Gubernur Sulsel Minta ke RS Hasil Tes Swab Pagi Keluar Sore

KabarMakassar.com — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, menjawab dilema penentuan status pasien ODP, PDP dan OTG, dengan mempercepat pemeriksaan tes swab di Balai Laboratorium Kesehatan laboratorium (BLK). Hal tersebut berdasarkan kasus penentuan status ODP dan PDP yang dinyatakan meninggal dunia.

Kejadian tersebut cukup menjadi pelajaran berharga bagi gugus tugas penanganan Covid-19 di Sulsel. Pasalnya, ada yang dinyatakan ODP dan PDP meninggal dunia sementara dalam proses perawatan di RS sedangkan hasil tes swabnya belum usai.

“Maka saya minta kemarin itu kepada rumah sakit, mereka masuk langsung swab. Kita juga minta lab prioritaskan semua yang terbaring di rumah sakit. Jangan dicampur OTG dan lain sebagainya, jangan. Jadi ada jalur khusus yang sudah terbaring supaya pagi di swab sore sudah ada hasil,” jelas Nurdin Abdullah, saat diwawancarai, di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis, (4/6).

Ia mengaku, memang ini suatu dilema bagi gugus tugas. Sebab saat ODP dan PDP masuk rumah sakit langsung disuruh tanda tangan siap untuk mengikuti protokol Covid.

“Dilema bagi kita, sudah dikebumikan baru hasilnya keluar. Hal-hal seperti ini kan pasti kita menghadapi tuntutan masyarakat, loh kok keluarga saya negatif kok, kenapa dibawa kesana (Pemakaman Covid-19) kan. Makanya kita berharap mulai hari ini tidak ada lagi seperti itu, supaya masyarakat juga ada kepastian,” urainya.

Gubernur mengaku sudah pernah berkali-kali mengingatkan pihak rumah sakit agar melakukan tes swab langsung setiap pasien PDP dan ODP.

“Saya sudah berkali-kali ingatkan rumah sakit langsung swab, jangan cuman tanda tangan udah aman, bukan. Mereka tandatangan langsung swab dan jalurnya juga kaya di Wahidin, masuk pagi sore hasilnya udah keluar. Nggak usah tunggu berhari-hari, karena menjadi dilema bagi kita gugus tugas. Sehingga posisi PDP kita tidak pakai protokol Covid terus keluar hasilnya positif kan ini jadi repot lagi. Tapi mudah-mudahan tidak akan terjadi,” paparnya.

Dianggap Serampangan Keluarkan Kebijakan, Gubernur Tegur Pj Walikota

KabarMakassar.com — Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menegur dan mengingatkan Penjabat (Pj) Walikota Makassar Yusran Yusuf, agar tak serampangan dalam mengeluarkan kebijakan di tengah masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Menurut Nurdin, kebijakan Yusran yang membolehkan digelarnya resepsi pernikahan di tengah gencarnya Pemprov Sulsel mengkampanyekan dan meminta warga untuk beraktifitas di rumah saja, sangat berisiko dan justru akan merugikan masyarakat.

“Kita sedang gencarnya meminta masyarakat untuk tetap di rumah saja, justru Pj Walikota membolehkan masyarakat berkumpul di luar dengan membolehkan pelaksanaan resepsi pernikahan. Keputusan ini terlalu dini dan tidak mempertimbangkan dampaknya,” kata Nurdin, Selasa (26/5).

Seharusnya, kata dia, Pj Walikota berkordinasi dengan Pemprov Sulsel dalam setiap keputusannya. Apalagi, untuk hal-hal menyangkut keselamatan banyak orang.

Nurdin menyebut, membolehkan atau membuka ruang resepsi pernikahan sama saja memberi ruang penyebaran Covid-19. Untuk itu, ia meminta Pj Walikota tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa membuat masyarakat kebingungan.

“Fokus kita saat ini bagaimana terus menekan penyebaran Covid-19 tidak semakin banyak. Harusnya kita menghargai apa yang sudah jalan sebelumnya, bagaimana pejabat sebelumnya getol melakukan itu,” sesalnya.

