Masa Jabatan Pj Walikota Makassar Berakhir Besok, Siapa Penggantinya?

KabarMakassar.com — Masa jabatan Iqbal Suhaeb sebagai Penjabat (Pj) Walikota Makassar yang dilantik pada 13 Mei 2019 lalu, akan berakhir Rabu (13/5) besok.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Hasan Basri Ambarala mengatakan, akan ada penjabat baru yang ditunjuk oleh gubernur untuk menggantikan posisi Iqbal.

Penjabat yang akan menggantikan posisi Iqbal itu, kata dia, akan ditentukan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berdasarkan usulan nama-nama yang telah dikirimkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

Jika sampai besok SK Mendagri tentang penunjukan Pj Walikota Makassar pengganti Iqbal belum juga keluar, maka menurut Ambarala, gubernur akan menunjuk pelaksana harian (Plh) untuk sementara mengisi kekosongan pucuk pimpinan di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

“Pj Walikota berakhir SK-nya besok, jadi kalau SK dari Mendagri belum turun sampai besok, gubernur akan menunjuk Plh,” kata Ambarala, Selasa (12/5) siang.

Ditanya terkait siapa saja nama calon yang telah diusulkan oleh gubernur untuk mengisi posisi tersebut, Ambarala enggan menyebutkan.

“Kita tunggu saja siapa yang direstui Mendagri,” ujarnya.

Perihal siapa pejabat yang akan mengisi posisi Plh jika SK Mendagri belum keluar sampai 13 Mei besok, Ambarala mengatakan, hal itu sepenuhnya kewenangan dari Gubernur Sulawesi Selatan.

“Yang jelas pejabat tinggi pratama eselon II. Nanti kita lihat, itu kewenangan gubernur,” terangnya.

Sebelumnya, Iqbal Suhaeb sendiri enggan berkomentar banyak soal masa jabatannya sebagai Pj Walikota Makassar yang akan segera berakhir.

“Saya ikut apa keputusan gubernur,” jawabnya singkat.

Sekadar diketahui, berdasarkan kabar yang beredar, 3 nama yang dikirimkan Gubernur Sulsel ke Kemendagri untuk dipilih salah satunya sebagai pengganti Iqbal Suhaeb yakni: Prof Yusran Yusuf (Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel); Prof Rudy Djamaluddin (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulsel); dan Denny Irawan (Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulsel).

Dari tiga nama tersebut, Prof Rudy Djamaluddin disebut-sebut sebagai kandidat terkuat menggantikan Iqbal Suhaeb sebagai Pj Walikota Makassar.

Pj Wali Kota Menyisir Batas Wilayah Sambangi Warga Tidak Mampu

KabarMakassar.com –– Mendengar kabar adanya masyarakat kurang mampu yang tidak terdata saat pembagian sembako membuat Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb yang di dampingi Kadis Sosial Kota makassar Muktar Tahir harus bergerak menyisiri perbatasan antara Makassar-Gowa-Takalar Minggu (3/5) siang untuk memastikan keadaan warganya.

Kehadiran Iqbal sekaligus juga untuk memberikan paket sembako kepada sejumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Tamalate yang kondisinya cukup memprihatinkan. Salah satu keluarga yang keadaannya membuat pilu yakni pasangan suami istri Dg Limpo dan Dg Kamang yang tinggal dalam lorong 30cm dan rumahnya berada di pinggir sawah.

Penjabat Wali Kota Makassar yang menyerahkan paket sembako pada keluarga kurang mampu ini menuturkan kondisi warganya yang memprihatinkan dan membutuhkan bantuan namun sayangnya tidak masuk dalam pendataan.

“Ada laporan yang masuk bahwa di Kecamatan Tamalate tepatnya di Barombong ada keluarga yang hidupnya tidak layak. Setelah di survey memang betul perlu perhatian pemerintah, namun tidak masuk dalam pendataan. Sekalipun demikian, tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Makassar”,ungkap Iqbal.

Selain itu Iqbal mengatakan paket bantuan yang di serahkan ini tidak masuk dalam catatan bantuan covid.

“Jadi ini bukan bagian dari bantuan covid. Pemerintah Kota Makassar memiliki beberapa jenis bantuan untuk masyarakat. Seperti halnya hari ini, jika kami mendapat kabar adanya warga yang memang membutuhkan dan setelah survey memang betul adanya, maka Dinsos akan segera menyalurkan bantuannya”,tambahnya.

