Pansus Anggaran Covid-19 Bulukumba Dibentuk

KabarMakassar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Bulukumba melaksanakan rapat paripurna penyampaian dan penetapan nama-nama pansus Bantuan Sosial Covid 19 di ruang rapat Paripurna pukul 1/7Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD H. Rijal, S.Sos didampingi wakil Ketua DPRD Dra. Hj.Amina Syam, M.Kes dan H.Patudangi Asis.

Turut hadir Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto, dia meminta agara otput dan muara pansus harus berjalan dengan jelas

Karna proses BOK ansos sudah termsuk pada taraf lidik diaparat penegak hukum,dan sekarang menunggi hasil audit aparat pengawasan interen pemerintah (APIP) dalam hal ispektorat yg akan di asistensi oleh bpkp ujar Tomy.

Tomy juga beeharap agar pemebetukan pansus membutuhkan sumber mengingat proses hukum sementara berjalan,disisi lain ada proses politik, ia berharap pansus dapat menentukan keberadaan agar semuanya jelas

“Kami menghormati proses yg dilakukan dprd tapi kita juga berharap agar energi kita tidak habis membicarakan itu jadi muaranya harus jelas”

Sementara itu pembetukan tiga pansus tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna danBerdasarkan SK Penetapan Nama Pansus yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kab. Bulukumba H. A.Rosali Andi Liong, M.Si, telah terbentuk tiga pansus dan unsur pimpinan H. Rijal , Sos; Dra. Hj. Sitti Aminah Syam; M.Kes H. Patudangi, S.Sos sebagai Kordinator.

Panitia Khusus l Pembahasan Permasalahan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan masing fraksi diwakili oleh masing anggoat DPRD diantaranya Drs. H. A. Pangerang Hakim ( Fraksi PPP); Anhar Sakti ( Fraksi PPP/ Partai Hanura); H. Safiuddin, S.Sos ( Fraksi Bintang Keadilan/Partai PBB); Ahmad Saiful, SE ( Fraksi Gerindra) Abdul Kaab, S.Sos ( Fraksi Nasdem); H.Abu Talib, S.Pd ( Fraksi Golkar); H. Syamsir Paro, S.Sos ( Fraksi PAN ) Alkhaisar Jainar Ikrar, SH ( Fraksi PKB ); Zulkifli Saiye, S.P (Fraksi Demokrasi Indonesia)

Panitia Khusus II Penyaluran Dana Covid-19 anggota pansusnya adalah Muh. Jufri , SH ( Fraksi PPP); Drs. H. Amiruddin, MM ( Fraksi PPP ); A. Muhammad Ahyar, SE ( Fraksi Bintang Keadilan ); Abdul Hakim, A.MD.Pi ( Fraksi Gerindra ); A. Narni Nur Intan (Fraksi Nasdem); Juandy Tandean ( Fraksi Golkar ); Supriadi, S.Sos ( Fraksi PAN ) A. Soraya Widya Sari, S.IP ( Fraksi PKB); Sabri ( Fraksi Demokrasi Indonesia).

Panitia Khusus III Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa adalah Ahmad Akbar, SH ( Fraksi PPP ); Drs. Pasakai, M.Si ( Fraksi Bintang Keadilan ); Kahar Muda, S.Pd ( Fraksi Gerindra ); Drs. Syarifuddin ( Fraksi Nasdem); H. Andi Hamzah Pangki, S.Pi (Fraksi Golkar ); Hj. Nuraidah ( Fraksi PAN ); Ir. Andi Erlina Halmin ( Fraksi PKB ) Ir. Hj. A. Murniaty Makking (Fraksi Demokrasi Indonesia).

Perketat Anggaran Covid-19, DPRD Bulukumba Bentuk 3 Pansus

KabarMakassar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba menyepakati pembentukan tiga Panitia Khusus (Pansus) terkait dengan anggaran penanganan Covid-19.

Ketiga Pansus itu diantaranya Biaya Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Sosial (Bansos), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.

Keputusan itu ditetapkan melalui rapat dengan seluruh Badan Musyawarah (Bamus) yang digelar di ruang rapat paripurna.