“Harusnya juga kita menghargai pengorbanan para tim medis yang sudah bekerja keras, mereka rela meninggalkan keluarga demi mencegah dan menyelamatkan pasien covid-19,” pungkasnya. (*)

Gubernur Sulsel Imbau Masyarakat Salat Idul Fitri di Rumah

KabarMakassar.com — Hasil rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati dan wali kota se-Sulsel, maka diimbau dengan sangat kepada masyarakat Sulsel agar melaksanakan salat idul fitri di rumah.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menjelaskan pelaksanaan salat idul fitri di rumah merupakan langkah pemerintah pusat untuk mencegah penularan Covid-19. Karena, kata dia, diperkirakan pasca lebaran idul fitri akan tembus pada angka seribu lebih pasien Covid-19.

Ia mengaku jika hal ini berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Agama, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala BNPB dan Para Gubernur se-Indonesia.

Menurutnya dalam mencermati perkembangan pandemi Covid-19, dimana terus terjadi peningkatan bahkan sudah mencapai beberapa belas ribu per hari ini, termasuk Sulsel diprediksi pada hari H itu berdasarkan hasil kajian dari Badan Intelijen Negara (BIN) kemungkinan kita berada pada 1.400 yang terkonfirmasi positif.

“Maka disimpulkan, pertama adalah diimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendukung pemutusan rantai penularan Covid-19. Tahun ini kita diimbau untuk tetap merayakan hari raya idul fitri di rumah bersama keluarga. Ini tidak dilarang, tapi diimbau,” kata Nurdin Abdullah, Selasa (19/5).

Ia mengatakan ditegaskan dari pemerintah pusat menyampaikan imbauan kepada seluruh daerah berdasarkan hasil rakor, diminta kepada seluruh bupati wali kota berserta Forkopimda dan Ormas Islam, Kemenag dan seluruh tokoh-tokoh agama secara masif melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat.

“Sekiranya ada masyarakat tetap melaksanakan salat idul fitri, baik itu di lapangan atau di masjid, terutama daerah yang masih zona hijau atau terjadi perlambatan peningkatan, dimohon Forkopimda dan Satpol PP untuk melakukan pengamanan dengan protokol kesehatan secara ketat,” jelasnya.

Ia mengaku sangat memahami bahwa momentum hari raya idul fitri ini adalah waktunya kita bersilaturahmi bersama keluarga. “Tetapi juga kita tidak bisa menahan diri agar penyebaran Covid-19 ini bisa dikendalikan,” pungkasnya.

“Dinamisnya” Pernyataan Gubernur Sulsel Soal PSBB Tahap II di Makassar

KabarMakassar.com — Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar yang awalnya diberlakukan mulai 24 April sampai 7 Mei 2020 resmi diperpanjang mulai tanggal 8 hingga 22 Mei.

Dua hari sebelum resmi diperpanjang atau tepatnya tanggal 6 Mei 2020, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memberikan catatan dan mengisyaratkan adanya pelonggaran pada PSBB tahap II di Kota Makassar.

“Pertama semua petugas yang ada di lapangan itu harus lebih santun, termasuk Satpol PP. Turun bukan untuk marah-marah, tetapi turun untuk melayani. Kalau ada yang keliru, ada yang tidak patuh, hukuman boleh, tetapi tidak dengan kata-kata yang menyakitkan. Orang yang dihukum itu butuh sentuhan,” kata Nurdin.

Nurdin menegaskan bahwa persoalan tutup jalan bukan lagi fokus utama dalam PSBB. Yang lebih penting adalah lebih masif mencari carrier Covid-19 untuk memotong mata rantai penyebaran virus tersebut, khususnya dengan menemukan kasus-kasus transmisi lokal.

“Local transmission ini harus betul-betul ditemukan orangnya,” tegasnya.

“Saya berharap, PSBB diberlakukan tapi ekonomi masyarakat tetap bisa bergerak,” sambungnya.

Untuk menjaga ekonomi agar bisa terus bergerak, Nurdin mengaku sudah meminta Pj Walikota Makassar mengundang semua pemilik toko di Makassar, terutama yang memiliki karyawan dalam jumlah besar.

“Karena mau lebaran, kalau toko ditutup semua, orang mau belanja dimana? Makanya semua toko, terutama yang punya tenaga kerja banyak ini harus kita tetap buka. Tapi dengan catatan protokol kesehatan harus tetap dijaga. Pakai masker, jaga jarak, di depan ada wastafel, ada hand sanitizer, ada scanner, itu saja. Kita pastikan orang yang masuk di toko tidak ada yang positif, tidak ada yang bermasalah,” ujarnya.

