Jelang Musda, Sejumlah Petinggi Golkar Sulsel Bertemu di Pangkep

KabarMakassar.com — Jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Golkar Sulsel, harmonisasi kepengurusan DPD I Partai Golkar Sulsel di bawah komando Pelaksana Tugas (Plt) Nurdin Halid (NH) mulai tidak stabil.

Pada Musda Golkar Juli 2019 lalu menetapkan NH. Akan tetapi kepengurusan yang diajukan oleh NH belum di-SK-an oleh DPP Partai Golkar. Bahkan, terbaru NH ditarik ke DPP sebagai salah satu Wakil Ketua Umum DPP Golkar.

Seiring berjalannya waktu, muncul sebuah gerakan baru yang diinisiasi oleh sejumlah DPD II Partai Golkar dan diberi nama Golkar Pembaharu. Hal ini kemudian menimbulkan wacana perlawanan terhadap NH sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel.

Terbaru, sejumlah pengurus DPD I Golkar Sulsel melakukan pertemuan dengan Ketua dan Sekretaris DPD II serta sejumlah organisasi sayap Partai Golkar di Pangkep. Pertemuan yang digelar Kamis (19/3) ini difasilitasi oleh Ketua DPD II Partai Golkar Pangkep, Syamsuddin Hamid.

Beberapa pengurus DPD I Golkar Sulsel yang hadir pada pertemuan tersebut, antara lain: Arfandy Idris, Irwan Muin, Kadir Halid, Rusmi Kasman, Suastusi Amir, Imran Tenri Tata, Aksara Alif Raja, Maqbul Halim, dan sejumlah pengurus lainnya.

Sekretaris DPD II Partai Golkar Pangkep, Rahmat Nur yang ditanya terkait pertemuan itu, tidak mau berkomentar. Ia mengaku jika hal itu bukan ranahnya untuk berbicara.

“Iya jangan mi saya, hubungiki DPD I,” kata Rahmat Nur, Kamis (19/3).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPD II Partai Golkar Bulukumba, Andi Hamzah Pangki. Bahkan, bakal calon Bupati Bulukumba itu meminta untuk menghubungi pengurus DPD I Golkar Sulsel.

“Silahkan hubungi Jubir Pak Risman Pasigai,” ujarnya.

Golkar Jadi Perbicangan “Tetangga

Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPD I Golkar Sulsel, Maqbul Halim mengatakan bahwa kegiatan yang dihadirinya itu adalah undangan dari Syamsuddin Hamid. Ia mengaku pertemuan itu adalah undangan acara ulang tahun dari Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid.

“Maka ramai-ramailah yang sempat ke sana, ada juga yang tidak sempat datang ke sana. Jadi tidak ada pertemuan, hanya menghadiri undangan makan ikan bakar,” kata Maqbul, Kamis (19/3).

Menurut Maqbul, tidak semua Ketua DPD II hadir dalam acara tersebut. Menurut dia, yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Ketua DPD II Golkar Makassar, Maros, Barru, Sidrap, Bulukumba, Luwu Utara, Sidrap, Wajo, Luwu Timur.

Selain itu, ada juga sejumlah Sekretaris DPD II Golkar yakni Selayar, Jeneponto, Gowa, dan Pinrang. Perihal siapa yang diundang, Maqbul tidak mengetahui karena yang mengundang adalah tuan rumah, yakni Syamsuddin Hamid.

“Ini kami tidak tahu siapa yang diundang Pak Bupati, yang saya sebutkan itu yang saya liat saja secara langsung di sini. Ada juga beberapa pengurus DPD I yang hadir. Kalau Pak NH itu masih di Jakarta jadi tidak hadir,” ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai pembahasan pada pertemuan itu, politisi asal Wajo ini mengatakan hanya pertemuan biasa. Ia juga mengaku tidak ada pembahasan mengenai Musda Golkar atau calon yang akan diusung pada Musda.

“Tidak ada pembahasan soal Musda atau soal siapa yang akan diusung karena kami hanya menghadiri undangan saja,” ujarnya.

