Pemkot Siap Support Penuh Pilkada Makassar 2020

KabarMakassar.com — Menindak lanjuti rakor Kemendagri dengan Kemenpolhukam terkait kabupaten/ kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, Pemerintah kota Makassar langsung melakukan kordinasi awal dengan jajaran Muspida kota Makassar.

Menurut Pj Wali Kota Makassar Prof Yusran Jusuf, pihak pemerintah kota Makassar siap melakukan support full KPU untuk bisa melaksanakn Pilkada yang berkualitas lancar dan aman.

“Tahapan Pilkada kan sudah mulai dilaksanakan 15 Juni. Terkait anggaran tidak ada masalah. Mereka (KPU) diminta dulu kembali merestrukturisasi anggarannya karena beberapa rencana penggunaan anggaran sudah tidak ada. Seperti independen, pengumpulan massa skala besar jadi skala kecil dan virtual,” jelasnya usai Rapat Kordinasi bersama Muspida terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di RM Bahari, Senin (8/6).

Selain dari Muspida, hadir juga Sekda Makassar, Kepala Badan Kesbangpol, kepala BKAD, Kasat Pol PP, dan Asisten 1,2, dan 3.

Sebelumnya, Komisioner KPU kota Makassar juga telah melakukan audiens terkait kesiapan tahapan Pilkada yang akan berlangsung 9 Desember 2020 ini.

Ketua KPU Farid Wajdi melaporkan situasi anggaran karena adanya beberapa perubahan termasuk penambahan TPS karena situasi covid yang berdampak pada kenaikan anggaran.

“Alhamdulillah respon Pak Wali sangat welcome. Hari ini kami memang diberi waktu oleh KPU pusat untuk kembali melakukan pencermatan untuk melakukan perubahan struktur anggaran di KPU. Sehingga harus kami laporkan ke pemerintah kota,” ucapnya.

Menurut Farid, Dampak dari kenaikan TPS, sebanyak 291 TPS yakni ada peningkatan di operasional KPPS, PPDP, dan logistik sehingga meminta kenaikan anggaran sekitar Rp.5,69miliar.

“Untuk asumsi, pembentukkan TPS, honor KPPS, logistik di TPS nanti kemudian, PPDP dan sebagainya,” katanya lagi.

Beberapa anggaran harus di-switch karena dalam tahapan lalu tidak dipergunakan. Seperti pencalonan perseorangan. Ada anggaran verifikasi yang besar sekali dan belum terserap sehingga harus dikonversi pada profosal yang selanjutnya akan diserahkan kembali ke pemerintah kota.

KPU juga memastikan akan melakukan beberapa penghematan anggaran, misalnya pertemuan dalam skala besar itu ditiadakan. Termasuk di dalamnya sosialisasi yang konsepnya mengumpulkan orang dalam jumlah banyak.

Kata Farid, hal ini tentu tidak bisa dihapus, tetapi akan dikomversi ke bentuk digital. Sehingga ada penghematan anggaran seperti honor, perjalanan dinas dan sebagainya.

Begitu pun dengan bimtek. Bimtek tidak bisa ditiadakan tapi diatur dinamikanya sehingga mengikludkan skema mitigasi covid-19 agar tidak membahayakan warga yang datang ke TPS.

“Komponen honor yang kami maksud yang kami usulkan ke pemerintah kota sebagai dampak dari kenaikan TPS. Komponennya adalah honor KPPS yang bertambah. Saya masih mencermati berapa totalnya tapi lebih dari 14.900 tambahan petugas yang harus kami siapkan,” tutup Farid.

KPU Makassar Gagas Sosialisasi Virtual Kepada Siswa SMA Sederajat

KabarMakassar.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel untuk melakukan koordinasi sosialisasi dan pendidikan pemilih virtual untuk siswa SMA/SMK/MA/SLBB sederajat se-Kota Makassar.

Terkait hal itu, Ketua KPU Kota Makassar, Faridl Wajdi mengatakan kegiatan itu dilakukan untuk menggalang partisipasi para pemilih khususnya pemilih pemula dan pemilih muda yang jumlahnya sangat signifikan pada Pilwalkot Makassar mendatang.

