Segini Jumlah Jemaah Umrah Sulsel yang Pemberangkatannya Tertunda

KabarMakassar.com — Keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang melakukan penghentian sementara akses masuk ke negaranya sejak Kamis (27/2) kemarin, sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus corona, mengakibatkan sebanyak belasan ribu calon jemaah umrah asal Sulsel tertunda pemberangkatannya.

“Jumlah yang belum berangkat di Sulsel Minggu lalu itu ada 24.000 jemaah. Tapi sudah ada beberapa penerbangan, jadi saya perkirakan 17.000 sampai 18.000 jemaah yang belum berangkat,” kata Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil kemenag Sulsel, Kaswad Hartono, Jumat (28/2).

Menurut Kaswad, yang menjadi masalah saat ini bukan hanya jemaah umrah yang belum memiliki visa, tetapi juga yang sudah memiliki visa namun belum diberangkatkan.

“Jemaah yang sudah memiliki visa tapi belum diberangkatkan itu jumlahnya sekitar 4 ribuan lah,” ujarnya.

Kaswad mengaku, pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan stakholder terkait, sekaligus memberikan pemahaman kepada para jemaah.

“Langkah yang diambil Kementerian Agama Sulsel dalam menyikapi kondisi ini melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan beberapa stakholder untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, khususnya para calon jemaah umroh untuk bersabar. Karena ini murni kebijakan Arab Saudi dan bukan dari Pemerintah Indonesia,” ungkapnya.

Kabid penyelenggara haji dan umroh kemenag sulsel tersebut menghimbau kepada para jamaah agar tetap bersabar dan ia berharap tidaka da gejolak permasalahan yang terjadi di Sulsel dengan adanya kebijakan Arab saudi tersebut.

“kepada jamaah untuk bersabar, saya harap ini tidak lama karena memang sesuai surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri dan Kementrian Haji dan Umrah Arab Saudi ini memang tidak ditentukan batas waktunya, dan mudah mudahan tidak terlalu lama.” harapnya.

“Kepada penyelenggara travel maupun yang terkait dengan umrah kita juga minta untuk terus menerus melakukan edukasi dan pendampingan kepada jemaah, agar tidak terjadi gejolak apalagi kita berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban di Sulsel,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Pemerintah Indonesia telah menetapkan situasi penghentian sementara akses masuk ke Arab Saudi yang dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sejak Kamis (27/2) kemarin sebagai keadaan kahar atau force majeure.

Keputusan ini diambil setelah dilakukan rapat bersama dengan pihak Kemenko PMK; Kementerian Perhubungan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Agama; perwakilan asosiasi PPIU/PIHK, dan perwakilan maskapai penerbangan, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (28/2) pagi, membahas penanganan jemaah umrah pasca dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut.

“Situasi penghentian sementara yang sangat mendadak ini adalah keadaan Kahar (force majeur), maka telah disikapi secara khusus oleh semua pihak yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Menteri Agama, Fachrul Razi, seperti dilansir dari laman resmi Kementerian Agama, Jumat (28/2).

Menag menyampaikan, rapat tersebut juga memutuskan bahwa semua pihak terkait sepakat untuk tidak akan membebankan biaya tambahan apapun kepada jemaah atas penundaan keberangkatan ibadah umrah yang terpaksa dilakukan akibat keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut.

Berikut kesimpulan rapat koordinasi Menteri Agama dengan Kementerian/Lembaga, Asosiasi PPIU/PIHK, Maskapai Penerbangan dan pihak terkait dalam rangka penanganan jemaah umrah pasca kebijakan penghentian sementara ibadah umrah dan ziarah, yang digelar di Kantor Kemenag, Jumat (282) pagi:

  1. Pemerintah Indonesia memahami kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan penghentian sementara izin masuk guna melaksanakan umrah / ziarah bagi semua negara dengan mempertimbangkan kesehatan umat yang lebih besar, terutama para jemaah umrah dan ziarah,
  2. Jemaah Indonesia yang terdampak karena tidak berangkat pada tanggal 27 Februari 2020 sebanyak 2.393 jemaah, berasal dari 75 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yang diangkut oleh 8 maskapai penerbangan,
  3. Di luar itu, tercatat sejumlah 1.685 jemaah yang tertahan di negara ketiga pada saat transit dan saat ini telah / sedang dalam proses dipulangkan kembali ke tanah air oleh airline sesuai kontraknya,
  4. Situasi penghentian sementara yang sangat mendadak ini adalah KEADAAN KAHAR (force majeur), maka telah disikapi secara khusus oleh
    semua pihak yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  5. Pemerintah Indonesia sangat menghargai sikap PPIU, Maskapai Penerbangan, dan pihak-pihak terkait lainnya yang berkenan untuk mengambil langkah-langkah cepat dan tulus mengatasi keadaan tanpa memberikan beban tambahan kepada jemaah, antara lain:
    (a). Memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada jemaah umrah yang terdampak pembatalan keberangkatan ibadah umrah bahwa penghentian sementara warga negara asing untuk masuk ke Arab Saudi adalah keputusan pemerintah Arab Saudi dengan pertimbangan untuk keselamatan umat yang lebih besar, terutama jemaah umrah dan ziarah,
    (b). PPIU memberikan pengertian kepada jemaah bahwa keberangkatan jemaah umrah hanya dapat dilakukan setelah Pemerintah Arab Saudi mencabut status penghentian sementara tersebut,
    (c). PPIU me-reschedule dan menegosiasikan ulang dengan penyedia layanan di Arab Saudi tentang akomodasi/ hotel, konsumsi, transportasi darat, dan layanan lainnya untuk tetap dapat dipergunakan sampai dengan pencabutan status penghentian sementara keberangkatan jemaah ke Arab Saudi,
    (d). Pihak airline telah sepakat untuk tunduk kepada Montreal Convention 1999 yang telah diratifikasi melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2016 dimana kewajiban pengangkut sudah sangat jelas dalam konvensi tersebut. Akibat penundaan sementara ini maka airline tidak akan mengenakan biaya tambahan. Di luar itu, airline juga akan mengambil langkah-langkah baik yang diperlukan untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap situasi KAHAR tersebut,
    (e). Semua pihak terkait tidak akan membebankan biaya tambahan apapun kepada jemaah atas penundaan keberangkatan ibadah umrah,
    (f). Pihak airline tidak menghanguskan tiket keberangkatan dan kepulangan jemaah yang terdampak akibat dari kebijakan pemerintah Arab Saudi,
    (g). Pihak airline akan segera melakukan re-schedule keberangkatan jemaah terdampak tanpa harus membebankan biaya tambahan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah demi kemaslahatan jemaah umrah,
  6. Menyangkut visa, pemerintah Republik Indonesia telah meminta pemerintah Arab Saudi dalam hal ini Kedutaan Besar Arab Saudi untuk mempertimbangkan agar visa yang sudah dikeluarkan dan tidak dipergunakan dapat diterbitkan ulang atau diperpanjang tanpa ada biaya tambahan kepada jemaah,
  7. Pemerintah mengimbau kepada seluruh jemaah umrah yang belum berangkat untuk tetap tenang dan mengikuti kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia berkaitan dengan keberangkatan jemaah umrah. Koordinasi akan terus dilakukan untuk menangani keberangkatan ibadah umrah yang tertunda,
  8. Hal-hal teknis lainnya dapat dikoordinasikan dengan tim teknis yang dibentuk di bawah koordinasi Menko PMK.

Pemberangkatan Ditunda, Jemaah Umrah di Parepare Mulai Datangi Travel

KabarMakassar.com — Sejumlah calon jemaah umrah di Kota Parepare mulai mempertanyakan kepastian jadwal pemberangkatannya ke pihak travel. Hal ini menyusul adanya keputusan Pemerintah Kerjaan Arab Saudi yang melakukan penghentian sementara akses masuk ke Arab Saudi sejak Kamis (27/2) kemarin, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona masuk ke negaranya.

“Sudah ada beberapa calon jemaah yang akan kami berangkatkan bertanya soal kepastian jadwalnya. Ada juga yang bertanya soal pendaftaran,” kata Awal Ahmad, staf di salah satu perusahaan travel umrah di Kota Parepare, Jumat (28/2).

Menyikapi kondisi ini, Ketua Komisi II DPRD Parepare, Kamaluddin Kadir mengimbau calon jemaah umrah di Kota Parepare untuk tidak panik.
Menurut dia, saat ini pemerintah pusat tengah melakukan negosiasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Tetap selalu berkoordinasi dengan agen perjalanan terkait perkembangan masalah ini hingga penerbitan visa dibuka kembali,” imbaunya.

