Kemenhub Minta Instansi di Pelabuhan Makassar Bersiap untuk New Normal

KabarMakassar.com — Kementerian Perhubungan RI melalui Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut, Capt Wisnu Handokomeminta, meminta kepada seluruh instansi di Pelabuhan Makassar agar melakukan monitoring dan pengawasan arus balik setelah ada kemungkinan dibukanya angkutan laut pada 7 Juni nanti yang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali perekonomian, khususnya di Makassar.

Hal itu disampaikan Capt Wisnu Handokomeminta saat melakukan rapat pembahasan kesiapan antisipasi pembatasan perjalanan arus balik dan protokol covid rapid test/PCR swab bagi penumpang angkutan laut di Pelabuhan Utama Makassar, yang berlangsung di Ruang Rapat Bonerate Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makasar, Rabu (27/5).

Rapat tersebut dihadiri Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Kepala Kantor Syahbandar Utama Makassar, Asops Danlantamal VI/Asops Satgas Terpadu Covid-19 Transportasi Laut Sulsel, Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero), General Manager PT Pelindo IV Cabang Makassar, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Makassar, Kepala Kantor Distrk Navigasi Klas I Makassar, Kepala Balai Besar Karantina Ikan Makassar, Kepala Balai Besar Karantina Tumbuhan Makassar, Kepala KKP Klas 1 Makassar, Kepala UPP III Selayar (melalui video conference), Kepala UPP III Bulukumba (melalui video conference) dan Kepala UPP III Bajoe (melalui video conference).

Selain melakukan monitoring, Wisnu juga meminta agar dilakukan antisipasi dan menyiapkan diri untuk new normal atau kenormalan baru yang dianjurkan pemerintah untuk mengendalikan transmisi Covid-19, dengan mengatur ketat tempat-tempat yang rentan berkumpulnya orang, termasuk pada sektor angkutan laut dengan memerhatikan protokol Covid-19 mulai dari menjaga kebersihan, memakai masker, serta physical dan social distancing.

Menurut Wisnu, Kementerian Perhubungan harus mengikutsertakan maskapai komersil dalam hal ini PT Pelni, berkaitan dengan penyediaan tiket angkutan laut untuk menegakkan aturan protokol Covid-19.

“Dimana penumpang harus melengkapi syarat-syarat seperti adanya surat kesehatan bebas Covid-19 dari rapid test, PCR/Swab test dan syarat lain yang telah ditetapkan dari pelabuhan asal baik dari luar Makassar ataupun dari Makassar. Kalau syaratnya tidak lengkap, maka bisa tidak dilayani untuk memudahkan pengawasan di pelabuhan,” terangnya.

Wisnu juga menuturkan, saat ini sudah ada aturan baru yang menyebutkan bahwa rapid test berlaku 3 hari dan PCR berlaku 7 hari. Setelah lewat harinya bisa dilakukan tes lagi.

Selama ini, lanjut Wisnu, telah terbentuk dan aktif bertugas Satgas Terpadu Covid-19 Transportasi Laut Sulsel untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum perjalanan orang dengan transportasi laut yang telah bekerja sama dengan berbagai instansi terkait di 15 pelabuhan di seluruh wilayah Sulsel, termasuk pelabuhan rakyat seperti Paotere dan Kayu Bangkoa dengan kontribusi yang besar dan selalu bekerjasama dengan baik.

“Jangan kaget setelah 7 Juni 2020, mulai penerapan new normal dan yakin semua pelabuhan di Sulsel telah menyiapkan pengawasan dan pengendalian sesuai protokol Covid-19,” ujarnya.

Selain itu, Wisnu juga meminta agar penjualan tiket kapal tetap 50%, dan selalu menerapkan physical serta social distancing.

Wisnu juga menyampaikan, akan ada penerbitan surat izin keluar masuk ke wilayah tertentu, seperti yang sudah lebih dulu diterapkan di DKI Jakarta dan Bali.

