DPRD Makassar Apresiasi Pj Walikota

KabarMakassar.com — DPRD Kota Makassar mengapresiasi langkah yang akan ditempuh oleh Penjabat (Pj) Walikota Makassar Yusran Jusuf dalam membenahi berbagai sejumlah persoalan di Makassar.

Hal itu disampaikan langsung oleh sejumlah legislator kepada Yusran Yusuf ketika melakukan silaturahmi di Kantor DPRD Kota Makassar, Selasa (26/5).

“Program jangka pendek pasti ada kritik sana-sini, itu biasa. Saya yakin Pak Wali punya kemampuan manajerial yang tinggi untuk menjawab berbagai persoalan di Makassar,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali.

Apresiasi yang sama juga disampaikan oleh Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Mesakh Rantepadang. Ia menilai upaya Yusran Yusuf dalam menangani pandemi Covid 19 menyerupai langkah yang ditempuh oleh Presiden Joko Widodo.

Ia juga mendukung konsep new normal berbasis kearifan lokal yang digulirkan Yusran. “Pak Wali tidak melakukan pelonggaran. Hanya memang ada prioritas. Pikiran Pak Wali 11 – 12 dengan Pak Jokowi,” kata Mesakh.

Sementara itu, legislator Partai Nasdem Mario David mengatakan konsep new normal yang digagas Yusran Yusuf berisi lima protokol kesehatan yakni penggunaan masker, jaga jarak, rutin cuci tangan, olah raga dan pemenuhan nutrisi lokal.

Apalagi, kata dia, untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat dengan mengonsumsi tanaman lokal seperti Jahe, Kunyit, Mengkudu dan sejenisnya adalah hal yang menarik.

“Konsep new normal yang disampaikan Pak Wali dapat diterapkan di lorong-lorong. Petani lorong dapat menanam tanaman herbal yang dapat dikonsumsi warga untuk meningkatkan imunitas tubuh,” kata Mario David.

Sementara Yusran Jusuf menyampaikan berbagai kebijakan yang akan ditempuhnya selama kurang lebih setahun menjabat Pj Wali Kota Makassar. Menurutnya konsep new normal berbasis kearifan lokal yang digagas pemerintah dalam menyikapi pandemi Covid 19.

“Salah satu persoalan krusial yang kami hadapi adalah kemacetan balai kota. Kami sudah punya solusi dengan membuat kantong parkir bagi kendaraan roda dua dan roda empat. Selain itu, ada pembatasan parkir di halaman balai kota yang diperuntukkan sesuai jenjang jabatan,” kata Yusran.

Ia menambahkan jika kantor pemerintah mampu membenahi sistem perparkirannya, memberikan contoh yang baik maka akan lebih mudah mengajak dan mengedukasi masyarakat termasuk dunia usaha agar tertib parkir sehingga berbagai persoalan yang menyertainya seperti kemacetan dapat teratasi.

Untuk menciptakan tatanan kehidupan baru atau yang sering diistilahkan the new normal life, harus memaksimalkan peran seluruh RT/RW se-Kota Makassar dengan melibatkan seluruh SKPD yang akan dibagi secara merata per wilayah,” jelasnya.

Bahkan, kata dia, Dinas Ketahanan Pangan bersama PKK dan RT/RW akan didorong untuk mengembangkan komoditi lokal di pekarangan warga serta lahan-lahan terbuka lainnya yang bisa menjadi sarana pengembangan komoditi lokal sebagai suplemen dalam meningkatkan imunitas tubuh.

DPRD Makassar Akan Laksanakan Rapat Paripurna LPKJ Secara Online

KabarMakassar.com — Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat untuk mengagendakan rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjwaban (LKPJ) tahun 2020 di Ruang Rapat Paripurna, Kamis (16/4).

Pada rapat itu, sejumlah kegiatan anggota DPRD Kota Makassar terpaksa diundur, ditiadakan, dan diubah secara teknis terkait pelaksanaan kegiatan. Salah satunya yakni pelakasaan rapat paripurna LKPJ ditetapkan akan dilaksanakan pada 20 April mendatang.

Koordinator Bamus DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile mengatakan jika agenda tersebut tetap disetujui untuk dilaksanakan. Untuk itu, pihaknya akan menyesuaikan dengan kondisi setelah diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sulsel atau di Kota Makassar.

“Seluruh rangkaian kegiatan rapat LPKJ ini akan tetap dilaksanakan tapi kita akan menyesuaikan situasi dan kondisi dengan memanfaatkan teknologi secara daring yaitu melalui aplikasi zoom,” kata Andi Suhada.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali juga mengatakan hal yang sama. Kata dia, pihaknya harus menjadi contoh untuk patuh terhadap peraturan atau himbauan yang berlaku atas apa yang dialami Kota Makassar saat ini.

