18 Pelanggaran Netralitas ASN di Sulsel Belum Terselesaikan

KabarMakassar.com — Sebanyak 18 dari 20 kasus pelanggaran netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) yang terjadi di Provinsi Sulsel tahun 2019 kemarin, sampai saat ini belum terselesaikan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel, Asri Sahrun menyebutkan, 18 pelanggaran ASN yang belum terselesaikan tersebut yakni di Makassar 1 orang; Selayar 1 orang; Bulukumba 7 orang; Luwu Timur 1 orang; Luwu Utara 1 orang; Tana Toraja 1 orang; Barru 1 orang; Pangkep 1 orang; dan Maros 5 orang. Sementara 2 kasus yang telah terselesaikan yaitu di Maros 1 orang; dan Luwu Timur 1 orang.

“Masih ada 18 pelanggaran yang belum terproses di Sulsel, di tingkat kabupaten kota. Kalau provinsi sudah clear,” kata Asri, usai menghadiri Rakor Netralisasi ASN dan Percepatan Penerapan Nilai Dasar Kode Etik, Kode Perilaku ASN pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulsel di Hotel Aryaduta, Makassar, Senin (9/3).

Menurut Asri, 18 kasus pelanggaran netralitas ASN yang belum terselesaikan tersebut saat ini masih berproses di KASN.

“Lagi berproses,” ujarnya.

Lebih jauh Asri mengatakan, untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kasus (pelanggaran netralitas ASN) serupa, pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan tentang netraaalitas ASN kepada seluruh ASN di wilayah Provinsi Sulsel.

“Kita harus mensosialisasikan. Lebih baik jaga gawang daripada kebobolan,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam arahannya pada rakor netralisasi ASN dan percepatan penerapan nilai dasar kode etik, kode perilaku ASN pada instansi Pemerintah Provinsi Sulsel menyebut ASN sangat rawan politik praktis.

Olehnya itu, kata dia, BKD sebagai ujung tombak ASN dibawahnya, diharapkan terus melakukan sosialisasi.

“Diharapakan sosialisasi terkait UU Pilkada soal ASN. Satu contoh, misalnya ASN dilarang membuat kebijakan atau tindakan yang menguntungkan yang terlibat aktif nanti dalam tahapan-tahapan kampanye. Itu yang harus disosialisasikan oleh sekda maupun BKD,” kata Abhan.

Menurut dia, hal ini sangat penting mengingat ada sebanyak kurang lebih 230 petahana yang akan kembali maju di Pilkada serentak 2020, sehingga berpeluang untuk terjadinya politik praktis yang melibatkan ASN.

“Dari 270 provinsi dan kabupaten kota yang akan menggelar Pilkada tahun ini, ada sekitar 230 diantaranya yang petahana kembali maju. Biasanya kalau ada petahana, ada potensi mobilisasi atau penyalahgunaan soal netralitas ASN. Untuk itu, kita mencoba untuk melakukan. pencegahan semaksimal mungkin agar ASN sekali lagi bisa netral,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Abhan juga mengingatkan kepada petahana untuk tidak melakukan intimidasi kepada bawahannya, baik kepala dinas maupun jajarannya.

“Harapan kami harus profesional lah meletakkan mereka dalam melayani publik. Profesional dalam menangani itu,” ucapnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan data laporan pengaduan pelangggaran netralitas ASN yang diterima Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pada 2018 lalu setidaknya sekitar 597 kasus dengan total ASN yang terlibat sebanyak 985 orang. Sementara pada 2019 terdapat 386 laporan pengaduan dengan total ASN yang terlibat sebanyak 528 orang.

Selle Minta Kepala Daerah Pahami UU ASN

KabarMakassar.com — Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel menjadi perbincangan hangat publik. Apalagi, mutasi tersebut dilakukan menjelang Pilkada.

Bahkan, salah satu bakal calon walikota Makassar, Irman Yasin Limpo juga pernah mengalami mutasi dari Kepala Dinas Pendidikan menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan Subbid Ekonomi.

Terkait hal itu, anggota DPRD Sulsel, Selle KS Dalle yang menjadi pembicara dalam diskusi publik dengan tema “Dendam Politik di Balik Mutasi” mengatakan bahwa mutasi yang terjadi di Pemprov itu tidak selalu dengan unsur politik.

Akan tetapi, kata dia, Pemprov juga harus bisa memahami mengenai manajemen ASN agar bisa benar-benar sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-undang ASN.

“Saya tidak mengatakan bahwa mutasi di Pemprov ini berlatarkan dendam Politik yah. Hanya saja secara manajemen ASN, Pemprov mesti kita dorong agar sesuai dengan semangat UU ASN,” kata Salle KS Dalle.

Politisi Demokrat itu menilai terpenting dalam semua kepala daerah, kata dia, semestinya bisa memandang secara baik bahwa ASN itu sesuai UU yang ada dan tidak melalui pandangan sebagai jabatan politis.

“Siapapun kepala daerahnya, mestinya memandang ASN itu sesuai dengan UU yang ada, tidak dipandang sebagai jabatan politis, yang bisa seenaknya diotak atik” pungkasnya.

Diketahui, dialog publik itu juga dihadiri Pakar Hukum Tatanegara Prof. Aminuddin Ilmar, Pakar Komunikasi dan Politik DR. Hasrullah, Politisi PAN Buhari Kahar Muzakkar.

Iqbal Hadiri Rapat Koordinasi Pemkot Makassar dan BNN Sulsel

Kabarmakassar.com — Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menghadiri rapat koordinasi optimalisasi tim terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN ) Sulsel, di Ruang Sipakatau, Selasa (21/1).

Rapat kordinasi ini bertujuan meningkatkan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan komitmen melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba (P4GN) bersama BNN.

Iqbal mengatakan peran ASN sangat sentral untuk mencegah peredaran narkoba. Khususnya di setiap Kecamatan, Kelurahan hingga para petugas puskesmas yang menangani tahap rehabilitasi.

“Kita ini sebagai agen untuk memberantas narkoba. Bersinergi bersama BNN, kita harus lakukan itu demi masa depan anak cucu penerus bangsa kita,” ucapnya.

Selain itu, Iqbal menyebutkan kedepannya ASN diharapkan menjadi agen pemulihan.

“Jadi nanti kita akan pilih kelurahan untuk dijadikan kelurahan bebas narkoba, dan beberapa puskesmas,” jelasnya.

Kata Iqbal, Agen Pemulihan ini merupakan perpanjangan tangan dari petugas pasca rehabilitasi untuk melaksanakan pasca rehabilitasi.

Agen pemulihan langsung dekat dengan masyarakat dan disupervisi oleh petugas pasca rehabilitasi. Adapun tugas yang dilakukan para agen ini yaitu melakukan pendampingan dan pemantauan.

Kepala BNN Brigjen Pol. Idris Kadir menambahkan ada tiga poin yang merusak masa depan negara yaitu paham radikalisme, masifnya korupsi dan masifnya Narkoba.

“Jadi kita memang mau membentuk agen pemulihan di Kota Makassar. Berharap bisa berjalan lancar khususnya pada tahap penyembuhan kepada korban narkotika,” pungkasnya

Ia menambahkan sebagai agen pemulihan mereka wajib memantau langsung baik ke keluarga maupun lingkungan pergaulannya sehingga bagi pecandu yang telah selesai menjalani program rehabilitasi terawasi secara intensif.