19 Desa di Gowa Telah Cairkan Dana Desa

KabarMakassar.com — Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulsel, pertanggal 3 Maret 2020, sudah ada 19 desa dari total 121 desa di Kabupaten Gowa telah mencairkan Dana Desa yang disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

“Berdasarkan data dari Kanwil Perbendaharaan, sudah 19 desa di Gowa yang mencairkan dana desanya,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Provinsi Sulsel, Rais Rahman, Selasa (3/3).

Rais merinci, 19 desa di Kabaupaten Gowa yang telah melakukan pencaairan Dana Desa Tahap I Tahun 2020 yaitu: Desa Tamanyeleng, Borongpalala, Tanete, Pakatto, Bontomanai, Julubori, Bontolangkasa Selatan, Pattalassang, Lempangan, Tindang, Sengka, Batumalonro, Tonasa, Pao, Mangempang, Salajangki, Bissoloro, Bilalang dan Romangloe.

Dengan disalurkannya Dana Desa di 19 desa ini, kata dia, maka total dana desa yang telah tersalurkan di Kabupaten Gowa sudah sebesar Rp9.394.346.400 dari total Pagu Rp148.040.346.400.

“Update data penyaluran dana desa Kabupaten Gowa per tanggal 2 Maret 2020 itu sebesar Rp9.394.346.400 atau sekitar 6,35%, tersisa Rp Rp138.646.517.600,” terangnya.

Sekadar diketahui, pencairan dana desa tahun ini kembali dilakukan dalam tiga tahapan. Dimana tahap I sebesar 40 persen, tahap II 40 persen, dan tahap III 20 persen. Pencairan Tahap I telah dimulai sejak Januari 2020.

Bupati Selayar Hadiri Raker Percepatan Penyaluran Dana Desa

KabarMakassar.com — Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Basli Ali menghadiri acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Sulsel Tahun 2020 di Four Points by Sheraton, Selasa (25/2).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka percepatan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 tersebut dibuka oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, dan dihadiri langsung oleh Menteri dalam Negeri (Mendagri) yang diwakili oleh Direktur Penataan Administrasi Pemerintahan Desa, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang diwakili oleh Direktur Pengembangan Kawasan Pedesaan.

“Bagaimana pemanfaatan dana desa dengan baik dengan konsep perencanaan yang matang, dan bagaimana penguatan terhadap pemerintah desa untuk lebih berinovasi dalam pemanfaatan dana desa oleh kepala kejaksaan tinggi beserta seluruh jajarannya,” kata gubernur dalam sambutan dan arahannya.

Sementara, Mendagri dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Penataan Administrasi Pemerintahan Desa menyampaikan, pemenuhan persyaratan penyaluran oleh para bupati untuk segera disalurkan ke masing-masing desa, dan digunakan sesuai sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sekadar diketahui, selain bupati, unsur Forkopimda dan sejumlah pejabat Kabupaten Kepulauan Selayar juga hadir dalam kegiatan tersebut. Dianataranya: Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten Pemerintahan, Kapolres, Kajari, Inspektur Kabupaten, Kepala Dinas PMD, dan para kepala desa.

Baru 46 Desa di Sulsel yang Lakukan Pencairan Dana Desa Tahap 1

KabarMakassar.com — Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPM) Provinsi Sulsel, hingga Jumat, 21 Februari 2020, baru 46 Desa dari total 2.000 lebih desa di Sulsel yang mencairkan Dana Desa Tahap I.

46 desa tersebut masing-masing di Kabupaten Bantaeng 20 desa, Gowa 2 desa dan Soppeng 24 desa. Total dana desa yang sudah dicairkan sebesar Rp18,9 miliar dari total Dana Desa untuk Sulsel tahun 2020 yang nilainya mencapai Rp2,3 triliun.

“Pencairan dana desa tahun ini kembali dilakukan dalam tiga tahapan. Dimana tahap I 40% tahap II 40% dan tahap III 20%.

Tajap I itu dimulai sejak Januari,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Provinsi Sulsel, Rais Rahman, Senin (24/2).

Untuk tahun ini, kata dia, ada dua kabupaten di Sulsel yang mendapat reward pencairan melalui dua tahapan saja. Reward ini diberikan karena dua kabupaten tersebut mendapat penilaian kinerja dengan pengelolaan Dana Desa yang sangat bagus.

“Jadi tahun ini baru diterapkan, Daerah yang memiliki kinerja bagus dalam pengelolaan dana desa rewardnya mendapat dispensasi pencairan dalam dua tahap. Tahap I 60% dan tahap II 40%, itu Maros dan Barru,” sebutnya.

Menurut Rais, untuk bisa memperoleh reward tersebut, kabupaten harus memiliki penyerapan anggaran yang baik, laporan pertanggung jawaban yang maksimal, dan kinerja desa yang baik.

“Mereka mendapat kesempatan mencairkan dana desa lebih banyak ditahap I. Mekanisme tahapan pencairannya ini yang berubah, tahapannya dikurangi tapi tahap I-nya bertambah,” terangnya.

Lebih jauh Rais mengatakan, untuk memberi kemudahan dalam pencairan Dana Desa, pemerintah pusat membuat kebijakan baru tahun ini.

“Oleh pemerintah pusat dibuatkan kebijakan, bupati memberi kuasa untuk pencairan langsung dari RKUD langsung ke rekening kas desa supaya tidak lama dan tidak ada lagi mengendap, itu bisa dilakukan sepanjang ada surat kuasa yang diberikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,” pungkasnya.