Hadapi Covid-19, Presiden Minta Warga Tumbuhkan Sikap Gotong Royong

KabarMakassar.com — Ketersediaan bahan pokok pada berbagai daerah di tengah pandemi Covid-19 menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas melalui telekonferensi, Senin (13/4).

Menurut Presiden, langkah harus segera diambil dan dipersiapkan sejak dini untuk memastikan ketahanan pangan di daerah-daerah tetap aman. Terutama kepada sejumlah daerah yang menjadi epicentrum Covid-19.

“Pak Menteri Dalam Negeri tolong diingatkan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk menjaga ketersediaan bahan pokok serta membuat perkiraan ke depan sehingga kita bisa memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan pokok dan harga yang masih terjangkau,” kata Jokowi.

Ia mengaku jika pemerintah sendiri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan bantuan bahan pokok yang amat dibutuhkan masyarakat. Presiden juga meminta agar program mendesak tersebut harus mulai dieksekusi sesegera mungkin.

“Saya minta Menteri Sosial, Menteri Keuangan juga, pekan ini semuanya harus bisa jalan. Ini sudah sangat mendesak, baik yang berkaitan dengan Kartu Prakerja, PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan sosial langsung, Kartu Sembako, maupun pembagian sembako di Jabodetabek. Semuanya harus jalan pekan ini,” tegasnya.

Lebih jauh, Presiden mengajak partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap warga di sekitar yang membutuhkan bantuan di saat isolasi secara mandiri. Menurutnya, budaya tolong-menolong harus terus digaungkan untuk meringankan kesulitan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat di sekitar kita.

“Jadi yang positif diisolasi tetapi tetangganya membantu. Kegotongroyongan seperti ini yang harus terus kita gaungkan sehingga benar-benar kalau ada isolasi mandiri, kalau ada pasien positif yang ada di sebuah kampung, bukan malah dikucilkan tetapi (tetangga) kanan-kirinya bisa tolong-menolong,” pungkasnya.

TikTok Sumbang Rp.100 Miliar untuk Tenaga Kesehatan

KabarMakassar.com — salah satu platform media sosial yang perkembangannya paling cepat di dunia, TikTok berkolaborasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyerahkan bantuan senilai Rp.100 miliar. Bantuan itu diperuntukkan untuk para tenaga medis di Indonesia.

Terkait hal itu, Kepala Kebijakan Publik TikTok Indonesia, Malaysia dan Filipina, Donny Eryastha mengatakan bahwa TikTok telah menjadi “rumah” bagi masyarakat. “Kami mengambil bagian kecil peran serta dukungan berupa bantuan uang tunai Rp.100 miliar,” kata Donny, Kamis (9/4).

Sementara itu, anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Egy Massadiah mengaku salut kepada TikTok yang juga merupakan perusahaan aplikasi asal China yang awalnya bernama Douyin itu. “Wahai para TikTok-ers, kalian adalah Pahlawan Kemanusiaan,” kata Egy.

Dengan bantuan ini, kata dia, Tim Gugus Tugas akan memberikan santunan kepada para ahli waris dokter, perawat, dan tenaga medis yang gugur saat melaksanakan tugas mulia penanganan Covid-19.

“Sesuai arahan Pak Doni Monardo, dana ini dialokasikan untuk ahli waris yang gugur dalam tugas mulia ini, yakni dokter mendapat santunan Rp.250 juta, ahli waris perawat Rp.150 juta, dan ahli waris tenaga medis lainnya sebesar Rp.100 juta,” ungkapnya.

Egy menambahkan sejak 7 April 2020 lalu, TikTok mengajak para pengguna TikTok untuk bersatu dan menunjukkan apresiasinya kepada komunitas tenaga kesehatan. “Apresiasi TikTok kepada tenaga kesehatan juga dilakukan dengan menggunakan tagar #PahlawanGardaDepan,” ujarnya.

Sementara Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo mengatakan untuk melawan pandemi Covid-19 harus ada kolaborasi semua pihak dan semua sektor.

