DPRD Sulsel Pertanyakan Biaya Medical Check Up Covid-19 di RS Wahidin

KabarMakassar.com — DPRD Sulsel mempertanyakan besarnya biaya medical check up untuk mengetahui seseorang terpapar Virus Corona (Covid-19) atau tidak, sebesar Rp500 ribu yang dipatok RS Wahidin Sudirohusodo Makassar.

Wakil Ketua Komis E DPRD Sulsel, Arum Spink mengatakan, biaya sebesar Rp500 ribu yang sangat membebani masyarakat itu sangat kontradiktif dengan situasi dan kondisi saat ini.

“Kami dari DPRD Sulsel tentu mempertanyakan hal ini. Kan situasi dan kondisi saat ini kan sedang darurat, sehingga kebijakan itu sangat tidak pas untuk saat ini,” kata Arum Spink, Selasa (24/3). .

Olehnya itu, ia meminta agar hal ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Karena, kata dia, jika harus membayar biaya pemeriksaan tersebut, masyarakat tidak akan melaporkan atau secara sukarela memeriksakan dirinya.

“Saat ini kan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk melaporkan terkait kondisi kesehatannya. Lah kalu harus membayar, maka tentu mereka tidak mau datang. Maka dari itu hal ini harus menjadi perhatian Pemprov,” ujarnya.

Menurut Pipink, sebaiknya Pemprov Sulsel mengambil alih untuk melakukan tes massal. Apalagi, kata dia, pemprov bisa menggunakan post anggaran tak terduga untuk membiayai hal tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negerri (Permendagri) nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus desease tahun 2019 pada lingkungan Pemda.

“Kami sudah minta hal ini dimasukkan dalam post anggaran Pemprov. Terpenting harus jelas arahnya seperti ada planning dan progresnya. Janganlah dibebankan ini kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Humas RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, Dewi Risky Nirmala mengatakan, kebijakan tersebut diputuskan karena biaya medical check up ini tidak dibiayai oleh Kementerian Kesehatan.

“Jadi perlu diketahui bahwa biaya medical check up tidak dibiayai baik oleh kementerian, Pemda, maupun BPJS. Karena itu memang sifatnya inisiatif pribadi,” kata Dewi.

Menurutnya masyarakat tidak boleh menilai atau melihat mahal atau tidaknya biaya medical check up tersebut. Sebab, biaya itu sudah termasuk murah jika dibandingkan dengan biaya medical check up di rumah sakit lain.

“Jangan liat mahalnya. Angka Rp.500.000 itu tidak sebanding dengan resiko pegawai kami. Lagian kami tidak pernah memaksa masyarakat untuk datang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika medical check up berbeda dengan tes massal yang dilakukan oleh pemerintah.

“Kalau tes massal itu kan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dinas kesehatan. Bukan rumah sakit,” pungkasnya.

DPRD Sulsel Minta Pemprov Tutup Paksa THM

KabarMakassar.com — Sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Makassar masih tetap buka ditengah mewabahnya virus corona. Hal itu pun dinilai tidak mengindahkan imbauan pemerintah untuk mengurangi kegiatan di luar rumah.

Salah satu security THM, Edho mengaku pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung ketika hendak datang dan bertamu. Ia mengaku sampai saat ini masih aman dan menunggu perintah atasan untuk dilakukan penutupan sementara.

“Sejauh ini pengunjung belum ada yang terjangkit virus dan kita masih menunggu pimpinan, kalau dia bilang tutup yah kita tutup” kata Edho, Jum’at (20/3) malam kemarin.

“Pemeriksaannya juga kami perketat, dan ini masih aman,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sulsel, Ince Langke mengaku telah merekomendasikan agar dilakukan penutupan paksa terhadap THM demi keselamatan bersama.

“Salah satunya rapat kemarin di Komisi E, kami sudah rekomendasi ke Pemprov untuk ditutup paksa dan diminta untuk diarahkan aparat, ini demi keselamatan umat manusia,” kata Ince Langke.