Hanya saja, kata dia, ada sejumlah wacana yang menarik. Salah satunya terkait menjaga wibawa Partai Golkar sehingga tidak menjadi perbincangan tetangga. Ia mengatakan bahwa jika bukan kader, siapa lagi yang akan menjaga wibawa Partai Golkar.

“Bahwa kita semua ini yang bisa menjaga wibawa Partai Golkar, tidak mempermalukan Partai Golkar dari luar. Dan usah saya sebut siapa yang mengatakan tapi katakan saja bahwa ini dari keterangan saya,” jelasnya.

Kata Maqbul lagi, bahwa kader Golkar yang hadir tidak berubah dalam menjaga marwah Partai Golkar. “Kita harus dewasa tidak saling mempermalukan kemudian membawa kekecewaan di dalam Golkar, keluar dari Golkar sehingga jadi perbincangan tetangga,” pungkasnya.

NH Terkendala Restu DPP

Pakar politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Adi Suryadi Culla mengatakan saat ini Golkar Sulsel mengalami masa transisi kepemimpinan. Karena itu, kata Adi, wajar ketika terjadi polarisasi kader dalam mengusung bakal calon pada Musda.

“Semakin banyak tokoh yang muncul maka semakin banyak kubu dan polarisasi kader. Transisi kepemimpinan atau suksesi di partai politik itu kalau yang sudah tidak menjabat maka mencalonkan diri atau dicalonkan,” kata Adi.

Walau demikian, kata dia, kekuatan dan pengaruh NH masih kuat karena merupakan perpanjangan DPP untuk melaksanakan Musda. Namun, kendalanya bagi NH adalah restu dari DPP.

“Tapi lagi-lagi itu soal restu DPP, kan itu sudah terbukti. Dan memang cenderung DPP menginginkan NH menyerahkan komando Golkar Sulsel kepada orang baru. Maka alternatifnya adalah NH menyiapkan kader untuk didorong maju dengan sejumlah komitmen politik,” pungkasnya.

Deng Ical Sebut Keputusan NH Tidak Terkait Oligarki Politik

KabarMakassar.com — Nasib kurang baik dialami oleh bakal calon Walikota Makassar, Syamsu Rizal. Pasalnya, Deng Ical–sapaan akrab Syamsu Rizal tidak mendapat surat tugas dari partainya sendiri yakni Golkar untuk maju dan bertarung pada Pilwalkot Makassar mendatang.

Hal itu dipastikan ketika Partai Golkar lebih memilih Danny Pomanto untuk diberikan surat tugas pada kegiatan tasyakuran Partai Golkar yang dirangkaikan dengan Deklarasi Pemenangan Pilkada 2020 di Gedung Celebes Convention Center (CCC), beberapa waktu lalu.

Meski begitu, Deng Ical mengaku tidak kecewa dengan pilihan partai berlambang pohon beringin itu. Bahkan, mantan Wakil Walikota Makassar itu mengucapkan terima kasih kepada DPD I Golkar Sulsel.

Menurut Deng Ical, surat tugas tersebut bukanlah penentu. Karenanya, ia masih berhadap pintu untuk mendapatkan rekomendasi Partai Golkar masih tetap terbuka.

“Jalan terus ji, mudah-mudahan pintu yang lain terbuka, Insha Allah” kata Deng Ical, Rabu (11/3)

Deng Ical menilai, sikap Partai Golkar adalah hal yang biasa terjadi dalam dunia politik.

“Dinamika seperti ini wajar terjadi dan tentu Partai Golkar memiliki pertimbangan tersendiri atas keputusan tersebut,” ungkapnya.

Menurut mantan Sekretaris DPD Demokrat Sulsel itu, apa yang diputuskan oleh Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid, adalah sebuah keputusan yang wajar. Apalagi figur yang diberikan surat tugas siap menggandeng anak Nurdin Halid, yakni Andi Muhammad Zunnun.

“Kalau demi anak, saya kira siapapun tentu akan memiliki keberpihakan. Jangankan Pak Nurdin Halid, kita ini semua akan memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang sama,” katanya.