Nurdin menambahkan, tugas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan usaha-usaha yang sudah hampir bangkrut atau colaps.

“Ini harus kita selamatkan. Cara kita selamatkan, kita support, jangan justru tambah dipojokkan,” ucapnya.

Jumat, 15 Mei 2020, usai menggelar rapat bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat membahas persiapan hari raya Idulfitri 1441 H di Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Sulsel, Nurdin kembali menyampaikan, pihaknya mempertimbangkan untuk mengizinkan pusat perbelanjaan atau Mal-mal yang ada khususnya di Kota Makassar untuk kembali beroperasi jelang lebaran Idulfitri.

Ia mengungkapkan, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah masyarakat butuh baju baru dan bahan makanan buat lebaraan.

“Karena begini, sekarang masyarakat butuh baju baru, butuh bahan makanan buat lebaran. Sementara mal ini punya karyawan banyak, yang tentu kalau dia tidak cepat beroperasi, mereka ini bisa-bisa peluang untuk dirumahkan lagi,” kata Nurdin.

Olehnya itu, kata dia, hal ini akan dibicarakan dengan pihak terkait, termasuk para pengelola pusat perbelanjaan.

“Makanya kita harus bicara dengan mereka semua, mampu tidak mereka menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, pakai masker, termasuk menyediakan tempat cuci tangan dan handsanitizer. Dia juga harus komit bahwa dia bisa mengendalikan malnya itu tanpa kerumunan orang,” ujarnya.

Pernyataan Nurdin soal pertimbangan pihaknya yang akan membahas kemungkinan pemberian izin bagi Mal untuk beroperasi jelang lebaran Idulfitri ini menuai banyak sorotan dari masyarakat. Rencana tersebut dinilai kurang tepat untuk dilakukan di Kota Makassar yang saat ini masih dalam masa PSBB dan jumlah pasien Covid-19 pun masih terus bertambah.

Sabtu, 16 Mei 2020, lewat video yang diunggah di akun instagramnya, Nurdin mengklarifikasi pernyataan yang ia sampaikan sehari sebelumnya.

Dalam unggahannya tersebut, Nurdin menyampaikan, walaupun banyak masukan dari pemilik Mal yang meminta pelonggaran mengingat usaha mereka sudah tutup hampir dua bulan dan berdampak terhadap para karyawan, pihaknya tetap tidak akan memberi pelonggaran jika peningkatan jumlah pasien Covid-19 masih terjadi.

“Jadi saya tegaskan sekali lagi, pelonggaran PSBB tidak akan kita lalukan jika trend peningkatan pasien Covid-19 masih sangat terjadi,” ujarnya.

Upaya ini, lanjut Nurdin, dilakukan untuk mendukung kebijakan PSBB di Kota Makassar yang sudah diperpanjang. Pihaknya berharap, dengan begitu Sulsel bisa segera terbebas dari Covid-19.

Terkait rencana atau pertimbangan pemberian izin bagi Mal untuk kembali beroperasi jelang lebaran Idulfitri, Nurdin menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam kajian dan belum ada keputusan.

“Mengenai mal di Makassar yang akan dibuka, hal ini masih dalam kajian dan belum ada keputusan konkret. Apalagi Makassar sementara PSBB,” jelasnya.

Lebih jauh Nurdin mengatakan, sebagai gubernur, dirinya sangat memahami kerinduan masyarakat untuk kembali beraktivitas normal. Olehnya itu, kata dia, Tim Gugus Tugas terus bekerja keras dan terus mengimbau kepada masyarakat agar mengikuti anjuran pemerintah untuk menerapkan physical distancing (pembatasan fisik), pakai masker, dan rajin cuci tangan dalam beraktivitas.

“Sampai saat ini telah banyak saudara-saudara kita terpapar Covid-19, namun kita berusaha sekuat tenaga agar ekonomi kita tidak ikut terpapar,” pungkasnya.

Kunker ke Selayar, Gubernur Serahkan Bantuan APD ke Pemkab

KabarMakassar.com — Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) melakukan kunjungan ke Kabupaten Selayar, Selasa (12/5). Pada kesempatan itu, NA menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada Pemkab Selayar.