“TikTok telah menunjukkan contoh nyata kolaborasi, tidak hanya dalam menyediakan konten yang kredibel bagi pengguna tapi juga berkontribusi bagi tenaga kesehatan di Indonesia,” kata Doni Monardo.

ABK KM Lambelu Dikarantina di Atas Kapal

KabarMakassar.com — Penumpang Kapal Motor (KM) Lambelu yang berlayar dari Tarakan, Kalimantan Timur, menuju Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kini berada di perairan Makassar, telah dilakukan pengambilan SWAB Kamis, (9/4).

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Laut Otoritas Pelabuhan Makassar, Sirajuddin. Ia mengaku untuk mengetahui hasil SWAB setidaknya memerlukan waktu 2 hari.

Menurutnya pemeriksaan kondisi kesehatan seluruh ABK dilakukan oleh tim KKP dan kesehatan Provinsi Sulel dan Kota Makassar. “KM Lambelu dari Maumere tanpa penumpang tiba di Makassar pada 8 April kemarin pada pukul 19.30 Wita.

“Hari ini Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Makassar akan melakukan pemeriksanaan kesehatan kepada seluruh Anak Buah Kapal (ABK). Setelah pengambilan sampel SWAP kita menunggu hasil lab sekitar 2 hari,” kata Sirajuddin.

Ia menambahkan saat ini Kapal Motor Lambelu masih berada di zona karantina yaitu berjarak sekitar 2 mil dari dermaga. “Masih di zona karantina yakni 2 mil jaraknya dari dermaga,” ujarnya.

Sirajuddin mengatakan jika pihaknya memastikan bahwa kapal tidak akan diizinkan bersandar sebelum hasil SWAB dari ABK keluar. “Kapal tidak akan kami sandarkan sebelum hasil laboratorium menunjukkan hasil negatif untuk keseluruhan crew,” tegasnya.

Kata dia, Kapal Lambelu memuat 146 orang yang seluruhnya merupakan crew bukan penumpang lagi. “Di atas kapal tidak terdapat lagi penumpang. Sesuai laporan GM Pelni Makassar dan jumlah ABK itu ada 107 orang dan mitra 39 orang, jadi total 146 orang,” pungkasnya.

Diketahui sebelumya, Kapal Lambelu dilarang bersandar di Pelabuhan Lorens Say Maumere, NTT pada Selasa, (7/4) lalu. Hal itu dikarenakan bahwa beredar issu adanya ABK positif Covid19.

Trend Gadai Emas Meningkat di Masa Pandemi Covid-19

KabarMakassar.com — Penyebaran virus Corona (Covid-19) yang sudah masuk ke Indonesia sejak awal Maret lalu, membuat kondisi perekonomian di seluruh daerah mengalami perlambatan. Sejumlah perusahaan pun terpaksa menghentikan kegiatan operasional dan merumahkan karyawannya.

Di tengah kondisi yang serba sulit seperti saat ini, salah satu cara masyarakat ddi berbagai daerah untuk bisa mendapatkan uang guna membiayai kebutuhan sehari-harinnya, adalah dengan menggadaikan barang berharga (emas). Hal ini juga terjadi di Sulsel, khususnya Kota Makassar.

Berdasaarkan data PT Pegadaian Kanwil VI, trend gadai emas di Kota Makassar dalam tiga bulan pertama di tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah transaksi gadai emas yang totalnya outstandingnya sudah mencapai Rp2,33 triliun.

“Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar kurang lebih Rp130 miliar jika dibanding periode yang sama di tahun sebelumya (Rp2,25 triliun),” kata Humas PT Pegadaian Kanwil VI Makassar, Muh. Idris Mappakaya Syar, Kamis (9/4).

Untuk secara umum di Provinsi Sulsel, Idris mengatakan, trend gadai emas juga meningkat dalam satu bulan terakhir (Februari ke Maret).

