Likuiditas Keuangan Anjlok, Bumiputera Telat Bayar Dana Klaim Nasabah

KabarMakassar.com — DPRD Parepare melalui Komisi II kembali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait aduan masyarakat atas keterlambatan dana klaimnya di Bumiputera.

RDP itu dilakukan di Ruang Rapat Komisi II, Rabu (8/01/2020). Turut hadir jajaran Komisi II DPRD, M Sofyan warga yang mengadu, dan Muhammad Noer Arlan Pimpinan Cabang Bumiputera Parepare.

Ketua Komisi II DPRD, Kamaluddin Kadir mengatakan RDP dilakukan untuk meminta kepastian Bumiputera terkait pembayaran dana klaim nasabahnya.

Tak tanggung-tanggung, dana klaim sebesar Rp20 juta tersendat selama sembilan bulan lamanya. Belum lagi, lanjut Kamaluddin ada sekira 200-an nasabah yang jatuh tempo.

“Jadi dia (Bumiputera) janji pak Sofyan akan dicairkan dananya Kamis atau Jumat pekan ini. Kami tetap warning. Kami desak untuk segera menuntaskan semua dana nasabah yang jatuh tempo” tegasnya.

Bahkan Komisi II DPRD mengancam mencabut izin operasionalnya dan menyegel kantor Bumiputera jika tidak ada kepastian untuk membayar nasabahnya.

Pimpinan Cabang Bumiputera Parepare, Muhammad Noer Arlan, mengungkapkan, berdasarkan laporan pimpinan Pusat dan wilayah di Makassar, nasabah M Sofyan sudah gilirannya dicairkan dana klaimnya.

“Dalam Minggu ini kita akan cairkan. Kamis atau Jumat depan. Langsung dari pimpinan pusat ke rekening pak Sofyan,” ucapnya.

Arlan juga menuturkan untuk nasabah lainnya agar sabar menunggu dana klaimnya. Sebab kata dia, pihaknya kini menerapkan sistem antrean.

“Hal itu karena likuiditas kami masih bermasalah. Kami menargetkan tahun ini likuiditas kami akan segera pulih. Jika aset kami melepas segera kami akan bayarkan semua,” pungkasnya.

Diketahui, sebanyak 200an nasabah Bumiputera dana klaimnya sudah jatuh tempo. Kisaran totalnya yaitu Rp5 miliar. Tak hanya warga Parepare, juga ada nasabah dari Barru dan Sidrap.