Sejumlah Instansi di Sulsel Belum Umumkan Hasil Verval SKD CPNS

KabarMakassar.com — Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 telah menyerahkan hasil verifikasi dan validasi (verval) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) kepada total 521 instansi, yang terdiri dari 65 instansi pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dan 456 instansi pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota).

Melalui pernyataan tertulisnya pada Jumat (20/3) kemarin, Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Paryono mengatakan, penyerahan hasil SKD tersebut disampaikan kepada seluruh admin instansi melalui portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN).

BKN, kata dia, meminta instansi menyiapkan pengumuman hasil SKD untuk disampaikan secara serentak kepada pelamar melalui masing-masing laman website atau media sosial instansi pada tanggal 22 – 23 Maret 2020.

Namun, hingga Ahad (22/3) pukul 12:00 WITA, instansi-instansi di Provinsi Sulsel, seperti Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, Pemkab Gowa dan beberapa daerah lainnya belum mengumumkan atau mengunggah hasil pengumuman SKD dari BKN tersebut di laman website resmi badan kepegawaiannya masing-masing.

Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel, Taufik Akbar yang dikonfirmasi terkait hal ini tidak memberikan jawaban pasti kapan hasil verval SKD untuk CPNS lingkup Pemprov Sulsel bakal diumumkan dan diunggah ke laman website resmi BKD Sulsel.

“Untuk pengumuman hasil SKD CPNS, hari ini kami masih mengerjakan datanya. Untuk diumumkan atau tidaknya hari ini, silahkan ditunggu saja. Kami pasti akan sampaikan ke publik setelah semuanya selesai, jadi harap bersabar,” kata Taufik.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Abdul Kadir Masri memastikan, pengumuman hasil verval SKD CPNS lingkup Pemkot Makassar akan disampaikan pada Senin (23/3) besok.

“Kami sudah terima hasil verifikasi dari BKN, dan insha Allah untuk lingkup Pemkot Makassar akan diumumkan besok,” kata Kadir.

Senada, Kepala BKPSDM Kabupaten Gowa, Muh Bashir juga menyampaikan jika pengumuman hasil verval SKD penerimaan CPNS lingkup Pemkab Gowa akan diumumlan pada Senin (23/2) besok.

“Insha Allah rencannya besok akan kita umumkan,” singkat Bashir.

Sekadar diketahui, meski pengumuman hasil verval SKD CPNS Formasi Tahun 2019 dilakukan sesuai jadwal pada tanggal 22 23 Maret 2020, namun pemerintah telah memutuskan untuk menunda pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang merupakan tahap lanjutan dari seleksi peneriman CPNS.

Keputusan ini disampaikan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) penerimaan CPNS melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/318/M.SM.01.00/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Penundaan Jadwal SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, dengan merujuk pada PermenPANRB 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019, dan Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 205-4/99 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019.

Plt Kepala Biro Humas BKN, Paryono mengatakan, SKB yang rencananya akan berlangsung mulai tanggal 25 Maret 2020 akan ditunda sampai dengan dikeluarkannya kebijakan lebih lanjut oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Keputusan penundaan ini, kata dia, dilatarbelakangi oleh situasi wabah Virus Corona (Covid-19) yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional.

“Bagi pelamar yang dinyatakan lulus dan lanjut SKB pada pengumuman hasil SKD agar tetap memantau website/media sosial Instansi, menunggu keputusan pelaksanaan SKB yang akan ditentukan kemudian,” kata Paryono di Kantor Pusat BKN Jakarta, Selasa (17/3) lalu.

Lebih jauh Paryono mengatakan, dalam surat Menteri PANRB itu juga disampaikan, instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menentukan jadwal pelaksanaan SKB termasuk penyiapan sarana/prasarana, agar berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan, dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Barang dan Jasa.