DPRD Sulsel Minta TPAD Perhatikan Sektor Pertanian dan UMKM

KabarMakassar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel melaksanakan rapat kerja bersama Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung DPRD Sulsel, Rabu (12/8).

Salah satu program yang ditawarkan oleh TPAD adalah perbaikan pada sektor pertanian. Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Junaedi.

Ia mengaku jika Pemprov Sulsel masih optimis kontraksi positif pada angkat 4,5 persen dikuartal pertama dan 3,5 persen pada kuartal kedua. “Secara nasional, Sulsel peringkat 13 minus, karenanya perlu strategi ekonomi ke depan,” kata Junaedi.

Salah satu yang menjadi fokus perhatian adalah perbaikan pada sektor pertanian. Karena, kata dia, sektor pertanian masih menjanjikan untuk menunjang perekonimian di Sulsel.

“Sektor pertanian masih menjadi baik, apalagi pasarnya untuk beberapa komoditi ekspor masih bagus. Makanya ini harus diperhatikan. Juga sektor perdagangan, konstruksi dan transportasi,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erbe mengaku sangat mendukung sektor pertanian untuk dilakukan sejumlah perbaikan. Ia menilai Pemprov Sulsel harus berani mendorong produk dan program baru.

“Saya kira sektor pertanian ini memang harus diperhatikan. Misalnya kita makan pisang, karena kita lihat di mall-mall itu pisang ada tapi impor, kenapa bukan kita yang buat. Jadi ini harus didorong,” kata Ni’matullah.

Apalagi, kata dia, APBD Perubaham 2020 menjadi strategis sehingga program 2020 menjadi dasar program 2021. “Tolong diperhatikan betul ini, terutama program karena ini nantinya menjadi dasar untuk program tahun depan dalam perbaikan ekonomi,” jelasnya.

Anggota DPRD Sulsel Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Andi Irwandi Natsir memberikan pandangan lain. Kata dia, selain sektor pertanian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga harus diperhatikan.

“Masalah utamanya ekonomi bukan hanya soal ekspor impor tapi yang penting juga adalah penekanan kepada sektor UMKM. Karena hanya ini cara agar Sulsel tidak masuk resesi lebih dalam,” kata Irwandi.

Selain itu, kata dia, kebijakan pembiayaan, belanja, dan pendapatan juga harus diperhatikan baik di kota maupun di daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T).

“Orang-orang miskin itu bukan hanya di kota tapi ada juga di daerah lain dalam kategori 3T seperti diperbatasan Sinjai, Bone, dan sejumlah daerah lain. Ini juga harus diperhatikan terkait program yang bisa menjangkau mereka,” jelasnya.

Target Pertumbuhan Ekonomi 6,1 Persen, DPRD Sulsel Semprot TPAD

KabarMakassar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel melaksanakan rapat kerja bersama Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung DPRD Sulsel, Rabu (12/8).

Rapat yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani itu membahas terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Salah satu yang menjadi sorotan beberapa legislator adalah target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen. Alasannya, target yang ingin dicapai oleh TPAD dinilai tidak realistis dalam situasi pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Ni’matullah. Ia mengatakan jika target yang ingin dicapai oleh TPAD harus dilakukan evaluasi dengan perhitungan yang matang.

“Tolong dihitung lagi angka itu, karena kan kalau soal pertumbuhan ekonomi saya kira sudah ada rumusnya. Nah, sekarang kita faktanya, ini kan sementara pandemi Covid-19, apakah rasional kita menarget angka itu,” kata Ni’matullah.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel itu menilai jika pertumbuhan ekonomi itu sangat ditentukan oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kata dia, untuk saat ini jumlah uang itu sangat ditentukan dari anggaran pemerintah.

“Karenanya tolong dicari program yang bisa membuat uang turun dan beredar di masyarakat seperti di desa dan di kecamatan. Ini perlu diperhatikan. Misal, program perbaikan rumah tidak layak huni, kan masyarakat yang kerja bukan kontraktor,” jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota DPRD Sulsel Fraksi Golkar, Rahman Pina. Ia mengatakan hampir tidak mungkin Pemprov Sulsel mencapai pertumbuhan pada 6,1 persen.