Sekadar diketahui, Pemerintah Indonesia menetapkan situasi penghentian sementara akses masuk ke Arab Saudi yang dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sejak Kamis (27/2) kemarin sebagai keadaan kahar atau force majeur.

Keputusan ini diambil setelah sebelumnya dilakukan rapat bersama dengan pihak Kemenko PMK; Kementerian Perhubungan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Agama; perwakilan asosiasi PPIU/PIHK, dan perwakilan maskapai penerbangan, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (28/2) pagi, membahas penanganan jemaah umrah pasca dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut.

“Situasi penghentian sementara yang sangat mendadak ini adalah keadaan Kahar (force majeur), maka telah disikapi secara khusus oleh semua pihak yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Menteri Agama, Fachrul Razi, seperti dilansir dari laman resmi Kementerian Agama, Jumat (28/2).

Menag menyampaikan, rapat tersebut juga memutuskan bahwa semua pihak terkait sepakat untuk tidak akan membebankan biaya tambahan apapun kepada jemaah atas penundaan keberangkatan ibadah umrah yang terpaksa dilakukan akibat keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut.

Force Majuere, Tak Ada Biaya Tambahan bagi Jemaah Umrah yang di-Reschedule

KabarMakassar.com — Pemerintah Indonesia menetapkan situasi penghentian sementara akses masuk ke Arab Saudi yang dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sejak Kamis (27/2) kemarin sebagai keadaan kahar atau force majeure.

Keputusan ini diambil setelah sebelumnya dilakukan rapat bersama dengan pihak Kemenko PMK; Kementerian Perhubungan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Agama; perwakilan asosiasi PPIU/PIHK, dan perwakilan maskapai penerbangan, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (28/2) pagi, membahas penanganan jemaah umrah pasca dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut.

“Situasi penghentian sementara yang sangat mendadak ini adalah keadaan Kahar (force majeur), maka telah disikapi secara khusus oleh semua pihak yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Menteri Agama, Fachrul Razi, seperti dilansir dari laman resmi Kementerian Agama, Jumat (28/2).

Menag menyampaikan, rapat tersebut juga memutuskan bahwa semua pihak terkait sepakat untuk tidak akan membebankan biaya tambahan apapun kepada jemaah atas penundaan keberangkatan ibadah umrah yang terpaksa dilakukan akibat keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut.

Berikut kesimpulan rapat koordinasi Menteri Agama dengan Kementerian/Lembaga, Asosiasi PPIU/PIHK, Maskapai Penerbangan dan Pihak Terkait dalam rangka penanganan jemaah umrah pasca kebijakan penghentian sementara ibadah umrah dan ziarah, yang digelar di Kantor Kemenag, Jumat (28/2) pagi:

  1. Pemerintah Indonesia memahami kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan penghentian sementara izin masuk guna melaksanakan umrah / ziarah bagi semua negara dengan mempertimbangkan kesehatan umat yang lebih besar, terutama para jemaah umrah dan ziarah,
  2. Jemaah Indonesia yang terdampak karena tidak berangkat pada tanggal 27 Februari 2020 sebanyak 2.393 jemaah, berasal dari 75 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yang diangkut oleh 8 maskapai penerbangan,
  3. Di luar itu, tercatat sejumlah 1.685 jemaah yang tertahan di negara ketiga pada saat transit dan saat ini telah / sedang dalam proses dipulangkan kembali ke tanah air oleh airline sesuai kontraknya,
  4. Situasi penghentian sementara yang sangat mendadak ini adalah KEADAAN KAHAR (force majeur), maka telah disikapi secara khusus oleh semua pihak yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  5. Pemerintah Indonesia sangat menghargai sikap PPIU, Maskapai Penerbangan, dan pihak-pihak terkait lainnya yang berkenan untuk mengambil langkah-langkah cepat dan tulus mengatasi keadaan tanpa memberikan beban tambahan kepada jemaah, antara lain:
    (a). Memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada jemaah umrah yang terdampak pembatalan keberangkatan ibadah umrah bahwa penghentian sementara warga negara asing untuk masuk ke Arab Saudi adalah keputusan pemerintah Arab Saudi dengan pertimbangan untuk keselamatan umat yang lebih besar, terutama jemaah umrah dan ziarah,
    (b). PPIU memberikan pengertian kepada jemaah bahwa keberangkatan jemaah umrah hanya dapat dilakukan setelah Pemerintah Arab Saudi mencabut status penghentian sementara tersebut,
    (c). PPIU me-reschedule dan menegosiasikan ulang dengan penyedia layanan di Arab Saudi tentang akomodasi/ hotel, konsumsi, transportasi darat, dan layanan lainnya untuk tetap dapat dipergunakan sampai dengan pencabutan status penghentian sementara keberangkatan jemaah ke Arab Saudi,
    (d). Pihak airline telah sepakat untuk tunduk kepada Montreal Convention 1999 yang telah diratifikasi melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2016 dimana kewajiban pengangkut sudah sangat jelas dalam konvensi tersebut. Akibat penundaan sementara ini maka airline tidak akan mengenakan biaya tambahan. Di luar itu, airline juga akan mengambil langkah-langkah baik yang diperlukan untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap situasi KAHAR tersebut,
    (e). Semua pihak terkait tidak akan membebankan biaya tambahan apapun kepada jemaah atas penundaan keberangkatan ibadah umrah,
    (f). Pihak airline tidak menghanguskan tiket keberangkatan dan kepulangan jemaah yang terdampak akibat dari kebijakan pemerintah Arab Saudi,
    (g). Pihak airline akan segera melakukan re-schedule keberangkatan jemaah terdampak tanpa harus membebankan biaya tambahan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah demi kemaslahatan jemaah umrah,
  6. Menyangkut visa, pemerintah Republik Indonesia telah meminta pemerintah Arab Saudi dalam hal ini Kedutaan Besar Arab Saudi untuk mempertimbangkan agar visa yang sudah dikeluarkan dan tidak dipergunakan dapat diterbitkan ulang atau diperpanjang tanpa ada biaya tambahan kepada jemaah,
  7. Pemerintah mengimbau kepada seluruh jemaah umrah yang belum berangkat untuk tetap tenang dan mengikuti kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia berkaitan dengan keberangkatan jemaah umrah. Koordinasi akan terus dilakukan untuk menangani keberangkatan ibadah umrah yang tertunda,
  8. Hal-hal teknis lainnya dapat dikoordinasikan dengan tim teknis yang dibentuk di bawah koordinasi Menko PMK.

Penerbitan Visa Umrah Dihentikan Sementara, Begini Respon Usaha Travel di Parepare

KabarMakassar.com — Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan penangguhan sementara kedatangan jemaah umrah dari semua negara, termasuk Indonesia. Dampak dari kebijakan ini, penerbitan visa para calon jemaah umrah dari seluruh negara, termasuk Indonesia, dihentikan sementara.

Kebijakan ini tentu berdampak bagi travel umrah dan haji di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Parepare.

Awal Ahmad, staf Informasi PT Zakiah Dina Tayyibah, salah satu perusahaan travel umrah yang ada di Kota parepare mengaku, pihaknya cukup terkejut mendengar adanya kebihjakan tersebut.

Kendati demikian, kata dia, pihaknya tetap membuka pendaftaran seperti biasanya, sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.

“Berpengaruhnya itu karena membuat kami kaget. Tapi kami masih menunggu (keputusan resmi dari pemerintah pusat),” ujarnya, Kamis (27/2).

Awal mengungkapkan, saat ini ada sebanyak 94 jemaahnya yang tengah melakukan ibadah umrah, dan kondisinya dalam keadaan baik-baik saja.

“Sebelum diberangkatkan, kita lakukan pengecekan kesehatan dan juga ada vaksin untuk jemaah. Jadi kalau belum divaksin, tidak bisa berangkat,” terangnya.

Senada, staf administrasi di perusahaan travel umrah PT Suci Amanah Insani, Rusdiyanto mengatakan, keputusan itu tentu akan berdampak kerugian bagi travelnya.

“Tentu travel daerah seperti kami akan merugi. Biaya hotel di Makassar membengkak, belum lagi jemaah diberi konsumsi,” katya Rusdi.

