Bupati Selayar Serap Aspirasi Warga Desa Kembang Ragi

KabarMakassar.com — Bupati Kepulauan Selayar, Muh Basli Ali mengunjungi Desa Kembang Ragi, Kecamatan Pasimasunggu, untuk bertatap muka secara langsung dan menyerap aspirasi serta keluhan dari warga setempat, Rabu (12/2).

Tak hanya terpusat di ibu kota desa, Basli Ali juga turun langsung ke empat dusun yang ada di Desa Kembang Ragi, yakni Dusun Benteng Selatan, Lajongko, Karamat dan Bonelambere.

Setelah mendengarkan secara langsung aspirasi dan keluhan masyarakat di empat dusun tersebut, Basli Ali menyatakan bahwa apa yang menjadi keluhan masyarakat adalah menjadi tanggung jawabnya sebagai bupati di Kepulauan Selayar.

“Saya upayakan apa yang menjadi harapan masyarakat bisa terealisasikan pada APBD Tahun Anggaran 2021,” kata Basli.

Basli menegaskan, meski masa jabatannya sudah mendekati purna, namun ia masih punya kewenangan dalam pembahasan APBD TA 2021.

Kunjungan Basli Ali ke Desa Kembang Ragi tersebut juga dimanfaatkan sejumlah warga untuk menyampaikan terima kasih secara langsung terkait dengan listrik PLN yang saat ini telah dinikmati masyarakat setempat.

Terapkan OPD Baru, Dewan Minta Perubahan Parsial APBD 2020 Pemprov

KabarMakassar.com — Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami perubahan. Sejumlah OPD dilebur menjadi satu, dengan tujuan efisiensi.

Perubahan struktur perangkat daerah baru tersebut sebenarnya tidak jadi masalah, lantaran sudah mendapat izin dari Kememterian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sudah dibuat peraturan daerahnya di dewan.

Dan menurut Ketua Komisi A DPRD Sulsel yang mengatur tentang pemerintahan, Selle KS Dalle, perubahan dan penerapan OPD baru di Pemprov Sulsel disahkan oleh dewan dan tertuang dalam Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Hanya saja kata Selle, Gubernur Sulsel, yang terlambat mengisi pejabat pada OPD baru tersebut, termasuk persoalan anggarannya, sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sulsel 2020 sudah disahkan sejak November 2019.

“Saat pembahasan APBD 2020, saya selalu pertanyakan itu. Dengan kondisi sekarang, artinya DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran harus berubah, karena KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Platform Prioritas Anggaran Sementara) disusun berdasarkan OPD lama,” jelas Selle.

Menurutnya harus ada perubahan parsial atau perubahan terbatas atas APBD 2020 yang ada. “Akan kita minta dalam waktu dekat. Akan kita dorong secepatnya. Karena ini tahun anggaran baru, akan berpengaruh pada serapan anggaran. Cukup tahun 2019 jadi pengalaman berharga, banyak anggaran yang disetujui, tapi serapan anggaran sangat rendah. Yang dirugikan rakyat. Jadi harus segera dilantik segera,” tambah Selle.

Apalagi menurutnya masih ada OPD baru yang belum dilantik, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana, dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Serta Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sulsel, mengatakan, pihaknya akan segera dilantik semuanya. “Akan kita selesaikan semuanya sebelum akhir bulan ini, termasuk OPD yang belum akan kita lantik,” ungkap Nurdin Abdullah Selasa,(14/01).

Terkait APBD 2020 yang yang harus dilakukan perubahan karena masih pakai struktur OPD lama, Nurdin menegaskan rencana kerja anggaran (RKA) OPD baru juga segera disesuaikan.

Adapun sejumlah OPD yang dilebur diantaranya Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, menjadi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Lalu Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Perkebunan menjadi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.