Biang Kemacetan, Kadishub Sebut Pelataran MP Diambil Alih PD Parkir

Kabarmakassar.com — Sejumlah titik di Kota Makassar masih menjadi titik kemacetan. Hal ini pun menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi Pemkot untuk menyelesaikan masalh ini.

Salah satu titik yang sering mengalami kemacetan yakni di Jalan Boulevard, tepatnya di depan Mall Panakkukang. Hal itu dikarenakan banyaknya taksi online yang tidak mematuhi rambu rambu lalu lintas.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Mario Said mengaku ikut prihatin. Ia mengatakan pihaknya sudah membicarakan hal tersebut kepada pihak PD Parkir.

“Tadi saya sudah bicara dengan Pak Direktur Operasional PD Parkir, katanya mereka sudah membicarakan dengan pihak mall bahwa pelatarannya itu diserahkan dan dikelola oleh mereka,” kata Mario, Rabu (4/3).

Karena itu, kata dia, ada kemungkinan nanti untuk kendaraan roda 4 bisa diatur. “Termasukmi itu taksi online.” ujarnya.

Ia mengatakan untuk mengurangi kemacetan tidak hanya sekedar penegakan aturan. Tapi, kata dia, dibutuhkan partisipasi dari masyrakat dengan membangun kesadaran dalam etika berlalu lintas.

Apalagi, Kota Makassar yang memiliki pertumbuhan kendaraan yang semakim signifikan dan dilain pihak sementara ruas jalan yang tidak mencukupi.

“Kalau tidak ada kesadaran dari kita semua, artinya sadar untuk memenuhi semua aturan lalu lintas, saya kira semakin sulit.” katanya.

“Saya harap teman-teman grab, gojek, angkutan umum, masyarakat umum untuk mematuhi seluruh peraturan lalu lintas agar menggunakan etika berlalu lintas dalam berkendara di jalan,” pungkasnya.

Bajaj Beroperasi Tanpa Izin di Makassar

KabarMakassar.com — Bajaj, salah satu jenis kendaraan angkutan umum roda tiga yang mulai beroperasi di beberapa titik ruas jalan di Kota Makassar, ternyata belum memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar. Hal ini diungkapkan oleh Humas Dishub Kota Makassar, Asis Sila, Kamis (14/2).

Azis menegaskan, kendaraan maupun angkutan umum yang hendak beroperasi di kota maupun kabupaten harusnya memiliki izin yang resmi.

“Itu tidak bisa dikategorikan sebagai kendaraan umum kalau belum mendaftar dan tidak ada izin, baik di kabupaten/kota maupun provinsi belum bisa dikatakan sebagai angkutan umum resmi di kota Makassar. Yang Bajaj itu belum (ada izin),” kata Asis.

Menurut Asis, pihak pengembang Bajaj sudah pernah mencoba untuk berkomunikasi dengan Dishub Kota Makassar. Namun dengan berbagai pertimbangan, Dishub masih belum mengeluarkan izin operasi.

“Karena memang dia bilang pernah datang ke kantor, tapi kita belum ada respon. Apalagi sekarang ini kan pertumbuhan kendaraan sudah tidak sesuai dengan infrastruktur jalan yang ada. Akibatnya, jalan semakin macet,” imbuhnya.

Soal penindakan terhadap Bajaj yang beroperasi tanpa izin resmi sebagi nangkitan umu di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar, Asis jmengaku pihaknya tidak bisa secara sepihak melakukan hal tersebut.

Dishub, kata dia, terlebih dahulu harus membicarakan hal tersebut dengan beberapa instansi terkait. Salah satunya pihak kepolisian.

“Karena takutnya seperti bentor kemarin. Dengan adanya pembiaran, semakin betambah. Kalau tidak ditindaki, maka ini akan menjadi dilema di Kota Makassar. Dalam waktu dekat ini kita akan melakukan rapat koordinasi dengan kepolisian,” ujarnya.