Peningkatannya, kata dia, sebesar 2,26 persen. hanya saja, angka peningkatan tersebut masih lebih rendah jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 4 persen.

“Outstandingnya juga begitu. Tiga bulan awal di 2020 nilainya itu sebesar Rp6,35 triliun atau tumbuh 6,5 persen. Tapi ini jumasih lebih rendah dari periode yang sama di tahbun 2019 kemarin, dimana angka pertumbuhannya itu 10 persen,” terangnya.

KKJ Kembali Serukan Pentingnya Jaga Jarak Aman untuk Pekerja Media

KabarMakassar.com — Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) hingga Kamis (9/4) masih menerima pengaduan tentang penyelenggaraan konferensi pers atau peliputan yang abai terhadap ketentuan jaga jarak aman minimal 1,5 meter. Kondisi ini sangat membahayakan jurnalis, karena mereka rentan terinfeksi COVID-19.

Di Jakarta misalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar konferensi pers mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota di gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/4) malam. Para jurnalis yang menghadiri konferensi pers tersebut tidak berada dalam jarak minimal yang aman, terutama para videografer.

“Membiarkan para pekerja media untuk berada dalam jarak yang tidak aman saat bekerja tentu sangat bertentangan dengan tujuan pemberlakuan PSBB, kebijakan yang mendorong pembatasan fisik bagi publik,” kata Koordinator KKJ, Sasmito Madrim melalui pernyataan tertulisnya, Kamis (9/4).

Menurut Sasmito, selain Jakarta, sejumlah institusi di berbagai kota, seperti Aceh Tengah, Cilegon, Palembang dan Surabaya, juga masih belum memastikan jarak minimal yang aman bagi jurnalis. Para narasumber dan penyelenggara kegiatan seremonial dan konferensi pers masih membiarkan jurnalis berkerumun dan melanggar ketentuan jarak aman.

Melihat perkembangan yang ada di lapangan tersebut, lanjut Sasmito, KKJ mendesak institusi pemerintah dan swasta untuk menghentikan acara dan pertemuan yang berpotensi menghasilkan kerumunan jurnalis.

“Konferensi pers dan penyampaian informasi sebaiknya disampaikan dengan menggunakan teknologi daring, misalnya percakapan video, live streaming, membagikan materi video, teks, dan data kepada jurnalis,” imbuhnya.

Untuk liputan yang penting dan dirasa perlu menghadirkan jurnalis, penyelenggara acara diminta untuk wajib menaati protokol keselamatan.
“Selain menjaga jarak aman, penyelenggara acara juga harus melakukan pengecekan suhu badan seluruh orang yang hadir, memastikan seluruh orang yang hadir menggunakan masker, menyediakan sabun dan air di tempat yang mudah terjangkau serta hand sanitizer, memastikan sirkulasi udara yang baik di ruangan, dan membatasi jumlah orang yang hadir,” ujarnya,

KKJ juga mendesak perusahaan media untuk menjalankan protokol keselamatan dan memberikan perlindungan bagi jurnalis. Para editor perlu menakar mengenai penting tidaknya topik yang akan diliput sebelum memutuskan untuk memberikan penugasan kepada jurnalis.

Sasmito menekankan, penting bagi perusahaan media untuk mengabaikan undangan konferensi pers yang berisiko tinggi bagi jurnalis, karena menempatkan para pekerja media ini dalam kerumunan dan dapat terinfeksi Covid-19.

“Koordinasi dengan para jurnalis yang ada di lapangan juga harus dilakukan secara terus menerus. Jika perkembangan menunjukkan situasi yang tidak aman bagi jurnalis, media segera meminta jurnalis untuk meninggalkan acara tersebut,” imbaunya.

Untuk perusahaan media yang masih menerjunkan jurnalis untuk meliput selama penyebaran wabah Covid-19, KKJ meminta wajib menyediakan beragam perlengkapan, termasuk masker dan hand sanitizer. Selain itu, perusahaan media juga wajib menyediakan perlengkapan tersebut di kantor redaksi dan menyampaikan protokol keselamatan secara kontinyu serta memastikan seluruh awak redaksi menjalankan protokol tersebut, tanpa terkecuali.