Bantuan itu pun diterima langsung oleh Bupati Selayar H. Muh. Basli Ali di Posko Induk GTPPC19. Bantun itu untuk pemenuhan APD ini menjadi salah satu kebutuhan yang paling dicari dalam penanganan Covid-19. Bantuan yang diserahkan dinilai spesial karena Selayar mendapatkan 16 jenis APD, sementara kabupaten lain hanya 13 jenis.

“Bantuan ini memang spesial untuk Kabupaten Selayar, semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” kata NA dalam sambutannya.

Ia mengatakan jika bantuan APD itu murni non APBD tapi merupakan amanah dari para donasi dari BUMN, BUMD, organisasi kemasyarakatan, juga dari persoarangan. “Karenya, amanah ini harus sampai kepada masyarakat,” ujarnya.

Gubernur mengatakan jika pandemi covid-19 bukan hanya memporak-porakdakan kesehatan, tetapi juga berimplikasi pada roda perekonomian masyarakat.

“Jangan karena corona sehingga ekonomi kita ikut terpapar juga. Jadi saya apresiasi Bupati Selayar yang begitu aktif menjaga masyarakatnya sehingga apa yang terjadi menyangkut Covid-19 ini bisa terdeteksi,” jelasnya.

“Karena corona belum ada vaksinnya, maka kuncinya adalah perbaiki imunitas tubuh kita. Jadi kita tidak boleh cemas berlebihan, panik dan stres. Inilah yang perlu kita sosialisasikan ke masyarakat,” lanjutnya.

Sementara itu, H. Muh. Basli Ali menyampaikan jika Pemkab terus memperbaiki langkah untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di Selayar. Termasuk, kata dia, dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19.

“Sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Karenanya pihaknya meminta petunjuk dan arahan dari Gubernur Sulsel agar penanganan menjadi lebih baik,” kata Basli.

Diketahui kunjungan kerja Gubernur Sulsel didampingi oleh para Forkopimda Sulsel. Turut hadir juga Wakil Bupati Selayar Dr. H. Zainuddin, Sekda Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si., bersama para Forkopimda dan pimpinan OPD Pemkab Selayar bersama sejumlah tim medis penanganan Covid-19.

Gubernur Sulsel Kunjungi Dapur Umum Covid-19 di Luwu

KabarMakassar.com — Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah bersama Bupati Luwu, Basmin Mattayang meninjau dapur umum Posko Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Luwu di Kantor Camat Belopa, Minggu (10/5).

Dapur umum tersebut dikelola oleh TNI, Polri dan Pemkab Luwu untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Dalam sehari, rata-rata dapur umum memproduksi 300 paket makanan untuk dibagikan kepada mereka yang terdampak.

“Kami sampaikan terima kasih atas kunjungan Pak Gubernur, termasuk bupati dan pejabat lainnya, ini menambah semangat kami di dapur umum dan untuk melayani sesuai dengan protap yang ada,” kata Danramil 03 Belopa, Kapten CBA Marten Luther.

Ia mengatakan menu yang disajikan nasi putih, ayam goreng kecap, telur balado, termasuk sayur-sayuran. Untuk sekarang, kata dia, pihaknya menyiapkan untuk buka puasa bubur kacang ijo.

“Sajian ini ditujukan untuk masyarakat terdampak. Seperti tukang becak atau mereka yang tidak memiliki lapangan kerja,” jelasnya.

“Kemarin kami siapkan 300, itu juga jumlahnya di luar personil TNI-Polri yang berjaga di pos, baik itu untuk Dishub, Badan Bencana dan dari Tagana,” tambahnya.

Forsospolmas Nilai Gubernur Hanya Minta Penegakan PSBB yang Manusiawi

KabarMakassar.com — Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terus bekerja untuk melakukan langkah penanganan dan penanggulangan Covid-19. Karena Covid-19 ini tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga berdampak kepada ekonomi dan stabilitas keamanan.

Berdasarkan Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 7 April, sebanyak 1,2 juta pekerja orang terpaksa dirumahkan. Karena itu sangat diperlukan kepiawaian kepemimpinan untuk mengahadapi Covid-19 agar angka pengangguran dan kemiskinan tidak semakin membengkak.

Direktur Eksekutif Forum Pemerhati Sosial Kemasyarakatan (Forsospolmas) Sulsel, MS Baso DN mengatakan hanya orang orang irasional dan gagal berpikir yang menilai Gubernur Sulsel sengaja ingin menggagalkan penanganan dan penyebaran Covid-19 di Sulsel.