Ketua DPRD Bulukumba, H Rijal mengatakan, rapat tersebut memang sedikit alot, ada beberapa fraksi yang menginginkan 1 atau 2 Pansus. Namun, unsur pimpinan kembali mengacu pada hasil rapat bersama pimpinan fraksi sebelumnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya memang dari 8 fraksi, ada 3 fraksi yang tidak sepakat pembentukan Pansus, yakni PKB, Gerindra dan PDIP. Namun disepakati untuk dilakukan sistem voting, akhirnya lahirlah keputusan tersebut.

“Rapat dengan seluruh Bamus, kita sepakat dari hasil rapat dengan ketua fraksi untuk mengusulkan pembentukan. Pimpinan menindaklanjuti sampai kepada rapat Bamus dan didalamnya disepakati pembentukan 3 Pansus,” kata Legislator PPP itu, Rabu (24/6) kemarin.

Pengusulan nama-nama Pansus kata dia,akan disepakati melalui rapat paripurna pada Senin 29 Juni. Setelah penetapan, anggota Pansus dijadwalkan bekerja yakni smpai 28 september atau selama 90 hari.

“Segera kami akan bersurat kepada ketua fraksi agar mengusulkan nama-nama anggota yang masuk dalam pansus tersebut,” ujarnya.

Anggaran Kurang, Anggota DPRD Bulukumba Minta Libur

KabarMakassar.com — Anggota DPRD Bulukumba, Andi Pangeran Hakim curhat terkait minimnya anggaran. Hal itu disampaikan oleh legislator dari Fraksi PPP ketika ditemui di ruang Humas DPRD Bulukumba, Rabu (10/6).

Selain itu, ia juga meminta agar ada rotasi pegawai di lingkup DPRD sehingga ada penyegaran. Karena, kata dia, ada beberapa pegawai yang sudah menduduki jabatan hingga puluhan tahun dan tak pernah diganti.

“Kertas habis, anggaran minim, kita kerja seharian rapat yang disajikan hanya snack saja. Bagaimana caranya mau kerja, mending diliburkan saja,” kata Andi Pangeran Hakim.

Ketua Komisi A itu juga mengeluhkan banyaknya jumlah tenaga honorer sebanyak 80 orang di Kantor DPRD Bulukumba. “Ini juga menghabiskan anggaran, kalaiu bisa dikurangi agar ada pengalihan anggaran,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bulukumba, H. Rijal mengaku belum menerima laporan jika ada Anggota DPRD Bulukumba yang minta. “Sampe saat ini, saya belum menerima adanya laporan terkait legislator yang ingin libur,” kata H. Rijal.

Dikonfirmasi terpisah, Seketaris Dewan (Sekwan) DPRD Bulukumba, A. Rosali Liong mengatakan jika Alat Tulis Kantor (ATK) memang sedang dikurangi. Alasannya, kata dia, saat ini memang kurang kegiatan di DPRD.

“Memang saya sampaikan kepada bagian umum untuk membatasi ATK di kantor mengingat kegiatan kurang di tengah Covid-19 ini. Belum lagi masih ada utang yang belum terbayarkan,” kata A. Rosali Liong.

Terkait banyaknya tenaga honor di DRPD, mantan Kepala Dinas Perhubungan Bulukumba ini mengaku siap untuk dipanggil untuk menghentikan beberapa tenaga honorer.

“Saya siap kapan saja, bahkan menunggu kok untuk dipanggil untuk meberhentikan para tenaga honor yang memang banyak, lagian mereka juga bukan kami yang usulkan tapi dewan sendiri,” pungkasnya.

Pemuda Anrihua Bulukumba Demo Soal Anggaran Penanganan Covid-19 di DPRD

KabarMakassar.com — Aliansi Masyarakat Desa Anrihua kembali turun menyuarakan aspirasinya lantaran menganggap pemerintah di Desanya tidak adil dan tidak transparan dalam mengelola anggaran penanganan Covid-19 di Desanya.