“Kita harap bisa meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilwalkot sehingga sosialisasi akan terus dijalankan, tentu saja saat ini sesuai dengan prosedur pencegahan penularan Covid-19,” kata Farid, Kamis (4/6).

Ia mengaku jika informasi terkait pemilihan dan agenda pendidikan pemilih juga akan selalu dipublikasi di akun resmi media sosial KPU Kota Makassar. Selain itu, memaksimalkan E-RPP KPU Kota Makassar, agar edukasi kepada masyarakat tetap berjalan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pak Kadis telah meluangkan waktu dan memberikan lampu hijau untuk bekerja sama dalam hal ini, target kami adalah untuk menggalang tingkat partisipasi masyarakat dan juga membuat Pilwakot Makassar ini menjadi menyenangkan ala millenial,” jelasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Makassar lainnya, Endang Sari mengemukakan bahwa untuk sosialisasi virtual ini dibutuhkan kerja sama dengan semua stake holder dan sumber daya.

“Kami minta ijin khusus untuk memberikan kursus kepemiluan bagi guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 3 di setiap SMA/SMK/MA/SLBB se-Kota Makassar, harapannya para guru dan siswa ini melek politik dan sadar betapa pentingnya untuk menyalurkan hak suara pada pemilihan,” kata Endang.

Diketahui, pertemuan itu dihadiri Ketua KPU Kota Makassar Faridl Wajdi, Kordiv. Sosialisasi, SDM dan Parmas Endang Sari, Kordiv. Tekhnis Gunawan Mashar, dan Kordiv. Hukum Abdul Rahman serta bebeberapa staff KPU Kota Makassar.

Pelantikan PPS se-Kota Makassar Terancam Ditunda

KabarMakassar.com — Proses perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang nantinya akan bertugas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Makassar telah rampung.

Pelantikan para petugas PPS secara serentak se-Kota Makassar itu dijadwalkan digelar pada tanggal 22 Maret mendatang. Namun, rencana tersebut terancam batal atau ditunda mengingat ada surat edaran dari pemerintah yang berisi imbauan untuk tidak menggelar kegiatan yang melibatkan orang banyak, sebagai upaya antisipasi dan pencegahan penularan virus Corona (Covid-19).

Terlebih, pemerintah sudah mengumumkan adanya dua orang pasien yang telah dinyatakan positif Covid-19 di Kota Makassar, dimana satu diantaranya telah meninggal dunia.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Gunawan Mashar mengaku pihaknya sejauh ini belum bisa memastikan acara pelantikan tersebut bisa terlaksana sesuai jadwal atau tidak.

“Jadwal pelantikan itu tanggal 22 Maret, tapi kini kita belum bisa pastikan apakah akan tetap dilaksanakan atau tidak. Karena kan sekarang ada imbauan dari pemerintah terkait virus Corona,” kata Gunawan, Jumat (20/3).

Menurut Gunawan, ada dua opsi yang akan dilaksanakan pada jadwal yang telah dikeluarkan. Salah satunya, kata dia, yakni pelantikan tidak dilaksanakan secara serentak.

“Ada dua opsi kami terkait pelantikan itu. Pertama, pelantikan tidak dilaksanakan serentak, tapi diserahkan kepada masing-masing kecamatan. Kedua, pelantikan kita tunda,” ungkapnya.

Meski begitu, lanjut Gunawan, pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan KPU Sulsel terkait rencana pelantikan PPS se-Kota Makassar ini.

“Pada dasarnya, dua opsi kami ini juga belum fix karena masih koordinasi dengan KPU Sulsel,” ujarnya.

Perihal kemungkinan penundaan jadwal pelaksanaan Pilwalkot Makassar, Gunawan enggan berkomentar banyak.