Menurutnya apa yang dilakukan oleh Gubernur Sulsel adalah ajakan kepada pemerintahan, penegak aturan, untuk lebih mengedepankan pendekatan persuasif, lebih bijak dan lebih humanis dalam penegakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Penanganan penyebaran Covid-19 adalah kerja kemanusiaan, sehingga sikap dan tindakan yang harus dikedepankan harus memanusiakan manusia dengan cara manusiawi, bukan dengan cara refresif apalagi melakukan pemukulan,” kata Baso DN.

Menurutnuya PSBB akan berdampak pada pembatasan ruang gerak semua masyarakat sehingga penanggulangan Covid-19 dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat dapat berjalan efektif dengan tetap mengedepankan keselamatan dan kepentingan masyarakat.

“Penerapan PSBB bukan berarti sama sekali tidak boleh ada aktivitas dan kegiatan ekonomi yang berjalan. Ini bukan lockdown, tapi pembatasan saja, jadi sektor ekonomi lain bisa saja beroperasi dengan catatan protokol penanganan Covid-19 dilaksanakan, seperti physical distancing dan menggunakan masker,” jelasnya.

Karena itu, kata dia, sangat disayangkan jika ada yang menilai bupati, walikota hingga gubernur ingin menggagalkan penanganan penyebaran Covid-19 hanya karena adanya himbauan kepada aparat untuk lebih mengedepankan cara manusiawi dalam penanganan di lapangan.

“Sebenarnya pihak yang memberikan penilaian seperti itu, bisa mendapat kecaman dari masyarakat, bahkan bisa dianggap menghalang-halangi tugas dari tim gugus tugas. Jika ada pasal yang bisa menjeratnya sebaiknya tim gugus tugas membawa persoalan tersebut ke ranah hukum,” pungkasnya.

“Apa bedanya perlakuan yang diterima warga masyarakat yang tidak patuh dan taat atas penerapan PSBB, dengan dugaan tuduhan yang dialamatkan oleh pihak tersebut kepada Gubernur Sulsel. Jika cukup bukti, bawa ke ranah hukum, sebagai bentuk pembelajaran,” tambahnya.

Forsospolmas Nilai Optimisme Pemimpin Dibutuhkan di Tengah Pandemi Covid-19

KabarMakassar.com — Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah optimis jika Covid-19 akan hilang pada akhir Mei mendatang. Hal ini mendapat sejumlah respon positif dari sejumlah lembaga dan kelompok masyarakat. Apalagi, ini dibutuhkan oleh segenap masyarakat agar Covid-19 segera berlalu.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Forum Pemerhati Masalah Sosial Kemasyarakat Sulsel, MS Baso DN mengatakan bahwa optimisme keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan sangat diperlukan. Menurutnya, sikap optimistis melahirkan banyak manfaat.

“Orang yang optimistis diketahui memiliki kemampuan mengendalikan stress lebih baik sehingga dapat meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh dibandingkan mereka yang kurang optimistis,” kata Baso, Minggu (3/5).

Ia menegaskan bahwa kasus Covid-19 yang dihadapi Sulsel dan Indoensia saat ini merupakan bagian dari bencana non alam. Kata dia, epidemi adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu.

“Maka dari itu pada situasi seperti saat ini, dibutuhkan rasa optimisme dan keyakinan bahwa Covid-19 akan segera berlalu sehingga kehidupan dari semua sektor berjalan normal kembali,” jelasnya.

Kata dia, dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk mematuhi seluruh himbauan pemerintah. Terutama, kata dia, dari Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota sehingga rasa optimisme itu akan menjadi kenyataan demi kepentingan bersama.

“Penanganan penyebaran Covid-19 di Sulsel, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat dalam menanganinya,” pungkasnya.

Temui Pj Wali Kota, NA Pantau Data Warga OTG dan ODP di Makassar

KabarMakassar.com — Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mendatangi Posko Covid-19 Kota Makassar, jalan Nikel Raya, Makassar, Selasa (28/4). Kehadiran Nurdin di sambut langsung Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb bersama Sekkot Makassar, M Ansar serta Kadis Kesehatan, Naisyah Tun Azikin. Nurdin mengecek sejumlah aktiftas didalam posko dan menanyakan sejumlah perkembangan data yang terpampang di monitor data.

