CJH Bisa Tarik Kembali Bipih yang Sudah Dilunasi, Ini Syaratnya

KabarMakassar.com — Pemerintah melalui Kementerian Agama telah memutuskan membatalkan pemberangkatan seluruh calon jemaah haji (CJH) Indonesia tahun ini. Kebijakan pembatalan ini diambil karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona (Covid-19) yang belum usai.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan, Kaswad Sartono mengatakan, para CJH yang pemberangkatannya tahun ini dibatalkan tersebut secara otomatis akan masuk dalam daftar yang akan diberangkatkan tahun depan.

Para JCH pemberangkatannya tahun ini dibatalkan tersebut, kata dia, juga bisa mengambil atau menarik kembali Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang sudah terlanjur dilunasi.

“‘Biaya perjalanan ibadah haji yang sudah disetorkan oleh jemaah itu dapat ditarik kembali jika yang bersangkutan membutuhkan. Adapun prosedur jemaah yang mau mengambil, yakni biaya pelunasannya saja yang bisa ditarik, bukan biaya tabungannya. Kalau biaya tabungannya yang diambil, berarti dia mengundurkan diri,” terang Kaswad, Rabu (3/6).

Meski begitu, Kaswad mengimbau para JCH untuk tidak menarik Bipih yang sudah dilunasi.

Ia menjelaskan, Bipih akan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Ibadah Haji, yang dibentuk oleh presiden secara independen.

“Jadi yang membutuhkan bisa mengambil kembali biaya perjalanannya, dan tentu ini tidak menghalangi keberangkatan tahun depan. Namun sebaiknya tidak usah ditarik kembali jika sudah disetorkan kalau memang tidak dibutuhkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan, Anwar Abu Bakar juga mengimbau para CJH yang sudah melunasi Bipih untuk tidak menarik semua dananya di rekening jika tak ada hal mendesak.

“Sebaiknya calon jemaah haji tidak menarik tabungannya sekiranya tidak ada hal yang mendesak, karena akan ada azas manfaat yang akan didapatkan oleh JCH dari biaya pelunasan itu,” kata Anwar.

“Dan itu akan dikembalikan kepada calon jemaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan pada tahun yang akan datang, tetapi tentu sesuai dengan perhitungan masing-masing,” sambungnya.

Lebih jauh Anwar mengatakan, dalam 2-3 hari kedepan, Kanwil Kemenag Sulsel juga akan melakukan sosialisasi dalam bentuk imbauan kepada para JCH.

“Kita akan lakukan sosialisasi supaya tak ada yang nekat untuk tetap berangkat. Karena takutnya ketika ada yang tidak menegindahkan imbauan pemerintah dan tetap melakukan hal yang membuat nekat atau cara lain untuk tetap berangkat,” ujarnya.

Sekadar diketahui, khusus untuk di Provinsi Sulsel, jumlah jemaah yang terkena imbas pembatalan pemberangkatan CJH tahun ini sebanyak 7.272. Jumlah tersebut sesuai dengan kuota haji untuk tahun 2020.

Kemenag Sulsel Harap Gowa Wakili Sulsel di MTQ Tingkat Nasional

KabarMakassar.com — Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Gowa ke-43 yang digelar di Pelataran Masjid Agung Syekh Yusuf, resmi dibuka, Senin (9/3) malam.

Kepala Bidang (Kabid) Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, Rappe, yang hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulsel, dalam sambutannya mengatakan, Gowa menjadi kabupaten ke-19 di Sulsel yang menggelar MTQ tingkat Kabupaten.

Rappe pun mengaku sangat mengapresiasi pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa ini.

“Ini MTQ tingkat kabupaten tapi serasa tingkat provinsi, kita doakan bersama semoga Kabupaten Gowa bisa mewakili Sulawesi Selatan pada MTQ tingkat nasional pada bulan Agustus mendatang,” kata Rappe.