“Kita tetap laksanakan rapat KPJ, walau dari rumah masing-masing. Kegiatan ini harus tetap jalan, maka dari itu kita bisa secara daring melalui zoom,” kata Ara–sapaan akrab Adi Rasyid Ali.

Antisipasi Covid-19, Nurhaldin Sediakan Handsanitizer dan Pendeteksi Suhu Tubuh

KabarMakassar.com — Pasca pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melaksanakan rapat terkait penangan dan pencegahan Covid-19, Wakil Ketua III DPRD Makassar, Andi Nurhaldin NH memberikan contoh yang baik.

Hal itu diperlihatkan ketika politisi Golkar itu tetap berkantor dengan inisiatif sendiri mempersiapkan alat pendeteksi suhu tubuh dan hand sanitizer untuk setiap staff atau tamu yang ingin bertemu dirinya di ruang kerjanya, Jumat (20/3).

Ia mengatakan jika penanganan dan pencegahan covid-19 harus dimulai dari diri kita sendiri. Karenanya, kata dia, dirinya memilih tetap berkantor dan melaksanakan tugas serta fungsi sebagai anggota dewan dengan tetap covid-19.

“Makanya saya sediakan alat pendeteksi suhu tubuh serta hand sanitizer di ruang kerja saya, jadi setiap tamu ataupun staff yang ingin bertemu harus diperiksa suhu tubuhnya dan menggunakan handsanitizer,” kata Nurhaldin.

Bahkan sehari sebelumnya, putra Nurdin Halid (NH) itu mengarahkan staff-nya untuk menyemprotkan desinfektan di ruang kerjanya untuk pencegahan dini guna menghindari Covid-19. “Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah bersama keluarga tercinta,” tegasnya.

Bamus Tunda Kegiatan Dewan Selama Dua Pekan

KabarMakassar.com — Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menggelar rapat untuk menanggapi hasil rapat pimpinan terkait penundaan sejumlah jadwal agenda anggota DPRD Kota Makassar, Jumat (20/3).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator Bamus DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile didampingi Wakil Ketua III DPRD Makassar, Andi Nurhaldin NH dan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPRD Makassar, Asiz Hazan.

Pada kesempatan itu, Andi Suhada Sappaile menjelaskan bahwa rapat Bamus ini dilaksanakan untuk menyikapi hasil dari rapat pimpinan DPRD Makassar terkait kekhawatiran masyarakat tentang merebaknya pendemi Covid-19 di Kota Makassar.

“Jika mengacu pada hasil rapat pimpinan menyimpulkan bahwa DPRD Makassar akan mengambil sikap untuk menunda seluruh kunjungan kerja baik yang telah terjadwal oleh Bamus maupun yang belum terjadwal,” kata Andi Suhada.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga ikut menunda sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) yang telah dijadwal pada Maret ini beserta seluruh kegiatan DPRD Kota Makassar yang melibatkan orang banyak hingga dua pekan ke depan.

“Tugas pokok anggota dewan tetap berjalan normal kecuali kegiatan yang melibatkan banyak orang, kita tunda untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

Antisipasi Covid-19, DPRD Makassar Tunda Kunker dan Terima Tamu

KabarMakassar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melaksanakan rapat pimpinan, Kamis (19/3). Rapat tersebut sebagai bentuk tindak lanjut anggota dewan dalam menyikapi merebaknya Covid-19 di Kota Makassar.

Rapat itu dihadiri Ketua DPRD Rudianto Lallo, Wakil Ketua Adi Rasyid Ali, Andi Suhada Sappaile, Andi Nurhaldin NH, Ketua BK Zaaenal Beta, Ketua Bapemperda Eric Horas, Ketua Komisi A Supratman, Wakil Ketua Komisi B Andi Hadi Ibrahim Baso, Ketua Komisi C Abdi Asmara, Sekretaris Komisi D Sahruddin Said, dan Tenaga Ahli DPRD Dr Zainuddin Jaka, Plt Sekwan Azis Hasan.

Pada kesempatan itu, Rudianto Lallo mengatakan jika DPRD Makassar mengambil sikap untuk menunda seluruh kunjungan kerja baik yang telah terjadwal oleh Badan Musyawarah (Bamus) maupun yang belum terjadwal.

“Begitu juga sebaliknya, DPRD Maskassar untuk sementara tidak menerima kunjungan tamu dari daerah lain, mulai hari ini hingga dua pekan ke depan,” kata Rudianto Lallo.

