika ada pasien yang positif terpapar virus corona meninggal dunia, disediakan juga disiapkan ruangan khusus untuk menampung jenazah.
“Ketika ada yang meninggal ada ruang perawatan jenazah sendiri, karena dia tidak boleh bergabung dengan jenazah yang lainnya. Dan itu sudah ada alurnya, jadi begitu keluar, sudah ditunggu sama ambulans khusus,” lanjut Irawati

Sementara itu, Direktur RSU Regional Wahidin Sudirohusodo, Khalid Saleh menjelaskan, gedung ini juga diperuntukkan untuk penanganan kasus, seperti flu burung (H5N1), SARS, flu babi (H1N1) dan sekarang diperuntukan lagi untuk yang baru ini corona virus (nCov).

“Selain itu, juga terdapat lima ruangan khusus, yang teknis penanganannya dilakukan secara bertahap jika pasien dianggop positif terpapar virus, dengan tahapan-tahapan penanganannya,” ungkap Khalid.

Nantinya akan diberlakukan aturan dimana petugas yang menangani pasien terpapar virus corona dianjurkan untuk menggunakan pakaian hanya sekali pakai. Kecuali ada yang bisa disterilkan kembali seperti kaca mata, sepatu boots, itu dipakaikan ulang setelah disterilkan.

Petugas juga tidak bisa melalui pintu perawatan kalau mau pulang karena sudah ada jalur khusus yang steril apabila petugas sudah selesai jam jaganya. Mereka juga mandi sebelum keluar ruangan.

Begitu pun dengan keluarga pasien, jika hendak membesuk diwajibkan untuk menggunakan kostum steril. Semua untuk mengantisipasi penularan virus lewat berbagai medium yang ada di sekitar perawatan pasien.

Cegah Virus Corona, Pelabuhan Soekarno Hatta Hadirkan Thermal Scanner

KabarMakassar.com — Serangan Virus Corona yang saat ini telah menyebar. Beberapa Negara mulai melakukan pengamanan dan upaya pencegahan masuknya virus. Tak terkecuali Indonesia khususnya Kota Makassar. Mulai pencegahan ringan dengan cara mencuci tangan, memakai masker dan upaya mendeteksi korban yang terjangkiti Virus Corona dengan alat Thermal Scanner atau alat pendeteksi suhu tubuh.

Kota Makassar menjadi salah satu Kota yang melakukan upaya tersebut dengan menghadirkan alat pendeteksi subu tubuh di Bandara Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Soekarno Hatta.

Hal tersebut sesuai dengan pantauan KabarMakassar.com, nampak alat Thermal Scanner di letakkan pada pintu masuk keluar penumpang, baik penumpang yang akan melakukan perjalanan maupun bagi yang baru datang.

Diketahui para penumpang, baik yang datang maupun yang baru akan berangkat tidak ada yang terdeteksi Virus Corona dari hasil alat pendeteksi tubuh tersebut.

“Alat ini adalah alat pendeteksi tubuh jadi bagi semua penumpang yang datang jika suhu tubuhnya dia atas 38 derajat celcius maka kita akan pisahkan dengan penumpang lainnya, jadi tandanya kalau dilayar alat Scanner ini berwarna merah artinya mereka memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat, tapi belum bisa kita pastikan bahwa dia terjangkit virus karena bisa jadi mungkin karena demam atau sebagainya tapi kalau pun memang dia punya suhu badan 38 derajat kita saring lagi dan kita liat dia berasal dari mana, misal dari negara terjangkit baru kita curigai tapi kalau bukan kita bebaskan saja.” ucap Abd Rahman, Operator Thermal Scanner dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) saat di wawancarai tengah melakukan pengecekan di pelabuhan Soekarno Hatta (29/1).

Sekedar diketahui alat tersebut baru didatangkan kemarin pada (28/1) di Pelabuhan Soekarno Hatta. Sementara untuk pengoperasian alat tersebut akan dihentikan pemakaiannya jika telah mendapatkan keputusan dari Kementerian Kesehatan dan Direktur Jenderal KKP.

Selain itu penggunaan alat Thermal Scanner tersebut penggunaanya tidak begitu dioptimalkan jika penumpangnya masih di lingkup Indonesia, pasalnya di Indonesia masih dinyatakan aman dari Virus Corona.

“Kalau di Indonesia kan belum ada kasusnya, yang kami khawatirkan itu penumpang yang dari Negara-Negara perbatasan misalnya Malaysia dan Labuan Bajo. Dan memang alat ini kita fokus ke Negara-Negara perbatasan.” tutupnya.