“Diharapkan ekonomi bisa kembali tumbuh di masa pandemi Covid-19 dengan dibukanya transportasi laut secara bertahap, dengan tetap memerhatikan protokol Covid-19 dengan era baru new normal,” pungkasnya. (*)

Larangan Mudik Resmi Diberlakukan, Nekat Melanggar, Ini Sanksinya

KabarMakassar.com — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, mengimbau agar masyarakat tidak memaksakan diri untuk mudik, dan tetap patuh pada anjuran pemerintah sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati mengatakan, untuk tahap awal atau mulai 24 April 2020 hingga 7 Mei 2020 pemerintah masih akan mengedepankan pendekatan persuasif. Pelanggar larangan sementara penggunaan kendaraan umum, kendaraan pribadi, dan sepeda motor akan diminta berputar balik arah perjalanannya.

“Sedangkan pada tahap selanjutnya, yaitu 7 Mei 2020 hingga 31 Mei 2020, selain diminta berputar balik, pelanggar juga akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Termasuk dikenai denda,” kata Adita dalam keterangannya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Jakarta, Kamis (23/4).

Menurut Adita, pelarangan sementara penggunaan kendaraan umum, kendaraan pribadi, dan sepeda motor untuk mudik tidak akan diikuti dengan penutupan jalan nasional atau jalan tol.

“Tidak ada penutupan jalan nasional dan jalan tol, tetapi penyekatan dan pembatasan kendaraan yang boleh melintas saja,” terangnya.

Peraturan larangan kendaraan ini, kata dia, dikecualikan untuk pengangkutan logistik, obat, petugas, pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah.

Larangan sementara itu diberlakukan bagi kendaraan umum, kendaraan pribadi, dan sepeda motor dengan tujuan memasuki dan keluar dari wilayah dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), zona merah, serta Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Tujuan dari pelarangan itu adalah untuk keselamatan bersama mencegah penyebaran Covid-19. Mari bersama kita tegakkan peraturan dengan tidak mudik dan bepergian selama pandemi Covid-19,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Kementhub juga telah menerbitkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tertanggal 23 April 2020 tentang Pengendalian Transportasi Semasa Mudik Idulfitri 1441 H, yang merupakan tindaklanjut rapat terbatas kabinet pada Selasa (21/4) lalu.

Catat, Ini Jadwal dan Aturan Pemberlakuan Larangan Mudik dari Pemerintah

KabarMakassar.com — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengumumkan larangan sementara penggunaan transportasi umum, kendaraan pribadi, dan sepeda motor untuk mudik pada Idulfitri 1441 H akan mulai efektif diberlakukan pada Jumat (24/4) pukul 00.00 WIB.

Larangan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tertanggal 23 April 2020 tentang Pengendalian Transportasi Semasa Mudik Idulfitri 1441 H, yang merupakan tindaklanjut rapat terbatas kabinet pada Selasa (21/4) lalu.

Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa larangan diberlakukan untuk penggunaan kendaraan umum, kendaraan pribadi, dan sepeda motor dengan tujuan memasuki dan keluar dari wilayah dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), zona merah, serta Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pelarangan tersebut berlaku hingga 31 Mei 2020 untuk angkutan darat, 15 Juni 2020 untuk angkutan kereta api, 8 Juni 2020 untuk angkutan laut, dan 1 Juni 2020 untuk angkutan udara.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan, larangan itu tidak berlaku bagi pengangkutan logistik, obat, petugas, pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah.

“Larangan dikecualikan untuk pengangkutan logistik, obat, petugas, pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah. Pelarangan ini dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan dinamika Covid-19,” kata Adita dalam keterangannya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha BNPB, Jakarta, Kamis (23/4).

Olehnya itu, pemerintah meminta masyarakat untuk mempersiapkan diri dan mematuhi peraturan larangan penggunaan kendaraan umum, kendaraan pribadi, dan sepeda motor untuk mudik tersebut.