“Bagaimana kita dapat angka itu. Sebab tidak bisa itu ditulis saja karena pasti ada angka dan rumusannya. Misalnya konsumsi masyarakat, tenga kerja dan lain-lain. Sehingga kita harus realistis,” kata RP–sapaan akrab Rahman Pina.

Bahkan, mantan Anggota DPRD Kota Makassar itu memberikan contoh kongkrit apa yang terjadi di Kota Makassar. Kata dia, hingga saat ini belum ada tanda-tanda jika Kota Makassar akan mengalami pertumbuhan ekonomi.

“Dalam kondisi sekarang, misal di Kota Makassar itu belum ada tanda-tanda kenaikan pertumbuhan ekonomi. Sebab masih banyak yang belum selesai, seperti tenaga kerja yang ada di hotel misalnya, itu belum selesai,” pungkasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Junaedi mengatakan jika target tersebut merupakan turunan dari target pemerintah pusat.

“Dari sejumlah masalah hari ini, pemerintah pusat masih melihat hari secara normal, termasuk target pertumbuhan ekonomi ini. Karena memang seharusnya langkah ke depan adalah extra ordinary seperti kata Presiden Jokowi,” kata Junaedi.

Komisi E DPRD Sulsel Kunker ke Perpustakaan Nasional RI

KabarMakassar.com — Anggota Komisi E DPRD Sulsel melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perpustakaan Nasional RI di Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta, Selasa (4/8) kemarin. Kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E, Rusdin Tabi itu bertujuan pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019.

Hadir juga pada kesempatan itu yakni Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Sulsel, Moh. Hasan Sijaya, Koordinator Bidang Pendidikan TGUPP Sulsel Prof. Dr Heri Tahir, S.H., M.H.

Selain itu, ada juga Sekretaris Dinas DPK Sulsel Widyawati , S.Sos., M.H, Plt Kabid Perpustakaan Nilma, S.Sos., M.M, juga hadir menyertai Founder dan CEO PT. Kabar Grup Indonesia, Upi Asmaradhana sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Festival Aksara Lontaraq 2020.

Rombongan ini pun disambut langsung Kepala Perpustakaan Nasional RI Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M, di dampingi Sestama Dra. Woro Titi Haryati, M.A, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Perpustakaan dan Jasa Informasi Dra. Ofy Sofiana, M.Hum, dan Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca Drs. Deni Kurniadi, M.Hum.

Pada kesempatan itu, Muhammad Syarif Bando menyampaikan bahwa ini adalah kesempatan terbaik menerima para Anggota DPRD Sulsel yang memegang peranan penting dalam mendorong kemajuan pembangunan di Sulsel termasuk dalam bidang pendidikan, peningkatan minat baca dan indeks literasi masyarakat.

“Perpustakaan Nasional ini adalah lembaga non pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bapak Presiden dan keberadaannya didukung oleh 10 undang-undang yang merupakan produk DPR,” kata Syarif Bando.

Ia juga memaparkan tentang pentingnya literasi bagi kemajuan suatu negara. Kata dia, sangat penting literasi bagi masyarakat untuk bisa memajukan bangsa.

“Kenapa negara yang tidak memiliki sumber daya alam maju, kenapa kita yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tidak maju dan tentu saja itu dipengaruhi tingkat literasi masyarakatnya,” ungkapnya.

“Bayàngkan kalau literasi kita bermasalah, bahan baku kita keliling dunia dijual dalam hitungan rupiah dan datang dalam negeri dalam bentuk barang jadi dibeli ratusan ribu rupiah. Karena itu celaka kalau literasi ini tidak diurus,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sulsel Rusdin Tabi mengatakan bahwa pihaknya cukup tercerahkan dengan pemaparan materi yang disampaikan. Selain itu, ia juga mengaku bangga dengan Kadis DPK Sulsel yang selalu berkomunikasi dengan baik dengan pusat.

“Sehingga Sulsel bisa mendapat suntikan dana APBN yang cukup fantastis terutama untuk pembangunan fisik perpustakaan di kabupaten/kota dan berharap ke depan dapat lebih ditingkatkan lagi,” kata Rusdin Tabi.

Apresiasi yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel H. Ince Langke. Ia berharap Sulsel bisa menjadi lokomotif untuk pengembangan literasi di Indonesia.

