Pilwalkot Makassar 2020 Tanpa Calon Perseorangan

KabarMakassar.com — Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Makassar 2020 akan berlangsung tanpa calon perseorangan atau independen. Hal itu dipastikan setelah sampai batas waktu pendaftaran dan penyerahan syarat dukungan berakhir pada Ahad (23/2) pukul 23:59, tak ada satupun calon idependen yang mampu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran calon perseorangan atau independen untuk mengikuti Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Makassar 2020 resmi ditutup oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) disaksikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, Senin (24/2) dini hari.

“Berdasarkan PKPU, batas akhir penyerahan dukungan itu tepat pukul 23.59 WITA, dan sekarang sudah pukul 00.01 WITA. Maka, penyerahan syarat dukungan resmi kami tutup,” kata Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi, saat memimpin rapat pleno penutupan pendaftaran calon perseorangan di Ruang Azalea, Hotel Claro Makassar, Senin (24/2) dini hari.

Sebenarnya ada satu pasangan bakal calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan pada Ahad (23/2) malam, untuk bisa bertarung di Pilwali Makassar 2020, yakni pasangan Andi Budi Pawawoi dan Idham Amiruddin. Namun karena syarat dukungan yang dimasukkan tidak lengkap, maka KPU memutuskan untuk tidak menerima syarat dukungan dari pasangan calon tersebut.

Farid menjelaskan, pihaknya memutuskan untuk tidak menerima syarat dukungan pasangan calon tersebut karena ada beberapa dokumen yang tidak lengkapi. Diantaranya B.1.1-KWK (rekap dukungan keleurahan), B.2-KWK (sebaran dukungan), dan B.1.21-KWK (pakta integritas),

“Yang ada hanya (B.1-KWK (syarat dukungan). Secara regulatif kami tidak bisa menerima dokumen ini kalau tidak lengkap,” jelasnya.

Sekadar diketahui, sebelumnya ada tujuh pasangan bakal calon perseorangan yang mengambil user Silon (Sistem info pencalonan) untuk maju Pilwalkot Makassar 2020. Ketujuh pasangan bakal calon tersebut yakni: Andi Budi Pawawoi-Idham Amiruddin; Andi Munawar Syahrir-Andu Nuwajdah; Iriyanto A Basi Ence-Alihaq Mappaturung; Jabal Nur-M Rivaldi; Moh Ramdhan Pomanto-Maqbul Halim; Muh Ismak-M Faisal Silenang; dan Syarifuddin Dg Punna-Dedy Setiadi T.

Berdasarkan hasil rapat pleno yang telah dilakukan KPU pada pertengahan Oktober 2019 dan juga merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, jumlah dukungan minimal yang harus dimiliki bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang ingin maju melalui jalaur independen yaitu sebanyak 72.570 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Makassar dengan sebaran di delapan kecamatan.

Calon Persorangan Belum Mendaftar, KPU Pilih Bekali Tim Verifikasi

KabarMakassar.com — Masa pendaftaran atau penyerahan syarat dukungan untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang menempuh jalur perseorangan untuk Pilwalkot Makassar 2020 telah dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar sejak Rabu (19/2) kemarin di Ruang Azalea, Hotel Claro Makassar.

Namun hingga hari kedua atau Kamis (20/2), belum ada satupun pasangan bakal calon yang mengkonfirmasi pihak KPU Makassar untuk melakukan penyerahan syarat dukungan pencalonan melalui jalur independen.

“Sudah dua hari dibuka, tapi belum ada yang datang menyetor dukungan untuk calon perseorang di Pilwalkot Makassar. Tidak ada juga tim yang melapor akan datang,” kata Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar, Kamis (20/2).

Padahal menurut Gunawan, sebelumnya ada tujuh pasangan bakal calon perseorangan yang mengambil user Silon (Sistem info pencalonan) untuk maju Pilwalkot Makassar 2020. Ketujuh pasangan bakal calon tersebut yakni: Andi Budi Pawawoi-Idham Amiruddin; Andi Munawar Syahrir-Andu Nuwajdah; Iriyanto A Basi Ence-Alihaq Mappaturung; Jabal Nur-M Rivaldi; Moh Ramdhan Pomanto-Maqbul Halim; Muh Ismak-M Faisal Silenang; dan Syarifuddin Dg Punna-Dedy Setiadi T.

“Tapi kita tetap menunggu sesuai jadwal saja. Jadwal penyerahan dukungan calon perseorangan untuk Pilkada 2020 ini dibuka hingga 23 Februari 2020 pukul 24.00 WITA. Tapi untuk tanggal 19-22 Februari, itu hanya dibuka mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WITA,” jelasnya.

Belum adanya konfirmasi dari para bakal calon untuk datang menyerahkan syarat dukungan ini dimanfaatkan pihak KPU Makassar untuk melakukan pembekalan tenatang tata cafra verifikasi administrasi maupun faktual kepada 60 orang anggota tim volunteer KPU Makassar yang nantinya akan melakukan verifikasi seluruh berkas calon wali kota yang mendaftar.

“Mereka ini ada mahasiswa yang dari Unhas, UNM, yang kita ajak kerjasama dan tim KPU Makassar sendiri,” terangnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan hasil rapat pleno yang telah dilakukan KPU pada pertengahan Oktober 2019 dan juga merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, jumlah dukungan minimal yang harus dimiliki bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang ingin maju melalui jalaur independen yaitu sebanyak 72.570 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Makassar dengan sebaran di delapan kecamatan.