Gowa dan Makassar, kata dia, punya sejarah panjang dalam pelaksanaan MTQ tingkat nasional, dimana dua daerah ini merupakan peletak dasar pelaksanaan MTQ pertama tingkat nasional yang dilaksanakan di Sulsel.

“Oleh karena itu penyelenggaraan MTQ seperti ini akan membangkitkan lagi semangat ber-MTQ kita,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan dalam sambutannya mengatakan, MTQ dilaksanakan dalam rangka menanamkan nilai-nilai agama kepada para penerus bangsa yang nantinya akan melahirkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa.

“Pembangunan sumber daya manusia penting, tetapi lebih penting juga membangun karakter kualitas ketakwaan kita kepada Allah SWT, sehingga kita mampu membangun sumber daya manusia yang baik. Tentunya berlandaskan iman dan takwa. Inilah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dengan pelaksanaan MTQ pada malam hari ini,” kata Adnan.

Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten ini, lanjut Adnan, adalah bagian dari program Pemkab Gowa pada tahun 2020. Dimana pada tahun 2020 ini, Pemkab Gowa menetapkan sebagai tahun keagamaan yang didukung dengan berbagai program keagamaan sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang berlandaskan iman dan taqwa.

Adnan memaparkan, beberapa program keagamaan yang dicanangkan Pemkan Gowa pada tahun 2020 ini adalah membangun Rumah Tahfidz, mencetak satu hafidz satu kelurahan dan desa, dan menjadikan imam kelurahan, imam desa, imam dusun dan imam lingkungan untuk menjadi penghafal Al-Qur’an.

“Pemerintah Kabupaten Gowa menjadikan tahun 2020 ini sebagai tahun keagamaan. Tahun keagamaan yang kita canangkan pada tahun ini tiada lain karena adanya beberapa program-program keagamaan yang akan kita laksanakan dan lakukan di wilayah kabupaten. Salah satunya adalah pelaksanaan MTQ,” ujarnya.

Olehnya itu, orang nomor satu di Kabupaten Gowa itu berharap, MTQ yang dilaksanakan ini akan mencetak orang-orang yang akan mewakili Kabupaten Gowa untuk bisa menjadi juara pada MTQ yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Sulsel.

“Mudah-mudahan dengan pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten ini, dewan hakim akan melaksanakan tugasnya untuk menyeleksi mana yang terbaik untuk mewakili Kabupaten Gowa pada MTQ tingkat Provinsi Sulsel di Kabupaten Pangkep pada Agustus mendatang, dan bisa mendapatkan juara serta juga bisa lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” harapnya.

Segini Jumlah Jemaah Umrah Sulsel yang Pemberangkatannya Tertunda

KabarMakassar.com — Keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang melakukan penghentian sementara akses masuk ke negaranya sejak Kamis (27/2) kemarin, sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus corona, mengakibatkan sebanyak belasan ribu calon jemaah umrah asal Sulsel tertunda pemberangkatannya.

“Jumlah yang belum berangkat di Sulsel Minggu lalu itu ada 24.000 jemaah. Tapi sudah ada beberapa penerbangan, jadi saya perkirakan 17.000 sampai 18.000 jemaah yang belum berangkat,” kata Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil kemenag Sulsel, Kaswad Hartono, Jumat (28/2).

Menurut Kaswad, yang menjadi masalah saat ini bukan hanya jemaah umrah yang belum memiliki visa, tetapi juga yang sudah memiliki visa namun belum diberangkatkan.

“Jemaah yang sudah memiliki visa tapi belum diberangkatkan itu jumlahnya sekitar 4 ribuan lah,” ujarnya.

Kaswad mengaku, pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan stakholder terkait, sekaligus memberikan pemahaman kepada para jemaah.

“Langkah yang diambil Kementerian Agama Sulsel dalam menyikapi kondisi ini melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan beberapa stakholder untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, khususnya para calon jemaah umroh untuk bersabar. Karena ini murni kebijakan Arab Saudi dan bukan dari Pemerintah Indonesia,” ungkapnya.