KKJ mendorong perusahaan media untuk berkolaborasi dan memanfaatkan tv pool. Dimana saat ini telah tersedia TV pool yang dikerjakan oleh sejumlah stasiun televisi di Balai Kota, Istana Kepresidenan, Wisma Atlet, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan video.

“Penting bagi media untuk memperkuat kolaborasi di tengah krisis kesehatan yang sedang bersama-sama kita hadapi untuk terus memberikan informasi bagi publik,” ucapnya.

Lebih jauh Sasmito mengatakan, KKJ juga memberikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta yang telah merilis model peliputan yang berlaku sejak Kamis (9/4), dan memanfaatkan layanan live streaming untuk menyampaikan informasi terbaru serta memanfaatkan media pool bagi media televisi.

“Kami juga menyampaikan apresiasi bagi sejumlah inisiatif yang digagas oleh kolaborasi para jurnalis dari berbagai organisasi profesi di sejumlah daerah untuk memudahkan penyebarluasan informasi dari para narasumber melalui daring dan tidak lagi melalui pertemuan tatap muka,” tuturnya.

Sasmito menambahkan, KKJ mendesak seluruh pihak untuk kembali ke kredo utama, bahwa: tidak ada berita seharga nyawa.

“Di tengah pandemi global ini, jurnalis memegang peran yang sangat penting untuk mengabarkan informasi yang tepercaya, mengerjakan tugas-tugas periksa fakta, dan menyajikan laporan yang terkini kepada publik. Hal ini hanya dapat tercapai jika kita semua dapat memberikan perlindungan yang maksimal dan memastikan keselamatan jurnalis selama bekerja,” tegasnya.

Sekadar diketahui, KKJ, Aliansi Jurnalis Independen bersama Jurnalis Krisis dan Bencana telah mengeluarkan protokol keamanan liputan dan pemberitaan Covid-19 yang dapat diunduh dari tautan berikut: https://bit.ly/Protokol-COVID19.

Pemkab Selayar Gelontorkan Anggaran Rp.23 Miliar untuk Tangani Covid-19

KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Selayar menyiapkan anggaran sebesar Rp.23,6 miliar untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Selayar, Basli Ali setelah mengikuti Video Conference bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Pimpinan BPK, Rabu (8/4).

“Berbagai upaya percepatan penanganan Covid-19 dilakukan Pemkab Selayar. Salah satunya, melakukan refocusing dan rasionalisasi anggaran yang tidak mendesak, sesuai Instruksi Pak Mendagri dan Pak Gubernur,” kata Basli Ali.

Ia mengatakan jika anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), penyediaan vitamin dan obat-obatan, penyedian bahan pemeriksaan laboratorium. “Ini juga untuk perlengkapan kamar isolasi serta penyedian Alat Kesehatan (Alkes) lainnya,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Basli, anggaran ini juga termasuk di dalamnya pemberian insentif atau honorarium untuk para tenaga medis yang menangani covid-19. “Termasuk di dalamnya itu honor kepada para tenaga medis kita yang berjuang di garis terdepan,” katanya.

Adapun untuk mengantisipasi pembatasan sosial bagi masyarakat, Pemkab kata Basli, telah melakukan pergeseran anggaran untuk penyedian social safety atau jaring pengaman sosial berupa bantuan pangan masyarakat pada masa darurat, begitupun terhadap dampak ekonomi.

“Kebijakan ini sesuai dengan surat Instruksi Pak Mendagri, Tito Karnavian dengan nomor 1 Tahun 2020, tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah,” pungkasnya.