Ia mengaku jika cara ini sudah tepat untuk dilakukan sebagai langkah untuk melakukan pencegahan ditengah wabah virus corona. Kata dia, ini penting untuk menggunting penyeberannya.

“Tidak ada cara lain untuk menggunting virus, kecuali program instansi setempat untuk memutus rantai penyebaran virus ini,” pungkasnya.

Bapemperda DPRD Sulsel Kunker ke DPRD Bulukumba

KabarMakassar.com — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel melakukan kunjungan kerja di Kantor DPRD Bulukumb. Kunjungan itu pun disambut oleh Ketua DPRD Bulukumba, Sekretaris Dewan, pada Kabag dan Kasubag DPRD Bulukumba di Ruang Rapat Paripurna, Jumat (6/3) lalu.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Bulukumba, Haji Rijal berharap pertemuan ini sebagai studi komparasi untuk mengetahui dan menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan Bapemperda.

“Kami berharap bahwa pertemuan ini dapat mempererat silaturahmi dan persahabatan diantara kita semua,” kata Haji Rijal.

Ia mengatakan pada tahun 2020 DPRD Bulukumba akan membahas 14 Ranperda. Tiga diantaranya, kata dia, merupakan Raperda wajib seperti pembahasan APBD dan laporan hasil kerja tahun 2019.

Ia mengungkap Ranperda lain yang juga akan dibahas yakni Raperda tentang rencana pembangunan dan kawasan pemukiman, Ranperda tentang perubahan Perda nomor 17 tahun 2012 tentang retribusi izin usaha perikanan, Ranperda tentang retribusi jasa usaha produksi daerah.

Kemudian, Ranperda tentang pengelolaan lingkungan hidup, Ranperda tentang penanaman modal pemberian insentif dan pemberian kemudahan penambahan modal daerah, Ranperda tentang pencabutan Perda Nomor 11 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan.

Selanjutnya, Raperda tentang perubahan Perda nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat desa, Ranperda tentang izin mendirikan Bangunan, Ranperda tentang perubahan ketiga Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, Ranperda tentang kepemudaan, dan Ranperda tentang ciri khas bangunan Kabupaten Bulukumba.

“Untuk anggaran tahun 2020 Bapemperda Bulukumba akan melibatkan tenaga perancang peraturan perundang-undangan dalam pembuatan Perda,” ungkapnya.

Menurutnya hal itu sesuai amanat dari undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Juga sesuai dengan PP nomor 59 tahun 2015 tentang keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan keterlibatan tenaga perancang tersebut juga telah diterapkan dalam pembahasan perubahan peraturan DPRD Bulukumba,” pungkasnya.

DPRD Sebut Dinkes Sulsel Kurang Sosialisasi Soal Virus Corona

KabarMakassar.com — DPRD Provinsi Sulsel menilai, Pemerintah Provinsi Sulsel dalam hal ini Dinas Kesehatan kurang dan tidak maksimal memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penanganan Virus Corona atau COVID-19.

“Belum maksimal dan saya menyebut kurang. Buktinya, jangankan masyarakat, anggota DPRD saja kita tidak pernah mendapatkan informasi itu,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Arum Spink, usai menggelar rapar dengar pendapat bersama DInas Kesehatan Provinsi Sulsel terkait penanganan Virus Corona, di ruang rapat Komisi E DPRD Sulsel, Rabu (4/3).

Menurut pria yang akrab disapa Pipink itu, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah diyakinkan oleh pemerintah bahwa tidak perlu khawatir, karena pemerintah telah melakaukan pencegahan dan penanaganan penyebaran Virus Corona.

“Masyarakat butuh diyakinkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari proses pencegahan sampai penanganan Virus Corona. Semuanya siap dengan Standar Operasional Persedur (SOP), seluruh pihak terkait siap, dan tak ada yang perlu dikhawatirkan dari itu semua,” ujarnya.

