9 Unit BRT Bantuan Kemenhub Hanya Terparkir di Kantor Dishub Sulsel

KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulsel pada awal Desember 2018 lalu mendapatkan bantuan sebanyak 15 unit Bus Rapid Transit (BRT) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Saat penyerahan bantuan tersebut, Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiadi menyampaikan, pemberian bantuan 15 unit BRT itu dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan angkutan umum di Sulsel. Sehingga pihaknya meminta daerah mendukung program tersebut termasuk memberi subsidi dalam pengoprasiannya.

Setahun lebih pascapenyerahan, ternyata dari total 15 unit BRT bantuan Kemenhub tersebut, sampai saat ini masih ada 9 unit yang hanya terparkir di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel dan tidak dioperasikan.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, Muhammad Arafah mengatakan, 9 unit bus yang terparkir di kantornya itu rencananya baru akan beroperasi secara resmi tahun depan.

“Iya memang benar di kantor masih ada 9 unit bus (yg hanya terpakir). Selebihnya itu sudah dikirim ke daerah untuk bantuan angkutan parawisata. Sisanya (9 unit yng terparkir di kantor Dishub), kami masih menunggu sampai tahun depan untuk pengoperasian secara resmi sesuai dengan program yang di tentukan oleh pemerintah,” kata Arafah, Kamis (19/3).

Kepala UPT Transportasi Mamminasata, Prayudi Syamsibar menambahkan, bus yang belum beroperasi itu masih dalam kondisi baik dan stabil. 9 unit bus bantuan Kemenhub itu, kata dia, dipersiapkan setiap saat untuk semua instansi pemerintah provinsi atau daerah yang membutuhkannya.

“Kalau kondisi bus disini itu masih baik. Jadi bukan tidak terpakai, tetapi pengoperasian secara resminya belum ada karena masih proses pengalihan aset dari Kemenhub ke Pemprov Sulsel. Bus ini tetap kami persiapkan jikalau ada pimpinan-pimpinan yang membutuhkannya seperti halnya permintaan bantuan bus untuk kegiatan Dispora di Kabupaten Jeneponto dan itu kita akomodir,” ujarnya.

2022 BRT Akan Kembali Beroperasi di Kota Makassar

KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar akan kembali mengoperasikan Bus Rapit Transit (BRT) 2022 mendatang untuk mengurangi kemacetan di Kota Makassar.

Diketahui Pemerintah Kota Makassar bekerjasama dengan State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Swiss dan Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Jerman yang mendapatkan mandat dari pemerintah Jerman dan Swiss.

Pj Walikota Makassar bersama Kementerian perhubungan yang diwakili Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan Pemrov Sulsel yang diwakili oleh Plt Kepala Bappeda Sulsel Rudy Jamaluddin telah menandatangani MoU terkait sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan proyek percontohan atau Sustainable Urban Transport Indonesian Nationally Appropriate Mitigation Action (Sutri Nama) dan BRT di Jakarta pada Oktober 2019 lalu.

Diketahui ada pihak ketiga yang dimana ada perpanjangan tangan pemerintah Jerman dan Swiss guna memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia berupa faesability studi.

“Menyangkut masalah kerjasama MoU yang sudah di tanda tangani dengan pak Walikota, Jadi ada pihak ketiga dimana ada perpanjangan tangan pemerintah negara Swiss, Jerman untuk memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini kementrian sudah menunjuk 5 daerah salah satunya Makassar,” ucap Kadis Perhubungan Darat Muhammad Mario Said saat diwawancarai.

Sementara itu bantuan yang diberikan berupa faesability studi yang seluruh biayanya ditanggung oleh pihak ketiga.

“Bantuannya berupa faesability studi dimana mereka menanggung pembiayaannya dan mereka sudah 2 kali datang untuk melalukan survei dan minta data ke masyarakat.” ucap Mario

Sementara itu hasil faesability studi akan diketahui pada akhir tahun 2020 hingga awal 2021 mendatang dan akan diimplementasikan pada tahun 2022.

“Nah nanti setelah faesability studi selesai baru bisa ditentukan Makassar bisa menggunakan angkutan massa seperti apa misalnya busway, kemudian ditahu bagaimana model rutenya, karena kita belum tahu kalau fisibiltynya belum selesai karena mereka yang melakukan penelitian dan setelah selesai rampung semuanya diharapkan akan diimplemensikan 2022.” tuturnya.

Menurutnya biaya atau anggaran yang dibutuhkan harus ada kerjasama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah.

“Makanya ada MoU untuk komitmen misalnya ini sudah ada faesability studinya sudah ada hasil penelitiannya seperti ini dan itu nah nanti dicombaine dengan anggarannya, berapa yang butuhkan, nanti ditotal semuanya.” lanjutnya

Ia pun menambahkan penelitian yang dilakukan harus bekerjsama dengan Organisasi Angkatan Darat (organda) agar implementasinya tidak ada benturan.

Tak hanya itu diketahui hingga saat ini bus sudah ada di Provinsi namun menurutnya pihak Pemerintah Kota masih menunggu dan harus dibicarakan lagi soal bus bus tersebut.

“Pengalihan BRT ke Pemkot itu kita lihat lagi karena busnya sudah ada di provinsi tinggal kita lihat apakah provinsi bisa menjalankan ini, kalaupun tidak apakah dialihkan kekota nanti kita bicarakan dulu dan kembali lagi untuk anggarannya nanti dikalkulasikan.” jelasnya.

“Sepanjang PADnya bagus pasti bisa untuk menggerakkan kendaraan umumnya karena banyak dibutuhkan kendaraan umum yang oleh masyarakat.” tutup Kadis Perhubungan Darat Kota Makassar. 

Sekedar diketahui BRT memiliki 11 koridor yang beroperasi di kota Makassar, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.

Namun seiring berjalannya waktu BRT sudah mulai kurang diminati oleh masyarakat bahkan sudah banyak BRT yang rusak, sebagian dindingnya telah diambil orang, haltenya juga sudah tampak berdebu dan penuh dengan coret coretan gambar maupun tulisan yang membuatnya tampak kusam dan tidak layak lagi.

Selain itu karena BRT juga sudah kalah saing dengan transportasi online yang marak ditengah masyarakat hingga saat ini.

BRT sendiri telah beroperasi di Kota Makassar sejak 7 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2014 silam.