BST Tahap Ketiga Mulai Disalurkan ke 19.211 KPM di Gowa

KabarMakassar.com — Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk tahap ketiga mulai disalurkan ke 19.211 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Gowa.

Penyerahan secara simbolis sudah dilakukan oleh Staf Ahli Menteri Sosial, AZ Dulung kepada 15 perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Jumat (3/7) lalu.

Penyaluran simbolis ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Gowa, H. Muchlis didamapingi oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gowa, H. Syamsuddin Bidol.

“Pada kegiatan ini diberikan secara simbolis Bantuan Sosial Tunai atau BST kepada KPM untuk Tahap III, sebesar Rp. 600.000,” kata Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinsos Kabupaten Gowa Yasser Azhari, Minggu (5/7).

Lanjutnya, untuk penyaluran secara keseluruhan kepda 19.211 KPM di Kabupaten Gowa akan segera dilakukan penjadwalan di setiap kecamatan.

“Direncanakan dari pihak PT Pos Makassar bahwa hari Rabu ini sudah bisa dimulai penyaluran. Tapi kami koordinasikan ke Pak Kadis dan meminta konfirmasi jadwal dari setiap kecamatan,” lanjutnya.

Selain itu, dirinya juga mengungkapkan bahwa berdasarkan penyampaian Staf Ahli Menteri Sosial penyaluran BST kepada masyarakat kurang mampu akan di perpanjang hingga akhir tahun 2020.

“Kemungkinan akan ada perpanjangan waktu pemberian BST kepada KPM yang awalnya hanya 3 bulan yakni di bulan April sampai Juni, maka bantuan tersebut akan diberikan sampai bulan Desember tapi dengan nilai yang berbeda,” tambahnya.

Sekedar diketahui Penyaluran BST secara simbolis ini juga dihadiri oleh Direktur PFM Wilayah III, Asnandar, Kepala Regional X Sulawesi-Maluku PT POS Indonesia, Ronald Siahaan, beserta jajaran PT POS Makassar.

Warga Menyayangkan Kecamatan Batulappa Tidak Dapat JPS

KabarMakassar.com — Warga Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang mengeluhkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang.

“Kami dengar ada pembagian bantuan, di kecamatan lain, kenapa wilayah ini tidak dapat, bahkan saya pribadi tidak pernah dapat bantuan sama sekali selama ada ini Covid-19,” kata salah seorang warga, Hali, Jumat (23/6).

Menurutnya, bantuan itu diperuntukkan untuk warga yang miskin dan rentan miskin yang terdampak gejolak sosial dan ekonomi akibat Covid-19 yang belum memdapatkan bantuan sosial apapun dari pemerintah pusat.

“Kita ini bisa dibilang terdampak Pak. Akses terbatas untuk menjalankan roda ekonomi, saya ini hanya penjual sayuran hasil kebun. Saat mau menjual kadang pasar tidak ramai bahkan tutup, apalagi kita tinggal jauh dari kota,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Batulappa, Ruslan mengatakan bahwa memang wilayahnya tidak mendapatkan jatah pembagian JPS oleh Pemkab Pinrang. “Tidak ada yang mengajukan, jadi kami tidak dapat JPS,” kata Ruslan.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Pinrang, Andi Patajangi meminta warga yang tidak memperoleh bantuan untuk mengadu ke Dinas Sosial melalui jalur pengaduan untuk diverifikasi.

”Kami meyiapkan sebanyak 5433 paket sembako pada JPS di 10 Kecematan. Bagi warga yang tidak terdata kali ini dihimbau melapor melalui jalur pengaduan di Dinas Sosial,” kata Andi Patajangi.

Polres Takalar Kembali Salurkan Bantuan Sosial

KabarMakassar.com — Polres Takalar kembali menyalurkan bantuan sosial berupa beras sebanyak 10 ton kepada warga Kabupaten Takalar, Sabtu (13/6). Bantuan itu pun langsung diserahkan kepada Polsek jajaran.

Terkait hal itu, Kapolres Takalar, AKBP Budi Wahyono menjelaskan bantuan sosial ini akan dibagikan ke tujuh Polsek jajaran Polres Takalar untuk dibagikan kepada warga kurang mampu terdampak Covid-19 di 9 kecamatan.