Seharusnya, kata dia, Pemerintah Provinsi Sulsel memanfaatkan oraganisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam penyampaian cara-cara penanganan dan menghindari penularan virus ini kepada masyarakat.

“Seharusnya itu, Pemerintah Provinsi Sulsel sampaikan ke masyarakat, apa yang harus dilakukan dan bagaimana pencegahannya. Bukan hanya fokus pada ceremonial dan rilis-rilis kegiatan saja,” ucapnya.

Pipink menegaskan, DPRD Sulsel akan tetap melakukan monitoring terkait perkembangan dan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Sulsel kedepan dalam upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Virus Corona.

“Yang paling penting, di rapat-rapat koordinasi mereka baik itu antar rumah sakit atau antar pemkab/pemkot, termasuk antar lintas sektor seperti imigrasi dan KKP, kami dlibatkan. Ini agar kami tahu bahwa langkah-langkah dan seluruh prosedur yang dimintakan harus dilaksanakan secara baik,” tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Ichsan Mustari usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi E DPRD Suslel mengatakan, pihaknya siap untuk menangani hal-hal yang tidak diinginkan (menangani pasien Corona), jika kedepannya ada ditemukan atau terjadi di wilayah Sulsel.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulsel telah menunjuk dan menetapkan enam Rumah Sakit (RS) sebagai tempat rujukan, jika terdapat pasien suspect Corona atau COVID-19 di wilayah Sulsel.

Keenam RS tersebut yakni: RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo (Makassar); RSU Andi Makkasau (Parepare); RSU Lakipadapada (Tanah Toraja); RSU Akademis Jaury (Makassar); RS Islam Faisal (Makassar); dan RSUD Sinjai (Sinjai).

Selain enam RS rujukan tersebut, kata dia, Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel juga telah menyiapkan Posko Siaga COVID-19.

“Semua (enam RS rujukan) siap per tadi pagi. Semua siap,” tegas Ichsan.

Menurut Ichsan, keenam RS yang ditunjuk ini adalah RS yang dulunya juga dijadikan sebagai tempat rujukan kasus Flu Burung.

“Rumah sakit ini adalah rumah sakit rujukan infeksi flu burung yang mewabah beberapa tahun yang lalu,” terangnya.

Meski begitu, Ichsan memastikan sampai saat ini belum ada kasus Virus Corona di Sulsel.

“Kita berdoa sama-sama. Sampai saat alhamdulillah ini tidak ada (warga di wilayah Sulsel) yang terinfeksi. Masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait Virus Corona dengan menghubungi call center 085299354451,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang merupakan salah satu pintu gerbang Provinsi Sulsel, saat ini baru ada satu unit alat thermoscanner yang terpasang di pintu kedatangan internasional.

“Di Bandara Sultan Hasanuddin masih satu alat. Untuk sementara, kami pasang di pintu kedatangan internasional. Kalau di ruang kedatangan domestik, kami upayakan sesegera mungkin menambahkannnya,” kata Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Bandara (KKP) Kelas 1 Makassar, Darmawali Handoko.

Kawat Berduri Masih Terpasang, Mahasiswa Sebut DPRD Sulsel “Anti Demonstrasi”

Kabarmakassar.com — Pasca aksi demostrasi pada September 2019 lalu, kawat berduri yang dipasang oleh Polrestabes Makassar di depan Kantor DPRD Sulsel belum juga ditarik.

Padahal, sepanjang tahun 2020, kawat berduri yang terpasang tersebut menutup pintu keluar dari kantor wakil rakyat yang berada di Jalan Urip Sumohardjo itu.

Terkait hal itu, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas Polrestabes Makassar, Kompol Edy Supriadi Idrus mengakui jika kawat berduri tersebut milik Sabhara Polrestabes Makassar.

Untuk itu, kata dia, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polrestabes agar kawat berduri tersebut segera diamankan.