“Kita ingin memastikan seluruh warga yang berstatus OTG dan ODP yang ada di Makassar agar dikarantina di hotel yang sudah kita siapkan. Sebelum melakukan transmisi ke orang yang sehat, kita harus segera bisa hentikan pergerakannya dengan cara karantina, karena walaupun di isolasi dirumah, itu masih tetap memungkinkan untuk keluar dan berinteraksi dengan yang lain, inikan berbahaya. Jauh lebih efektif jika karantina di hotel, kita berikan gizi yang lebih bagus, kita tingkatkan imunnya agar virus bisa segera di kalahkan”ujar Nurdin Abdullah saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media.

Menurut Nurdin, pihaknya saat ini mempersiapkan sejumlah hotel bagi pasien OTG dan ODP untuk karantina, termasuk hotel untuk para tenaga medis.

“Saat ini kami siapkan Hotel SwissBell dan juga Sheraton untuk pasien OTG dan ODP. Sedangkan untuk dokter dan tenaga medis lainnya kita persiapkan Hotel Grand Sayang untuk di tempati. Tadi saya sudah minta Pak Wali (Iqbal Suhaeb) agar segera yang berstatus OTG dan ODP untuk di masukkan dalam daftar karantina di hotel. Jadi jangan dianggap penyakit ini sebagai aib, karena yang ingin kita karantina itu virusnya agar cepat hilang dan tidak bisa menyebar lagi” jelasnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengatakan saat ini terdapat delapan puluh orang yang dinyatakan positif berdasarkan hasil Rapid test massal yang dilakukan beberapa waktu lalu diseluruh puskesmas yang ada di Kota Makassar.

“Sesuai arahan Pak Gubernur, kita akan upayakan segera warga kita yang selama ini melakukan isolasi mandiri dirumahnya untuk di pindahkan ke hotel yang sudah disiapkan. Termasuk juga yang dinyatakan positif saat Rapid test kemarin akan kita lanjutkan dengan Swab, dan jika masih positif langsung kita arahkan untuk karantina di hotel. Kita juga menyampaikan terima kasih kepada warga yang sebagian besar sudah menunjukkan kepatuhannya menjalankan aturan PSBB hingga hari ini. Bahkan dimasjid-masjid yang awalnya dilaporkan masih melakukan aktiftas ibadah berjamaah juga sudah menghentikan untuk sementara waktu. Kita akan terus mengoptimalkan penegakan PSBB secara represif demi menghentikan virus ini di Makassar sesuai harapan Pak Gubernur agar Sulsel bisa menjadi yang pertama terbebas dari Covid-19” ujar Iqbal.

Gubernur Akui Jika Presiden Minta Maros Terapkan PSBB

KabarMakassar.com — Presiden RI, Joko Widodo menganjurkan agar Kabupaten Maros menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), setelah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. PSBB pada tiga daerah ini dinilai akan menekan angka penularan Covid-19 di Sulsel.

Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah ketika melakukan konferensi pers, di Posko Covid-19, Jalan Jendral Sudirman Makassar, Senin (27/4). “Tadi pada Ratas (Rapat Terbatas) dengan Pak Presiden, kita dianjurkan supaya Maros juga mengusulkan PSBB,” kata Nurdin Abdullah.

Menurutnya posisi Maros dan Gowa merupakan dua daerah yang tentunya menjadi daerah screening di bagian utara dan selatan. Selain Gowa dan Makassar, Maros dianggap memiliki trend penyebaran Covid-19 secara massif bila tidak dilakukan langkah-langkah preventif.

“Saya kira Maros ini adalah pintu masuk bagian utara, di bagian selatan ada Gowa. Itu jadi pertimbangannya dan juga peningkatan Covid-19 yang cukup massif,” ungkapnya.

Selain itu, kata Nurdin, langkah-langkah untuk penerapan PSBB sudah yang dilakukan di Makassar dan Gowa harus dilakukan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat. “Saya kira langkah yang sudah dilakukan selama ini mulai dari tahap sosialisasi, terus uji coba, itu semua tahapan sudah kita lalui,” katanya.

Karena itu, Nurdin menekankan agar penerapan PSBB ini harus betul-betul menyesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Menurutnya, tidak semua daerah memiliki karakter masyarakat yang sama.

“Tentu masing-masing wilayah punya style masing-masing,” pungkasnya.