SYL: BPJS Jangan Jalan Sendiri

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. [Foto: Humas Pemprov]

Kabar Makassar — Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) menerima pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku di Ruang Kerja Kantor Gubernur, Jum’at, 7 Juli 2017.

Pada pertemuan itu, BPJS memberikan laporan terkait potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan pergantian pimpinan baru.

Gubernur Sulawesi Selatan, SYL berharap, pimpinan baru dalam menjalankan program BPJS Ketenagakerjaan tidak berjalan sendiri tetapi berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan.

“BPJS tidak bisa berjalan sendiri. Kalau begitu, pemerintah provinsi wajib memback up, BPJS dan pemprov saling terlibat, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Sulsel dan Dinas Ketenagakerjaan Sulsel,” kata SYL.

Baca juga :   Danny : Generasi Milenial Jangan Berpikir Instan

Dia juga meminta BPJS Ketenagakerjaan membuat ukuran potensi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Sulsel.

Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku yang baru, Sudirman Simamora, mengatakan potensi kepesertaan yang digarap di Sulsel masih rendah.

“Potensi yang digarap masih rendah, sehingga Gubernur minta dilakukan percepatan peningkatan kepesertaan,” sebut Sudirman yang baru satu bulan menjabat.

Baca juga :   Pembahasan LKPJ Pemkot Makakassar

Menurutnya, jumlah perusahaan di Sulsel 932 ribu lebih, tenaga kerja ada dua juta. “Bersama pemda dan pemprov mendorong untuk mereka semua tergabung,” sebut Sudirman.

Sudirman juga menyebutkan, bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemprov Sulsel ingin mendorong tidak ada perusahaan yang mendaftarkan sebagian pekerjanya tetapi semua.

“Bersama Gubernur akan melakukan sweeping perusahaan yang belum patuh dengan regulasi. Undang-undang sudah jelas, ada sanksi,” urai Sudirman.

Salah satu program yang ada di BPJS Ketengakerjaan adalah pengelolaan yang dilakukan tidak hanya sektor formal dan informal. Para pekerja mandiri bisa masuk program bukan penerima upah atau BPU. Mereka antara lain para pedagang pasar, bentor dan tukang ojek yang mendaftar secara parsial.

Baca juga :   Libur 10 Hari, Pemkot Makassar Ikuti Aturan Keppres

Foto: Humas Pemprov

[divider sc_id=”sc329766895373″]divider-3[/divider]

[team layout=”4″ staff=”1694″ sc_id=”sc1039912819576″]