“Miliknya Sabhara Polrestabes Makassar itu, nanti saya koordinasi sama Pak Kabag Ops. Tinggal mau diangkut, itu sudah selesai waktu aksi kemarin,” kata Edy, Jumat (28/2).

Ia juga mengakui jika kawat berduri tersebut menghalangi pintu keluar Kantor DPRD Sulsel. “Iya, pintu keluar itu tinggal mau diambil,” katanya.

Sementara itu, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Aji mengatakan bahwa keberadaan kawat berduri itu mengganggu.

“Ini perlu disingkirkan karena sangat mengganggu estetika yang ada, lagian itu untuk apa,” kata Aji.

Mahasiswa Fakultas Hukum ini mengatakan dengan adanya kawat berduri tersebut seolah-olah DPRD Sulsel anti demonstrasi.

“Itu jadi penghalang bagi masyarakat dan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi, karena seolah-olah itu anti demonstrasi” pungkasnya.

Puluhan Pejabat Nonjob, DPRD Bakal Panggil Kepala BKD Sulsel

KabarMakassar.com — Peleburan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel mengakibatkan puluhan pejabat eselon III dan IV saat ini tidak memiliki jabatan alias nonjob.

Menyikapi kondisi ini, Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS Dalle mengaku pihaknya akan segera memanggil Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel dan meminta klarifikasi serta penjelasan terkait apa yang sebenarnya terjadi di Lingkup Pemprov Sulsel.

Pasalnya, kata dia, berdasarkan data laporan yang diterima oleh DPRD Sulsel, setidaknya ada 94 pejabat eselon III dan IV yang saat ini nonjob akibat kebijakan perampingan OPD tersebut.

“Ada sekitar 94 orang yang melapor ke saya. Bahkan ada yang sebenarnya OPD-nya tidak terdampak perampingan, hanya saja jabatannya diisi pejabat baru,” ungkap Selle KS Dalle, Selasa (25/2).

“Secepatnya kami akan memanggil Kepala BKD Sulsel untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan Pemprov Sulsel. Mungkin awal Maret, karena saya harus rapatkan dulu dengan anggota komisi lainnya tentang itu,” lanjutnya.

Terpisah, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tak menampik adanya puluhan pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemprov Sulsel yang saat ini nonjob, sebagai dampak dari kebijakan perampingan beberapa OPD.

“Bukan perampingan itu kalau semua dapat jabatan. Kan di pusat juga sama (ada perampingan). Dan itu aturannya sudah jelas, kalau itu akan dialihkan ke fungsional. Nah hari ini sudah ada dilantik beberapa pejabat fungsional. Besok juga ada lagi pelantikan, tapi tidak semua dan ini akan bertahap,” kata Nurdin.

Jembatan di Bojo Jebol, DPRD Sulsel Soroti Ketegasan Pemerintah

KabarMakassar.com — Jebolnya lantai Jembatan Bojo I di Kabupaten Barru pada Kamis (13/2) lalu menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel.

Senin (17/2), DPRD Sulsel memanggil pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XIII Makassar dan sejumlah instansi terkait untuk melaksanakan rapat kerja, di ruang rapat Komisi D DPRD Sulsel.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi D DPRD Sulsel menyoroti sikap pemerintah yang dinilai kurang tegas, sehingga peristiwa jebolnya lantai jembatan di Bojo ini terjadi.

“Ini karena over load, jadi kalau kita pemerintah harusnya bisa lebih tegas agar tidak ada lagi terjadi yang seperti ini. Kalau ada kendaraan yang tidak sesuai, yah jangan dibiarkan lewat (jalan),” kata anggota komisi D, Fadriyati.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Jhon Rende Mangontan mengaku, pihaknya akan mendorong upaya perbaikan di jalan yang menjadi jalur utama Trans Sulawesi.

“Kita mendorong supaya pembangunan atau perbaikan jembatan itu bisa dilaksanakan secepatnya,” kata Jhon Rende.

