Komisi II Sepakat Pilkada Serentak Dilaksanakan 9 Desember

KabarMakassar.com — Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.

Hal itu dibenarkan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Mitra Fahruddin. Ia mengaku jika penetapan jadwal tersebut berdasarkan rapat online antara Komisi II bersama seluruh pihak terkait.

“Iya betul, Pilkada serentak 2020 diputuskan untuk diselenggarakan pada 9 Desember mendatang,” kata Mitra, ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (14/4).

Walau demikian, legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan jika masih ada rapat selanjutnya terkait penetapan jadwal Pilkada serentak. “Rapatnya itu tadi dan nantinya masih ada rapat selanjutnya,” ujarnya.

Ia mengatakan jika keputusan secara final nanti akan dilakukan pada Mei mendatang. “Jadi keputusan terkait jadwal itu finalnya pada rapat Mei nanti. Karena kan kita masih melihat perkembangan Covid-19 sampai Mei mendatang,” pungkasnya.

Pansus Ranperda Penyusunan Produk Hukum Daerah Kunker ke Kemendagri

KabarMakassar.com — Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyusunan Produk Hukum Daerah DPRD Makassar terus melakukan kegiatan menyelesaikan tugas setelah ekspose naskah akademik Ranperda.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Pansus kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri RI dalam rangka audensi, dengar pendapat, arahan saran dan masukan terkait Ranperda Penyusunan produk Hukum, Senin (9/3).

Kegiatan Kunker itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo dan diterima langsung Kepala Seksi Wilayah III.B. Subdit Wilayah III Produk Hukum Daerah Dirjen Otoda, Ramandika Suryasmara, SH., MH.

Turut Hadir pada kegiatan itu antara lain Wakil Ketua DPRD Makassar Hj. Andi Suhada Sappaile dan H. A. Nurhaldin.

Diketahui susunan Pansus yakni Ari Ashari Ilham sebagai Ketua Pansus, Kasrudi sebagai Wakil Ketua Pansus, Anton Paul Goni sebagai Sekretaris Pansus, Mario David sebagai anggota Pansus dan H. Ray Suryadi Arsyad sebagai anggota Pansus.

Kemudian ada juga Rezki sebagai anggota Pansus, Mesakh Raymond Rantepadang sebagai anggota Pansus, Dr. Ir Hj Apiaty K. Amin Syam sebagai anggota Pansus, H. Zaenal Dg. Beta sebagai anggota Pansus, Hj. Muliati sebagai anggota Pansus, Azwar sebagai anggota Pansus, dan Dra. Hj. Kartini sebagai anggota Pansus.

Iqbal Angkat Bicara Terkait Penonaktifan Administrasi di Disdukcapil Makassar

KabarMakassar.com — PJ Walikota Makassar Iqbal Suhaeb angkat bicara terkait penonaktifan jaringan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar oleh Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) di Balaikota Kamis (9/1/2020).

Akibatnya dari peristiwa ini banyak masyarakat yang menjadi korban karena terbengkalai dari segi pelayanan administrasi.

Iqbal diketahui bersalah karena telah melakukan mutasi Kepala Disdukcapil Kota Makassar yakni Aryati Puspasari tanpa izin dari Kemendagri. Pihak kemendagri pun menilai bahwa Pj Walikota Makassar melakukan pelanggaran.
Saat di temui usai menghadiri agenda ceramah imam besar New York Amerika Serikat di Balaikota ia mengaku bersalah dan karena adanya miss komunikasi.

“Ini miss komunikasi jadi ada pejabat yang harus diganti ternyata saya tidak tahu dan setelah saya tahu akhirnya saya dilaporkan, saya mau lantik langsung lagi tapi tidak bisa karena harus izin dulu di mendagri akhirnya saya ajukan di mendagri.” ucap Iqbal saat di konfirmasi Kamis, (9/1/2020).

Diketahui Iqbal telah mengirimkan surat permohonan izin melantik ke Mendagri pada 2 hari yang lalu dan sisa menunggu balasan dari Kemendagri.

“Saya sudah kirim 2 hari yg lalu sisa tunggu balasan dari Mendagri.” lanjutnya.

Ia pun berharap akan langsung melantik kembali jika surat izin dari Kemendagri sudah keluar.

“Coba bisa langsung dilantik langsung saya lantik tapi ternyata tidak bisa langsung melantik karena harus kirim surat permohonan izin melantik dulu ke Mendagri.” tutupnya.

Diketahui Aryati Puspasari sejak Desember 2018 resmi menjabat sebagai Kepala disdukcapil Kota Makassar. Namun Juli 2019 jabatannya di copot dan digantikan oleh Nielma Palamba selaku pejabat lama.

Namun sayangnya mutasi pejabat yang dilakukan oleh Pj Walikota Makassar berbuntut panjang dan menimbulkan persoalan kepada masyarakat Kota Makassar karena layanan administrasi Disdukcapil lumpuh sementara lantaran jaringannya diputus oleh kementrian dalam negeri.