Honorer di Pemprov Sulsel Berubah Status jadi Tenaga Magang

KabarMakassar.com — Pemprov Sulsel akan melakukan penertiban pegawai non-ASN atau yang lebih dikenal dengan sebutan tenaga Honorer. Istilah honorer akan diganti menjadi tenaga magang.

Aturan ini diterapkan berdasar pada peraturan pemerintah pusat tentang pelarangan pengangkatan tenaga nonkontrak atau honorer.

“Kan honorer dilarang, jadi magang itu sama seperti praktek kerja untuk mengisi kekosongan sementara jabatan yang belum terisi itu berdasarkan Anjab (Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja),” ungkap Kepala Bidang Perencanaan dan Aparatur Sipil Negara BKD Sulsel Taufik Akbar, Kamis (20/2).

Nantinya, kata dia, kinerja para tenaga magang ini akan dievaluasi setiap tahunnya.

“Jadi mereka itu setiap tahun dievaluasi hasil kerjanya. Kalau bagus, dilanjutkan. Evaluasi ini sebenarnya tidak harus menunggu setahun. Kalau kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait menganggap kinerja tenaga magang tak maksimal, OPD berhak untuk menghentikan,” ujarnya.

Ditanya perihal kemungkinan adanya pengurangan tenaga honorer yang akan menjadi tenaga magang di lingkup Pemprov Sulsel, Taufik mengaku hal itu di luar kewenangan BKD.

“Itu kewenangan OPD. Jadi nanti jumlahnya berapa tenaga magang itu berdasarkan evaluasi OPD-nya masing-masing. OPD akan evaluasi berdasarkan kinerjanya, berdasarkan kebutuhan ABK dan Anjab-nya,” ujarnya.

“Kami (BKD) tidak sampai pada kami yang menseleksi atau menentukan. Itu OPD yang punya kewenangan berdasarkan Anjab dan BKPNS dimana kekurangan, terus berdasarkan itu evaluasinya,” jelasnya.

Ditanya soal jumlah tenaga magang yang ada sekarang di lingkup Pemprov Sulsel, Taufik mengaku belum mengetahui secara pasti. Pasalnya menurut dia, masih ada beberapa OPD yang belum memasukkan data.

Sekadar diketahui, kebijakan penghapusan tenaga honorer ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Penerapan Aturan Seragam Tenaga Honorer Belum Efektif

KabarMakassar.com – Aturan soal seragam tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kota Makassar yang dituangkan dalam Perwali 77/2019 tentang pakaian dinas tenaga kontrak waktu terbatas dan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2020 kemarin, penerapannya belum efektif.

Sampai saat ini, masih banyak tenaga honorer di instansi atau lembaga yang menggunakan seragam sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sekretaris Daerah Kota Makassar, Muh Anshar yang dikonfirmasi terkait belum efektifnya penerapan aturan itu mengatakan, hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing kepala oraganisasi perangkat daerah (OPD) untuk memberikan teguran kepada para tenaga honorer di instansinya jika belum menggunakan seragam yang ditentukan.

“Kepala SKPD-nya saja yang harus menegur itu. Kan setiap pegawai honorer itu SKPD-nya bertanggung jawab karena mereka yang mengusulkan kontraknya,” kata Anshar, Jumat (7/1).

Perihal sanksi yang diberikan kepada tenaga kontrak atau tenaga honorer yang belum menggunakan seragam yang ditentukan, Menurut Anshar hanya dalam bentuk teguran disiplin.

“Gampnagji itu kalau kontrak, kasihan kan dia bukanji ASN, jadi paling teguran displin ji,” terangnya.

Ditanya perihal anggaran pengadaan untuk seragam tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kota Makassar, Anshar mengatakan, setiap SKPD telah diberikan kesempatan untuk menganggarkannya di APBD perubahan.

“Tiap tahun ada anggarannya setiap OPD, cuma mungkin ada yang lupa anggarkan. Dimaklumi,” pungkasnya.

Iqbal Suhaeb, Bukan Penghapusan Tapi Peralihan Status Honorer

KabarMakassar.com — Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb menepis terkait penghapusan tenaga honorer di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Hal ini disampaikan saat ditemui di cafe pelangi usai mengadakan peninjauan dipulau lae-lae.

Menurutnya bukan penghapusan tenaga honorer melainkan peralihan status dari tenaga honorer menjadi PPPK atau tenaga honorer yang dipihak ketigakan tentunya peralihan status tersebut dilihat apakah telah memenuhi syarat atau tidak.

“Siapa bilang mau hapus honorer, jadi di UU terbagi 2 yaitu PNS dan PPPK nah inilah yang tadinya honorer yang memenuhi syarat ditingkatkan menjadi PPPK yang tidak memenuhi syarat misalnya tenaga kebersihan, pengamanan itu dipihak ketigakan jadi tidak ada istilah penghapusan sebenarnya tetapi statusnya yang beralih ada yg ditingkatkan menjadi pegawai kerja kontrak ada yang dipihak ketigakan.” ucapnya saat rehat di cafe pelangi (27/1).

Terkait isu penghapusan tenaga honorer khususnya bagi tenaga pendidik dan tenaga medis menjadi hal yang banyak disoroti oleh masyarakat karena formasi mereka dianggap pantas untuk menduduki jabatan pegawai tetap.

Hal tersebut diungkapkan oleh Iqbal bahwa honorer yang bekerja dibidang pendidikan dan medis sangat berpeluang untuk menjadi PPPK jika memenuhi syarat dan karena formasi yang dimiliki cukup banyak.

“Kalau dia guru dan berprestasi serta berkompetensi pasti di tingkatkan ke PPPK dan besar peluangnya justru karena tenaga pendidik dan medis juga yang banyak dibutuhkan untuk guru dan tenaga medis yah formasi itu sangat dibutuhkan.” bebernya.

Menurutnya aturan-aturan yang dibuat guna mensejahterakan masyarakat dan diketahui untuk pengisian formasi yang kosong dilakukan secara bertahap.

“Makanya akan dilihat dan akan dilaksanakan secara bertahap misalnya kita punya stok 200 orang, terus tahun ini kita punya 100 orang mungkin tahun ini 100 dan tahun berikutnya 100 jadi semua bertahap tapi terutama untuk guru dan tenaga medis sangat berpeluang punya kompetensi untuk jadi pegawai kontrak kerja, tidak mungkin Pemerintah membuat peraturan yang makin tidak mensejahterakan mereka pasti buat aturan untuk mensejahterakan mereka” tuturnya.

Sementara itu bagi tenaga honorer yang dipihak ketigakan diketahui akan tetap mendapatkan pekerjaan dari perusahaan yang membutuhkan. “Misalnya dia tidak memenuhi syarat tidak ada formasi untuk petugas kebersihan atau petugas keamanan dan ada kantor yang butuh nah itukan ada pihak ketiganya, ada namanya perusahaan penggerak tenaga kerja jadi memang untuk yang tidak memenuhi syarat tapi selama memenuhi syarat pasti di PPPK.”tutupnya.

Diketahui PNS dan PPPK sendiri memiliki kesamaan yakni sama-sama dapat menduduki jabatan, mengambil hak cuti namun yang membedakan yakni jika PNS memiliki jaminan pensiunan sedangkan PPPK tidak.