“Jika melihat kinerja Kadis DPK Sulsel yang terus menginspirasi dan tak pernah berhenti memberi semangat bagi semua pihak termasuk DPRD, untuk terus bergarak mengembangkan perpustakaan dan meningkatkan minat baca masyarakat di Sulsel,” kata Ince Langke.

Legislator Sulsel Dukung Langkah Prof Rudy Soal Covid-19

KabarMakassar.com — Langkah cepat Pemerintah Kota Makassar mencegah penyebaran Covid-19 mendapat dukungan dari berbagai pihak. Yang terbaru berasal dari DPRD Sulawesi Selatan. Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari menyampaikan pihaknya akan menjadi bagian dari gerakan bersama yang digalang oleh Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin sebagai jalan keluar menghentikan penyebaran virus di Makassar.

Hal ini ungkapkan Andi Ina Kartika Sari didepan Rudy Djamaluddin saat melakukan kunjungan kerja di Gedung Balaikota Makassar, Senin (6/7).

“Kekuatan leadership Pak Prof Rudy dalam memimpin birokrasi Pemkot Makassar sangat menentukan dalam penanganan Covid kedepan. Apalagi banyak pamong-pamong senior berpengalaman yang mendampingi bekerja mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan Pak Prof” ujar Ina Kartika.

Kunjungan kerja DPRD Sulsel ini juga di hadiri oleh sejumlah anggota legislatif lainnya seperti Selle KS Dalle, Rudy Pieter Goni, Rahman Pina, serta Risfayanti Muin.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Selle KS Dalle, anggota legislatif dari fraksi Partai Demokrat. Selle berharap Makassar dibawa kepemimpinan Rudy mampu membuat langkah yang cepat dan tepat dalam membebaskan Makassar dari belenggu wabah Corona.

“Kedatangan kami menemui langsung Pak Pj Walikota untuk memberikan komitmen dan dukungan penuh, baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi anggaran demi mengantarkan kita dari situasi saat ini kembali ke situasi normal. Edukasi massif yang ditempuh Pemkot Makassar kami anggap sebagai langkah strategis menciptakan kesadaran publik. Malah kami tambahkan saran agar tercipta sebuah tagline bersama yang kuat, sehingga daya pesannya mampu tertanam di wilayah bawah sadar publik dan menjadi kepatuhan saat beraktifitas. Gerakan bersama yang dibangun oleh Prof Rudy sangat penting didukung oleh seluruh elemen, mengingat ini kepentingan kita bersama” ujar Selle.

Sementara itu Rudi Peter Goni menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap kebijakan Pemkot Makassar sebagai bentuk kepedulian terhadap warga kota Makassar yang notabene bagian dari konstituen yang di wakilinya.

“Tidak akan pernah kita tinggalkan warga yang kini sedang berjuang menghadapi virus berbahaya ini. Selama kebijakan itu efektif menurunkan angka penularan virus, DPRD pasti dukung penuh” tegasnya.

Sementara itu, Prof Rudy mengaku bersyukur atas dukungan yang terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat, termasuk legislatif DPRD Sulsel.

“Langkah yang kita lakukan tidak boleh sepotong-sepotong, peluang penyebaran virus ini harus dihentikan dari semua lini. Dalam konteks perang, semua langkah harus diperhitungkan, jangan sampai energi yang kita keluarkan terbuang percuma tanpa hasil yang efektif” ujarnya.

Lanjutnya, karakter warga Makassar berjiwa pejuang. Makanya edukasi massif yang dilakukan untuk membentuk kesadaran dan kepatuhan bersama dan menjadi kekuatan untuk memotong mata rantai penyebaran virus ini.

“Langkah preventif massif juga terus kita lakukan, baik itu penyemprotan disinfektan secara massif hingga ditingkat RTRW, Rapid tes massal, termasuk rencana penerapan perwali yang mengatur pembatasan wilayah baik ingin masuk maupun keluar dari Makassar” lanjutnya.

Ketua DPRD Sulsel: Aksara Lontaraq Bisa Masuk Prolegda

KabarMakassar.com — Ketua DPRD Sulsel menitip pesan kepada Panitia Festival Aksara Lontaraq 2020 ketika bertemu di ruang kerjanya, di gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Senin (22/6) kemarin.