Dalam hal ini, lanjut Adita, Kementerian Perhubungan telah dan akan berkoordinasi dengan semua pihak terkait, seperti Polri, pemeritah daerah, otoritas bandara, otoritas pelabuhan, dan operator kereta api perihal pelaksanaan peraturan tersebut.

“Mulai malam ini, semua unsur akan turun untuk menerapkan peraturan ini,” pungkas Adita. (*)

Menhub Dinyatakan Positif Corona, Tugasnya Diambil Alih LBP

KabarMakassar.com — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif terjangkit Virus Corona dan saat ini tenga dirawat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Budi Karya merupakan pasien kasus 76. Hal ini disampaikan Mensesneg Pratikno, di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3)..

Pratikno mengatakan, pernyataan tersebut disampaikan setelah sebelumnya dilakukan mekanisme under analysis dan melihat hasil laboratorium.

“Atas izin keluarga yang disampaikan oleh Pak Kepala Rumah Sakit Gatot Soebroto tadi adalah Pak Budi Karya, Pak Menhub. Ini kami sampaikan atas izin keluarga,” kata Pratikno seperti dikutip dari detik.com.

Untuk sementara, kata daia, tugas Budi Karya Sumadi sementara digantikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

“Perlu kami sampaikan juga tugas-tugas Kemenhub sangat berat. Sekarang ini presiden sudah menugaskan mengangkat Menhub ad interim menugaskan Menko yang mengkordinatori yaitu Menko Maritim dan Investasi sebagai Menhub,” terangnya.

Pratikno memastikan fungsi Kementerian Perhubungan tidak akan terganggu dengan positifnya Budi Karya terkena virus corona.

“Jadi ini juga fungsi-fungsi kementerian juga tidak akan terganggu. Jadi sekali lagi semoga maslah Covid bisa ditangani dengan baik dan pak Presiden buat Satgas yang terus secara cepat bertindak dalam hal ini pasien-pasien diobati semoga segera sembuh,” ujarnya.

Sebelumnya, Budi Karya dikabarkan mengalami sakit tifus setelah melakukan serangkaian kunjungan kerja.

Budi diketahui berada di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jabar, pada Minggu (1/3). BIJB merupakan tempat evakuasi 69 WNI anak buah kapal (ABK) Diamond Princess.

Sekadar diketahui, berdasarkan data yang dirilis pemerintah, per Sabtu (14/3) ini, total pasien positif corona di Indonesia jumlahnya sudah sebanyak 96 orang. Dari jumlah tersebut, 5 diantaranya meninggal dunia, dan 8 dinyatakan telah sembuh.

DPRD Apresiasi Pembukaan Gerai Pengukuran Kapal oleh Kemenhub di Bulukumba

KabarMakassar.com — Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka gerai pengukuran kapal di bawah GT 7 secara gratis di halaman Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, Selasa (10/3).

Pembukaan gerai pengukuran kapal secara gratis oleh Kemenhub ini mendapat apresiasi dari DPRD Bulukumba.

“Apa yang telah dilakukan oleh Kemenhub ini telah memberikan pelayanan administrasi sebagai penguatan kepada nelayan-nelayan yang ada di Bulukumba. Khususnya keamanan dari sisi administrasi saat mereka mencari nafkah di tengah laut,” kata

Wakil Ketua 1 DPRD Bulukumba, Sitti Aminah Syam disela kunjungannya bersama Wakil Bupati Bulukumba, Tommy Satria Yulianto, ke gerai pengukuran kapal tersebut.

Menurut Aminah, Apa yang dilakukan Kemenhub ini perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

“Saya rasa apa yang dilakukan Kementerian Perhubungan ini perlu kita apresiasi dan diberikan dukungan, mengingat mereka memberikan pelayanan kepada nelayan kita,” ujarnya.