Perusda
Bank SUlsel Bar

Badan Kepegawaian Daerah Sulsel Beri Penghargaan 6 Daerah

2 pekan, 4 hari lalu Oleh Fritz Wongkar
Badan Kepegawaian Daerah  Sulsel   Beri Penghargaan 6 Daerah
Pj Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono beri penghargaan enam daerah dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD Sulsel).

KabarMakassar.com --Badan Pegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian Se-Sulawesi Selatan, Senin malam 30 juli 2018. Dalam Rakor tersebut BKD Sulsel mengumumkan enam (6) daerah yang meraih penghargaan yakni Luwu Utara, Bantaeng,  Wajo, Bulukumba, Parepare dan Makassar.

Dimana indikator pemberian reward kepada enam daerah tersebut ada puluhan indikator dalam pembinaan kepegawaian, didalamnya reformasi yang dilakukan yaitu terobosan-terobosan oleh enam daerah tersebut. 

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono yang hadir dalam Rakor dan pemberian BKD Award tersebut mengatakan jika ada dua hal yang sekarang sedang dilakukan reformasi birokrasi di kepegawaian menjadi sangat strategis peranannya karena harus merubah, menata ulang serta memperkuat. 

Tidak hanya itu Sumarsono juga mengakatan jika mulai dari struktur kemudian mentalitas aparatur, iklim kerja yang sama sekali sekarang ini baru dengan berbagai produksi dan pendekatan digitalisasi. 

"Mau nggak mau harus ada kesamaan dan persamaan paham langkah, bagaimana reformasi birokrasi dilakukan khususnya di mana peran aparatur sipil negara menjadi penting, ini yang pertama. Yang, kedua adalah fungsi pembinaan memberikan rangsangan berupa reward system (penghargaan) jika berdasarkan kinerja harusnya berupa reward and punishment atau penghargaan dan hukuman"tambahnya.

"Tetapi hari ini kita memberikan reward saja kepada kepala daerah yang telah memenuhi berbagai indikator, ada puluhan indikator dalam pembinaan kepegawaian termasuk didalamnya reformasi yang dilakukan yaitu terobosan-terobosan yang dilakukan," ucapnya. 

Enam daerah yang menerima BKD Award tersebut masuk dalam konteks reformasi birokrasi dan pembinaan aparatur sipil negara dibahas dalam rakor ini sesuai dengan terbitnya PP 11 tahun 2017 sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) yang sebelumnya disebut Pegawai Negeri Sipil. 

Dimana disebutkan bahwa, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

"Karena perubahan dari PNS menjadi ASN itu cukup substansial sekali itu ya," ujarnya. 

Sementara, Kepala BKD Sulsel, Ashari F Radjamilo mengatakan Rakor ini dilaksanakan rutin setiap tahun, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kepegawaian, aturan kepegawaian. Juga didatangkan pembicara, diantaranya dari KASN, Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negera (BKN) dan IPDN.  

Adapun peserta yang hadir sebanyak 72 peserta. Tema dari kegiatan ini, "Reformasi Birokrasi Menuju ASN yang Profesional Berterika, Sejahtera dan Berdaya Saing".(*)