Kabid penyelenggara haji dan umroh kemenag sulsel tersebut menghimbau kepada para jamaah agar tetap bersabar dan ia berharap tidaka da gejolak permasalahan yang terjadi di Sulsel dengan adanya kebijakan Arab saudi tersebut.

“kepada jamaah untuk bersabar, saya harap ini tidak lama karena memang sesuai surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri dan Kementrian Haji dan Umrah Arab Saudi ini memang tidak ditentukan batas waktunya, dan mudah mudahan tidak terlalu lama.” harapnya.

“Kepada penyelenggara travel maupun yang terkait dengan umrah kita juga minta untuk terus menerus melakukan edukasi dan pendampingan kepada jemaah, agar tidak terjadi gejolak apalagi kita berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban di Sulsel,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Pemerintah Indonesia telah menetapkan situasi penghentian sementara akses masuk ke Arab Saudi yang dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sejak Kamis (27/2) kemarin sebagai keadaan kahar atau force majeure.

Keputusan ini diambil setelah dilakukan rapat bersama dengan pihak Kemenko PMK; Kementerian Perhubungan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Agama; perwakilan asosiasi PPIU/PIHK, dan perwakilan maskapai penerbangan, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (28/2) pagi, membahas penanganan jemaah umrah pasca dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut.

“Situasi penghentian sementara yang sangat mendadak ini adalah keadaan Kahar (force majeur), maka telah disikapi secara khusus oleh semua pihak yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Menteri Agama, Fachrul Razi, seperti dilansir dari laman resmi Kementerian Agama, Jumat (28/2).

Menag menyampaikan, rapat tersebut juga memutuskan bahwa semua pihak terkait sepakat untuk tidak akan membebankan biaya tambahan apapun kepada jemaah atas penundaan keberangkatan ibadah umrah yang terpaksa dilakukan akibat keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut.

Berikut kesimpulan rapat koordinasi Menteri Agama dengan Kementerian/Lembaga, Asosiasi PPIU/PIHK, Maskapai Penerbangan dan pihak terkait dalam rangka penanganan jemaah umrah pasca kebijakan penghentian sementara ibadah umrah dan ziarah, yang digelar di Kantor Kemenag, Jumat (282) pagi:

