MA Batalkan Kenaikan Iuran, BPJS Mengaku Belum Terima Salinan Putusan

KabarMakassar.com — Mahkamah Agung (MA) memutuskan mengabulkan judicial review yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang di dalamnya memuat tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dalam putusannya, MA menilai Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tersebut bertentangan dengan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945 dan juga Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Menanaggapi hal tersebut, pihak BPJS Kesehatan mengaku sampai saat ini belum menerima salinan putusan MA terkait dengan putusan MA yang mengabulkan judicial review terkait Perpres 75 tahun 2019.

“Sampai saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga belum dapat memberikan komentar lebih lanjut, “ kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf, melalui pernyataan tertulisnya, Senin (9/3).

Olehnya itu, kata dia, saat ini BPJS Kesehatan belum bisa mengkonfirmasi kebenaran isi putusan MA tersebut, dan mempelajari hasilnya jika sudah diberikan.

Apabila hasil konfirmasi sudah didapatkan dan teruji kebenarannya, lanjut Iqbal, pihak BPJS Kesehatan juga terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya dikabarkan, judicial review yang diajukan KPCDI terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang di dalamnya memuat tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dikabulkan oleh MA.

Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS yang sudah berlaku per 1 Januari 2020 tersebut.

“Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Juru Bicara MA, Hakim Agung Andi Samsan Nganro, seperti dikutip dari detik.com, Senin (9/3).

Dalam sidang putusan yang digelar pada pada 27 Februari 2020 lalu dan dipimpin Supandi sebagai ketua majelis dengan anggota Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi itu, MA menilai, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945.

Selain itu, juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“Bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 UU Kesehatan,” ucap majelis hakim.

Berikut beberapa pasal yang dinyatakan batal dan tidak berlaku oleh MA:

Pasal 34 Ayat (1)

Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
a. Rp 42.OOO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
c. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Pasal 34 Ayat (2)

Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O.

Dengan dibatalkannya pasal tersebut, maka iuran BPJS kembali ke iuran semula, yaitu:

a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

KabarMakassar.com — Judicial review yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang di dalamnya memuat tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS yang sudah berlaku per 1 Januari 2020 tersebut.

“Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Juru Bicara MA, Hakim Agung Andi Samsan Nganro, seperti dikutip dari detik.com, Senin (9/3).

Dalam sidang putusan pada pada 27 Februari 2020 lalu yang dipimpin Supandi sebagai ketua majelis dengan anggota Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi itu, MA menilai, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945.

Selain itu, juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“Bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 UU Kesehatan,” ucap majelis hakim.

Berikut beberapa pasal yang dinyatakan batal dan tidak berlaku oleh MA:

Pasal 34 Ayat (1)
Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
a. Rp 42.OOO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
c. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Pasal 34 Ayat (2)
Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O.

Dengan dibatalkannya pasal tersebut, maka iuran BPJS kembali ke iuran semula, yaitu:
a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1