Dirut Pelindo IV: Semua Pembangunan Pelabuhan Diawasi TP4D dan BPKP

KabarMakassar.com — Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) mengatakan bahwa setiap pembangunan pelabuhan yang dilaksanakan di semua wilayah kerja selalu diawasi oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan BPKP.

Hal itu ditegaskan Farid usai menghadiri pengarahan penguatan pencegahan korupsi kepada kepala daerah se-Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, didampingi Kepala Satuan Pengawas Intern Pelindo IV, Enriany Muis.

“Menjadi salah satu kewajiban Pelindo IV adalah mengembangkan pelabuhan yang ada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Karena tugas Pelindo IV juga adalah bagaimana mendistribusikan barang-barang yang dari Makassar ke pelabuhan yang ada di pulau lainnya, seperti Kalimantan, Maluku dan Papua,” terangnya.

Sementara itu dalam arahannya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati dan walikota untuk berhati-hati dengan segala bentuk tindak korupsi, suap maupun gratifikasi.

“Himbauan ini juga untuk seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan stakeholder terkait,” tegas Firli.

Dia menyebutkan, sesuai UU 30 Tahun 2002 jo. UU 10 Tahun 2015 jo. UU 19 Tahun 2019 Pasal 6, tugas KPK adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

KPK juga harus melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Selain itu lanjut Firli, KPK juga harus melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dan melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“KPK juga melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap,” urainya.

Selamatkan Aset Daerah 7,6 Triliun Ketua KPK Apresiasi Pemprov Sulsel

KabarMakassar.com — Pada Kunjungan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan Kamis,(23/01) menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah berhasil menyelamatkan aset milik daerah sebesar Rp. 7,6 T.

“Khusus daerah Provinsi itu 7,6 triliun dan ini adalah upaya-upaya kita dalam rangka penyelamatan keuangan negara terutama aset daerah” ungkap Firli Bahuri.

Berdasarkan laporan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel secara keseluruhan ada sekitar aset senilai Rp22 triliun yang bisa diselamatkan di Sulsel.

“Tadi menurut laporan kepala kejaksaan tinggi sulsel, ada sekitar nilai aset Rp22 triliun yang bisa kita selamatkan di Sulsel” tambahnya.

Sementara saat disinggung terkait penertiban aset Stadion Mattoanging yang sampai saat ini masih menjadi sengketa antara Pemerintah Provinsi dan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS), ia menyebutkan hal ini juga merupakan salah satu langkah dalam melakukan. Penertiban aset milik daerah.

“Dalam rangka upaya pencegahan, kita juga lakukan terkait penataan aset daerah” tukasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Ketua DPRD terkait perkembangan permintaan YOSS yang ingin dimediasi dengan Pemprov terkait kejelasan aset ini, ia mengaku saat ini permintaan ini masih terus berproses.

“Sekarangkan sementara berjalan proses itu di DPRD. Makanya kemarin kami sudah sepakat melalui rapat pimpinan, bahwa itu tindak lanjutnya surat masuk ke DPRD adalah kewajiban kami untuk menindaklanjuti dan itu sudah kami tindak lanjuti melalui pimpinan, hasil rapat pimpinan itu ditindak lanjuti melalui rapat gabungan,” terangnya.

Menurutnya untuk terkait hal-hal lebih lanjut akan diputuskan oleh hasil rapat gabungan.

“Itu bagaimana teman-teman di rapat gabungan itu yang memutuskan tapi yang pastinya yang Anggaran yang masuk itukan sudah ditetapkan jadi proses itu tetap berjalan dan proses yang lain juga berjalan yah tunggulah semuanya insyaAllah kami tetap dengan tugas dan kewenangan kami di DPRD,” tutupnya.

Sebelumnya, YOSS meminta sejumlah pihak diantaranya DPRD Provinsi Sulsel untuk memediasi pertemuannya dengan Pemprov Sulsel dalam hal ini Gubernur Sulsel untuk memastikan kejelasan status kepemilikan Stadion Mattoanging. Namun, keinginan ini ditolak oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

Bupati Selayar Hadiri Pengarahan Ketua KPK di Kantor Gubernur Sulsel

KabarMakassar.com — Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali menghadiri acara pengarahan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (23/1).

Basli Ali didampingi oleh Sekda Selayar, H. Marjani Sultan, bersama Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar H. Ar. Karaeng Magassing.

Dikutip dari undangan yang dikirim kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bahwa kehadiran Ketua KPK RI ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penguatan terhadap komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Sulsel.

Sementara tema kegiatan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi menuju Indonesia maju.

Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dalam arahannya menyampaikan bahwa pihaknya fokus memberantas korupsi dengan cara yang lebih bermartabat.

Firli mengungkapkan bahwa menyoal pemberantasan korupsi, pihaknya tidak bisa bekerja sendirian, melainkan diperlukan kerjasama seluruh instansi berwenang serta pelibatan publik.

“Kita berantas korupsi, tapi kita juga cegah terjadinya korupsi,” ucap Firli di hadapan para Forkopimda Sulsel.