73 Perusahaan di Makassar Terdampak Covid-19, 4.295 Pekerja Dirumahkan

KabarMakassar.com — Kota Makassar menjadi episenter penyebaran virus Corona (Covid-19 ) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Berdasarkan data sebaran kasus Covid-19 yang dirilis di laman https://covid19.sulselprov.go.id/, hingga Selasa (7/4), dari total 122 kasus positif Covid-19 di Sulsel, 76 diantaranya berada di Kota Makassar.

Hal ini sangat berdampak pada kondisi sosial-ekonomi warga Makassar, khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor informal.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Makassar, sejak mewabahnya Covid-19 hingga saat ini, sudah lebih dari 70 perusahaan di Kota makassar yang terpaksa menghentikan sementara kegiatan operasional dan merumahkan karyawannya.

“Ada 73 perusahaan dengan total karyawan yang dirumahkan itu sebanyak 4.295 orang,” kata Kepala Disnaker Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan melalui video conference, Selasa (7/4) malam.

Menurut Irwan, dari total 73 perusahaan terdampak pandemi Covid-19 tersebut, 70 sampai 80 persen diantaranya berasal dari sektor perhotelan dan pariwisata.

“Terbanyak itu memang perusahaan perhotelan dan pariwisata. Persentasenya itu 70 sampai 80 persen. Selain itu perusahaan travel, rumah makan, dan beberapa sektor usaha lainnya. Bahkan ada perusahaan besar yang jumlah karyawannya 1.500 orang itu, semua dirumahkan. Jadi memang dampak Covid-19 ini luar biasa,” ujarnya.

Terkait perhatian dalam bentuk kebijakan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kepaada para pekerja yang dirumahkan tersebut, Irwan mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Makassar, agar para pekerja tersebut juga bisa dimasukkan dalam daftar penerima bantuan sembako bagi warga terdampak Covid-19.

“Kita berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan menyampaikan data-data pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 ini, untuk bisa dimasukkan dalam daftar penerima bantuan,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Mukhtar Tahir mengatakan, Pemkot Makassar rencananya hari ini akan mulai membagikan puluhan ribu paket sembako untuk warga terdampak pendemi Covid-19 yang ada di wilayahnya.

Menurut Mukhtar, ada beberapa kriteria atau kategori warga yang bisa atau akan menerima bantuan ini. Diantaranya: buruh bangunan/pekerja harian, supir angkutan anak sekolah, pekerja restoran, wartawan/petugas media, karyawan hotel, pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, ojek online, pekerja informal, pemulung, difabel, jasa parkir, tukang becak, dan beberapa kriteria lainnya.

“Kita juga berkoordinassi dengan Dinas tenaga Kerja untuk data jumlah pekerja yang terdamak Covid-19 yang memenuhi kriteria untuk diberikan bantuan,” kata Mukhtar.

Pihaknya, kata dia, akan memastikan tak ada warga yang menerima bantuan double. Termasuk warga yang sudah masuk dalam daftar penerima bantuan Program keluarga Harapan (PKH).

“Petugas kita di lapangan masih terus melakukan pendataan. Termasuk kita juga menerima data dari personel TNI-Polri (Babinsa dan Bhabinkamtibmas). Nanti bantuan ini akan disalurkan dengan cara diantar langsung ke rumah penerima. Kita juga akan libatkan personel TNI-Polri untuk penyaluran bantuannya,” ujarnya.

Menurut Mukhtar, bantuan yang akan dibagikan tersebut berasal dari sumbangan pihak swasta (Yayasan Budi Luhur Keluarga Tionghoa), yakni sebanyak 15 ribu paket sembako, 1 ton mie instan dari perusahaan Jepang, dan 60 ribu paket sembako yang anggarannya berasal dari APBD Kota Makassar.

“Untuk bulan ini, ada bantuan dari donatur sebanyak 15 ribu paket sembako yang akan kita bagikan melalui Polsek dan Koramil di kecamatan-kecamatan di Kota Makassar. Ada 8 Koramil dan 7 Polsek. Paket bantuan ini akan dibagi untuk 1.000 KK di masing-masing kecamatan. Selain itu, pemkot juga menyiapkan bantuan sebanyak 60 ribu paket sembako yang dananya bersumber dari APBD Kota Makassar,” pungkasnya.