Aksi lanjutan yang mereka gelar di Kantor DPRD Bulukumba tersebut lantaran mereka tidak terima hasil Mediasi di kantor Camat, pada 2 Juni 2020 lalu.

Almuhajir selalu koordinator aksi menganggap bahwa pak camat selaku pemerintah kecamatan tidak pro terhadap masyarakat lantaran mereka menduga bahwa pak camat tidak menjadi penengah, melainkan camat malah memihak ke Kepala Desa Anrihua

“Kita tidak terima mediasi tersebut karena tidak sesuai harapan, harapan kami. Harusnya pemerintah menjadi penengah, bukan malah pro ke pemdesnya,” kata Almuhajir saat dimintai keterangannya di depan kantor DPRD Bulukumba, Jumat (5/6)

Sementara kata Asrul yang juga pemuda Desa Anrihua, dirinya menganggap bahwa di Desa Anrihua hampir tidak ada lagi keadilan, dia juga meminta wakil rakyat yang berkantor di DPRD Bulukumba untuk kiranya dapat melihat masyarakatnya yang sedang tertindas dengan ketidakadilan pemerintah Desa.

“Hari ini kami hadir disini temui wakil rakyat kami hanya untuk menuntut keadilan, khususnya di Desa kami. Desa Anrihua,” kata Asrul dalam orasinya.

Dalam aksi tersebut, turut dihadiri dengan sekelompok emak-emak dan ikut angkat bicara melalui megaphonenya. Dirinya menyampaikan, bahwa ia termasuk penerima BLT hanya saja yang ia terima hanya sebesar Rp 500 ribu dari yang seharusnya sebanyak Rp 600 ribu.

Sementara itu, Anggota DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki dalam penerimaan massa aksi masyarakat Desa Anrihua menyatakan, bahwa ia akan tindak lanjuti aspirasi masyarakat akan melakukan dengan melakukan RDP dan mengundang pihak Inspektorat, Dinas PMD, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Camat Kindang dan erwakilan masyarakat Desa Anrihua.

“Ini perlu di tindaklanjuti, saya atas nama ketua Fraksi Partai Golkar siap mundur jadi ketua Fraksi jika tidak saya tindaklanjuti ini persoalan”, kata Andi Hamzah Pangki dihadapkan massa yang hadir dalam ruang Aspirasi DPRD Bulukumba.

Pemuda Anrihua Bulukumba Demo Soal Anggaran Penanganan Covid-19 di DPRD

KabarMakassar.com — Aliansi Masyarakat Desa Anrihua kembali turun menyuarakan aspirasinya lantaran menganggap pemerintah di Desanya tidak adil dan tidak transparan dalam mengelola anggaran penanganan Covid-19 di Desanya.

Aksi lanjutan yang mereka gelar di Kantor DPRD Bulukumba tersebut lantaran mereka tidak terima hasil Mediasi di kantor Camat, pada 2 Juni 2020 lalu.

Almuhajir selalu koordinator aksi menganggap bahwa pak camat selaku pemerintah kecamatan tidak pro terhadap masyarakat lantaran mereka menduga bahwa pak camat tidak menjadi penengah, melainkan camat malah memihak ke Kepala Desa Anrihua

“Kita tidak terima mediasi tersebut karena tidak sesuai harapan, harapan kami. Harusnya pemerintah menjadi penengah, bukan malah pro ke pemdesnya,” kata Almuhajir saat dimintai keterangannya di depan kantor DPRD Bulukumba, Jumat (5/6)

Sementara kata Asrul yang juga pemuda Desa Anrihua, dirinya menganggap bahwa di Desa Anrihua hampir tidak ada lagi keadilan, dia juga meminta wakil rakyat yang berkantor di DPRD Bulukumba untuk kiranya dapat melihat masyarakatnya yang sedang tertindas dengan ketidakadilan pemerintah Desa.

“Hari ini kami hadir disini temui wakil rakyat kami hanya untuk menuntut keadilan, khususnya di Desa kami. Desa Anrihua,” kata Asrul dalam orasinya.