Ia menambahkan jika DPRD Kota Makassar juga ikut menunda sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) yang telah dijadwal pada Maret beserta seluruh kegiatan DPRD yang melibatkan orang banyak.

“Untuk lingkup Sekretariat, kami juga akan menyiapkan hand sanitazer di setiap ruang rapat, ruang pimpinan, dan ruang komisi,” ujarnya.

Akan tetapi, kata dia, aktivitas kedewanan tetap berjalan normal karena menyangkut fungsi DPRD yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. “Tugas pokok legislator tetap berjalan normal kecuali kegiatan yang melibatkan banyak orang, kita tunda untuk menngantisipasi penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

DPRD Magelang Belajar Peningkatan PAD di DPRD Makassar

KabarMakassar.com — Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di DPRD Kota Makassar untuk menambah wawasan terkait strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selasa (17/3).

Rombongan Komisi D DPRD Magelang itu diterima langsung oleh Kepala Sub. Bagian Protokol DPRD Makassar, Puspawati Hera, S.Sos, M.Si didampingi Kepala Sub. Bagian Hukum dan Dokumentasi, Hj. Rafiqah Luthfi, SE, MM.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi B DPRD Magelang, Stin Sahyutri Soekisno mengatakan jika maksud kedatangannya ke DPRD Makassar karena ingin sharing pendapat tentang strategi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam meningkatkan PAD.

“Berdasarkan rencana kerja tahun 2020, kita di DPRD Magelang sudah jauh hari menjadwalkan kunjungan ke DPRD Makassar untuk menambah wawasan tentang strategi pemerintah Makassar dalam tingkatkan PAD,” kata Stin Sahyutri Soekisno.

Sementara itu, Puspawati Hera menjelaskan bahwa Pemkot Makassar dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Makassar telah membentuk laskar peduli pajak. Ia mengatakan jika laskar peduli pajak itu melakukan pengawasan serta mencatat transaksi di setiap hotel, restoran, perparkiran dan cafe sehingga tidak ada lagi kebocoran dalam pemungutan pajak.

“Laskar pajak ini merupakan inovasi Pemkot Makassar, dengan adanya Laskar Peduli Pajak ini kita bisa tahu transaksi riilnya berapa sehingga mereka bisa melaporkan pelaporan pajaknya itu sesuai jumlahnya dari ini ada kenaikan sampai 30 persen,” kata Puspawati.

Andi Nurhaldin Terima Kunker DPRD Karanganyar

KabarMakassar.com — Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Andi Nurhaldin NH menerima kunjungan kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Karanganyar, di Ruang Badan Anggaran, Jumat (13/3).

Pada kesempatan itu, Anggota DPRD Karanganyar, Lastri Listyowati menyampaikan maksud kedatangan ke DPRD Makassar yakni akan diskusi tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peran legislatif dalam mengawasi program tersebut.

“Bagaimana Pemerintah Kota makassar dalam meningkatkan PAD bahwa kita tahu di Kota Makassar sangat drastis dalam peningkatan pendapatannya,” kata Lastri Listyowati.

Sementara itu, Andi Nurhaldin NH menjelaskan bahwa Pemkot Makassar dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (BPD) telah membentuk laskar peduli pajak melakukan pengawasan serta mencatat transaksi di setiap hotel, restoran, perparkiran dan cafe sehingga tidak terjadi kebocoran dalam pemungutan pajak.

“Laskar Pajak ini merupakan inovasi Pemkot Makassar dan dengan adanya Laskar Peduli Pajak ini kita bisa tahu transaksi riilnya berapa sehingga mereka bisa melaporkan pelaporan pajaknya itu sesuai jumlahnya dari ini ada kenaikan sampai 30 persen,” kata Nurhaldin.

Jalan Ditutup, Warga Mengadu ke DPRD

KabarMakassar.com — Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanahan Makassar, Camat Manggala dan pihak pengembang Ilma Residence, Jumat (13/3). Hal ini terkait aduan warga yang bermukim disekitar perumahan Ilma Residence dimana akses jalan keluar masuknya tertutup.

Terkait hal itu, perwakilan pengembang Ilma Residence, Malik Ibrahim mengatakan pihaknya sudah tidak memiliki kepentingan terkait aduan warga tersebut lantaran pihaknya sudah membuka akses jalan untuk warga.

“Proyek perumahan Ilma Residence itu sudah selesai, kita sudah hibahkan buka jalan untuk warga. Yang tertutup akses itu SPBU dengan mitra selaras, yang mau dijembatani oleh DPRD,” kata Malik Ibrahim.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Makassar, Supratman mengatakan pihaknya akan melakukan peninjauan langsung di lokasi yang dimaksud dengan melibatkan pihak Badan Pertanahan Negeri (BPN) Makassar.

