Sekprov Sulsel Bahas Sinergitas Bidang Agraria Tata Ruang

KabarMakassar.com — Sejak disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada tanggal 24 September 2018, peraturan ini mulai menjadi payung hukum dan dasar utama bagi pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik dan mendukung Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan dalam upaya melakukan Reforma Agraria, terutama tanah, menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria, dan memberikan kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki.

Hal tersebut ditegaskan, Gubernur Sulsel yang diwakili Sekprov Sulsel, Hayat Gani saat memberikan sambutan pada acara lepas sambut Kepala Kantor Wilayah ATR/Badan Pertanahan Sulsel dari pejabat lama DR Dadang Suhendi SH MH ke pejabat baru Bambang Priyono SH MH, Minggu (19/1) di Hotel Rinra Makassar.

Lebih jauh dijelaskan, tanah merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup baik manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Manusia hidup dan tinggal diatas
tanah dan memanfaatkan tanah untuk sumber kehidupan dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan.

Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur oleh pemerintah. Tanah merupakan modal dasar pembangunan, dalam kehidupan masyarakat pada umumnya menggantungkan kehidupannya pada manfaat tanah dan memiliki hubungan yang bersifat abadi dengan negara dan rakyat.

“Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari hari, bahkan dapat dikatakan setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap orang memerlukan tanah, oleh karena itu, diharapkan agar pihak BPN Sulsel lebih memaksimal pelayanan kepada masyarakat dan juga melakukan sinergitas dengan Pemprov Sulsel dalam hal aset tanah milik pemerintah yang dikuasai pihak pihak yang tidak bertanggungjawab dengan memberikan kepastian hukum dan alas hak kepemilikan tanah milik pemerintah Sulsel. aset pemerintah harus dipertahankan dan diberikan alas haknya, sehingga jangan lagi ada penguasaan tanah hak milik pemerintah oleh pihak pihak lain,” tegas Hayat Gani.

Hadir pada lepas sambut Kakanwil BPN Sulsel Forkopimda Sulsel, para Kepala Kantor Pertanahan se-Sulsel, organisasi notaris dan seluruh pejabat dan pegawai dalam lingkup Kanwil ATR BPN Sulsel.