CEK FAKTA: Beredar Tahapan Pilkada Serentak Terbaru, Ini Faktanya

KabarMakassar.com — Infografis terkait tahapan Pemilukada terbaru ramai beredar di sejumlah media sosial dan WhatsApp Grup (WAG) beberapa hari belakangan.

Dalam infografis yang diklaim sebagai informasi dari Komisi Pemilihan Umum tersebut, disampaikan bahwa pada tanggal 30 Mei akan dilakukan pengaktifan Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Kemudian, tanggal 9 Juni – 1 Agustus akan dimulai tahapan penyelesaian bakal pasangan calon perseorangan. Pada 4 Juni – 2 Agustus pencocokan dan penelitian daftar pemilih, lalu 27 Juni mulai pengadaan logistik; 17 Agustus – 8 September pengumuman pendaftaran calon hingga penetapan.

Tanggal 8 September – 9 November sengketa tata usaha negara pencalonan; 11 September – 5 Desember kampanye; dan 9 Desember pemungutan suara

Hasil Cek Fakta

Tim KabarMakassar.com melakukan konfimasi terkait informasi tersebut kepada KPU Kota Makassar. Dalam penjelasannya, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Makassar, Gunawan Mashar dengan tegas membantah dan menyebut infografis yang beredar itu tidak benar dan bukan bersumber dari KPU.

“Tidak benar, tahapan terbaru belum ada. Pasca dikeluarkannya perppu, kami msh menunggu kebijakan selanjutnya dari KPU RI. Tahapan akan dimulai kembali setelah situasi memungkinkan,” kata Gunawan, (13/5).

Sebelumnya, Komisioner Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Makassar, Endang Sari juga telah menepis kebenaran informasi tersebut. Bahkan menurutnya, KPU RI juga telah membuat flyer resmi untuk menyampaikan bahwa infografis tersebut tidak benar

“Sudah banyak beredar di grup WA (WhatsApp). Kami perlu luruskan, jadwal tahapan di infografis tersebut bukan bersumber dari KPU,” ujarnya.

Kesimpulan:

Berdasarkan informasi yang diterima dari komisioner KPU kota Makassar, jika informasi yang beredar melalui pesan Whatsapp terkait informasi tahapan Pemilukada terbaru yang bersumber dari KPU adalah Tidak Benar atau HOAX.

Anggaran Belum Cair, Panwascam Maros Pakai Uang Pribadi

KabarMakassar.com — Anggaran hibah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maros untuk pengawasan Pilkada pada September mendatang belum juga cair. Hal itu membuat Kasubag Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sulsel, Emil Syahabuddin angkat bicara.

Menurut Emil, persoalan ini bukan hanya persoalan Bawaslu Maros tapi menjadi persoalan secara nasional. Karena, kata dia, sangat jelas bahwa Pilkada adalah program prioritas secara nasional dan undang-undang telah memerintahkan.

“Pemkab-lah yang memfasilitasi anggaran penyelenggaran Pilkada sesuai dengan NPHD yang ditandatangani bersama. Sehingga tidak ada alasan Pemda tidak mencairkan Anggaran tersebut,” kata Emil.

Ia berhadap kejadian pada Pilkada 2015 tidak terulang dimana anggaran Pilkada ditahan oleh Pemkab Maros hingga Pilkada selesai. Ia menilai, hal itu mencerminkan ketidakpatuhan Pemkab Maros terhadap undang-undang sekaligus bukan manajemen birokrasi yang baik.

Pilkada Maros adalah agenda masyarakat Maros dan jika anggaran belum dicairkan dalam waktu dekat, sementara tahapan pengawasan sedang berjalan sampai tingkat kecamatan maka besar kemungkinan penyelenggaraan Pilkada akan kehilangan legitimasi pengawasan,” jelasnya.

Ia mengaku bahwa informasi yang diterimanya bukan dari pengawas tingkat kabupaten. Akan tetapi, dari Panwascam yang merupakan ujung tombak pengawasan di lapangan.

“Mereka tidak mampu bekerja lagi kalau anggaran belum dicairkan, karena mereka sudah kehabisan dari dana pribiadi sendiri untuk menanggulangi kebutuhan pengawasan dalam beberapa bulan terakhir ini semenjak mereka dilantik, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemkab Maros secara nasional,” pungkasnya.

KPU Makassar Buka Lowongan untuk 75 Orang Anggota PPK

KabarMakassar.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mencari calon penyelenggara Ad hoc yang berintegritas dan profesional. Dimana pada 15 Januari 2020 mendatang bakal dibuka perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Makassar.

“Pengumuman nanti ada di Website resminya KPU Makassar, tanggal 15 Januari 2020,” singkat Komisioner KPU Makassar, Endang Sari.

Dimana KPU Makassar membuka lowongan untuk formasinya 75 orang yang akan tersebar di 15 Kecamatan di Kota Makassar. Nantinya masing -masing kecamatan terdiri atas 5 orang.

Komisoner KPU Makassar juga mengatakan, warga Makassar yang ingin mengawal demokrasi dan ingin mendaftar, sudah bisa mulai menyiapkan dokumen standar seperti, KTP-el, Fotocopy ijazah minimal SMU/sederajat, surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit/puskesmas, dan surat pernyataan lainnya yang nantinya bisa diunduh di website resmi KPU Makassar di kota-makassar.kpu.go.id.

Pengumuman resmi terkait persyaratan dan lain-lain akan disampaikan mulai tanggal 15 Januari 2020.

Viryan Aziz Kaget Ada Komisioner KPU Terjaring OTT

KabarMakassar.com — Komisioner KPU RI, Viryan Aziz mengaku kaget mendengar kabar jika salah satu komisioner KPU RI terjaring OTT KPK.

Saat dikonfirmasi KabarMakassar.com, Viryan yang sedang berada di kantor KPU Kabupaten Enrekang, setelah menghadiri launching Pilkada di Tana Toraja justru kaget akan peri hal tersebut.

“Saat ini saya di kantor KPU Kabupaten Enrekang, setelah menghadiri kegiatan Launching Pilkada di Kabupaten Tana Toraja,” ujarnya.

Viryan mengaku baru menerima informasi terkait OTT KPK terhadap salah satu komisioner KPU RI. Meski demikian, dia belum bisa berkomentar banyak.

“Yang pasti kita tunggu rilis resmi dari KPK,” ujarnya singkat.