Usai berada di gubuk Dg Kamang, Iqbal lalu bergeser ke rumah Haji Daeng Sore dan Wahidah yang lokasinya juga masih di Barombong. Kehadiran orang nomer satu di Makassar ini membuat senyum sumringah dengan penuh rasa syukur.

“Terima kasih pak wali bantuanta. Bisami ku pakai ini bulan puasa kasian. Ada 2 orang anakku tapi meninggalmi semuami pak. Terima kasih masih ada yang perhatikan warga”ungkap Haji Daeng Sore saat menerima bantuan sembako. (Adv/*)

Temui Pj Wali Kota, NA Pantau Data Warga OTG dan ODP di Makassar

KabarMakassar.com — Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mendatangi Posko Covid-19 Kota Makassar, jalan Nikel Raya, Makassar, Selasa (28/4). Kehadiran Nurdin di sambut langsung Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb bersama Sekkot Makassar, M Ansar serta Kadis Kesehatan, Naisyah Tun Azikin. Nurdin mengecek sejumlah aktiftas didalam posko dan menanyakan sejumlah perkembangan data yang terpampang di monitor data.

“Kita ingin memastikan seluruh warga yang berstatus OTG dan ODP yang ada di Makassar agar dikarantina di hotel yang sudah kita siapkan. Sebelum melakukan transmisi ke orang yang sehat, kita harus segera bisa hentikan pergerakannya dengan cara karantina, karena walaupun di isolasi dirumah, itu masih tetap memungkinkan untuk keluar dan berinteraksi dengan yang lain, inikan berbahaya. Jauh lebih efektif jika karantina di hotel, kita berikan gizi yang lebih bagus, kita tingkatkan imunnya agar virus bisa segera di kalahkan”ujar Nurdin Abdullah saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media.

Menurut Nurdin, pihaknya saat ini mempersiapkan sejumlah hotel bagi pasien OTG dan ODP untuk karantina, termasuk hotel untuk para tenaga medis.

“Saat ini kami siapkan Hotel SwissBell dan juga Sheraton untuk pasien OTG dan ODP. Sedangkan untuk dokter dan tenaga medis lainnya kita persiapkan Hotel Grand Sayang untuk di tempati. Tadi saya sudah minta Pak Wali (Iqbal Suhaeb) agar segera yang berstatus OTG dan ODP untuk di masukkan dalam daftar karantina di hotel. Jadi jangan dianggap penyakit ini sebagai aib, karena yang ingin kita karantina itu virusnya agar cepat hilang dan tidak bisa menyebar lagi” jelasnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengatakan saat ini terdapat delapan puluh orang yang dinyatakan positif berdasarkan hasil Rapid test massal yang dilakukan beberapa waktu lalu diseluruh puskesmas yang ada di Kota Makassar.

“Sesuai arahan Pak Gubernur, kita akan upayakan segera warga kita yang selama ini melakukan isolasi mandiri dirumahnya untuk di pindahkan ke hotel yang sudah disiapkan. Termasuk juga yang dinyatakan positif saat Rapid test kemarin akan kita lanjutkan dengan Swab, dan jika masih positif langsung kita arahkan untuk karantina di hotel. Kita juga menyampaikan terima kasih kepada warga yang sebagian besar sudah menunjukkan kepatuhannya menjalankan aturan PSBB hingga hari ini. Bahkan dimasjid-masjid yang awalnya dilaporkan masih melakukan aktiftas ibadah berjamaah juga sudah menghentikan untuk sementara waktu. Kita akan terus mengoptimalkan penegakan PSBB secara represif demi menghentikan virus ini di Makassar sesuai harapan Pak Gubernur agar Sulsel bisa menjadi yang pertama terbebas dari Covid-19” ujar Iqbal.

Iqbal Suhaeb Siap Kawal Apirasi Buruh Hingga ke Pusat

KabarMakassar.com — Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb menerima aspirasi buruh yang melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (11/3).

Pada kesempatan itu, Iqbal mengakui jika tuntutan yang disampaikan oleh buruh merupakan pasal krusial yang saat ini masih menjadi perdebatan berbagai kalangan ditingkat nasional.

“Yang disuarakan hari ini memang hal yang wajar untuk didiskusikan secara cerdas dengan kepala dingin. Insyaallah, Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar akan mengawal aspirasi ini untuk disampaikan di pusat,” kata Iqbal.

