Laju Pertumbuhan Ekonomi Bantaeng Terbaik Keempat di Indonesia

KabarMakassar.com — Badan Pusat Statistik (BPS) melansir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng pada tahun 2019 menyentuh angka 10,75 persen. Angka ini meningkat menjadi dua digit dalam kurun waktu satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng, Ilham Azikin-Sahabuddin.

Dari data BPS, laju pertumbuhan ekonomi Bantaeng pada 2017 mencapai 7,32 persen. Angka ini bertambah menjadi 8,07 persen di 2018 dan pada 2019 angkanya melonjak tajam menjadi 10,75 persen.

Posisi ini membuat Bantaeng menjadi daerah urutan pertama di Sulsel dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi tertinggi. Secara nasional, Bantaeng berada di urutan keempat. Bantaeng disejajarkan dengan Morowali, Kulon Progo dan Halmahera Selatan.

Prestasi ini dinilai cukup luar biasa. BPS menyebut, secara umum kondisi laju pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah mengalami penurunan. Sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan terpuruk sepanjang 2019 karena musim kemarau yang berkepanjangan.

“Secara umum, sektor-sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi andalan semua daerah mulai terpuruk karena musim kemarau yang panjang. Tetapi, Bantaeng tetap kokoh dan bertahan melalui masa itu,” kata Kepala BPS Bantaeng, Arifin, di kantor Bupati Bantaeng, Jumat (20/3).

Dia mengatakan, hal ini adalah yang pertama kalinya terjadi di Bantaeng. Menurut dia, sektor yang memperkuat Bantaeng salah satunya adalah sektor pengolahan. Dimana sepanjang 2019, PT Huady memproduksi 43 ribu ton nikel. Jumlah ini, kata dia, ternyata mendorong peningkatan perputaran ekonomi yang ada di Bantaeng.

Tidak hanya itu, lanjut Arifin, peningkatan produksi ini juga menopang peningkatan penggunaan listrik di Bantaeng. Konsumsi listrik yang meningkat dengan ditopang suplai listrik yang baik juga ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyrakat.

“Poin yang ketiga adalah penerimaan pegawai yang dilakukan pada 2018 dan 2019. Di situ ada belanja barang dan pegawai yang menjadi support peningkatan laju pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

Arifin menambahkan, hal yang unik di Bantaeng adalah sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan yang tidak terpengaruh dengan kondisi kekeringan. Sektor-sektor ini tetap kokoh meski kondisi cuaca yang tidak stabil di sejumlah daerah.

“Ini juga ditopang dengan kebijakan pemerintah yang tetap menjaga kestabilan sektor-sektor ini,” jelasnya.

Smentara, Bupati Bantaeng, Ilham Azikin mengatakan, data laju pertumbuhan ekonomi yang dilansir oleh BPS adalah sebuah prestasi yang luar biasa untuk Bantaeng. Hal ini akan menjadi dasar pemerintah untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kepentingan rakyat.

Pada dasarnya, kata dia, laju pertumbuhan ekonomi yang menyentuh angka 10,75 persen ini sudah melampaui target RPJMD Kabupaten Bantaeng yang menargetkan laju pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 8,8 sampai 9 persen.

Ilham menambahkan, data dari BPS ini juga menunjukkan keberhasilan pemerintah. Indikator lainnya adalah PDRB Bantaeng yang meningkat dari Rp7,7 Triliun menjadi Rp8,7 Triliun. Selain itu, PDRB Perkapita Bantaeng juga mengalami peningkatan dari Rp41,64 juta perkapita menjadi Rp46,80 juta perkapita.

“Indikator-indikator ini menunjukkan jika ekonomi masyarakat Bantaeng mengalami peningkatan. Tentu ini adalah bagian dari keberlanjutan pemerintahan,” jelas dia. (*)

Sekda Selayar Soroti Perbedaan Data Kependudukan BPS dan Dukcapil

KabarMakassar.com — Seringnya terjadi perbedaan data kependudukan versi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi sorotan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Marjani Sultan saat membuka Rapat Koordinasi Pencanangan Sensus Penduduk 2020 yang diselenggarakan oleh BPS Selayar, di Wisma Rayhan, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kabupaten kepulauan Selayar, Jumat (14/2).

