NA Dialog Virtual Bersama KPK dan Gubernur Se-Indonesia

KabarMakassar.com — Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah mengikuti video conference dialog intreraktif Komisi Pemberantasan Korupsi bersama gubernur se-Indonesia, Rabu, 24 Juni 2020.

Dalam dialog ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengajak 34 Kepala Daerah untuk dapat memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Khususnya di tengah pandemi Covid-19 saat ini yang jjuga menjadi tanggung jawab bersama.

Dalam Rapat Koordinasi dan Diskusi Interaktif tersebut. Firli mengatakan bisa memahami bagaimana tantangan yang dihadapi para Gubernur dalam penanganan pandemi Covid-19, terutama dengan kondisi terjadi penurunan belanja barang, belanja modal dan transfer keuangan daerah.

“Sementara, Gubernur harus memenuhi janji-janji sebagaimana visi dan misi yang pernah disampaikan saat kampanye,” katanya.

Ia menekankan, gubernur harus dapat mengarahkan program dan fokus kegiatan pada tujuan untuk keselamatan masyarakat di tengah pandemi ini. Sebab, keselamatan warga adalah yang utama.

Sehingga, ia meminta kepala daerah untuk dapat bersinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini. Termasuk dengan menciptakan inovasi serta langkah-langkah penanganan. Langkah ini harus berpegang pada prinsip akuntabilitas.

Lanjutnya, KPK juga telah melakukan sejumlah langkah pencegahan korupsi. Terkait pengadaan barang dan jasa, juga telah menerbitkan surat edaran sebagai rambu-rambu. Untuk mencegah potensi korupsi, juga dilakukan kajian sistem, evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk menghindari potensi terjadinya korupsi.

“Yang terakhir, kami telah melakukan kajian terhadap program kartu prakerja,” ujarnya.

Seperti dikutip dari rilis KPK pada laman www.kpk.go.id, bahwa sesuai amanat Undang Undang, KPK berwenang melakukan upaya pencegahan korupsi. Sejak 2016 KPK melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah dengan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan  di 34 provinsi meliputi 542 pemda di seluruh Indonesia.

Selain itu, sesuai dengan Perpres No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK), KPK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong 51 Kementerian/Lembaga dan 542 pemda untuk menjalankan 11 aksi yang diturunkan menjadi 27 sub-aksi terkait 3 fokus Stranas PK. Ketiga fokus tersebut adalah Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Dirut Pelindo IV: Semua Pembangunan Pelabuhan Diawasi TP4D dan BPKP

KabarMakassar.com — Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) mengatakan bahwa setiap pembangunan pelabuhan yang dilaksanakan di semua wilayah kerja selalu diawasi oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan BPKP.

Hal itu ditegaskan Farid usai menghadiri pengarahan penguatan pencegahan korupsi kepada kepala daerah se-Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, didampingi Kepala Satuan Pengawas Intern Pelindo IV, Enriany Muis.

“Menjadi salah satu kewajiban Pelindo IV adalah mengembangkan pelabuhan yang ada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Karena tugas Pelindo IV juga adalah bagaimana mendistribusikan barang-barang yang dari Makassar ke pelabuhan yang ada di pulau lainnya, seperti Kalimantan, Maluku dan Papua,” terangnya.

Sementara itu dalam arahannya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati dan walikota untuk berhati-hati dengan segala bentuk tindak korupsi, suap maupun gratifikasi.

“Himbauan ini juga untuk seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan stakeholder terkait,” tegas Firli.

Dia menyebutkan, sesuai UU 30 Tahun 2002 jo. UU 10 Tahun 2015 jo. UU 19 Tahun 2019 Pasal 6, tugas KPK adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

KPK juga harus melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Selain itu lanjut Firli, KPK juga harus melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dan melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“KPK juga melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap,” urainya.

Selamatkan Aset Daerah 7,6 Triliun Ketua KPK Apresiasi Pemprov Sulsel

KabarMakassar.com — Pada Kunjungan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan Kamis,(23/01) menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah berhasil menyelamatkan aset milik daerah sebesar Rp. 7,6 T.

“Khusus daerah Provinsi itu 7,6 triliun dan ini adalah upaya-upaya kita dalam rangka penyelamatan keuangan negara terutama aset daerah” ungkap Firli Bahuri.

Berdasarkan laporan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel secara keseluruhan ada sekitar aset senilai Rp22 triliun yang bisa diselamatkan di Sulsel.

“Tadi menurut laporan kepala kejaksaan tinggi sulsel, ada sekitar nilai aset Rp22 triliun yang bisa kita selamatkan di Sulsel” tambahnya.

Sementara saat disinggung terkait penertiban aset Stadion Mattoanging yang sampai saat ini masih menjadi sengketa antara Pemerintah Provinsi dan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS), ia menyebutkan hal ini juga merupakan salah satu langkah dalam melakukan. Penertiban aset milik daerah.