“Kalau soal penundaan itu, terus terang saya tidak tahu. karena itu kewenangan KPU RI. Tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkada itu kan sama seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Tak Sesuai Mekanisme, KPU Tolak Rekomendasi Pj Walikota

KabarMakassar.com — Surat rekomendasi Pj Wali Kota Makassar yang merekomendasikan Mantan Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Kota Makassar, Iskandar Lewa, untuk mengisi posisi jabatan sebagai Sekretaris KPU Makassar yang saat ini lowong, ditolak oleh pihak KPU Provinsi Sulsel.

Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang menjelaskan, penolakan ini dilakukan karena tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku.

“Mekanismenya, pengangkatan pejabat struktural eselon III di lingkungan KPU itu dilakukan dengan open bidding (seleksi terbuka) tetapi terbatas. Artinya, hanya bisa diikuti internal KPU,” kata Asrar, Senin (24/2).

“Nanti eselon II baru dia terbuka untuk siapa saja yang memenuhi syarat. Makanya itu surat Pj Wali Kota kita jawab (ditolak). Itu karena mekanisme kita itu seperti itu (open bidding),” tambahnya.

Asrar menjelaskan, persyaratan utama menjadi pejabat di KPU adalah harus pegawai organik dan berpangkat minimal III.d.

“Tapi yang penting dia adalah pegawai organik KPU. Dulu memang kita masih meminta pegawai perbantuan sebagai pimpinan di KPU kabupaten kota, karena di kabupaten kota belum ada orang yang memenuhi syarat. Tapi sekarang ini setelah semua organik, banyak yang memenuhi syarat. Makanya kita tidak lagi meminta ke pemda. Sekarang kita mengatur kita punya kepegawaian sendiri,” jelasnya.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengaku tak masalah surat rekomendasi yang dikirmkannya tidak dijawab atau ditolak oleh pihak KPU Sulsel.

Apalagi, kata dia, memang ada aturan yang harus diikuti dan disesuaikan terkait urusan kepegawaian di internal KPU.

“Ya tidak apa-apa. Kita hanya memberikan masukan, dan ternyata ada aturan internal KPU bahwa mereka lelang internal. Kalau begitu aturanya, kita tidak bisa memaksa,” kata Iqbal.

Sekadar diketahui, sebelumnya jabatan Sekretaris KPU Makassar dijabat oleh Sabri. Namun yang bersangkutan tersangkut kasus penyelewangan dana hibah untuk Pilwalkot Makassar tahun 2018. Dimana kerugian negara dalam kasus tersebut ditaksir mencapai Rp5 miliar.

Pilwalkot Makassar 2020 Tanpa Calon Perseorangan

KabarMakassar.com — Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Makassar 2020 akan berlangsung tanpa calon perseorangan atau independen. Hal itu dipastikan setelah sampai batas waktu pendaftaran dan penyerahan syarat dukungan berakhir pada Ahad (23/2) pukul 23:59, tak ada satupun calon idependen yang mampu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran calon perseorangan atau independen untuk mengikuti Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Makassar 2020 resmi ditutup oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) disaksikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, Senin (24/2) dini hari.

“Berdasarkan PKPU, batas akhir penyerahan dukungan itu tepat pukul 23.59 WITA, dan sekarang sudah pukul 00.01 WITA. Maka, penyerahan syarat dukungan resmi kami tutup,” kata Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi, saat memimpin rapat pleno penutupan pendaftaran calon perseorangan di Ruang Azalea, Hotel Claro Makassar, Senin (24/2) dini hari.

Sebenarnya ada satu pasangan bakal calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan pada Ahad (23/2) malam, untuk bisa bertarung di Pilwali Makassar 2020, yakni pasangan Andi Budi Pawawoi dan Idham Amiruddin. Namun karena syarat dukungan yang dimasukkan tidak lengkap, maka KPU memutuskan untuk tidak menerima syarat dukungan dari pasangan calon tersebut.

Farid menjelaskan, pihaknya memutuskan untuk tidak menerima syarat dukungan pasangan calon tersebut karena ada beberapa dokumen yang tidak lengkapi. Diantaranya B.1.1-KWK (rekap dukungan keleurahan), B.2-KWK (sebaran dukungan), dan B.1.21-KWK (pakta integritas),

“Yang ada hanya (B.1-KWK (syarat dukungan). Secara regulatif kami tidak bisa menerima dokumen ini kalau tidak lengkap,” jelasnya.