Hal Ini yang Membuat Kecamatan Sangkarrang Masih Steril dari Covid-19

KabarMakassar.com — Berdasarkan hasil pemetaan (mapping) sebaran kasus Covid-19 yang dilakukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kota Makassar, Sangkarrang menjadi satu-satunya kecamatan di Kota Makassar yang masih bersih dari virus Corona (Covid-19).

Pertanggal 5 April 2020, di Kecamatan Sangkarrang yang berpenduduk 15 ribu jiwa itu, baik Orang Dalam Pemantauan (OPD), Pasien Dalam Pengawaan (PDP) maupun pasien positif Covid-19, semuanya masih nihil.

Camat Sangkarrang, Firnandar Sabara mengaku sangat bersyukur wilayah yang dipimpinnya masih steril dari Covid-19. Menurut dia, hal ini tak terlepas dari sejumlah upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah setempat, ditambah kedisplinan warga dalam menjalankan imbauan pemerintah.

Firnandar mengatakan, beberapa langkah pencegahan yang dilakukan jajaran pemerintah setempat bersama Muspika diantaranya, memperketat pemeriksaan di dermaga penyeberangan terhadap orang yang ingin masuk maupun keluar dari wilayah Kecamatan Sangkarrang.

“Kami memperketat pemeriksaan baik di Dermaga Kayu Bangkoa maupun dermaga yang ada di pulau-pulau di wilayah Kecamatan Sangkarrang. Kami juga menyiapkan alat pemeriksaan suhu tubuh di dermaga-dermaga untuk memeriksa suhu tubuh warga yang dari luar pulau,” kata Firnanda, Selasa (7/4).

Selain itu, lanjut Firnandar, pihaknya bersama para pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Sangkarang juga terus melakukan imbauan agar warga tetap berada di rumah dan tidak melakukan perjalanan ke luar pulau jika tak ada keperluan mendesak.

“Kami juga melakukan langkah pembatasan penyeberangan ke pulau, sesuai kebijakan Pemerintah Kota Makassar. Termasuk penyemprotan disinfektan juga kita lakukan di daerah-daerah pemukiman warga maupun tempat-tempat yang sering digunakan warga beraktivitas,” terangnya.

Sekadar diketahui, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah kecamatan termuda di Kota Makassar. Kecamatan berpenduduk sebanyak 15 ribu jiwa ini terbentuk pada tahun 2017 lalu. Wilayah administratif Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terdiri dari 3 kelurahan, yakni: Kelurahan Barrang Lompo dengan luas wilayah 19,23 Ha; Kelurahan Barrang Caddi dengan luas wilayah 38,19 Ha (terdiri dari 5 pulau, yaitu; pulau Lumu-lumu, Lanjukang, Bone Tambu, Langkai, dan Barrang Caddi); dan Kelurahan Kodingareng dengan luas wilayah 14 Ha, yang terdiri dari Pulau Kodingareng dan Kodingareng Keke yang tak berpenghuni.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar merilis data hasil pemetaan (mapping) penyebaran Covid-19 perkecamatan yang ada di wilayah Kota Makassar.

Berdasarkan hasil mapping tersebut, 5 kecamatan dengan jumlah pasien positif Covid-19 terbanyak yakni: Rappocini (12 orang); Tamalate (7 orang); Panakkukang (6 orang); Mamajang (6 orang); dan Manggala (5 orang).

Sementara Sangkarrang menjadi satu-satunya kecamatan di Kota Makassar yang masih nihil kasus Covid-19, baik Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun pasien positif.

Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb mengatakan, berdasarkan hasil tracing, diketahui setidaknya ada 4 cluster penyebab terpaparnya pasien Covid-19 di Kota Makassar. Yakni cluster umrah (jemaah yang baru pulang dari umrah), cluster Bogor (baru pulang/datang dari Bogor), cluster Raha (orang-orang yang baru pulang/datang dari mengikuti pertemuan di Raha-Muna), dan cluster ijtima Gowa.