Selain itu, Jhon Rende juga meminta kepada dinas terkait agar segera menginventarisir kondisi jembatan-jembatan yang ada di sepanjang ruas-ruas jalan nasional, guna mencegah terulangnya peristiwa serupa.

“Mungkin kita tetap mengacu pada aturan-aturan yang ada, supaya beban-beban maksimum dari kendaraan yang akan melintasi jembatan itu tidak overload, sehingga tidak menimbulkan kejadian yang kayak kemarin terjadi,” ujarnya.

Sementara, Kepala BBPJN XIII Makassar, Miftachul Munir mengatakan, perbaikan Jembatan Sungai Bojo I yang lantainya jebol itu akan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari tim Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan (KKJT).

“Apakah diganti girdernya ataukah diperkuat, karena kalau diganti keseluruhan sama saja kita ganti baru. Semua komponen harus kita lepas, baru dilepas girdernya untuk kemudian dicek. Setelah itu baru dirangkai ulang. Kemarin tim Wika Beton sudah hadir dan menyatakan kesediaan untuk perbaikan. Besok akan ada pembahasan di Jakarta,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Miftachul juga memastikan jika jebolnya jembatan Sungai Bojo I tersebut bukan karena sudah tidak layaknya jembatan tersebut.

“Laporan disana, tiap tahun 15 ribu meter sekian ribu survey. Kalau tidak layak, pasti akan kita tutup. Seperti kondisi sekarang, kita tutup. Saat ini tidak ada kondisi mengatakan tidak layak. Kan kalau tidak layak rasanya semua kendaraan tidak bisa lewat,” ujarnya.

Pansus Setujui Ranperda Perseroda Ditetapkan jadi Perda

KabarMakassar.com — Finalisasi Ranperda tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (Perusda) Sulwesi Selatan menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) akhirnya disetujui panitia khusus (Pansus) Perseroda DPRD Sulsel, untuk ditetapkan di tingkat rapat paripurna atas persetujuan fraksi-fraksi DPRD Sulsel.

Ketua Pansus Perseroda, Fachruddin Rangga menjelaskan, perubahan bentuk hukum Perusda menjadi Perseroda ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, sekaligus guna mendorong aktivitas perekonomian daerah melalui optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah.

“Perubahan bentuk badan hukum dimaksudkan guna meningkatkan laba dan keuntungan serta efisiensi dan efektivitas usaha yang berpengaruh terhadap kontribusi deviden pendapatan asli daerah,” jelas Fachruddin Rangga.

Sementara, Direktur Utama Perusda Sulsel, Taufik Fachrudin mengaku sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas persetujuan dan dukungan maksimal dari seluruh anggota DPRD, khususnya dari Pansus Perseroda DPRD Sulsel.

“Kami sangat berterima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dukungan dari Pansus Perseroda, sehingga seluruh tahapan pembahasan sudah rampung di tingkat finalisasi,” kata Taufik.

Menurut taufik, perubahan bentuk badan hukum kelembagaan sangat diperlukan, agar bisa lebih optimal memberikan kontribusi dan deviden terhadap peningkatan PAD, sekaligus mendorong aktivitas perekonomian dengan melibatkan seluruh stakeholder.

Selain itu, hal ini juga diyakininya akan memberikan keyakinan dan jaminan kepada investor untuk menjalin kemitraan dan kerjasama dengan BUMD Sulsel yang telah berubah bentuk hukum menjadi Perseroda.

Dengan begitu, kata dia, secara otomatis ruang untuk menjalin hubungan dengan pihak lain dalam hal ini investor akan lebih terbuka.

“Alhamdulillah, atas dukungan maksimal dari pansus, kami telah berada di finalisasi, untuk selanjutnya akan dibahas pada tingkat pengambilan keputusan di tingkat paripurna DPRD Sulsel. Kami akan bekerja keras secara profesional dan proporsional dalam membawa Perseroda menjadi BUMD terbaik yang diperhitungkan oleh badan usaha lainnya di provinsi lainnya,” ucapnya.