Tidak hanya itu, Deng Ical bahkan membela Nurdin Halid jika keputusannya itu tidak terkait dengan oligarki politik.

“Ini bukan soal oligarki politik, tapi soal bagaimana kita memberi ruang bagi keluarga. Saya kira ini sangat wajar dan bisa diterima akal sehat,” pungkasnya.

Serahkan Rekomendasi, NH: Jangan Lain di Mulut Lain di Hati

KabarMakassar.com — Partai Golkar secara resmi mengumumkan usungan di 10 daerah dari total 12 kabupaten/kota di Sulsel yang akan menggelar Pilkada serentak tahun ini.

Tak hanya mengumumkan, surat rekomendasi usungan juga diserahkan secara langsung oleh Ketua DPP Golkar, Airlangga Hartanto, didampingi Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid, di acara Tasyakuran dan Deklarasi Pilkada 2020 di Celebes Convention Center (CCC), Makassar, Ahad (8/3).

10 bakal calon yang menerima surat rekomendasi dari Partai Golkar itu yakni: Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto (Makassar); Andi Hamzah Pangki (Bulukumba); Yohannis Bassang atau Ombas (Toraja Utara); Indah Putri Indriani (Luwu Utara); Andi Kaswadi Razak (Soppeng); Thoriq Husler (Luwu Timur); Muh Basri Ali (Selayar); Malkan Amin (Barru); Andi Ilham Zainuddin (Pangkep); dan Tajerimin (Maros).

Sementara untuk dua kabupaten lainnya di Sulsel yang juga akan menggelar Pilkada serentak tahun ini, yakni Gowa dan Tana Toraja, tidak (belum) diumumkan dalam penyerahan rekomendasi tersebut.

Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid menginstruksikan kepada calon kepala daerah yang sudah diberikan rekomendasi agar benar-benar mempersiapkan diri untuk bertarung di Pilkada serentak 2020.

“Kalian sudah berjanji untuk memenangkan Golkar, jangan lain di mulut lain di hati,” tegasnya.

Sementara, bakal calon Walikota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengatakan, rekomendasi usungan dari Partai Golkar ini tak akan disia-siakannya.

Meski begitu, ia pun berharap dukungan seluruh organ Partai Golkar untuk memenangkan Pilwali Makassar 2020.

“Insya allah dengan adanya rekomendasi ini, kita akan membawa kemenangan untuk Golkar di Pilkada serentak 2020,” ucap Danny.

Peluang Appi Kendarai Golkar di Pilwalkot Makassar 2020 Pupus

KabarMakassar.com – Peluang Munafri Arifuddin untuk bisa mengendarai atau diusung Partai Golkar sebagai calon wali kota pada Pilwalkot Makassar 2020 sepertinya sudah pupus.

Pasalnya, hasil Rapat Pleno DPD Golkar Sulsel bersama Tim 9 yang dipimpin langsung Nurdin Halid pada Ahad (9/2), memutuskan mengirim tiga nama bakal calon wali kota Makassar ke DPP, guna diseleksi dan dipilih salah satunya untuk kemudian ditetapkan atau direkomendasikan sebagai usungan partai berlambang pohon beringin itu di Pilwalkot Makassar 2020.

Nama CEO PSM Makassar itu tak termasuk dalam tiga nama yang dikirimkan ke DPP. Ketiga nama tersebut yakni Syamsu Rizal, Mohammad Ramdhan Pomanto, dan Irman Yasin Limp.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Golkar Sulsel, Kadir Halid menjelaskan, nama Appi tak masuk dalam tiga nama yang dikirimkan ke DPP karena beberapa pertimbangan dan juga melihat hasil penilaian selama proses penjaringan.

“Kemarin sudah diberi ruang saat melawan kotak kosong, tapi tidak menang. Itu pertimbangan pertama. Kedua, hasil uji kompetensi Appi di urutan keempat, sementara hanya tiga nama yang dikirimkan ke DPP,” jelasnya.