Pada kesempatan itu, Andi Ina Kartika mengatakan jika Aksara lontaraq merupakan aksara khas masyarakat Sulsel, bisa diusulkan untuk jadi Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Dengan catatan, kata dia, perlu pengkajian mendalam dan melibatkan berbagai kalangan supaya naskah akademik yang dihasilkan layak dibahas menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

“Perlu dibuatkan naskah akademik yang bagus, jangan sekadarnya saja, sehingga jika menjadi perda akan efektif diterapkan,” kata Andi Ina.

Bahkan, menurut perempuan pertama yang jadi Ketua DPRD Sulsel ini, aksara lontaraq ini bisa jadi Ranperda inisiatif DPRD melalui Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat yang memiliki mitra kerja seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Pendidikan.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu mengaku menaruh perhatian terhadap lontaraq karena banyak arsip lontaraq kita justru berada di Belanda.

Ia juga prihatin ketika mengetahui bahwa pengajaran lontaraq di sekolah-sekolah bukan merupakan pembelajaran wajib dengan berbagai alasan.

“Perlu ada kebijakan sebagai dasar hukum yang nanti bisa jadi rujukan pembelajaran dan penerapan aksara lontaraq,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Festival Aksara Lontaraq 2020, Upi Asmaradhana mengatakan bahwa festival ini merupakan sebuah gerakan bersama dengan leading sector Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel.

Karena itu, ada banyak pihak terlibat, mulai dari seniman, budayawan, akademisi, penggiat literasi, dan mereka yang peduli terhadap pentingnya menyelamatkan dan mengaktualisasikan aksara lontaraq agar tidak punah.

Bahkan, kata Upi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Moh. Hasan Sijaya, SH, MH, bertekad menjadikan Festival Aksara Lontaraq ini sebagai agenda tahunan yang ikonik.

“Festival ini merupakan gotong royong kebudayaan bagi kemajuan peradaban Sulsel dan Indonesia,” kata Founder dan CEO KGINetwork.

Ketika beraudiensi untuk menyampaikan perkembangan Festival Aksara Lontaraq 2020, Upi Asmaradhana di dampingi Syahruddin Umar dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel, serta Rusdin Tompo dan Idwar Anwar, keduanya penulis dan penggiat literasi.

Sejumlah tokoh memainkan peran penting dalam kegiatan ini seperti Prof Dr Nurhayati Rahman, sebagai Ketua Dewan Pengarah Festival Aksara Lontaraq 2020, seniman Yudisthira Sukatanya, dan penggerak perpustakaan lorong, Bachtiar Adnan Kusuma.

Demi kelancaran acara peluncuran yang akan dilakukan pada 25 Juni mendatang sekaligus menandai dimulainya rangkaian kegiatan Festival Aksara Lontaraq 2020, hari ini (Selasa, 23/6/2020), diadakan gladi bersih di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Susel.

Saat launching virtual nanti akan tampil sejumlah pembicara, Prof. Dr. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr (Gubernur Sulsel), Andi Ina Kartika, SH., M.Si (Ketua DPRD Sulsel), Drs. Muhammad Syarief Bando, MM (Kepala Perpustakaan Nasional RI), Moh. Hasan Sijaya, SH., MH (Kepala Dinas Perpustkaan dan Kearsipan Sulsel), Prof. Dr. Nurhayati Rahman (Pakar Filologi dan Naskah La Galigo) dan Upi Asmaradhana (Founder dan CEO KGINetwork).

Tampil juga tiga pembicara internasional, masing-masing Sharyn Graham Davies, Ph.D (Associate Professor Sekolah Bahasa dan Ilmu Sosial, Universitas Teknologi Auckland, Selandia Baru), Alwi bin Daud, MA, cand. Ph.D (University Malaya, Malasyia) dan Dr. Kathryn Wellen (Researchers di KITLV Leiden University, Belanda).

Setelah peluncuran, akan ada kegiatan Lomba literasi Aksara mulai tingkat SD hingga perguruan tinggi, termasuk masyarakat umum. Juga Tudang Sipulung dan Seminar Internasional Aksara Lontaraq, tanggal 29 Agustus 2020, yang rencananya akan menelorkan rekomendasi penting, yakni penetapan Hari Lontaraq dan butir-butir pemikiran yang bakal dijadikan rujukan kebijakan terkait aksara lontaraq. Selain itu akan ada Malam Anugerah Kebudayaan pada Puncak Acara Festival Aksara Lontaraq. (*)

Bahas Persiapan New Normal, Prof Yusran Terima Kunjungan DPRD Sulsel

KabarMakassar.com — Penjabat (pj) Wali Kota Makassar Prof. Yusran Jusuf menerima kunjungan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terkait kesiapan Pemkot Makassar dan pusat kegiatan bisnis menyambut New Normal.