“Hari ini pembagian beras bantuan tahap ke dua, jadi sebelumnya telah dibagikan tahap pertama juga sebanyak 10 Ton. Dan alhamdulillah sudah terbagi ke tujuh Kapolsek yang akan dibagikan di sembilan kecamatan,” kata AKBP Budi Wahyono.

Ia mengaku jika bantuan beras yang dibagikan akan kembali disebar disetiap ke desa dan kelurahan. “Masing-masing nantinya ini akan dibagikan ke setiap desa dan kelurahan,” ungkapnya.

Ia berharap bantuan itu dapat meringankan beban warga kurang mampu ditengah pandemi Covid-19. “Semoga dapat membantu,” pungkasnya.

Selama PSBB, Pemkab Gowa Salurkan Bantuan Melebihi Target

KabarMakassar.com — Penyaluran bantuan sosial selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Gowa melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini dengan merujuk pada data Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa.

Target awal bantuan akan diberikan kepada 98.786 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 77.675 RT, dan 21.111 KK dari data terdampak Covid-19 yang tidak masuk dalam DTKS.

Kepala Dinas Sosial, Syamsuddin Bidol mengatakan selama berjalannya penyaluran dan dibukannya layanan call center pengaduan untuk mengcover masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar data penerima naik hingga 135.494 KK.

“Ada tambahan 36.708 KK yang merupakan masyarakat wajib penerima bantuan, apalagi saat dilaksanakannya PSBB,” kata Syamsuddin Bidol.

Menurutnya bantuan yang disalurkan pun mulai dari bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemkab Gowa. Diantaranyta Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui anggaran desa dan kelurahan, kemudian Paket Sembako Covid-19.

“Bantuan ini kita salurkan sebelum dan selama penerapan PSBB berlangsung. Ini telah menjadi instruksi Bapak Bupati Gowa agar kebutuhan masyarakat terpenuhi selama berada di rumah,” jelasnya.

Kata dia, bantuan sosial terutama paket sembako merupakan jaringan pengaman sosial yang diprioritaskan Pemkab Gowa selama penerapan PSBB. Karena menjadi dasar atau kebutuhan pokok masyarakat saat melakukan aktivitas dari rumah, terlebih lagi bagi mereka yang terkena dampak penyebaran pandemi Covid-19.

“Untuk pengawasan penyaluran bantuan pun dijaga ketat tim gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri dengan melakukan sesuai protokol kesehatan. Sementara, untuk mekanisme penyalurannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dari setiap bantuan yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, warga Desa Parigi, Kecamatan Tiggimoncong, Alimin Ditung mengaku mengembalikan sembako yang diterimanya untuk diberikan ke masyarakat lain yang lebih membutuhkan. Padahal, ia tidak menerima bantuan apapun selain paket sembako tersebut.

“Alhamdulillah karena masih diberikan rezeki, biarpun saya miskin tapi masih banyak orang dibawah saya, jadi saya terima dulu bantuannya baru saya kembalikan untuk diberikan ke orang lain yang lebih membutuhkan,” kata Alimin

Sementara Daeng Ngasseng mengaku sangat merasakan manfaat dari adanya bantuan tersebut. Menurutnya, selama pandemi aktivitas sosial terkendala dan berimbas pada pendapatan ekonomi, tetapi dengan adanya bantuan sembako tersebut cukup memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

“Bersyukur sekali pasti karena dapat bantuan, artinya pemerintah bertanggung jawab selama PSBB ini untuk mencukupi kebutuhan pokok kita,” pungkasnya.

Wagub Sulsel: Semua Bantuan Pemerintah Adalah Uang Rakyat

KabarMakassar.com — Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengirim tim khususnya ke 10 kabupaten untuk memastikan warga terdampak Covid-19 di daerah tersebut telah menerima bantuan dari pemerintah.

10 kabupaten tersebut yakni: Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Sinjai, Bone, Barru, Parepare, Pinrang, Soppeng, dan Wajo.

Sudirman mengatakan, tim khusus yang diutusnya itu membawa bantuan untuk diberikan ke masyarakat terdampak Covid-19, yang membutuhkan perhatian khusus.