Menurut Marjani, perbedaan data antara BPS dan Dinas Dukcapil ini lebih disebabkan karena kedua lembaga pemerintah ini menggunakan sistem pendataan dengan metode yang berbeda.

“Data kependudukan oleh BPS selama ini diperoleh dengan pendekatan de facto, sementara data jumlah penduduk di Dinas Dukcapil diperoleh dengan pendekatan de juro,” kata Marjani.

Olehnya itu, ia berharap pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 ini bisa benar-benar menghasilkan satu data kependudukan yang valid di Indonesia, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.

Terlebih, kata dia, data kependudukan ini bukan hanya untuk kepentingan nasional saja, tetapi juga merupakan kepentingan daerah karena akan menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan ke depan.

“Bukan hanya ingin mengetahui jumlah penduduk, tetapi kita juga ingin mengetahui perkembangan penduduk itu sendiri dari waktu ke waktu. Dengan dasar data kependudukan yang cukup, akan menjadi pendukung dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar ke depan,” ujarnya.

Sementara, Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, Muhammad Kamil mengatakan, tujuan dari pencanangan Sensus Penduduk 2020 ini adalah untuk membangun satu data kependudukan Indonesia.

Kamil berharap, dapat diperoleh data yang valid sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan.

“Sensus Kependudukan 2020 ini kita lakukan dalam dua tahap, yaitu pendataan yang dilakukan secara online dan pendataan secara wawancara. Itulah yang membedakan dengan sensus sebelumnya, dimana petugas sensus mendatangi rumah-rumah penduduk,” jelasnya.

Olehnya itu, untuk mensukseskan Sensus Pendudu 2020 ini, Kamil berharap peran serta masyarakat, terutama dari aparat pemerintah daerah sampai ke tingkat desa.

“Kita juga akan terus melakukan langkah sosialisasi sampai ke desa-desa,” pungkasnya.

BPS Mencatat Inflasi Desember 2019 Capai 0,34 Persen

KabarMakassar.com — Catatan Inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada Desember 2019 sebesar 0,34 persen. Sementara itu, inflasi tahun kalender dari Januari hingga Desember 2019 atau secara tahun ke tahun menjadi sebesar 2,72 persen .

Kepala BPS, Suhariyanto, mengungkapkan pemantauan Indeks Harga Konsumen atau IHK yang dilakukan di 82 kota. Dia menyebutkan terjadi inflasi di 72 kota, sedangkan 10 kota mengalami deflasi. Akibatnya, pada bulan tersebut terjadi kenaikan rata-rata harga konsumen.

“Jadi kalau kita bandingkan dengan target yang ada, jauh di bawah tiga persen,” ujar Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Kamis, (2/1/2020). Dikutip dari Vivanews.com.

Dia menjabarkan, inflasi tertinggi terjadi di Batam sebesar 1,28 persen, sedangkan yang terendah di Watampone sebesar 0,01 persen. Sementara itu, kota yang mengalami deflasi tertinggi, yakni Manado sebesar 1,88 persen dan yang terendah terjadi di Bukittinggi dan Singkawang sebesar 0,01 persen.

“Yang membuat Batam inflasi tinggi adalah angkutan udara. Pada Desember menyumbang 0,37 persen jadi inflasi ini akan diwarnai permintaan karena Natal, persiapan Tahun Baru dan liburan,” kata Suhariyanto.

Berdasarkan komponennya, inflasi inti pada bulan itu tercatat sebesar 0,11 persen, dengan andil 0,06 persen. Selanjutnya, untuk harga-harga bergejolak mengalami deflasi 0,86 persen, dengan andil 0,16 persen.

Sementara itu, untuk harga-harga yang diatur oleh pemerintah atau administered price mengalami inflasi sebesar 0,63 persen dengan andilnya terhadap inflasi 0,12 persen.

“Inflasi tertinggi terjadi untuk volatile price. Dengan demikian inflsi pada tahun 2019 adalah sebesar 2,72 persen,” tutur Suhariyanto.