Akan tetapi, Iqbal meminta kepada buruh untuk menjaga aksi agar tetap tertib dan tidak terprovokasi serta tetap menjaga fasilitas umum yang ada di Kota Makassar.

“Aspirasi itu penting agar pemerintah memiliki dasar pertimbangan untuk memutuskan yang terbaik. Namun, saya juga meminta agar proses penyampaian aspirasi dilakukan dengan tertib dan menjaga fasilitas umum,” jelasnya.

Selain itu, Iqbal juga menjelaskan bahwa Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah sedang melakukan dinas di luar kota sehingga tidak bisa hadir langsung berdialog dengan para demonstran.

Diketahui, Iqbal didampingi oleh Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono, Plt. Kepala Kesbangpol Sulsel, Devo Khaddafi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Andi Darmawan Bintang, serta sejumlah pejabat lingkup Pemkot Makassar.

Waspada Corona, Ini Imbauan Pj Walikota untuk Warga Makassar

KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar melakukan langkah antisipasi penyebaran Virus Corona COVID-19 yang saat ini diketahui telah masuk ke Indonesia.

Salah satu langkah yang dilakukan Pemkot Makassar yakni dengan mengeluarkan surat imbauan nomor: 443.01/16/HIM/Dinkes/III/2020 tertanggal 3 maret 2020 yang ditandatangai langsung oleh Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb.

Surat Imbauan Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb

Dalam surat imbauan tersebut, Iqbal meminta warga Makassar untuk tidak panik dan tetap melakukan aktivitas dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta melakukan langkah-langkah deteksi dini dan pencegahan dengan mengenali gejala dari virus Corona yang meliputi: demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih dan Lesu.

Selain itu, Iqbal juga mengimbau warga Makassar untuk menjaga jarak dengan orang-orang yang mengidap flu dan tidak mudah termakan berita atau kabar hoax.

“Tetap jaga kesehatan, jaga jarak dengan orang yang terkena penyakit flu. Tetap waspada, jangan mudah termakan berita hoax, jaga kesehatan dengan tidak berada di kerumunan orang banyak serta tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak,” kata Iqbal, Selasa (3/3).

Pemkot Makassar, lanjut Iqbal, juga akan menyediakan sanitizer di tempat umum, dan telah berkordinasi dengan pihak bandara dan pelabuhan, agar memasang alat thermal scanner.

“Jika ada pendatang yang suhu tubuhnya di atas 38 derajat celcius, langsung kita isolasi dulu,” ujarnya.

Iqbal menambahkan, Pemkot Makassar juga menyiapkan Tim Gerak Cepat (TGC) yang akan selalu memantau setiap Puskesmas di wilayah Kota Makassar untjuk memastikan ada tidaknya ada pasien yang terjangkit Virus Corona.

“TGC ini 24 jam untuk respon kejadian luar biasa. Kalau dulu ada laporan mingguan, sekarang lapoarannya harian,” terangnya.

Iqbal dan Presiden ADB Tinjau Lokasi Pembangunan Kawasan Kumuh

Kabarmakassar.com — Pemkot Makassar bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) berkomitmen untuk membenahi kawasan kumuh di Kota Makassar. Ini dilakukan dalam upaya untuk menjadikan kota ini layak huni.

Dalam kerjasama yang diberi nama program Neighborhood Upgrading and Sector Project Phase (NUSP) itu, ADB akan membantu Pemkot Makassar dalam menuntaskan kemiskinan.

Program digulirkan sejak 2015 ini, kembali dilanjutkan tahun 2019 lalu dengan menunjuk Kelurahan Batua sebagai titik percontohan untuk kelurahan lain yang juga mendapatkan bantuan.

Untuk itu, Penjabat (Pj) WaliKota Makassar, Iqbal Suhaeb bersama dengan Presiden ADB, Masatsugu Asakawa mengunjungi langsung lokasi NUSP di di Jalan Swadaya Mas, RT 05 RW 03, Senin (2/3).

Terkait hal itu, Iqbal Suhaeb berharap bantuan dari ADB dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Apalagi, kata dia, Makassar memiliki 523 hektar kawasan kumuh.

