Komisi II Sepakat Pilkada Serentak Dilaksanakan 9 Desember

KabarMakassar.com — Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.

Hal itu dibenarkan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Mitra Fahruddin. Ia mengaku jika penetapan jadwal tersebut berdasarkan rapat online antara Komisi II bersama seluruh pihak terkait.

“Iya betul, Pilkada serentak 2020 diputuskan untuk diselenggarakan pada 9 Desember mendatang,” kata Mitra, ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (14/4).

Walau demikian, legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan jika masih ada rapat selanjutnya terkait penetapan jadwal Pilkada serentak. “Rapatnya itu tadi dan nantinya masih ada rapat selanjutnya,” ujarnya.

Ia mengatakan jika keputusan secara final nanti akan dilakukan pada Mei mendatang. “Jadi keputusan terkait jadwal itu finalnya pada rapat Mei nanti. Karena kan kita masih melihat perkembangan Covid-19 sampai Mei mendatang,” pungkasnya.

Komisi II, KPU, Bawaslu Putuskan Tunda Pilkada Serentak

KabarMakassar.com — Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Senin (30/3).

Hasilnya, DPR sepakat untuk melakukan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang rencananya akan dilaksanakan pada September mendatang.

Hal itu pun dibenarkan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Mitra Fahruddin. Ia mengatakan keputusan itu diambil sebagai langkah untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Iye alhamdulillah kita dari Komisi II DPR RI sepakat untuk mendunda proses pelaksanaan Pilakda serentak 2020,” kata Mitra, Senin (30/3).

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada pada 270 daerah yang meliputi provinsi, kota, dan kabupaten itu tidak bisa dilaksanakan mengingat situasi dan kondisi negara dalam keadaan darurat Covid-19.

“Situasi dan kondisi negara kita dan seluruh masyarakat Indonesia tidak memungkinkan dilaksanakan Pilkada karena wabah Covid 19. Makanya kita ingin melindungi masyarakat kita,” jelasnya.

Ia mengaku jika Komisi II masih akan melaksanakan rapat lanjutan terkait penundaan Pilakda serentak tersebut. “InsyaAllah kita tunggu hasil putusan nanti dari rapat lanjutan,” pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah teknis pelaksanaan kegiatan pada tahapan Pilkada serentak 2020 mengalami perubahan. Pemberitahauan ini disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melalui surat edaran yang ditujukan kepada seluruh KPU provinsi dan kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2020.

Komisioner Divisi Humas, Data, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga KPU Sulsel, Uslimin mengaku pihaknya sudah menerima surat dari KPU RI yang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran KPU Nomor 4 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan lnfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi lndependen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Komisi lndependen Pemilihan Kabupaten/Kota itu.

Dalam surat KPU RI dengan nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020 tertanggal 19 Maret itu, kata dia, ada beberapa teknis tahapan Pilkada yang berubah. Salah satunya terkait dengan pelaksanaan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Pelaksanaan pelantikan dan bimbingan teknis (Bimtek) tidak dilaksanakan secara serentak, tapi diserahkan kepada kecamatan masing-masing yang dimulai pada 23 Maret mendatang,” kata Uslimin, Jumat (20/3).

Untuk detail pelaksanaan pelantikan PPS berdasarkan surat edaran KPU RI tersebut, Uslimin menjelaskan, jika ketua atau anggota KPU kabupaten/kota tidak dapat melakukan pelantikan di kecamatan dengan cara berpencar pada titik berbeda, maka KPU kabupaten/kota akan menyerahkan salinan surat keputusan pengangkatan PPS kepada masing-masing anggota PPS melalui PPK.

“PPS cukup diberi SK pengangkatan saja, dan ketika masa darurat selesai sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, barulah dapat melaksanakan pelantikan,” jelasnya.