Dalam aksi tersebut, turut dihadiri dengan sekelompok emak-emak dan ikut angkat bicara melalui megaphonenya. Dirinya menyampaikan, bahwa ia termasuk penerima BLT hanya saja yang ia terima hanya sebesar Rp 500 ribu dari yang seharusnya sebanyak Rp 600 ribu.

Sementara itu, Anggota DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki dalam penerimaan massa aksi masyarakat Desa Anrihua menyatakan, bahwa ia akan tindak lanjuti aspirasi masyarakat akan melakukan dengan melakukan RDP dan mengundang pihak Inspektorat, Dinas PMD, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Camat Kindang dan erwakilan masyarakat Desa Anrihua.

“Ini perlu di tindaklanjuti, saya atas nama ketua Fraksi Partai Golkar siap mundur jadi ketua Fraksi jika tidak saya tindaklanjuti ini persoalan”, kata Andi Hamzah Pangki dihadapkan massa yang hadir dalam ruang Aspirasi DPRD Bulukumba.

Gojek Resmi Beroperasi di Bulukumba

KabarMakassar.com — Gojek Indonesia kini hadir di Kabupaten Bulukumba. Peresmian beroperasinya Gojek Indonesia secara resmi dilakukan oleh Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali, dan juga dihadiri Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto dan Ketua DPRD Bulukumba H. Rijal, di Kantor Bupati Bulukumba, Jumat (8/5).

Kehadiran Gojek di tengah wabah pandemi virus Corona di Kabupaten Bulukumba ini dinilai dapat membantu kelangsungan bisnis UKM, seperti warung dan cafe serta membuka lapangan kerja baru.

District Head Gojek Sulawesi Selatan, Adwin Pratama Anas mengatakan, untuk sementara Gojek Bulukumba akan memberikan layanan utama, yaitu layanan GoRide untuk penumpang, GoFood untuk pemesanan makanan, dan GoSend untuk pengiriman barang.

“Niat kita hadir untuk membantu mengatasi persoalan warga, dan kita ingin memberikan lapangan kerja untuk sektor informal,” kata Adwin.

Ia memastikan, seluruh mitra kerja yang menjadi driver semuanya warga Bulukumba, karena persyaratannya adalah ber-KTP Bulukumba.
Terkait jumlah driver, Adwin mengatakan, pihaknya akan mengikuti perkembangan yang ada. Termasuk menjaga dan mempertimbangkan penerimaan pendapatan mitra-mitra Gojek saat ini.

“Jika ke depannya jumlah orderan semakin meningkat, dan driver saat ini tidak bisa menghandel demand (pemesanan) yang ada, maka kita akan kembali melakukan perekrutan,” ujarnya.

Adwin berharap, kehadiran Gojek di Bulukumba ini bisa membuat masyarakat semakin nyaman di rumah saja, dan tinggal memesan menu favorit atau kebutuhan lainnya tanpa harus keluar rumah.

Mewakili Gojek, Adwin menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba atas respon yang sangat positifi bagi Gojek. Ia berharap peluang kerjasama akan terus terbuka dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder di Bulukumba.

Sementara, Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali mengapresiasi kehadiran Gojek di Bulukumba. Ia berharap ke depan Gojek bisa bekerja sama dalam pembinaan UMKM sehingga usaha warga bisa lebih berkembang.

Sukri meyakini, dengan beroperasinya Gojek di Bulukumba, akan berdampak terbukanya lapangan kerja, baik yang menjadi driver atau warung dan UKM yang menjadi Mitra Gojek untuk aplikasi GoFood.

“Hadirnya Gojek akan membantu kelangsungan bisnis Warung atau UKM, sehingga perekonomian tetap tumbuh dan berjalan meski secara umum sektor ekonomi usaha mengalami penurunan akibat Covid-19,” kata Sukri.

Selain itu, kata dia, kehadiran Gojek mendukung langkah pemerintah dalam memutus mata rantai virus Corona. Karena dengan sistem pengantarannya secara online, warga tidak perlu lagi keluar rumah untuk membeli makanan atau barang lainnya.