NA Hadiri Pelantikan Dua Anggota DPRD Sulsel

KabarMakassar.com — Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menyaksikan pelantikan dua anggota DPRD Sulsel dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, masing-masing Risfayanti Muin dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Adam Muhammad dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Acara pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Jumat (31/01/2020).

Dalam sambutannya, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menjelaskan, bagaimana seorang pemimpin yang dipilih oleh masyarakat harus menjaga sebuah amanah yang telah diberikan kepadanya.

Terutama, kepada anggota DPRD Sulsel yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya sebagai anggota DPRD Sulsel.

“Kita harus memahami kalau kita mendapatkan amanah dengan baik, makanya kita harus menjaga dengan baik pemberi amanah itu,” kata Nurdin Abdullah.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sulsel mengajak seluruh anggota DPRD Sulsel agar bekerjasama dengan baik dalam mensukseskan program-program strategis Pemprov Sulsel tahun 2020.

“Mari kita rawat bersama dan mendukung program yang menjadi program prioritas kita,” lanjutnya.
Hadir pada acara pelantikan dua politisi tersebut, Ketua DPD PDIP Sulsel yang juga anggota DPR RI, Ridwan Andi Wittiri, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Sarce Bandaso, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azikin Solthan.

Hadir juga pejabat lingkup Pemprov Sulsel, Sekda Pemprov Sulsel, Abdul Hayat Gani, Pjs Wali Kota Makassar, Muh. Iqbal Suhaeb dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel dan lingkup Pemkot Makassar.

Bupati Bulukumba Hadiri Rapat Pokja DPRD Provinsi Sulsel

KabarMakassar.com — Pimpinan Kelompok Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengundang berapa instansi, baik pemerintah daerah, instasi vertikal maupun perguruan tinggi untuk mengikuti rapat kerja.

Rapat yang dihadiri oleh Bupati AM Sukri Sappewali tersebut membahas permohonan Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (20/1) di Gedung DPRD Provinsi Sulsel.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pokja DPRD, Hj. Sri Rahmi mengapresiasi kehadiran AM Sukri Sappewali sebagai satu-satunya Bupati yang hadir dari beberapa kepala daerah yang diundang.

AM Sukri Sappewali sendiri pun menyebut jika dirinya hadir sebagai bentuk keseriusan agar aset Pemrov Sulsel yang selama ini digunakan Pemkab Bulukumba segera dilakukan penyerahan hibah atas aset tersebut, dalam hal ini kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Namun demikian dari dua kantor tersebut, Pemprov Sulsel baru mengusulkan kantor Dukcapil ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan hibah, oleh karena kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian tercatat sebagai aset pemerintah pusat.

DPRD Provinsi pun mendesak pemprov untuk memproses penyerahan aset kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrikan Kabupaten Bulukumba.

Dikatakannnya, untuk meningkatkan pelayanan di Kantor Dukcapil, pihaknya harus melakukan rehabilitasi kantor supaya lebih nyaman dan kondusif dalam melaksanakan pelayanan.

“Namun karena ini (Kantor Dukcapil) masih aset milik Pemprov sehingga kita tidak bisa melakukan rehab kantor,” ungkapnya

Menurut Sri Rahmi, rapat tersebut sebagai salah satu rangkaian proses penyelesaian dari beberapa aset Pemprov yang diusulkan untuk dihibahkan ke pemkab dan instansi lainnya.

“Dalam waktu dekat kita akan melakukan peninjauan lapangan ke obyek tersebut,” bebernya.

Dari rapat kerja tersebut, DPRD Provinsi Sulsel menjadwalkan melakukan peninjauan ke Kabupaten Bulukumba pada Jumat 24 Januari 2020 mendatang.

Tim III Pokja yang akan berkunjung ke Bulukumba adalah Andi Edy Manaf, Arum Spink, Vera Firdaus, A.Ayu Andira, Mulyadi Mustamu, dan Andi Putra Batara Lantara.