“Dari empat cluster itu, ada dua cluster yang memiliki jumlah kontak paling banyak dari hasil pemetaan kita. Yaitu cluster Raha dan cluster umrah. Dua cluster ini yang dominan melakukan kontak dengan ODP dan PDP,” kata Iqbal, Senin (6/4).

Iqbal mengaku, sampai saat ini Pemerintah Kota Makassar masih melakukan pendataan terkait asal dan riwayat perjalanan dari pasien kasus Covid-19 lainnya di Kota Makassar. Sebab menurut dia, masih banyak pasien Covid-19 yang penyebab terpaparnya tidak (belum) diketahui.

“Sebenarnya masih banyak juga yang kita belum ketahui dari mana (penyebab terpaparnya). Belum ketahuan dari mana dia dapat, tidak semua berhasil di tracing darimana riwayatnya,” ungkapnya.

Berikut data lengkap sebaran kasus Covid-19 perkecamatan di Kota Makassar per tanggal 5 April 2020:

  1. Kecamatan Rapocini
    ODP: 121 Orang
    PDP: 8 Orang
    Positif: 12 Orang
  2. Kecamatan Tamalate
    ODP: 21 Orang
    PDP: 14 Orang
    Positif: 7 Orang
  3. Kecamatan Panakukkang
    ODP: 39 Orang
    PDP: 9 Orang
    Positif: 6 Orang
  4. Kecamatan Mamajang
    ODP: 19 Orang
    PDP: 5 Orang
    Positif 6 Orang
  5. Kecamatan Manggala
    ODP: 36 Orang
    PDP: 14 Orang
    Positif: 5 Orang
  6. Kecamatan Ujung Pandang
    ODP: 4 Orang
    PDP: 7 Orang
    Positif: 4 Orang
  7. Kecamatan Makassar
    ODP: 11 Orang
    PDP: 7 Orang
    Positif: 4 Orang
  8. Kecamatan Biringkanaya
    ODP: 39 Orang
    PDP: 11 Orang
    Positif: 3 Orang
  9. Kecamatan Tallo
    ODP: 14 Orang
    PDP : 6 Orang
    Positif: 2 Orang
  10. Kecamatan Mariso
    ODP: 9 Orang
    PDP: 7 Orang
    Positif: 1 Orang
  11. Kecamatan Tamalanrea
    ODP: 28 Orang
    PDP: 8 Orang
    Positif: 1 Orang
  12. Kecamatan Wajo
    ODP: 3 Orang
    PDP: 2 Orang
    Positif: 1 Orang
  13. Kecamatan Bontoala
    ODP: 3 Orang
    PDP: 1 Orang
    Positif: Nihil
  14. Kecamatan Ujung Tanah
    ODP: 13 orang
    PDP: 1 Orang
    Positif: nihil
  15. Kecamatan Sangkarrang
    ODP: nihil
    PDP: nihil
    Positif: nihil

DPRD Desak Pemkab Bulukumba Siapkan Tempat Karantina untuk Pendatang

KabarMakassar.com — Lokasi karantina bagi pendatang baru di Kabupaten Bulukumba sebagai langkah pencegahan Covid-19 masih menjadi polemik. Pasalnya, sejumlah lokasi yang diusulkan Pemkab Bulukumba ditolak warga.

Salah satu yang menjadi lokasi karantina yakni gedung Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya (PPSBK) Nirannuang, yang berada di Bola Cippe dan telah dikunjungi Bupati Bulukumba beberapa waktu lalu juga terjadi hal serupa.

Terkait hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Andi Zulkarnain Pangki mendesak Pemkab untuk segera membangun tempat isolasi baru.