Sekaitan hal tersebut, menurut Yusran yang paling pertama dilakukan Makassar adalah melakukan rapid test massal. Rapid dilakukan di pasar, ojol, pelayan supermarket, dan tenaga kesehatan.

“Hari ini kami kembali fokus pada lima kecamatan episentrum. Kami fokus di situ karena dengan menemukan masyarakat yang terpapar akan mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 ini,” ucapnya.

Kegiatan tersebut menperoleh hasil yang sangat signifikan. Yusran mengatakan sebelum PSBB Reproduction Number (RO) Covid-19 di Makassar 3,8 yang berarti satubpasien bisa menularkan 4 orang. Akan tetapi setelah dilakukan rapid test massal RO tinggal 1,03 atau satu pasien hanya bisa menularkan ke satu orang.

“Untuk persyaratan New Normal RO harus di bawah satu (1). Jadi kami pastikan terus berupaya untuk sampai ke situ,” sebutnya.

Menurutnya jika rapid test dan edukasi ke masyarakat bisa diintervensi secara total maka RO akan bisa diturunkan dengan cepat.

Yusran juga tidak menyanggkali, sejak dilakukannya test massal setiap hari ditemukan kasus positif. Namun kata dia hal ini justru baik karena dengan menemukan warga yang postif maka upaya pemberantasan virus juga akan cepat.

Selama tingkat kesembuhan lebih tinggi dari yang terpapar maka hal itu mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan selama ini berhasil. Tinggal kata Yusran bagaimana penegakan disiplin protokol kesehatan, yakni cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak terus di perketat serta mendorong masyarakat melakukan aktivitas fisik yang bisa meningkatkan imunitas personal mereka.

DPRD Sulsel Pertanyakan Biaya Medical Check Up Covid-19 di RS Wahidin

KabarMakassar.com — DPRD Sulsel mempertanyakan besarnya biaya medical check up untuk mengetahui seseorang terpapar Virus Corona (Covid-19) atau tidak, sebesar Rp500 ribu yang dipatok RS Wahidin Sudirohusodo Makassar.

Wakil Ketua Komis E DPRD Sulsel, Arum Spink mengatakan, biaya sebesar Rp500 ribu yang sangat membebani masyarakat itu sangat kontradiktif dengan situasi dan kondisi saat ini.

“Kami dari DPRD Sulsel tentu mempertanyakan hal ini. Kan situasi dan kondisi saat ini kan sedang darurat, sehingga kebijakan itu sangat tidak pas untuk saat ini,” kata Arum Spink, Selasa (24/3). .

Olehnya itu, ia meminta agar hal ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Karena, kata dia, jika harus membayar biaya pemeriksaan tersebut, masyarakat tidak akan melaporkan atau secara sukarela memeriksakan dirinya.

“Saat ini kan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk melaporkan terkait kondisi kesehatannya. Lah kalu harus membayar, maka tentu mereka tidak mau datang. Maka dari itu hal ini harus menjadi perhatian Pemprov,” ujarnya.

Menurut Pipink, sebaiknya Pemprov Sulsel mengambil alih untuk melakukan tes massal. Apalagi, kata dia, pemprov bisa menggunakan post anggaran tak terduga untuk membiayai hal tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negerri (Permendagri) nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus desease tahun 2019 pada lingkungan Pemda.

“Kami sudah minta hal ini dimasukkan dalam post anggaran Pemprov. Terpenting harus jelas arahnya seperti ada planning dan progresnya. Janganlah dibebankan ini kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Humas RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, Dewi Risky Nirmala mengatakan, kebijakan tersebut diputuskan karena biaya medical check up ini tidak dibiayai oleh Kementerian Kesehatan.

“Jadi perlu diketahui bahwa biaya medical check up tidak dibiayai baik oleh kementerian, Pemda, maupun BPJS. Karena itu memang sifatnya inisiatif pribadi,” kata Dewi.