Bantuan ini, kata dia, adalah bagian dari program jaring pengaman sosial, dan merupakan hak masyarakat di tengah wabah virus Corona.

“Ini semua bantuan pemerintah adalah uang rakyat, untuk yang membutuhkan. Kami atas nama pemerintah hanya menyalurkan dan melayani. Berterima kasih lah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari berdoa semoga wabah ini cepat berlalu,” tutur Sudirman, Kamis (14/5).

Salah satu penerima bantuan, Syahrir Makkasau mengaku sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan.

“Kami atas nama warga Gempunge, Kelurahan Mangempang dan sekitarnya, mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Wakil Gubernur Sulsel,” ucap Syahrir, di sela-sela penyerahan bantuan.

Tiga Warga di Wilayahnya Belum Tersentuh Bantuan, Camat Paleteang Buka Suara

KabarMakassar.com — Camat Paleteang, Fakhrullah buka suara terkait tiga warga kurang mampu di wilayahnya yang dikabarkan belum tersentuh bantuan selama pandemi Covid-19, yakni Dg Cora (70), Hasna (65), dan Rustima (63).

Menurut Fakhrullah, Dg Cora merupakan warga penerima bantuan dari program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) Kemensos.

“Di dalam regulasi terbaru tidak diperbolehkan menerima bantuan double atau bantuan dari program lain,” kata Fakhrullah, Kamis (14/5).

Untuk Hasna, kata dia, pihaknya sudah mengusulkan untuk bisa masuk dalam daftar penerima BLT melalui nama suaminya, yakni Amir yang saat ini sudah almarhum.

“Jadi nanti Hasna sebagai ahli waris yang menerima,” ujarnya.

Sedangkan Rustima, lanjut Fakhrullah, pihaknya sementara mengusulkan nama yang bersangkutan untuk bisa mendapatkan bantuan tahap berikutnya.

Pasalnya, sejauh ini memang baru bantuan sembako dari pemerintah provinsi sebanyak 403 paket yang sudah disalurkan di 6 kelurahan di wilayahnya. Sementara bantuan lansung tunai (BLT) tahap pertama baru mulai disalurkan pada Rabu (13/5) kemarin sebanyak 413 di 6 kelurahan.

“Yang bersangkutan kita sementara proses pengusulan namanya untuk bisa mendapat bantuan di tahap berikutnya,” jelasnya.

Terpisah Koordinator PKH Kabupaten Pinrang, Fajrin Arsyad membenarkan bahwa salah satu dari ketiga warga kurang mampu tersebut merupakan peserta penerima bantuan PKH.

“Dg Cora penerima PKH, setiap bulannya dia terima Rp200 ribu,” terangnya.

Sebelumnya dikabarkan, tiga warga kurang mampu di Lingkungan Marranu, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sampai saat ini belum menerima bantuan dari pemerintah selama pandemi Covid-19. Ketiganya yakni Dg Cora (70), Hasna (65), dan Rustima (63).

Dg Cora mengaku, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ia bekerja mencuci pakaian atau cuci piring dari rumah ke rumah dengan upah Rp10 – 20 ribu per hari.

“Tidak ada pi bantuan ini. Biasa kalau malam saya menagis sendiri, berfikir besok makan apa kodong. Kalau tidak ada orang panggil cuci piring, saya digaji Rp10 ribu, alhamdulillah,” tutur janda dua anak tersebut yang tinggal di sebuah rumah di atas lahan yang bukan miliknya, Selasa (12/5).

Sementara itu, Hasna yang merupakan tetangga Dg Cora juga mengaku mengalami hal serupa. Selama pandemi Covid-19 ini, ia belum pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah.

“Saya hanya mengandalkan upah dari mencuci piring di penjual bakso dengan bayaran Rp20 ribu,” kata Hasna.

Begitu juga dengan Rustima. Ia mengaku mengalami nasib yang sama.

“Saya ini sakit-sakitan tidak bisa bekerja, hanya mengandalkan bantuan dari anak,” kata Rustima.

Terkait tiga warga kurang mampu berstatus janda yang belum meneerima bantuan tersebut, Lurah Pacongang, Andika Rosi saat dikonfirmasi mengaku, pihaknya baru akan melakukan pendataan kepada warganya yang belum tersentuh bantuan.

