SYL Perintahkan SKPD Bantu BNN

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo [Foto: Wulandari]

Kabar Makassar —– Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo memerintahkan bupati dan walikota untuk bersikap tegas menutup apotek yang menjual obat-obat terlarang seperti PCC.

“Tindak secara tegas oknum atau penyalur-penyalur obat yang coba bermain-main dan keluar dari aturan. Jangan ragu menutup apotek yang berani menjual obat-obatan terlarang itu,” tegasnya, Senin, 18 September 2017.

Ia juga meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas sesuai aturan yang berlaku untuk menghentikan prilaku yang memerikan ancaman nyata bagi para generasi muda terkhusus di daerahnya.

Baca juga :   Pemkot Makassar Siapkan Layanan Database Terintegrasi

Syahrul bahkan meminta seluruh jajaran pemerintah untuk ikut memperkuat Badan Narkotika Nasional (BNN) di Sulawesi Selatan, sehingga kinerjanya bisa berjalan maksimal dan peredaran atau penjualan obat terlarang bisa dihentikan.

“Jadi semua pihak harus bersatu untuk memperkuat BNN dalam menghentikan masalah ini. Kepada seluruh bupati dan walikota, camat bahkan sampai pada lurah dan kepala desa untuk tidak tinggal diam,” tegasnya.

Sebelumnya, Balai Besar Pengawan Obat dan Makanan (BB POM) Makassar telah mengamankan kurang lebih 29 ribu butir pil PCC yang merupakan obat ilegal.

Baca juga :   Rekomendasi Pilwali dari Parpol Untuk Danny Bersyarat

Kepala BB POM H Muhammad Guntur, mengatakan pil PCC yang mengandung paracetamol, kafein dan zat berbahaya lainnya ini telah menjadi pemicu belasan korban di Kendari, Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu.

Menindaklanjuti kasus di Kendari tersebut yang diduga obat yang dikonsumsi korban dari Makassar, maka pihak BB POM bersama kepolisian setempat melakukan razia pada Perusahaan Besar Farmasi (PBF) yang berlokasi di Kecamatan Tallo, Makassar.

Baca juga :   BPPD Sulsel: Butuh Pendekatan Partisipatif Untuk Kembangkan Pariwisata

Dari hasil razia tersebut, lanjut Guntur, ditemukan 29.000 butir pil PCC ilegal siap dikirim ke sejumlah daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) di antaranya Papua, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

18 september