Menurutnya masyarakat tidak boleh menilai atau melihat mahal atau tidaknya biaya medical check up tersebut. Sebab, biaya itu sudah termasuk murah jika dibandingkan dengan biaya medical check up di rumah sakit lain.

“Jangan liat mahalnya. Angka Rp.500.000 itu tidak sebanding dengan resiko pegawai kami. Lagian kami tidak pernah memaksa masyarakat untuk datang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika medical check up berbeda dengan tes massal yang dilakukan oleh pemerintah.

“Kalau tes massal itu kan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dinas kesehatan. Bukan rumah sakit,” pungkasnya.

DPRD Sulsel Minta Pemprov Tutup Paksa THM

KabarMakassar.com — Sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Makassar masih tetap buka ditengah mewabahnya virus corona. Hal itu pun dinilai tidak mengindahkan imbauan pemerintah untuk mengurangi kegiatan di luar rumah.

Salah satu security THM, Edho mengaku pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung ketika hendak datang dan bertamu. Ia mengaku sampai saat ini masih aman dan menunggu perintah atasan untuk dilakukan penutupan sementara.

“Sejauh ini pengunjung belum ada yang terjangkit virus dan kita masih menunggu pimpinan, kalau dia bilang tutup yah kita tutup” kata Edho, Jum’at (20/3) malam kemarin.

“Pemeriksaannya juga kami perketat, dan ini masih aman,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sulsel, Ince Langke mengaku telah merekomendasikan agar dilakukan penutupan paksa terhadap THM demi keselamatan bersama.

“Salah satunya rapat kemarin di Komisi E, kami sudah rekomendasi ke Pemprov untuk ditutup paksa dan diminta untuk diarahkan aparat, ini demi keselamatan umat manusia,” kata Ince Langke.

Ia mengaku jika cara ini sudah tepat untuk dilakukan sebagai langkah untuk melakukan pencegahan ditengah wabah virus corona. Kata dia, ini penting untuk menggunting penyeberannya.

“Tidak ada cara lain untuk menggunting virus, kecuali program instansi setempat untuk memutus rantai penyebaran virus ini,” pungkasnya.

Bapemperda DPRD Sulsel Kunker ke DPRD Bulukumba

KabarMakassar.com — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel melakukan kunjungan kerja di Kantor DPRD Bulukumb. Kunjungan itu pun disambut oleh Ketua DPRD Bulukumba, Sekretaris Dewan, pada Kabag dan Kasubag DPRD Bulukumba di Ruang Rapat Paripurna, Jumat (6/3) lalu.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Bulukumba, Haji Rijal berharap pertemuan ini sebagai studi komparasi untuk mengetahui dan menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan Bapemperda.

“Kami berharap bahwa pertemuan ini dapat mempererat silaturahmi dan persahabatan diantara kita semua,” kata Haji Rijal.

Ia mengatakan pada tahun 2020 DPRD Bulukumba akan membahas 14 Ranperda. Tiga diantaranya, kata dia, merupakan Raperda wajib seperti pembahasan APBD dan laporan hasil kerja tahun 2019.

Ia mengungkap Ranperda lain yang juga akan dibahas yakni Raperda tentang rencana pembangunan dan kawasan pemukiman, Ranperda tentang perubahan Perda nomor 17 tahun 2012 tentang retribusi izin usaha perikanan, Ranperda tentang retribusi jasa usaha produksi daerah.

Kemudian, Ranperda tentang pengelolaan lingkungan hidup, Ranperda tentang penanaman modal pemberian insentif dan pemberian kemudahan penambahan modal daerah, Ranperda tentang pencabutan Perda Nomor 11 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan.

Selanjutnya, Raperda tentang perubahan Perda nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat desa, Ranperda tentang izin mendirikan Bangunan, Ranperda tentang perubahan ketiga Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, Ranperda tentang kepemudaan, dan Ranperda tentang ciri khas bangunan Kabupaten Bulukumba.

“Untuk anggaran tahun 2020 Bapemperda Bulukumba akan melibatkan tenaga perancang peraturan perundang-undangan dalam pembuatan Perda,” ungkapnya.

Menurutnya hal itu sesuai amanat dari undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Juga sesuai dengan PP nomor 59 tahun 2015 tentang keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan keterlibatan tenaga perancang tersebut juga telah diterapkan dalam pembahasan perubahan peraturan DPRD Bulukumba,” pungkasnya.