“Kami sudah melakukan pendataan, dan ada juga yang sementara berjalan pendataannya sambil menunggu bantuan datang. Karena baru bantuan sembako dari provinsi yang sudah kami salurkan,” kata Andika.

Ia mengimbau, warga yang belum terdata melapor ke kantornya agar bisa diverifikasi, apakah terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak.

“Silahkan melpaor dan bawa datanya ke kantor agar kami bisa verifikasi,” pungkasnya.

Tiga Janda Kurang Mampu di Pacongang Pinrang Belum Tersentuh Bantuan

KabarMakassar.com — Tiga janda kurang mampu di Lingkungan Marranu, Kelurahan Pacongang, Kecematan Paleteang, Kabupaten Pinrang, luput dari bantuan pemerintah selama pandemi Covid-19. Hal ini pun harusnya menjadi bahan evaluasi kepada pihak terkait untuk melakukan pendataan ulang.

Salah satu diantaranya, Dg Cora (70) mengatakan dirinya belum tersentuh bantuan. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ia cara mecuci pakaian atau cuci piring dari rumah ke rumah dengan upah Rp.10 ribu hingga Rp.20 ribu per hari.

“Iye pak, tidak ada pi bantuan ini. Biasa kalau malam saya menagis sendiri, berfikir besok makan apa kodong. Kalau tidak ada orang panggil cuci piring, saya digaji 10 ribu, alhamdulillah,” katanya Dg Cora, Selasa (12/5).

“Kalau hujan becek Pak, atap rumah bocor semua. Ini rumah sendiri cuman tanah orang,” tambah janda dua anak ini.

Sementara itu, Hasna (65) yang tak lain tetangga DG Cora juga mengaku hal yang sama. Kata dia, selama ini tidak pernah ada bantuan apapun dari pemerintah. “Hanya mengandalkan cuci piring dipenjual bakso yang upah Rp.20 ribu,” kata Hasna.

Begitu juga dengan Rustima (63). Ia mengaku mengalami nasip yang sama. “Saya ini sakit-sakitan tidak bisa bekerja, hanya mengandalkan bantuan dari anak,” kata Rustima.

Dikonfirmasi terpisah, Lurah Pacongang, Andika Rosi mengatakan pihaknya baru akan melakukan pendataan kepada warganya yang belum tersentuh bantuan.

“Iya Pak, kami sudah melakukan pendataan ada juga sementara berjalan pendataan, sambil menunggu bantuan datang. Karena baru bantuan sembako dari provinsi yang sudah kami salurkan,” kata Andika Rosi.

Ia berharap jika ada warga yang belum terdata untuk melapor ke kantornya agar bisa diverifikasi apakah terdaftar sebagai penerima bantua atau tidak. “Kalau ada data Pak, untuk bisa bawa ke kantor agar kami bisa verifikasi,” pungkasnya.

Kapolres Takalar Pimpin Rapat Koordinasi Penyaluran Bansos

KabarMakassar.com — Kapolres Takalar, AKBP Budi Wahyono, S.H., S.I.K., M.H. menggelar rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Sosial PMD Kabupaten Takalar, Dirman H. dan Kabid Pemdes, Ihwan di Ruang Rapat Mapolres Takalar, Selasa (12/5).

Rapat koordinasi juga dihadiri para Kepala Satuan (Kasat) dan Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) jajaran Polres Takalar serta Koordinator PKH Kabupaten Takalar.

Pada kesempatan itu, AKBP Budi Wahyono menyampaikan bahwa rapat ini digelar untuk memudahkan Polri melakukan pengamanan dalam pendistribusian bantuan sosial yang diprogramkan oleh pemerintah.

“Rapat ini digelar untuk memudahkan Polri melakukan pengamanan dalam pendistribusian bantuan sosial yang diprogramkan oleh pemerintah,” kata AKBP Budi Wahyono

Karena itu, kehadiran seluruh stakeholder untuk melihat dan mengawasi pelaksanaan bantuan sosial pemerintah. “Semoga kita semua bisa sempurna dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial ini,” pungkasnya.