“Olehnya itu, peluang ini harus dimanfaatkan supaya roda bisnis UKM tetap bergerak sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi mitra dan driver Gojek untuk terus mendapat penghasilan,” ujarnya.

Pada acara peresmian tersebut, pihak Gojek Indonesia juga menyerahkan paket bantuan masker dan handsanitezer kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk membantu penanganan Covid-19.

Sekadar diketahui, untuk menjamin sterelisasi driver dalam beroperasi, Gojek Bulukumba membuat Posko “Aman Bersama Gojek” di dekat Bundaran Pinisi. Posko ini menjadi tempat penyemprotan antiseptic kepada driver dan kendaraannya. (*)

Digelar Terbatas, Sebagian Anggota DPRD Ikuti Penyerahan LKPJ Bupati Lewat Vicon

KabarMakassar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba menggelar rapat paripurna penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2019, di ruang rapat paripurna, Kamis (23/4).

Rapat yang dilaksanakan secara terbatas tersebut hanya dihadiri oleh unsur pimpinan dan ketua fraksi DPRD Bulukumba dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bulukumba. Sementara anggota DPRD Bulukumba yang lainnya menikuti melalui video conference (Vicon).

“Metode rapat tersebut dilakukan sebagai bentuk mencegah penyebaran dan penularan Covid 19. Ini merupakan langkah pencegahan covid 19 sehingga yang hadir di dalam ruang rapat paripurna sangat terbatas,” kata Kasubag Humas DPRD Bulukumba, Kamaruddin.

Rapat paripurna tersebut diawali dengan penyerahan LKPJ kepada ketua DPRD secara simbolis, yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pidato pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah oleh Bupati Bulukumba AM Sukri A Sappewali.

Menurut Kamaruddin, Senin (27/4) mendatang, akan kembali diagendakan rapat paripurna penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2019,

“Selanjutnya pada hari Selasa (28/4), akan kembali dilaksanakan rapat paripurna penyampaian jawaban bupati terhadap pandangan umum masing-masing fraksi,” terangnya. (*)

Wakil Ketua DPRD Bulukumba Turun Langsung Lakukan Penyemprotan Disinfektan

KabarMakassar.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Andi Patudangi Asiz turun langsung untuk melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Kota Bulukumba.

Kegiatan itu dilakukan Legislator Partai Gerindra itu untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang cukup meresahkan warga dengan menyisir beberapa wilayah di Kelurahan Ela-Ela dan Kelurahan Caile, Kota Bulukumba.

”Ini bentuk simpati kita, semoga dengan langkah ini bisa mencegah penyebaran Covid-19, khususnya di Bulukumba,” kata Patudangi Asiz, Selasa (7/4).

Patudangi Asiz mengaku telah dua hari ini melakukan penyemrotan disinfektan. Sebelumnya, kata dia, juga pernah melakukan hal yang sama di Kelurahan Dannuang Salemba, Padang Loang, Lonrong, Bijawang, Seppang di Kecamatan Ujung Loe.

”Sudah 1000 liter lebih telah kita gunakan disinfektan yang kita buat sendiri,” kata Sekretaris DPC Partai Gerindra itu.

“Rencananya, 8 April besok kami akan kembali melakukan penyeprotan di Wilayah Ujung Loe mulai Desa Menjelling, Garanta Manyampa dan Paccarammengan,” tambahnya.

DPRD Desak Pemkab Bulukumba Siapkan Tempat Karantina untuk Pendatang

KabarMakassar.com — Lokasi karantina bagi pendatang baru di Kabupaten Bulukumba sebagai langkah pencegahan Covid-19 masih menjadi polemik. Pasalnya, sejumlah lokasi yang diusulkan Pemkab Bulukumba ditolak warga.

Salah satu yang menjadi lokasi karantina yakni gedung Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya (PPSBK) Nirannuang, yang berada di Bola Cippe dan telah dikunjungi Bupati Bulukumba beberapa waktu lalu juga terjadi hal serupa.

Terkait hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Andi Zulkarnain Pangki mendesak Pemkab untuk segera membangun tempat isolasi baru.