  1. Pemerintah Indonesia memahami kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan penghentian sementara izin masuk guna melaksanakan umrah / ziarah bagi semua negara dengan mempertimbangkan kesehatan umat yang lebih besar, terutama para jemaah umrah dan ziarah,
  2. Jemaah Indonesia yang terdampak karena tidak berangkat pada tanggal 27 Februari 2020 sebanyak 2.393 jemaah, berasal dari 75 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yang diangkut oleh 8 maskapai penerbangan,
  3. Di luar itu, tercatat sejumlah 1.685 jemaah yang tertahan di negara ketiga pada saat transit dan saat ini telah / sedang dalam proses dipulangkan kembali ke tanah air oleh airline sesuai kontraknya,
  4. Situasi penghentian sementara yang sangat mendadak ini adalah KEADAAN KAHAR (force majeur), maka telah disikapi secara khusus oleh
    semua pihak yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  5. Pemerintah Indonesia sangat menghargai sikap PPIU, Maskapai Penerbangan, dan pihak-pihak terkait lainnya yang berkenan untuk mengambil langkah-langkah cepat dan tulus mengatasi keadaan tanpa memberikan beban tambahan kepada jemaah, antara lain:
    (a). Memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada jemaah umrah yang terdampak pembatalan keberangkatan ibadah umrah bahwa penghentian sementara warga negara asing untuk masuk ke Arab Saudi adalah keputusan pemerintah Arab Saudi dengan pertimbangan untuk keselamatan umat yang lebih besar, terutama jemaah umrah dan ziarah,
    (b). PPIU memberikan pengertian kepada jemaah bahwa keberangkatan jemaah umrah hanya dapat dilakukan setelah Pemerintah Arab Saudi mencabut status penghentian sementara tersebut,
    (c). PPIU me-reschedule dan menegosiasikan ulang dengan penyedia layanan di Arab Saudi tentang akomodasi/ hotel, konsumsi, transportasi darat, dan layanan lainnya untuk tetap dapat dipergunakan sampai dengan pencabutan status penghentian sementara keberangkatan jemaah ke Arab Saudi,
    (d). Pihak airline telah sepakat untuk tunduk kepada Montreal Convention 1999 yang telah diratifikasi melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2016 dimana kewajiban pengangkut sudah sangat jelas dalam konvensi tersebut. Akibat penundaan sementara ini maka airline tidak akan mengenakan biaya tambahan. Di luar itu, airline juga akan mengambil langkah-langkah baik yang diperlukan untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap situasi KAHAR tersebut,
    (e). Semua pihak terkait tidak akan membebankan biaya tambahan apapun kepada jemaah atas penundaan keberangkatan ibadah umrah,
    (f). Pihak airline tidak menghanguskan tiket keberangkatan dan kepulangan jemaah yang terdampak akibat dari kebijakan pemerintah Arab Saudi,
    (g). Pihak airline akan segera melakukan re-schedule keberangkatan jemaah terdampak tanpa harus membebankan biaya tambahan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah demi kemaslahatan jemaah umrah,
  6. Menyangkut visa, pemerintah Republik Indonesia telah meminta pemerintah Arab Saudi dalam hal ini Kedutaan Besar Arab Saudi untuk mempertimbangkan agar visa yang sudah dikeluarkan dan tidak dipergunakan dapat diterbitkan ulang atau diperpanjang tanpa ada biaya tambahan kepada jemaah,
  7. Pemerintah mengimbau kepada seluruh jemaah umrah yang belum berangkat untuk tetap tenang dan mengikuti kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia berkaitan dengan keberangkatan jemaah umrah. Koordinasi akan terus dilakukan untuk menangani keberangkatan ibadah umrah yang tertunda,
  8. Hal-hal teknis lainnya dapat dikoordinasikan dengan tim teknis yang dibentuk di bawah koordinasi Menko PMK.

Pemberangkatan Umrah Ditunda, Kemenag Sulsel Minta Travel dan Jemaah Bersabar

KabarMakassar.com — Jadwal pemberangkatan jemaah umrah dari seluruh Indonesia termasuk Sulsel akan ditunda untuk kemudian dijadwalkan ulang atau di-reschedule. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan penangguhan kedatangan jemaah umrah dari semua negara, termasuk Indonesia yang dilkeluarkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus corona masuk ke negaranya.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulsel juga telah menyampaikan hal ini kepada seluruh kantor Kementerian Agama dan travel-travel umrah yang ada di wilayahnya.

“Kami sudah rilis informasi ini ke Kementerian Agama se-Sulsel dan travel-travel, terkait dengan rilis dari Keduataan Besar Indonesia di Ryadh, Arab Saudi. Itu yang dijadikan dasar kami menyampaikan pemberitahuan ke seluruh pihak terkait di Sulsel,” kata Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sulsel, Kaswad Sartono, Kamis (27/2).

Menurut Kaswad, sejauh ini belum ada kepastian sampai kapan atau batas waktu dari kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu.

“Jadi bahasanya itukan taklik. Bahasanya Pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu menghentikan sementara, jadi belum ada batas waktunya. Apalagi ini kan terkait dengan menyebarnya virus corona,” terangnya.

Selain merilis informasi terkait keputusan pihak Pemerintah Arab Saudi yang melakukan penangguhan kedatangan jemaah umrah dari semua negara itu, kata dia, pihaknya juga mengimbau kepada perusahaan travel umrah untuk melakukan pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan kepada para jemaahnya yang jadwal pemberangkatan umrahnya di-reschedule.