Ia mengaku, pihaknya sangat menyayangkan adanya keputusan Pemerintah Arab Saudi melakukan penundaan visa itu. Pihaknya sendiri akan memberangkatkan 10 jemaah di bulan Maret mendatang.

Sekadar diketahui, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memutuskan untuk menangguhkan sementara kedatangan jemaah umrah dari semua negara, termasuk Indonesia. Hal ini disampaikan pihak Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada kamis (27/2) waktu setempat.

Dilansir dari SPA, keputusan ini diambil Pemerintah Kerjaan Arab Saudi sebagai upaya menecegah penyebaran virus corona amasuk ke negaranya, sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyampaikan pemerintah kerajaan melalui otoritas-otoritasnya sangat gigih menerapkan standar internasional yang disetujui, guna mendukung upaya negara dan organisasi internasional utamanya Organisasi Kesehatan Dunia untuk menghentikan penyebaran virus corona.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga mengatakan tindakan pencegahan ini sebagai bentuk perlindungan bagi keselamatan warga dan penduduknya.

Pihak Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga menegaskan bahwa prosedur ini bersifat sementara, dan akan dievaluasi terus menerus oleh pihak berwenang.

Jadwal Pemberangkatan Ribuan Jemaah Umrah dari Sulsel di-Reschedule

KabarMakassar.com — Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan penangguhan kedatangan jemaah umrah dari semua negara, termasuk Indonesia. Dampak dari kebijakan ini, penerbitan visa para calon jemaah umrah dihentikan sementara.

Menanggapi kebijakan dari Pemerintah Kerjaan Arab Saudi tersebut, Ketua DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), Muhammad Azhar Ghazali mengatakan, hal ini tentunya akan berdampak pada jadwal pemberangkatan jemaah umroh asal Indonesia, termasuk Sulsel.

“Dampaknya pasti pada penundaan pemberangkatan dengan penundaan reschedule untuk pemberangkatan para jemaah. Tapi ini bukan pembekuan ya, ini hanya bersifat reschedule. Kerena Saudi lagi memersiapkan diri dengan pengawasaan yang lebih ketat dalam hal menerima jemaah umrah terkait dengan adanya wabah corona. Itu saja,” kata Azhar, Kamis (27/2).

Menurut dia, tak ada pilihan lain selain memaklumi keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut.

Ditanya soal kerugian yang dialami travel umrah akibat kebijakan ini, Azhar mengatakan, sejauh ini pihaknya belum bisa bicara terkait hal tersebut.

“Sejauh ini, kita belum bicara soal kerugian. Tapi mungkin kerugian itu hanya pada persoalan waktu, karena para jemaah ini tidak bisa berangkat sesuai waktu yang awalnya sudah ditentukan. Tapi kita juga kan harus memaklumi bahwa ini adalah aturan dari Pemerintah Saudi,” ujarnya.

Perihal berapa banyak jemaah umrah asal Sulsel yang pemberangkatannya harus ditunda akibat kebijakan ini, Azhar mengatakan, jumlahnya mencapai ribuan jemaah.

“Dalam seminggu yang penerbangan langsung dari Makassar saja itu ada tiga kali, dengan jumlah total sekitar 1.200 jemaah. Jadi untuk jumlah jemaah yang pemberangkatannya harus di-reschedule, silahkan saja kalikan dengan berapa lama waktu penangguhan ini diberlakukan,” ucapnya.

Sekadar diketahui, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memutuskan untuk menangguhkan sementara kedatangan jemaah umrah dari semua negara, teramsuk Indonesia. Hal ini disampaikan pihak Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada kamis (27/2) waktu setempat.

Dilansir dari SPA, keputusan ini diambil Pemerintah Kerjaan Arab Saudi sebagai upaya menecegah penyebaran virus corona amasuk ke negaranya, sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyampaikan pemerintah kerajaan melalui otoritas-otoritasnya sangat gigih menerapkan standar internasional yang disetujui, guna mendukung upaya negara dan organisasi internasional utamanya Organisasi Kesehatan Dunia untuk menghentikan penyebaran virus corona.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga mengatakan tindakan pencegahan ini sebagai bentuk perlindungan bagi keselamatan warga dan penduduknya.

Pihak Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga menegaskan bahwa prosedur ini bersifat sementara, dan akan dievaluasi terus menerus oleh pihak berwenang.