Menurutnya, mencegah warga dari penyakit menular seperti Covid-19 merupakan kewajiban pemerintah, baik pusat ataupun daerah sebagai mana diatur dalam undang undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

”Ada kewajiban daerah dalam membangunan fasilitas karantina, sebagai upaya pencegahan penyakit yang berbahaya seperti Covid-19,” kata Zulkarnain.

Ia mengatakan bahwa dalam poin-poin undang undang nomor 6 tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan harus dilandasi atas pelindungan dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan universal.

”Kekarantinaan kesehatan mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Karena itu, Zulkarnain mengusulkan Bonto Bahari yang jauh dari pemukiman warga sebagai wilayah karantina. Menurutnya, Bonto Bahari merupakan wilayah dekat dari pelabuhan dan tempat pariwisata Bulukumba yang banyak dikunjungi orang.

”Kalau ada fasilitas bangunannya, sisa bekerjasama dengan pihak terkait untuk kelengkapan fasilitasnya. Parepare tawwa ada, Bulukumba kenapa tidak, yang memang menjadi sentral dan pusat rujukan wilayah selatan, apalagi Bira banyak wisatawan di sana,” pungkasnya.

DPRD Bulukumba Usul Anggaran Rp10 M untuk Penanganan Covid -19

KabarMakassar.com — Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bulukumba memberikan perhatian serius terhadap upaya pencegahan penularan Virus Corona (Covid-19) di wilayahnya.

Apalagi berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 setempat, sejauh ini tercatat sudah ada 1 warga Bulukumba yang dinyatakan positif terjangkit Covid-19; 49 orang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan 4 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Menyikapi hal ini, DPRD Kabupaten Bulukumba mengusulkan anggaran sebesar Rp8 hingga Rp10 miliar untuk penanggulangan Virus Corona (Covid-19). Hal ini disepakati unsur pimpinan dan ketua-ketua fraksi di DPRD Bulukumba dalam rapat yang digelar, Jumat (27/3).

“Sampai hari ini kita masih kekurangan alat pelindung diri (APD), jadi kita akan maksimalkan anggaran yang ada berdasarkan usulan dan kesepakatan masing-masing fraksi sebesar Rp8 miliar untuk upaya penanganan Covid-19,” kata Ketua DPRD Bulujumba, H. Rijal.

Sebelumnya, kata dia, Pemkab Bulukumba mengusulkan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk penanganan Covid-19. Namun, pihaknya menganggap nilai tersebut terlalu kecil dan tidak akan cukup. Olehnya itu pihak DPRD menyepakati melakukan pengalihan anggaran sebesar Rp8 miliar hingga Rp10 miliar untuk pembelian APD dan keperluan lainnya, agar penanganan Covid-19 ini benar-benar maksimal.

Rijal menjelaskan, hal ini memang akan berdampak pada pemangkasan anggaran yang diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).

“Ini sifatnya emergency, jadi mau tidak mau kita harus begerak cepat melakukan pencegahan Covid-19 demi masyarakat Bulukumba. Terkait usulan anggaran, kami dari lembaga legislatif mengusulkan sebesar Rp8 miliar atau Rp10 milar, semoga disepakati oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati bersama tim TAPD. Malam ini juga kami akan rapat lagi di Rujab Bupati terkait anggaran dan penanganan Covid-19 ini,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Bulukumba, H. Patundangi menambahkan, pihaknya juga mendesak bupati agar segera mengambil langkah-langkah terkait pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bulukumba, tentunya dengan support anggaran.

Pihaknya juga meminta pemerintah dapat membentuk posko di setiap perbatasan, dan melakukan pemantauan. Terrlebih, kata dia, Kabupaten Bulukumba rencananya akan kedatangan penduduk atau masyarakat Bulukumba yang selama ini bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

“Ada informasi sekitar 2.000 masyarakat Bulukumba yang bekerja di luar negeri maupun di luar daerah akan kembali ke Bulukumba. Nah tentu pemerintah daerah punya kewajiban untuk memantau ini untuk mencegah penyebaran Covuid-19,” pungkasnya.