“Kita ingin pastikan apakah jalan yang tertutup itu masuk dalam sertifikatnya SPBU dengan penjual coto. Karena berdasarkan sertifikat warga yang datang mengadu di DPRD, kelihatan akses jalan masuk kurang lebih satu meter,” kata Supratman.

Ia menambahkan jika awalnya pihak Ilma Residence telah membuka jalan belakang perumahan untuk warga dengan harapan pihak SPBU dengan lahan penjual coto melakukan hal yang sama untuk akses jalan warga tembus ke jalan poros Toddopuli Raya.

“Dari keterangan pihak Ilma Residence sudah buka jalan, mungkin alur berpikirnya bahwa itu bersamaan dengan pihak SPBU dan penjual coto. Tetapi kita akan coba tinjau dulu karena pihak Ilma Residence juga belum menyerahkan fasum dan fasosnya,” jelasnya.

DPRD Bangli Kunker ke DPRD Makassar

KabarMakassar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli berkunjung ke DPRD Makassar, Kamis (12/3). Kegiatan itu bertujuan untuk diskusi tentang bagaimana pemerintah daerah dalam mengantisipasi Covid-19.

Anggota DPRD Kabupaten Bangli, I Komang Carles mengatakan jika pihaknya berkunjung Makassar untuk membahas tentang bagaimana sikap Pemerintah Daerah dalam mengantiasipasi Covid-19. “Termasuk peran legislatif dalam pengawasan untuk menjaga stabilitas ekonomi,” kata Komang.

Wakil Ketua DPRD Bangli itu menambahkan jika di daerahnya merupakan salah satu tempat yang sangat mengandalkan peningkatan Pendapatan Anggaran Daerahnya (PAD) lewat pariwisata dan ini sangat mengganggu perputaran ekonomi.

“Kami berharap ada hasil yang didapat dalam kunjungan ini yakni sharing pendapat terkait langkah-langkah strategis Pemkot Makassar dalan mengantisipasi turunnya kunjungan wisatawan mancanenagara akibat Covid-19,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Makassar, Andi Ibrahim Baso menjelaskan bahwa Makassar sangat mengandalkan peningkatan PAD lewat pariwisata. Maka dalam mengantisipasi penurunan PAD karena Covid-19 maka masyarakat diminta untuk tidak panik dan makin meningkatkan kebersihan dalam lingkungan sekitar.

“Pemerintah Kota Makassar saat ini sangat memperketat pengawasan disetiap bandara dan pelabuhan dan juga menjamin dengan menyiapkan fasilitas dan tim dokter untuk mengantisipasi Covid-19 agar tidak masuk sehingga perputaran ekonomi masih aman,” kata Ibrahim.

Ia menambahkan bahwa peran legislatif dalam pengawasan mengenai hal ini adalah melakukan komunikasi secara intens bersama pemerintah setempat. “Untuk saat ini kita selalu lakukan komunikasi secara intens dengan pemerintah dalam sikapi hal ini,” pungkasnya.

Pansus Ranperda Penyusunan Produk Hukum Daerah Kunker ke Kemendagri

KabarMakassar.com — Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyusunan Produk Hukum Daerah DPRD Makassar terus melakukan kegiatan menyelesaikan tugas setelah ekspose naskah akademik Ranperda.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Pansus kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri RI dalam rangka audensi, dengar pendapat, arahan saran dan masukan terkait Ranperda Penyusunan produk Hukum, Senin (9/3).

Kegiatan Kunker itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo dan diterima langsung Kepala Seksi Wilayah III.B. Subdit Wilayah III Produk Hukum Daerah Dirjen Otoda, Ramandika Suryasmara, SH., MH.

Turut Hadir pada kegiatan itu antara lain Wakil Ketua DPRD Makassar Hj. Andi Suhada Sappaile dan H. A. Nurhaldin.

Diketahui susunan Pansus yakni Ari Ashari Ilham sebagai Ketua Pansus, Kasrudi sebagai Wakil Ketua Pansus, Anton Paul Goni sebagai Sekretaris Pansus, Mario David sebagai anggota Pansus dan H. Ray Suryadi Arsyad sebagai anggota Pansus.

Kemudian ada juga Rezki sebagai anggota Pansus, Mesakh Raymond Rantepadang sebagai anggota Pansus, Dr. Ir Hj Apiaty K. Amin Syam sebagai anggota Pansus, H. Zaenal Dg. Beta sebagai anggota Pansus, Hj. Muliati sebagai anggota Pansus, Azwar sebagai anggota Pansus, dan Dra. Hj. Kartini sebagai anggota Pansus.