KPU Sulsel: Anggaran Pilkada Bisa “Membengkak”

KabarMakassar.com — Pemerintah, DPR, dan sejumlah penyelenggara menyepakati Pilkada serentak 2020 dipastikan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Hal itu berdasarkan rapat kerja Komisi II, Rabu (27/5) kemarin.

Terkait hal itu, Komisioner KPU Sulsel mengatakan jika pihaknya sudah mendapat informasi mengenenai kepastian jadwal Pilkada tersebut. Karena itu, pihaknya akan segera melakukan berbagai upaya persiapan.

“Tentu kami akan melakukan sejumlah persiapan. Tapi, kami harus menunggu juga bagaimana regulasi Pilkada nanti yang tertuang dalam PKPU. Ini penting agar pelaksanaan tahapan semakin jelas,” kata Uslimin, Kamis (28/5).

Untuk sekarang, kata dia, pihaknya akan meminta kepada seluruh KPU kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada untuk kembali melaksanakan tahapan yang tertunda.

“Jadi kan kemarin ada tahapan yang ditunda, maka kami minta agar itu dilaksanakan kembali. Seperti pengaktifan kembali PPK bagi yang sudah dilantik maupun melaksanakan pelantikan PPK dan PPS yang sempat tertuda dan tahapan lain,” ungkapnya.

Alumni Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar itu juga mengaku jika KPU Sulsel telah melakukan rapat virtual bersama sejumlah 12 KPU kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada di Sulsel.

“Tadi kita sudah rapat secara virtual dan kami minta agar KPU di daerah segera bersiap, termasuk dalam hal persiapan memetakan TPS berdasarkan jumlah pemilih,” katanya.

Menurutnya, pemetaan TPS itu sangat penting untuk mengantisipasi pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan. Saat ini, kata dia, dengan asumsi normal data terakhir pemetaan TPS yang dilakukan KPU kabupaten/kota sebanyak 8740 TPS dengan jumlah total pemilih 3.636.785 pada 12 kabupaten/kota.

“Jadi kami perintahkan secara lisan pada rapat virtual agar KPU yang melaksanakan Pilkada itu memetakan ulang TPS dengan asumsi maksimaal 300 pemilih, 400 pemilih, dan 500 pemilih. Pemetaan baru ini untuk mengantisipasi pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan dan mengurangi kerumunan,” terangnya.

Lanjut, Uslimin mengatakan jika pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan bisa berimbas pada penggunaan anggaran Pilkada. Apalagi, kata dia, jika dilakukan pemetaan ulang TPS di daerah.

“Jika jumlah pemilih tiap TPS diatur secara ketat, ini diduga akan berimbas pada anggaran Pilkada karena bisa jadi ada penambahan atau pengurangan TPS. Sehingga bisa membengkak, bisa juga menghemat. Tergantung situasi tiap daerah,” pungkasnya.