Menurutnya, mencegah warga dari penyakit menular seperti Covid-19 merupakan kewajiban pemerintah, baik pusat ataupun daerah sebagai mana diatur dalam undang undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

”Ada kewajiban daerah dalam membangunan fasilitas karantina, sebagai upaya pencegahan penyakit yang berbahaya seperti Covid-19,” kata Zulkarnain.

Ia mengatakan bahwa dalam poin-poin undang undang nomor 6 tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan harus dilandasi atas pelindungan dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan universal.

”Kekarantinaan kesehatan mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Karena itu, Zulkarnain mengusulkan Bonto Bahari yang jauh dari pemukiman warga sebagai wilayah karantina. Menurutnya, Bonto Bahari merupakan wilayah dekat dari pelabuhan dan tempat pariwisata Bulukumba yang banyak dikunjungi orang.

”Kalau ada fasilitas bangunannya, sisa bekerjasama dengan pihak terkait untuk kelengkapan fasilitasnya. Parepare tawwa ada, Bulukumba kenapa tidak, yang memang menjadi sentral dan pusat rujukan wilayah selatan, apalagi Bira banyak wisatawan di sana,” pungkasnya.

Pemkab Gowa Perpanjang Kebijakan Beraktivitas dari Rumah Hingga 21 April

KabarMakassar.com — Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, menginstruksikan agar proses belajar, berkerja dan beribadah dari rumah dalam rangka physical distancing di wilatyah Kabupaten Gowa, diperpanjang selama 14 hari kedepan atau hingga 21 April 2020 mendatang.

Instruksi yang ditindaklanjuti dalam Surat Edaran Bupati Gowa ini dilakukan dengan melihat kondisi penyebaran virus corona atau Covid-19 yang semakin meningkat di Provinsi Sulsel, termasuk di wilayah Kabupaten Gowa. Dimana berdasarkan data terakhir, di Kabupaten Gowa tercatat ada 13 warga positif Covid-19, 189 Orang Dalam Pengawasan (ODP), dan 54 Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

“Kebijakan ini kita ambil dengan melihat kondisi terkini, yang mana aktivitas di luar rumah belum memungkinkan untuk kita lakukan. Makanya hingga 14 hari kedepan aktivitas baik belajar, bekerja maupun beribadah masih harus kita lakukan di rumah,” kata Adnan, saat menggelar teleconference dengan pimpinan OPD dan camat di lingkup Pemkab Gowa, Senin (6/4).

Perpanjangan bekerja dari rumah ini, lanjut Adnan, juga berlaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dengan begitu, kebijakan untuk tetap bekerja secara bergantian masih diberlakukan hingga batas waktu yang telah diberikan.

“Kita masih akan melihat bagaimana perkembangan kedepannya. Intinya, mari kita bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus ini sesuai dengan aturan protokol kesehatan,” ujarnya.

Surat edaran yang dikeluarkan Bupati Gowa ini juga termasuk memastikan bahwa kegiatan mengumpulkan banyak orang tetap ditiadakan untuk sementara, hingga kondisi kembali membaik.

Adnan pun meminta agar pengawasan pada kebijakan surat edaran ini, terutama bagi anak sekolah menjadi perhatian penuh. Olehnya itu, sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antara Forkopimda, pimpinan SKPD dan stakeholder lainnya.

“Saya meminta dinas pendidikan untuk segera menindaklanjuti ke jajaran sekolah, agar pihak sekolah meningkatkan edukasi muridnya agar tidak keluar rumah. Begitupun dengan Satpol PP untuk menegur jika menemukan anak sekolah berada di tempat umum atau di luar rumah tanpa keperluan yang sifatnya urgent dan mendesak,” tegas Adnan.

Sekadar diketahui, sebelumnya kebijakan belajar, bekerja dan beraktivitas dari rumah telah dikeluarkan Pemkab Gowa sejak 17 hingga 31 Maret 2020 lalu. Setelah melihat perkembangan kondisi, Pemkab Gowa kembali memperpanjang kebijakan tersebut hingga 7 April 2020, yang kemudian kembali diperpanjang hingga 21 April 2020 mendatang.