Sekadar diketahui, sebelumnya ada tujuh pasangan bakal calon perseorangan yang mengambil user Silon (Sistem info pencalonan) untuk maju Pilwalkot Makassar 2020. Ketujuh pasangan bakal calon tersebut yakni: Andi Budi Pawawoi-Idham Amiruddin; Andi Munawar Syahrir-Andu Nuwajdah; Iriyanto A Basi Ence-Alihaq Mappaturung; Jabal Nur-M Rivaldi; Moh Ramdhan Pomanto-Maqbul Halim; Muh Ismak-M Faisal Silenang; dan Syarifuddin Dg Punna-Dedy Setiadi T.

Berdasarkan hasil rapat pleno yang telah dilakukan KPU pada pertengahan Oktober 2019 dan juga merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, jumlah dukungan minimal yang harus dimiliki bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang ingin maju melalui jalaur independen yaitu sebanyak 72.570 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Makassar dengan sebaran di delapan kecamatan.

Hingga Hari Ketiga, Pendaftar Jalur Independen Masih Nihil

KabarMakassar.com — Hingga hari ketiga dibukanya waktu pendaftaran dan penyerahan syarat dukungan untuk calon perseorangan yang akan mengikuti Pilwakot Makassar 2020, belum ada satupun bakal calon independen yang mendaftar dan menyerahkan syarat administrasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar yang membuka posko Ruang Azalea, lantai 2 Hotel Claro.

Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar mengatakan, sebelumnya KPU Makassar telah menerima laporan dari tim salah satu bakal calon yang menyampaikan jika pihaknya akan menyerahkan berkas dukungan calon perseorangan hari ini.

“Tim pasangan Andi Munawar Syahrir-Andu Nuwajdah mengonfirmasi akan datang setelah salat sholat Jumat. Tapi sampai pukul 16.00 WITA yang merupakan batas waktu penyerahan dukungan, mereka belum datang. Jadi hingga hari ketiga ini masih nihil,” kata Gunawan, Juamt (21/2).

Menurut Gunawan, berdasarkan data yang terpantau di user aplikasi Silon (Sistem info pencalonan) untuk calon independen, entri data yang dilakukan Tim Andi Munawar Syahrir belum memenuhi syarat dukungan.

“Tapi memang ini terus komunikasi, dan mereka terus melakukan entri data untuk mencukupkan syarat dukungan calon perseorangan sebanyak 72.570 KTP. Mereka bilang belum memenuhi, karena data daring dan manual harus sinkron,” terangnya.

KPU Makassar, kata dia, masih akan terus menunggu bakal calon yang ingin maju jalur perseorangan untuk menyerahkan syarat dukungan hingga tanggal 23 Februari 2020 pukul 24.00 WITA..

“Kita menunggu sesuai jadwal saja,” ujarnya

Sekadar diketahui, sebelumnya ada tujuh pasangan bakal calon perseorangan yang mengambil user Silon di KPU Makassar.

Ketujuh pasang bakal calon ini yaitu, pasangan Andi Budi Pawawoi-Idham Amiruddin; Andi Munawar Syahrir-Andu Nuwajdah; Iriyanto A Basi Ence-Alihaq Mappaturung; Jabal Nur-M Rivaldi; Moh Ramdhan Pomanto-Maqbul Halim; Muh Ismak-M Faisal Silenang; dan Syarifuddin Dg Punna-Dedy Setiadi T.

Calon Persorangan Belum Mendaftar, KPU Pilih Bekali Tim Verifikasi

KabarMakassar.com — Masa pendaftaran atau penyerahan syarat dukungan untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang menempuh jalur perseorangan untuk Pilwalkot Makassar 2020 telah dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar sejak Rabu (19/2) kemarin di Ruang Azalea, Hotel Claro Makassar.

Namun hingga hari kedua atau Kamis (20/2), belum ada satupun pasangan bakal calon yang mengkonfirmasi pihak KPU Makassar untuk melakukan penyerahan syarat dukungan pencalonan melalui jalur independen.

