Aturan Baru Dana BOS Untungkan Guru Honorer

KabarMakassar.com — Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI telah mengeluarkan aturan baru terkait petunjuk teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyaluran Dana BOS. Dimana di dalamnya dinyatakan bahwa Dana BOS akan langsung disalurkan ke masing-masing rekening sekolah.

Selain itu, alokasi penggunaan Dana BOS untuk gaji Guru Honorer juga dinaikkan dari yang sebelumnya hanya 15 persen menjadi 50 persen dari total Dana BOS yang diterima.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Salam mengatakan, perubahan aturan baru tersebut tentu akan menguntungkan para guru honorer.

“Teknis penyaluran Dana BOS itu berdasarkan petunjuk tekni yang baru yang tertuang di Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 juga sudah langsung. Jadi tidak lagi melalui dana daerah, melainkan dari pusat langsung ke rekening sekolah,” kata Salam, Rabu (19/2)

“Dari sisi penggajian guru honor, bagi sekolah yang mampu bisa menggaji guru honornya sampai 50 persen yang sebelumnya hanya 15 persen. Jadi aturan baru ini juga sekaligus menepis isu yang mengatakan bahwa akan dihapus atau Dana BOS itu tidak digunakan untuk gaji guru honor. Isu itu hoax,” tambahnya.

Salam menambahkan, dalam peraturan baru ini juga disebutkan adanya peningkatan Dana BOS sebesar Rp100.000 per siswa. Dimana SD yang sebelumnya Rp800.000 per siswa menjadi Rp900.000 per siswa, dan SMP dari Rp1.000.000 per siswa menjadi Rp1.100.000 per siswa.

Sejumlah Sekolah Tunggu Juknis Penggunaan Dana BOS 2020

KabarMakassar.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan membolehkan sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menggunakan 50 persen dana tersebut untuk membayar gaji guru honorer, dengan persyaratan: guru yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan belum memiliki sertifikasi pendidik serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan sebelum 31 Desember 2019.

Meski begitu, sejumlah sekolah di Kota Makassar masih belum berani menerapkan kebijakan terebut dengan alasan masih menunggu petunjuk teknis penggunaan Dana BOS dari Dinas Pendidikan setempat.

Kepala Sekolah SDN Mangkura 2, Sitti Harlina mengaku pihak sekolah masih menunggu petunjuk teknis Bos 2020.

“Kami bukan pada kapasitas setuju atau tidak setuju. Kami hanya masih menunggu petunjuk teknis BOS 2020. Jadi kami lebih kepada mengikuti juknis saja, dan kami akan mengikuti sesuai dengan juknis BOS 2020,” kata Harlina, Kamis (13/2).

Terpisah, Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ahmad Hidayat mengatakan, kenaikan gaji honorer yang diikuti dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperbolehkan sekolah menggunakan 50 persen Dana BOS untuk gaji guru honorer itu merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dijalankan.

“kebijakan ini harus diapresiasi, karena kementerian menyadari bahwa Indonesia termasuk di Makassar kekurangan guru. Bahkan di Makassar ada sekolah cuma kepala sekolahnya yang PNS, sehingga guru honor sangat mengambil peran strategis,” kata Hidayat.

Menurut dia, kebijakan ini akan menjadikan guru-guru honorer lebih sejahtera. Sebab selama ini gaji para gunu honorer tersebut hanya dialokasikan sebesar 15 persen dari Dana BOS yang diterima setiap sekolah berdasarkan jumlah murid di sekolah yang bersangkutan.

“Selama ini gaji mereka (guru honorer) di dalam juknis tertulis hanya 15 persen dari Dana BOS yang ada. Gaji guru honorer itu selama ini berkisarRp300.000 setiap bulannya, itupun diterima terkadang 3 sampai 4 bulan sekali. Jadi kebijakan ini adalah jawaban angin segar yang akan mendorong kesejahteraan para guru honorer,” ujarnya.

Sekadar diketahui, sekolah yang bisa mendapat Dana BOS adalah sekolah dengan peserta didik paling sedikit 60 siswa selama tiga tahun terakhir. Namun persyaratan tersebut dikecualikan untuk sekolah luar biasa, sekolah di wilayah tertinggal dan sekolah di wilayah kepadatan penduduk rendah.

BPKAD Makassar Latih Bendahara Dana BOS

Kabarmakassar.com — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar mengadakan Workshop Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual bagi bendahara sekolah lingkup Pemerintah Kota Makassar, di Hotel Grand Maleo, Jalan Pelita Raya VIII No 1, Makassar, Senin (13/1).

Workshop dibuka Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb. Tujuannya untuk memberikan wawasan dan edukasi kepada bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam membuat laporan keuangan akutansi dengan menggunakan sistem akrual base.

Iqbal mengatakan apa yang diselenggarakan oleh BPKAD adalah suatu hal yang sangat penting dengan menggunakan sistem perhitungan akrual basis bagi sekolah dalam mengelola anggaran dana BOS.

“Pada akrual basis pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Tentunya, pencatatan menggunakan basis akrual ini lebih akurat, tidak seperti cash basis di mana pencatatan hanya jika ada pengeluaran dan pemasukan kas,” ucapnya.

“Tentunya dengan perhitungan akrual basis dapat memudahkan dalam pelaporan penyusunan LKAP masing masing SKPD bersangkutan,” tambahnya.

Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Makassar, M Fuad Arfandy mengatakan sejak tanggal 1 Januari 2015 seluruh entitas baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual.

“Ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,” jelasnya.

Workshop angkatan 1 yang diselenggarakan BPKAD akan berlangsung selama dua hari 13-14 Januari menghadirkan bendahara dana BOS dengan praktek implementasi secara langsung menggunakan sistem akrual basis.