Dewan Desak Pemkot Cari Solusi Penyetopan Jaringan Adminduk

KabarMakassar.com – DPRD Kota Makasssar mendesak Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah cepat untuk mengatasi jaringan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar yang kembali disetop oleh Kementerian Dalam negeri (Kemendagri).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar mengatakan, pihaknya meminta agar perihal pengembalian jabatan di Dinas Dukcapil segera diselesaikan. Sebab, akar masalah ini lantaran pemkot tidak mengindahkan permintaan Dirjen Kemendagri.

Pasalnya, adanya persoalan ini bisa menghambat pelayanan masyarakat seperti Pengurusan E-KTP maupun surat-surat lainnya seperti Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran.

“Jika memang masih buntu komunikasinya dengan pemerintah pusat, harus dia (Pemkot) pikir dong solusi lain agar pelayanan tidak terhambat. Kami juga mau dengar langsung nanti dari Disdukcapil sampai dimana sebenarnya komunikasi pemkot kok bisa berlarut-larut begini,” tegas Nunung, Kamis (9/1).

Sementara, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Zainal Beta mengatakan, Pemkot Makassar harus mengikuti apa yang menjadi perintah dari Kemendagri. Pasalnya, secara struktural pemerintah pusat merupakan atasan langsung pemerintah di daerah.

“Mereka harus ikuti donk periintah Kemendagri, dia kan atasannya,” ucap Zainal Beta.

Zainal menilai, penjabat (Pj) Wali Kota Makassar yakni Iqbal Suhaeb terkesan diatur oleh Gubernur sehingga tidak bisa berbuat banyak.

Pasalnya, dengan status sementara menjabat sebagai Wali Kota arahan langsungnya yakni Gubernur.

“Kalau di Pemerintahan tidak diikuti maka akan jadi masalah. Sederhananya, ikuti saja kalau itu perintah,” cetusnya. (*)