Perusda
Bank SUlsel Bar

GMTD Bantah Akan Gusur Warga Mariso

on 19/9/18 Oleh Redaksi
GMTD Bantah Akan Gusur Warga Mariso
Konfrensi Pers manajemen PT. GMTD, Tbk. [Foto: Ryan Panguriseng / KabarMakassar.com]

KabarMakassar.com -- PT. Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk membantah akan menggusur rumah warga di Mariso, Kota Makassar.

Mereka menyebut tanah yang dituntut bukan tanah warga, tapi milik oknum pengusaha.

“Kami sangat menyayangkan masalah ini bisa timbul kembali, karena kami sudah mengklarifikasi bahwa permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan warga di Jalan Nuri, Lorong 300 RW 6 RT 7 Kec. Mariso,” kata Public Relation PT GMTD Tbk, Hasrul melalui rilisnya, Senin 18 September 2018

Ia mengatakan, 14 Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar mulai tahun 2009 – 2016 yang diklaim melalui program PRONA (Proyek Nasional) dan sudah di uji di Pengadilan TUN Makassar, terbukti semuanya milik oknum pengusaha di Makassar.

“Tanah ini adalah cacat yuridis dan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dimana alas hak sertifikat-sertifikat tersebut terbit berdasarkan pemilik awal (oknum tanah) yang sudah dipidana bersalah tahun 2001,” tuturnya.

Kendati demikian, kata dia, oknum tanah itu masih menjual ke pihak lain yang kemudian disertifikatkan di atas tanah PT GMTD. Hasrul juga menyebutkan, sertifikat- tersebut diklaim, diterbitkan melalui program Prona.

Sehingga ia mempertanyakan kenapa semua sertifikat tersebut atas nama oknum pengusaha telah melakukan pelepasan hak yang dilakukan di depan Camat Mariso, disaksikan oleh Lurah Mattoangin pada tanggal 23 Agustus 1995.

“Artinya pelepasan hak itu sah karena dibuat oleh pejabat berwenang, dimana mereka adalah kepala wilayah yang mengetahui persis lokasi dan pemilik atas pelepasan hak tersebut,” ujar dia.

Sehingga kata dia, warga tak perlu khawatir. Karena PT GMTD hanya menggugat tanah yang ada dalam pagar. Tanah itu disebutnya kebetulan bersebelahan dengan rumah warga.

“Tidak ada alasan GMTD untuk menggugat warga yang bukan menjadi haknya GMTD. Bahkan fasilitas umum seperti sekolah dan mesjid yang disebutkan itu kami tegaskan tidak terkait sama sekali dengan GMTD, dimana objeknya sangat jauh dari objek perkara, dan bukan milik GMTD “ tandas Hasrul