“Alhamdulillah berkat bantuan ADB saat ini sudah ada beberapa kelurahan yang mendapatkan bantuan. Ya semoga masyarakat dapat membantu dengan menjaga yang sudah diperbaiki agar kesan kumuhnya bisa dihilangkan,” kata Iqbal.

Ia menambahkan saat ini laju perbaikan kawasan kumuh hingga tahun 2019 sudah terealisasi sebesar 60% dari luas kawasan 740,10 HA pada tahun 2014. Karena itu, kata dia, program ini sangat membantu warga dan pemerintah.

“Dukungan pembiayaan ADB melalui kementrian PUPR menjadi stimulan yang akan diaplikasikan juga oleh Pemkot melalui berbagai dana pembiayaan, salah satunya melalui APBD,” ujarnya.

Sementara itu, Mr Masatsugu Asakawa mengaku bahagia atas sambutan yang diberikan masyarakat. Ia berharap program ini bisa berkelanjutan agar masyarakat dapat hidup layak dan belajar bersih.

“Terimakasih atas sambutannya yang luar biasa. Saya bahagia berada di sini. Semoga masyarakat di sini bisa hidup bersih dan menjaga lingkungan agar tidak kumuh lagi,” tuturnya.

Penasehat Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Jepang ini juga mengunjungi Jalan Inspeksi Kanal RT 01 RW 01 masih untuk meninjau lokasi RISE.

Pada tempat peninjauan kedua ini, Pj Wali Kota Makassar dan Presiden ADB mengecek langsung perbaikan yang sudah dilakukan seperti sanitasi, drainase, jalan lingkungan serta rumah warga.

Diketahui, dari total 11 unit rumah yang ditargetkan akan diperbaiki, sudah ada 8 unit yang telah di perbaiki oleh ADB dan secara resmi dilounching Pj Wali Kota Makassar bersama Presiden ADB.

Tak Sesuai Mekanisme, KPU Tolak Rekomendasi Pj Walikota

KabarMakassar.com — Surat rekomendasi Pj Wali Kota Makassar yang merekomendasikan Mantan Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Kota Makassar, Iskandar Lewa, untuk mengisi posisi jabatan sebagai Sekretaris KPU Makassar yang saat ini lowong, ditolak oleh pihak KPU Provinsi Sulsel.

Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang menjelaskan, penolakan ini dilakukan karena tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku.

“Mekanismenya, pengangkatan pejabat struktural eselon III di lingkungan KPU itu dilakukan dengan open bidding (seleksi terbuka) tetapi terbatas. Artinya, hanya bisa diikuti internal KPU,” kata Asrar, Senin (24/2).

“Nanti eselon II baru dia terbuka untuk siapa saja yang memenuhi syarat. Makanya itu surat Pj Wali Kota kita jawab (ditolak). Itu karena mekanisme kita itu seperti itu (open bidding),” tambahnya.

Asrar menjelaskan, persyaratan utama menjadi pejabat di KPU adalah harus pegawai organik dan berpangkat minimal III.d.

“Tapi yang penting dia adalah pegawai organik KPU. Dulu memang kita masih meminta pegawai perbantuan sebagai pimpinan di KPU kabupaten kota, karena di kabupaten kota belum ada orang yang memenuhi syarat. Tapi sekarang ini setelah semua organik, banyak yang memenuhi syarat. Makanya kita tidak lagi meminta ke pemda. Sekarang kita mengatur kita punya kepegawaian sendiri,” jelasnya.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengaku tak masalah surat rekomendasi yang dikirmkannya tidak dijawab atau ditolak oleh pihak KPU Sulsel.

Apalagi, kata dia, memang ada aturan yang harus diikuti dan disesuaikan terkait urusan kepegawaian di internal KPU.

“Ya tidak apa-apa. Kita hanya memberikan masukan, dan ternyata ada aturan internal KPU bahwa mereka lelang internal. Kalau begitu aturanya, kita tidak bisa memaksa,” kata Iqbal.

Sekadar diketahui, sebelumnya jabatan Sekretaris KPU Makassar dijabat oleh Sabri. Namun yang bersangkutan tersangkut kasus penyelewangan dana hibah untuk Pilwalkot Makassar tahun 2018. Dimana kerugian negara dalam kasus tersebut ditaksir mencapai Rp5 miliar.

Dimulai Besok, Pj Walikota Peringatkan Peserta SKD CPNS

KabarMakassar.com — Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Makassar akan mulai digelar besok, Sabtu (22/2) di Gedung Olahraga Universitas Hasanuddin.

Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengatakan, semua persiapan baik sarana maupun prasarana penunjang pelakasanaan SKD sudah rampung dan siap untuk digunakan.

“Kami melalui BKPSDM Makassar sudah mempersiapkan lokasinya dan peralatan penunjangnya seperti komputer. Tidak ada masalah. Sebelum peserta masuk ada pemeriksaannya, termasuk pada masa tes juga akan diperiksa,” kata Iqbal, Jumat (21/2).

Menurut Iqbal, dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang digunakan dalam SKD ini, maka kecil kemungkinan bagi orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi untuk bisa lulus.

“Tes yang dilakukan dengan sistem CAT ini menggunakan komputer dan hasilnya dapat langsung diketahui dan dilihat oleh peserta tes. Jadi kecil kemungkinannya untuk orang yang tidak mempunyai kompetensi bisa lulus,” ujarnya.

Iqbal juga mewanti-wanti para peserta untuk tidak mencoba melakukan kecurangan. Ia menegaskan, peserta yang melakukan kecurangan dalam tes CPNS akan dipidanakan.

“Kalau sampai ketahuan (curang) bukan saja digugurkan, tapi kita proses secara hukum. Jadi tidak bisa lagi sekedar tidak lulus, tapi itu jadi tindak pindana,” tegasnya.

Sekadar diketahui, SKD CPNS Pemerintah Kota Makassar akan digelar selama lima hari, mulai tanggal 22 sampai 27 Februari 2020. Dalam sehari, tes SKD akan dibagi dalam lima sesi, dimana setiap sesinya diikuti sebanyak 700 peserta.

Secara total, tes SKD CPNS Pemerintah Kota Makassar akan diikuti sebanyak 16.888 peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Para peserta tersebut akan bersaing untuk memperebutkan sebanyak 526 formasi atau kuota penerimaan yang dibuka Pemerintah Kota Makassar.

Soal Penertiban Penjualan Minol, Pj Walikota Bilang Tergantung Dewan

KabarMakassar.com — Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb ‘melemparkan’ persoalan penertiban sejumlah tempat usaha seperti Mall, Cafe dan Restoran yang menjual minuman beralkohol (minol) kepada DPRD Kota Makassar.

Pasalnya, Iqbal mengaku kesulitan untuk menindak sejumlah tempat usaha yang menjual minol karena ada regulasi yang mengatur tentang hal tersebut.

“Masalahnya begini, kan itu ada izin. Ada regulasi yang mengatur bahwa yang namanya Cafe bisa menjual, mereka mempunyai izin memang,” kata Iqbal, Jumat (21/2).

Menurut Iqbal, aturan tersebut tidak dapat dicabut secara sepihak, karena setiap Cafe, Mall dan Restoran memiliki aturan yang sudah ditentukan dan sudah memiliki izin.

“Kecuali kalau misalnya dewan meminta kita mencabut itu aturannya, maka kita cabut. Karena itu ada aturannya dan mereka ada izin,” ujarnya.

Tekait keluhan dari sejumlah masyarakat yang menolak hadirnya beberapa Cafe, Mall dan Restoran yang menjual minol utamanya yang lokasinya berjarak sangat dekat dengan sekolah dan tempat ibadah, Iqbal mengatakan, seluruh aspirasi masyarakat ditampung oleh DPRD, sehingga jika pihak DPRD menginzinkan agar regulasinya dicabut, maka pihaknya akan melakukan hal tersebut.

“Di satu sisi memang masyarakat menuntut, tapi itu tidak masalah. Maskudnya kalau memang publik meminta ke DPRD, lalu DPRD meminta
agar regulasi itu dicabut. Tapikan ini ada regulasinya, ada aturannya, jadi boleh saja,” ucapnya.

“Aspirasi masyarakat itu ditampung oleh dewan, nah jadi kalau menurut dewan ada aturan yang harus dicabut, baru kita cabut. Termasuk itu tadi, karena ada aturan yang mengatur tentang Cafe itu menjual minol dan susah ditindaki karena mereka ada ijin,” tambahnya.

Sebelumnya dikabarkan, upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali) Makassar tentang penjualan minuman beralkohol (minol) hingga kini masih dianggap lemah. Pasalnya, masih ada beberapa Mall, Cafe dan Restoran di Kota Makassar yang lokasinya berdekatan dengan tempat ibadah namun tetap menjual barang haram itu.