“Untuk travel, saya kira harus melakukan pendekatan kepada jemaah secara persuasif dan kekeluargaan. Harus sabar, karena ini bukan kebijakan Pemerintah Indonesia, tetapi kebijakan Arab Saudi,” ujarnya.

“Untuk para calon jemaah umrah juga tidak perlu emosi. Apalagi misalnya sampai mau turun ke bandara, kemenag, atau ke travel. Karena ini murni kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi. Tentu sebagai negara yang berdaulat, kita harus hargai itu,” tambahnya.

Lebih jauh Kaswad mengatakan, pihaknya memahami jika kondisi ini tentunya akan berefek pada kerugian yang luar biasa pada pihak travel.

“Memang bagi travel ini kerugiannya luar biasa. Mudah-mudahan seluruh pihak terkait termasuk pihak maskapai penerbangan bisa memahami.
Travel yang berangkat sebelum memperoleh visa itukan sudah beli tiket, oleh karena itu mudahan dunia penerbangan memahami. Kita berharap itu,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), Muhammad Azhar Ghazali mengatakan, kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi ini tentunya akan berdampak pada jadwal pemberangkatan jemaah umroh asal Indonesia, termasuk Sulsel.

“Dampaknya pasti pada penundaan pemberangkatan dengan penundaan reschedule untuk pemberangkatan para jemaah. Tapi ini bukan pembekuan ya, ini hanya bersifat reschedule. Kerena Saudi lagi memersiapkan diri dengan pengawasaan yang lebih ketat dalam hal menerima jemaah umrah terkait dengan adanya wabah corona. Itu saja,” kata Azhar.

Menurut dia, tak ada pilihan lain selain memaklumi keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut.

Ditanya soal kerugian yang dialami travel umrah akibat kebijakan ini, Azhar mengatakan, sejauh ini pihaknya belum bisa bicara terkait hal tersebut.

“Sejauh ini, kita belum bicara soal kerugian. Tapi mungkin kerugian itu hanya pada persoalan waktu, karena para jemaah ini tidak bisa berangkat sesuai waktu yang awalnya sudah ditentukan. Tapi kita juga kan harus memaklumi bahwa ini adalah aturan dari Pemerintah Saudi,” ujarnya.

Perihal berapa banyak jemaah umrah asal Sulsel yang pemberangkatannya harus ditunda akibat kebijakan ini, Azhar mengatakan, jumlahnya mencapai ribuan jemaah.

“Dalam seminggu yang penerbangan langsung dari Makassar saja itu ada tiga kali, dengan jumlah total sekitar 1.200 jemaah. Jadi untuk jumlah jemaah yang pemberangkatannya harus di-reschedule, silahkan saja kalikan dengan berapa lama waktu penangguhan ini diberlakukan,” ucapnya.

Sekadar diketahui, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memeutuskan untuk menangguhkan sementara kedatangan jemaah umrah dari semua negara, teramsuk Indonesia. Hal ini disampaikan pihak Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada kamis (27/2) waktu setempat.

Dilansir dari SPA, keputusan ini diambil Pemerintah Kerjaan Arab Saudi sebagai upaya menecegah penyebaran virus corona amasuk ke negaranya, sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyampaikan pemerintah kerajaan melalui otoritas-otoritasnya sangat gigih menerapkan standar internasional yang disetujui, guna mendukung upaya negara dan organisasi internasional utamanya Organisasi Kesehatan Dunia untuk menghentikan penyebaran virus corona.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga mengatakan tindakan pencegahan ini sebagai bentuk perlindungan bagi keselamatan warga dan penduduknya

Pihak Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga menegaskan bahwa prosedur ini bersifat sementara, dan akan dievaluasi terus menerus oleh pihak berwenang.