Waspada Corona, Sejumlah Teknis Kegiatan Tahapan Pilkada Berubah

KabarMakassar.com — Sejumlah teknis pelaksanaan kegiatan pada tahapan Pilkada serentak 2020 mengalami perubahan. Pemberitahauan ini disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melalui surat edaran yang ditujukan kepada seluruh KPU provinsi dan kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2020.

Komisioner Divisi Humas, Data, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga KPU Sulsel, Uslimin mengaku pihaknya sudah menerima surat dari KPU RI yang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran KPU Nomor 4 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan lnfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi lndependen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Komisi lndependen Pemilihan Kabupaten/Kota itu.

Dalam surat KPU RI dengan nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020 tertanggal 19 Maret itu, kata dia, ada beberapa teknis tahapan Pilkada yang berubah. Salah satunya terkait dengan pelaksanaan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Pelaksanaan pelantikan dan bimbingan teknis (Bimtek) tidak dilaksanakan secara serentak, tapi diserahkan kepada kecamatan masing-masing yang dimulai pada 23 Maret mendatang,” kata Uslimin, Jumat (20/3).

Untuk detail pelaksanaan pelantikan PPS berdasarkan surat edaran KPU RI tersebut, Uslimin menjelaskan, jika ketua atau anggota KPU kabupaten/kota tidak dapat melakukan pelantikan di kecamatan dengan cara berpencar pada titik berbeda, maka KPU kabupaten/kota akan menyerahkan salinan surat keputusan pengangkatan PPS kepada masing-masing anggota PPS melalui PPK.

“PPS cukup diberi SK pengangkatan saja, dan ketika masa darurat selesai sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, barulah dapat melaksanakan pelantikan,” jelasnya.

Selain teknis pelantikan PPS, lanjut Uslimin, dalam surat edaran KPU RI itu, para verifikator calon perseorangan juga diminta untuk sedapat mungkin membatasi kontak langsung dengan pihak yang diverifikasi.

“Membatasi kegiatan yang melibatkan orang dalam jumlah yang masif, menggunakan masker, menyiapkan hand sanitizer dan menghindari jabat tangan,” paparnya.

Uslimin menekankan, meski sejumlah teknis pelaksanaan kegiatan berubah, namun jadwal seluruh tahapan Pilkada serentak 2020 masih tetap sama dan tak ada perubahan.

“Kalau tahapan di depan saja masih sesuai jadwal semula, maka berikutnya juga masih sama. Paling tidak, begitu kondisinya sampai hari ini,” pungkasnya.

Komisioner KPU RI Launching Pilkada Selayar

KabarMakassar.com — Komisioner KPU RI, Ilham Saputra melaunching Pilkada Kepulauan Selayar 2020 di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Kamis (27/2) malam kemarin.

Kegiatan itu juga ditandai dengan pemukulan gong sekaligus peluncuran maskot Pilkada 2020 berupa Tugu Patung Jeruk yang tak lain merupakan salah satu ikon Selayar.

Terkait hal itu, Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali dalam arahannya menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas launching Pilkada Selayar yang akan digelar pada September mendatang.

“Selamat menjalankan amanah undang-undang kepada KPU Selayar bersama jajarannya,” kata Basli Ali.

Ia berharap Pilkada Selayar dapat terselenggara dengan baik tanpa dicederai pelanggaran baik dari pihak penyelenggara, kontestan Pilkada, partai politik pendukung, tim sukses, maupun para simpatisan.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Nandar Jamaluddin mengatakan bahwa momentum Pilkada adalah amanah yang amat besar yang dititipkan oleh negara. Maka dari itu, pembagian tugas pada komisioner telah disesuaikan job masing-masing.

Urusan teknis tahapan Pilkada, kata Nandar, akan sangat memastikan dan menentukan seberapa jauh dan seberapa kuat dan mutu penyelenggaraan Pilkada akan sangat dipengaruhi oleh proses tahapan yang dibangun oleh KPU.

“Launching Pilkada yang kita gelar malam ini adalah merupakan deklarasi sebagai bentuk kesiapan KPU secara kelembagaan untuk menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Selayar,” kata Nandar.

Oleh karena itu, KPU secara kelembagaan harus mengawal hal yang lebih substantif seperti urusan teknis operasional yang salah satu di dalamnya adalah bagaimana proses pesta demokrasi berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi dan berintegritas.

“Kami mengajak agar seluruh stakeholder dapat bersama-sama dan bersinergi memastikan bahwa Pilkada Selayar itu benar-benar berintegritas,” ucapnya.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Ilham Saputra meminta dukungan dari semua pihak untuk membantu mensupport, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

“Kepada pihak penyelenggara Pilkada agar dapat memastikan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, karena kalau terbukti kami tidak akan mensupport dan langsung melakukan pemecatan,” kata Ilham.

Olehnya itu, Ilham mengimbau kepada KPU Selayar agar pada saat melakukan pelantikan PPK agar supaya memastikan bahwa mereka yang dilantik adalah orang-orang yang berintegritas tinggi.

Turut hadir dalam launching Pilkada antara Sekretaris Daerah Selayar Marjani Sultan, unsur forkopimda, Ketua TP PKK Hj. Andi Dwiyanti Musrifah Basli, mantan Wabup Kepulauan Selayar H. Saiful Arif, SH., Rektor UIN Prof. Dr. Hamdan Juhainis, Ketua Bawaslu dan jajarannya para pimpinan OPD serta undangan lainnya.

KPK Harus Segera Geledah Kantor KPU RI dan Kantor DPP PDIP Perjuangan

KabarMakassar.com — Empat orang tersangka dalam kasus suap pada proses PAW anggota DPR RI dari PDIP telah di tetapkan oleh KPK. Selain komisioner KPU RI juga tersangka salah seorang kader PDIP yang disebut dengan inisial HAR.

Selain itu juga dalam keterangan Pers KPK tanggal 9 Januari 2020 terkait kasus ini menyebutkan keterlibatan salah seorang pengurus DPP PDIP dalam pengurusan PAW anggota DPR dari PDIP.

Dalam penanganan kasus ini tentu sebagai masyarakat menginginkan kasus ini diusut tuntas tanpa pandang bulu. Penegakan hukum harus dilakukan dan marwah lembaga baik bagi KPU maupun PDIP harus segera disterilkan dari kejahatan Korupsi.

Pengembangan kasus harus terus dilakukan termasuk melakukan penggeledahan terhadap kantor KPU RI dan juga kantor DPP PDI Perjuangan.

Oleh karena itu, KOPEL mendesak KPK agar segera melakukan penggeladahan dan bahkan penyegelan untuk menjamin barang bukti dan petunjuk tidak dihilangkan. Juga untuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak dalam kasus ini.

Kami memahami juga bahwa SOP penanganan kasus KPK sangat ketat dan sebagaimana penanganan kasus sebelumnya KPK untuk pengembangan kasus akan melakukan penggeledahan bahkan melakukan penyengelan kantor demi kelancaran proses penyelidikan.

Bila ada pihak yang menghalangi tentu, KPK punya prosedur penanganan sendiri. Yang pasti bahwa kerja profesional KPK harus dijamin terus berjalan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.