“Sudah dua hari dibuka, tapi belum ada yang datang menyetor dukungan untuk calon perseorang di Pilwalkot Makassar. Tidak ada juga tim yang melapor akan datang,” kata Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar, Kamis (20/2).

Padahal menurut Gunawan, sebelumnya ada tujuh pasangan bakal calon perseorangan yang mengambil user Silon (Sistem info pencalonan) untuk maju Pilwalkot Makassar 2020. Ketujuh pasangan bakal calon tersebut yakni: Andi Budi Pawawoi-Idham Amiruddin; Andi Munawar Syahrir-Andu Nuwajdah; Iriyanto A Basi Ence-Alihaq Mappaturung; Jabal Nur-M Rivaldi; Moh Ramdhan Pomanto-Maqbul Halim; Muh Ismak-M Faisal Silenang; dan Syarifuddin Dg Punna-Dedy Setiadi T.

“Tapi kita tetap menunggu sesuai jadwal saja. Jadwal penyerahan dukungan calon perseorangan untuk Pilkada 2020 ini dibuka hingga 23 Februari 2020 pukul 24.00 WITA. Tapi untuk tanggal 19-22 Februari, itu hanya dibuka mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WITA,” jelasnya.

Belum adanya konfirmasi dari para bakal calon untuk datang menyerahkan syarat dukungan ini dimanfaatkan pihak KPU Makassar untuk melakukan pembekalan tenatang tata cafra verifikasi administrasi maupun faktual kepada 60 orang anggota tim volunteer KPU Makassar yang nantinya akan melakukan verifikasi seluruh berkas calon wali kota yang mendaftar.

“Mereka ini ada mahasiswa yang dari Unhas, UNM, yang kita ajak kerjasama dan tim KPU Makassar sendiri,” terangnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan hasil rapat pleno yang telah dilakukan KPU pada pertengahan Oktober 2019 dan juga merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, jumlah dukungan minimal yang harus dimiliki bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang ingin maju melalui jalaur independen yaitu sebanyak 72.570 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Makassar dengan sebaran di delapan kecamatan.

Ini Lokasi Tes CAT PPK di 12 Daerah Sulsel

KabarMakassar.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 12 daerah serentak menggelar tes para calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dimana pengumuman seleksi berkas telah diumumkan pada Selasa, (28/1) malam dan besok, Kamis 30 Januari 2020 dilakukan tes kepada calon anggota PPK yang lolos ketahapan tes berbasis Computer Assisted Test (CAT).

Tes CAT ini nantinya untuk menguji pengetahuan terkait regulasi dan hal-hal yang terkait dengan pola kerja PPK, sehingga menggunakan sistem tes komputer tersebut.

Ada 12 daerah di Sulsel yang bakal mengelar tes CAT diantaranya, Kota Makassar, Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Gowa, Maros, Soppeng, Toraja Utara, Tana Toraja, Pangkep, Luwu Utara, Barru dan Luwu Timur.

Sementara itu KPU Makassar yang bakal menggelar tes CAT untuk calon PPKnya di Kampus Unhas di Fakultas Kedokteran mengaku telah siap. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Makassar, Endang Sari.

Endang Mengatakan, sistem tes CAT ini nantinya menyisakan peringkat 1-10 di setiap Kecamatan untuk maju ke tahap seleksi berikutnya yaitu tes wawancara.
Penggunaan sistem CAT ini bertujuan untuk pengimplementasian sistem seleksi yang bebas dari kecurangan.

“Metode CAT adalah metode yang dipilih sebagai bentuk komitmen KPU makassar terkait Transparansi ke publik dalam proses seleksi PPK ini,” tutup Endang Sari.