DPRD Sebut Dinkes Sulsel Kurang Sosialisasi Soal Virus Corona

KabarMakassar.com — DPRD Provinsi Sulsel menilai, Pemerintah Provinsi Sulsel dalam hal ini Dinas Kesehatan kurang dan tidak maksimal memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penanganan Virus Corona atau COVID-19.

“Belum maksimal dan saya menyebut kurang. Buktinya, jangankan masyarakat, anggota DPRD saja kita tidak pernah mendapatkan informasi itu,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Arum Spink, usai menggelar rapar dengar pendapat bersama DInas Kesehatan Provinsi Sulsel terkait penanganan Virus Corona, di ruang rapat Komisi E DPRD Sulsel, Rabu (4/3).

Menurut pria yang akrab disapa Pipink itu, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah diyakinkan oleh pemerintah bahwa tidak perlu khawatir, karena pemerintah telah melakaukan pencegahan dan penanaganan penyebaran Virus Corona.

“Masyarakat butuh diyakinkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari proses pencegahan sampai penanganan Virus Corona. Semuanya siap dengan Standar Operasional Persedur (SOP), seluruh pihak terkait siap, dan tak ada yang perlu dikhawatirkan dari itu semua,” ujarnya.

Seharusnya, kata dia, Pemerintah Provinsi Sulsel memanfaatkan oraganisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam penyampaian cara-cara penanganan dan menghindari penularan virus ini kepada masyarakat.

“Seharusnya itu, Pemerintah Provinsi Sulsel sampaikan ke masyarakat, apa yang harus dilakukan dan bagaimana pencegahannya. Bukan hanya fokus pada ceremonial dan rilis-rilis kegiatan saja,” ucapnya.

Pipink menegaskan, DPRD Sulsel akan tetap melakukan monitoring terkait perkembangan dan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Sulsel kedepan dalam upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Virus Corona.

“Yang paling penting, di rapat-rapat koordinasi mereka baik itu antar rumah sakit atau antar pemkab/pemkot, termasuk antar lintas sektor seperti imigrasi dan KKP, kami dlibatkan. Ini agar kami tahu bahwa langkah-langkah dan seluruh prosedur yang dimintakan harus dilaksanakan secara baik,” tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Ichsan Mustari usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi E DPRD Suslel mengatakan, pihaknya siap untuk menangani hal-hal yang tidak diinginkan (menangani pasien Corona), jika kedepannya ada ditemukan atau terjadi di wilayah Sulsel.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulsel telah menunjuk dan menetapkan enam Rumah Sakit (RS) sebagai tempat rujukan, jika terdapat pasien suspect Corona atau COVID-19 di wilayah Sulsel.

Keenam RS tersebut yakni: RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo (Makassar); RSU Andi Makkasau (Parepare); RSU Lakipadapada (Tanah Toraja); RSU Akademis Jaury (Makassar); RS Islam Faisal (Makassar); dan RSUD Sinjai (Sinjai).

Selain enam RS rujukan tersebut, kata dia, Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel juga telah menyiapkan Posko Siaga COVID-19.

“Semua (enam RS rujukan) siap per tadi pagi. Semua siap,” tegas Ichsan.

Menurut Ichsan, keenam RS yang ditunjuk ini adalah RS yang dulunya juga dijadikan sebagai tempat rujukan kasus Flu Burung.

“Rumah sakit ini adalah rumah sakit rujukan infeksi flu burung yang mewabah beberapa tahun yang lalu,” terangnya.

Meski begitu, Ichsan memastikan sampai saat ini belum ada kasus Virus Corona di Sulsel.

“Kita berdoa sama-sama. Sampai saat alhamdulillah ini tidak ada (warga di wilayah Sulsel) yang terinfeksi. Masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait Virus Corona dengan menghubungi call center 085299354451,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang merupakan salah satu pintu gerbang Provinsi Sulsel, saat ini baru ada satu unit alat thermoscanner yang terpasang di pintu kedatangan internasional.

“Di Bandara Sultan Hasanuddin masih satu alat. Untuk sementara, kami pasang di pintu kedatangan internasional. Kalau di ruang kedatangan domestik, kami upayakan sesegera mungkin menambahkannnya,” kata Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Bandara (KKP) Kelas 1 Makassar, Darmawali Handoko.