Padahal, sudah sangat jelas disebutkan dalam pada Pasal 33 Ayat 1 peraturan tersebut, bahwa pendirian tempat usaha rumah bernyanyi keluarga, karaoke, club malam, diskotik dan panti pijat yang menjual minol, dilarang berada dalam radius 200 meter dari tempat ibadah dan sekolah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Makassar, A. Muh Yasir yang dikonfirmasi terkait penerapan aturan tersebut, mengaku jika pihaknya hingga saat ini masih menunggu arahan dari Pj Wali Kota Makassar untuk melakukan penertiban atau menutup Cafe, Mall dan Restoran yang menjual minol secara bebas, termasuk yang berlokasi dekat dengan sekolah dan tempat ibadah.

“Kalau ada perintah, ya segera ditutup. Kan begitu. Tergantung disposisi pak wali kota,” kata Yasir, Kamis (20/2).

Sekadar diketahui, desakan agar Pemerintah Kota Makassar bertindak tegas dalam penerapan Perda dan Perwali terkait penjualan minol di Mall, Cafe dan Restoran ini juga sudah disampaikan Komisi A DPRD Makassar. Namun sampai saat ini, belum ada tindakan tegas dari pihak Pemkot Makassar.

Makassar Inisiasi Pelaksanaan Konferensi Internasional Kota Cerdas

Kabarmakassar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus bergerak membangun jaringan internasional, menciptakan keterhubungan global demi perubahan Makassar menjadi kota yang lebih cerdas.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menggelar sekaligus menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Internasional Kota Cerdas (Smart City) yang akan dilaksanakan selama dua hari, pada tanggal 27-28 Februari 2020 mendatang.

Kegiatan ini diinisiasi Pemkot Makassar bersama dengan Japan Association for Smart Cities in ASEAN (JASCA).

Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb yang saat ini tengah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020 di Jakarta, pada Kamis (20/2) saat dikonfirmasi menjelaskan tujuan pelaksanaan konferensi internasional ini.

“Perubahan kota cerdas saat ini sangat massif di kota-kota maju dan salah satunya adalah Jepang. Kita ingin menjadi bagian dari proses perubahan itu dengan membangun keterhubungan secara global dengan masuknya Kota Makassar dalam anggota ASCN (Asian Smart City Network), kelanjutan dari berbagai kegiatan berskala internasional baru-baru ini di Yokohama (Jepang), kini kita akan menghadirkan dan mempertemukan para stakeholder pengembang kota cerdas di Kota Makassar, baik yang dari sektor private Jepang maupun sektor lokal kita” kata Iqbal, Kamis (20/2).

Menurut Iqbal, konferensi ini akan menghadirkan paling sedikit 22 perusahaan besar di Jepang yang tergabung sebagai anggota JASCA (Japan Association for Smart Cities in ASEAN), para rektor dari kampus besar di Indonesia Timur, perwakilan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulsel, kepala daerah, perusahaan lokal, dan juga komunitas kreatif di Kota Makassar.

“Kita sangat bersyukur karena Pemerintah Jepang khususnya Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang, ikut menjadi inisiator dari pertemuan ini. Kami juga mendapat dukungan besar dari pemerintah pusat serta Pemerintah Provinsi Sulsel. Saya minta seluruh pihak khususnya OPD, kita bekerja maksimal menyukseskan even ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Ismail Hajiali yang juga menjadi leading sektor kegiatan ini mengatakan, secara tekhnis persiapan pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar.

“Alhamdulillah persiapannya berjalan lancar, baik itu lokasi pelaksanaan konferensi, termasuk seluruh undangan yang saat ini tengah dibagikan. Kami berharap seluruh pihak ikut membantu, termasuk warga kita agar menjadi tuan rumah yang baik. Mari kita tunjukkan keramahtamahan kita sebagai warga Makassar, termasuk tetap menjaga kebersihan kota,” kata Ismail.

Ismail menambahkan, perwakilan pemerintah pusat yang dijadwalkan hadir pada kegiatan ini diantaranya: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI; Direktur Kerjasama Ekonomi Asean Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika;

“Konsulat Jepang di Kota Makassar serta sejumlah organisasi pengusaha juga di undang di acara ini,” tutupnya.