Berikut lokasi tes CAT bagi para calon anggota PPK di 12 wilayah di Sulsel,

1. Selayar, lokasi SMK 1 Benteng
2. Bulukumba, lokasi SMK Neg. 1 Bulukumba
3. Gowa, lokasi Kampus UIN Samata Fak SainTek
4. Maros, lokasi SMK 1 Maros
5. Soppeng, lokasi MAN 1 Soppeng
6. Toraja Utara, lokasi SMK Negeri 1 Rantepao
7. Tana Toraja, lokasi SMAN 5 Makale
8. Pangkep, lokasi SMA Negeri 1 Pangkep.
9. Luwu Timur, lokasi SMA Neg. 1 Malili
10. Barru, lokasi SMA Negri 1 Barru
11. Luwu Utara, lokasi SMP 1 Masamba.
12. Makassar, lokasi Fakultas Kedokteran Unhas.

Diskusi KPU Sumbawa Barat ke KPU Makassar Soal Pilwali 2018 Lalu

KabarMakassar.com — Soal pemilihan Wali Kota Makassar pada Pilakada serentak 2018 lalu ternyata menjadi daya tarik para anggota KPU di berbagai daerah. Dimana kemenangan kotak kosong pada 2018 lalu menjadi perhatian dan menjadi bahan diskusi para komisioner yang datang ke Makassar.

Giliran para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkunjung ke KPU Kota Makassar. Dimana Sumbawa Barat menjadi KPU yang ke-33 yang datang ke KPU Makassar penasaran dengan Pilwali Makassar 2018 lalu di menangkan kotak kosong atau kolom kosong.

“Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, KPU Sumbawa Barat melakukan studi banding dan berkunjung untuk mendiskusikan beberapa hal, khususnya seputar pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar,” kata Komisioner KPU Makassar, Endang Sari, Kamis (23/1).

Endang Sari menambahkan jika kemenangan kolom kosong pada Pilwali Makassar 2018 kemarin menjadikan KPU Kota Makassar sebagai daya tarik untuk dikunjung terutama menjelang Pilkada serentak 23 September 2020 mendatang.

“Beberapa hal yang didiskusikan masih seputar konteks sosial politik kemenangan kotak kosong, bagaimana teknis pelaksanaan kampanye yang hanya diikuti oleh calon tunggal, bagaimana strategi meningkatkan partisipasi pemilih dan mencegah apatisme politik serta bagaimana mencegah agar tidak terjadi pelanggaran khususnya pada pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016 oleh petahana,” tambahnya.

Dalam studi banding yang dilakukan KPU Sumbawa Barat hadir dalam kunjungantersebut diantaranya Komisioner KPU Sumbawa Barat, Herman Jayadi, Divisi Parmas/SDM, Rahmat Riadi, Divisi Teknis dan Deni Wan Putra, Divisi Hukum.

Pendaftar PPK Makassar dan Serahkan Hardcopy Capai 87 Orang

KabarMakassar.com — Setelah membuka pendaftaran calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Makassar oleh KPU Makassar, sebayak 87 orang telah menyerahkan hardcopy dari 700 peserta yang mendaftar secara online. Hal tersebut disampaikan salah satu Komisioner KPU Endang Sari, Senin (20/1).

“Yang sudah melakukan registrasi online mencapai 700 orang,” ungkap Endang Sari.

Endang mengatakan, dari 700 peserta yang mendaftar online, kini yang telah menyerahkan hardcopy baru sekitar 87 orang.

“Peserta yang menyerahkan hardcopy di kantor sudah 87 orang” tambahnya.

Salah satu persyaratan untuk dinyatakan lulus administrasi pada pendaftaran calon PPK ini adalah menyerahkan hardcopy dari berkas yang menjadi persyaratan.

“yang akan diverifikasi berkasnya adalah yang menyetor hardcopy” tutup Endang Sari.

Sebelumnya KPU Makassar telah membuka pendaftaran calon anggota PPK mulai dibuka sejak 18 Januari 2020, dan akan berakhir pada 24 Januari 2020.

Pengumpulan hardcopy berkas juga merupakan salah satu persyaratan agar data peserta dapat di verifikasi dan dapat dinyatakan lolos administrasi.

Sementara itu, KPU Kota Makassar juga menyediakan fasilitas help desk yang siap di kantor KPU kota Makassar yang akan memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin bertanya terkait proses rekruitmen tersebut.