“Dalam rangka upaya pencegahan, kita juga lakukan terkait penataan aset daerah” tukasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Ketua DPRD terkait perkembangan permintaan YOSS yang ingin dimediasi dengan Pemprov terkait kejelasan aset ini, ia mengaku saat ini permintaan ini masih terus berproses.

“Sekarangkan sementara berjalan proses itu di DPRD. Makanya kemarin kami sudah sepakat melalui rapat pimpinan, bahwa itu tindak lanjutnya surat masuk ke DPRD adalah kewajiban kami untuk menindaklanjuti dan itu sudah kami tindak lanjuti melalui pimpinan, hasil rapat pimpinan itu ditindak lanjuti melalui rapat gabungan,” terangnya.

Menurutnya untuk terkait hal-hal lebih lanjut akan diputuskan oleh hasil rapat gabungan.

“Itu bagaimana teman-teman di rapat gabungan itu yang memutuskan tapi yang pastinya yang Anggaran yang masuk itukan sudah ditetapkan jadi proses itu tetap berjalan dan proses yang lain juga berjalan yah tunggulah semuanya insyaAllah kami tetap dengan tugas dan kewenangan kami di DPRD,” tutupnya.

Sebelumnya, YOSS meminta sejumlah pihak diantaranya DPRD Provinsi Sulsel untuk memediasi pertemuannya dengan Pemprov Sulsel dalam hal ini Gubernur Sulsel untuk memastikan kejelasan status kepemilikan Stadion Mattoanging. Namun, keinginan ini ditolak oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

Berantas Korupsi, Iqbal Suhaeb Siap Jalankan Instruksi Ketua KPK RI

Kabarmakassar.com — Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb menegaskan kesiapannya menjalankan instruksi Ketua KPK RI, Firli Bahuri untuk memberantas korupsi dengan turun ke lapangan yang disampaikannya saat bertemu Kepala Daerah se Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (23/1).

“Pesan saya, sebagai Kepala Daerah mari kita berantas korupsi bersama dengan turun langsung ke lapangan mengecek semuanya tanpa harus berpangku tangan menunggu laporan anggota,” kata Firli.

Sejumlah langkah pencegahan korupsi telah dilakukan oleh KPK RI, dan Pemerintah Kota Makassar diantaranya penagihan tunggakan pajak, peningkatan pajak daerah berbasis on line, dan penertiban aset daerah.

“Kami siap turun langsung ke lapangan sebagai upaya nyata pemberantasan korupsi sesuai instruksi ketua KPK RI,” tegas Iqbal Suhaeb.

Data yang dilansir KPK per September 2019 peningkatan pajak daerah Kota Makassar dari September 2018 hingga September 2019 sebesar 10% atau Rp 15.547.378.488 pada September 2018 naik menjadi Rp 17.164.305.258 pada September 2019.

Penertiban aset daerah juga dilakukan oleh komisi anti rasuah bersama Pemkot Makassar. Hingga September 2019 ada empat perumahan yang telah menyerahkan fasum fasosnya kepada Pemerintah Kota Makassar dengan total nilai aset sebesar Rp 1.862.038.872.710. Jumlah ini terus meningkat hingga awal Januari 2020.

Selain menertibkan fasum fasos, Pemerintah Kota Makassar juga menertibkan aset seperti kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua, maupun aset bergerak dan tidak bergerak lainnya dengan melakukan sensus aset di tahun 2019.

Harun Masiku di Sulsel, Ketua KPK: Segera Menyerahkan Diri

KabarMakassar.com — Buron KPK Harun Masiku dikabarkan sudah berada di Indonesia, bahkan dikabarkan jika tersangka kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan ini sudah tertangkap. Namun hal tersebut ditepis Ketua KPK, Firli Bahuri saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (23/1).

Ketua KPK Firli mengatakan, soal Harun Masiku yang berkeliaran di Sulawesi Selatan itu, hingga saat ini pihaknya menerima semua informasi, termaasuk keberadaan Harun Masiku di Sulsel.

“Seluruh informasi kita terima, semua informasi akan kita tindaklanjuti,” ujarnya.

Firli juga mengatakan, sampai hari ini Harun Masiku belum ada informasi jika sudah ditangkap. Bahkan ia menepis kabar jika politisi PDIP tersebut sudah ditangkap di wilayah Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

“Sampai hari ini belum ada informasi, kalau saudah tahu tempatnya kita akan datangi dan kita tangkap,” lanjut Firli.

Ia juga menambahkan jika pihaknya terus melakukan upaya untuk penangkapan terhadap Harun Masiku, dan meminta untuk segera menyerahkan diri.

“Kita terus berupaya, anggota sudah bekerja, dan saya juga imbau kepada seluruh masyarakat yang tahu tentang keberadaan saudara tersangka untuk memberitahukan, dan lebih khusus lagi kepada tersangka, supaya segera menyerahkan diri karena kapanpun dia pasti akan kita cari dan akan kita tangkap,” tutup ketua KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri berada di Makassar dalam rangka menghadiri sosialisasi tentang strategi pencegahan korupsi dalam pemerintahan daerah di Kantor Gubernur Sulsel, bersama seluruh kepala daerah di wilayah Sulawesi Selatan.