Bapemperda DPRD Sulsel Kunker ke DPRD Bulukumba

KabarMakassar.com — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel melakukan kunjungan kerja di Kantor DPRD Bulukumb. Kunjungan itu pun disambut oleh Ketua DPRD Bulukumba, Sekretaris Dewan, pada Kabag dan Kasubag DPRD Bulukumba di Ruang Rapat Paripurna, Jumat (6/3) lalu.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Bulukumba, Haji Rijal berharap pertemuan ini sebagai studi komparasi untuk mengetahui dan menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan Bapemperda.

“Kami berharap bahwa pertemuan ini dapat mempererat silaturahmi dan persahabatan diantara kita semua,” kata Haji Rijal.

Ia mengatakan pada tahun 2020 DPRD Bulukumba akan membahas 14 Ranperda. Tiga diantaranya, kata dia, merupakan Raperda wajib seperti pembahasan APBD dan laporan hasil kerja tahun 2019.

Ia mengungkap Ranperda lain yang juga akan dibahas yakni Raperda tentang rencana pembangunan dan kawasan pemukiman, Ranperda tentang perubahan Perda nomor 17 tahun 2012 tentang retribusi izin usaha perikanan, Ranperda tentang retribusi jasa usaha produksi daerah.

Kemudian, Ranperda tentang pengelolaan lingkungan hidup, Ranperda tentang penanaman modal pemberian insentif dan pemberian kemudahan penambahan modal daerah, Ranperda tentang pencabutan Perda Nomor 11 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan.

Selanjutnya, Raperda tentang perubahan Perda nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat desa, Ranperda tentang izin mendirikan Bangunan, Ranperda tentang perubahan ketiga Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, Ranperda tentang kepemudaan, dan Ranperda tentang ciri khas bangunan Kabupaten Bulukumba.

“Untuk anggaran tahun 2020 Bapemperda Bulukumba akan melibatkan tenaga perancang peraturan perundang-undangan dalam pembuatan Perda,” ungkapnya.

Menurutnya hal itu sesuai amanat dari undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Juga sesuai dengan PP nomor 59 tahun 2015 tentang keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan keterlibatan tenaga perancang tersebut juga telah diterapkan dalam pembahasan perubahan peraturan DPRD Bulukumba,” pungkasnya.