Perusda
Perusda

Kenapa Hasil Perhitungan Pilwalkot Makassar Berbeda?

3 pekan lalu Oleh Muhammad Fajar Nur
Kenapa Hasil Perhitungan Pilwalkot Makassar Berbeda?
Ilustrasi.(Ist)

KabarMakassar.com -- Sehari setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 serentak di 171 daerah di Indonesia, berbagai keunikan muncul dari berbagai sisi Pilkada, tidak terkecuali dari Pemilihan Wali Kota Makassar 2018.

Keunikan tersebut muncul kala salah satu tim Pasangan Calon (Paslon) nomor urut satu, Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi atau yang lebih dikenal dengan Appi-Cicu mengeluarkan hasil hitung cepat yang berbanding terbalik dengan lembaga survei hingga Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Selatan (KPUD Sulsel) pada Kamis, 28 Juni 2018.

Diketahui, hingga saat ini berbagai lembaga survei mengeluarkan hasil quick count atau hitung cepat dengan memenangkan kolom kosong. Hasil Quick Count Celebes Research Center (CRC) memenangkan kolom kosong dengan persentase kemenangan berada di angka 53,58% dan pasangan Appi-Cicu berada diangka 46,42% dengan jumlah data suara yang masuk 94% dan margin error kurang lebih 1%.

Senada dengan CRC, hasil hitung cepat KPUD Sulsel menunjukkan kolom kosong masih unggul pada angka 53.17 % meninggalkan Pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi  masih berada pada angka 46.83% dari suara yang masuk sebanyak 60.71% atau dari 1621 dari 2670 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berbanding terbalik, hasil hitungan C1 saksi pasangan Appi-Cicu di Media Center Munafri Arifuddin menunjukkan pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) unggul dengan 51.45 % meninggalkan kolom kosong dengan 48.55 % dari 2670 TPS yang ada di kota Makassar. 

Lantas bagaimana kedua hasil tersebut berbanding terbalik dengan nilai suara yang tidak terlalu tipis?

Hal pertama yang perlu diketahui adalah hasil yang valid hanya akan datang dari penyelenggara Pilkada, dalam hal ini yaitu KPUD Sulsel.

"Saya mengajak semua pihak untuk menahan diri karena pengumuman hingga saat ini masih quick count, kita tunggu hasil KPU secara resmi. Jangan ada euforia kemenangan yang berlebihan, silahkan bersyukur di rumah masing-masing agar hargai orang lain yang diprediksi gagal, ini baru hitung cepat," jelas Soni Sumarsono, Pejabat Gubernur Sulsel saat konferensi pers di press room Pemerintah provinsi Sulsel, Kamis 28 juni 2018.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 1 yang menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara. Jadi sudah selayaknya hasil dari berbagai survei tidak menjadi kebenaran absolut di tengah masyarakat.

Kedua, perbedaan hasil hitung suara juga dapat dipengaruhi oleh seberapa independen lembaga tersebut dalam menampilkan data.

"Tidak dipungkiri bahwa sangat mungkin ada lembaga survei yang cenderung bekerja untuk kepentingan kandidat. Namun saya kira itu bisa dipilah karena sampai saat ini kita mengenal banyak survei yang diyakini kredibilitas dan profesiinalitasnya," jelas Pengamat Politik sekaligus dosen salah satu Universitas di Kota Makassar, Dr. Sukri Tamma dikutip pada 23 Mei 2018.

Sukri menjelaskan, perbedaan angka yang terjadi adalah hal biasa bagi lembaga survei yang disebabkan perbedaan metodologi yang digunakan, termasuk sampling, sebaran responden serta konteks yang ada pada saat survei dilaksanakan.

Indeks Politica Indonesia (IPI), Indo Barometer, Cyrus Nusantara, Citra Publik Indonesia (CPI), Jaringan Suara Indonesia (JSI), Celebes Research Center (CRC), Pandawa Research, Indikator Politik Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), dan Populi Center adalah 10 lembaga survei yang dipercaya KPUD Sulsel untuk membantu mengawal Pilkada Sulsel.

"Jadi sepuluh lembaga survei tersebut yang akan membantu kita dengan empat lembaga pemantau yakni Bakti Indonesia, LSM Forum Komunikasi Remaja, Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan, dan Lembaga Studi Kebijakan Publik," jelas Komisioner KPU Sulsel, Muh Asram Jaya.

Adapun hasil dari CRC sebagai salah satu lembaga yang menunjukkan kolom kosong sebagai pemenang sementara dapat disimpulkan sebagai salah satu referensi yang bisa dipercaya mengingat posisi CRC yang diakui oleh KPUD Sulsel.

Jika perbedaan dari sisi Appi-Cicu berasal dari Form C1 saksi paslon yang merupakan bukti hasil pemilihan di TPS tersebut akan direkapitulasi oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan dapat diakses oleh publik karena sifat Dokumen C1 telah menjadi dokumen publik menurut UU Nomor 14 tahun 2008.

"Tentu ini mesti dicermati baik-baik, supaya tidak gampang tergiring opini dengan beragamnya rilis survei yang ada. Minimal masyarakat mesti menelusuri bagaimana track record dan kredibilitas sebuah data yang menampilkan hasil survei. Juga mesti dilihat apakah lembaga ini betul-betul tidak punya kedekatan dengan calon tertentu misalnya menjadi konsultan politiknya dan lain-lain. Lembaga survei yang bertindak sekaligus menjadi konsultan politik lalu kemudian merilis hasil surveinya itu patut dipertanyakan hasilnya," jelas Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin, Dr. Syahrir Kasim saat merespon fenomena munculnya beragam hasil survei sebelum Pilkada 2018 berlangsung pada 24 Mei 2018.

Selain melihat posisi penyelenggara Pilkada dan kredibilitas lembaga survei, hal yang perlu diperhatikan dalam perbedaan hasil survei pilwakot Makassaar adalah bagaimana masyarakat bertindak.

Perbedaan hasil survei akan terus muncul selama keberagaman kepentingan lembaga survei juga beragam, sehingga apapun hasilnya, respon masyarakatlah yang akan menentukan bagaimana berjalannya kepemimpinan sebuah kandidat terpilih, terlepas dari senang tidaknya masyarakat dengan pilihan tersebut.

Sekedar informasi, dari pantauan Redaksi KabarMakassar.com, perolehan hasil perhitungan KPUD Sulsel menunjukkan dari suara yang masuk sebanyak 60.71% atau dari 1621 dari 2670 TPS, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 284.820 dan perempuan sebanyak 301.311 dengan total 597.949. Suara sah berada pada 335.637/ 96% dan suara tidak sah 12.560/3% dari total suara 347.589. Dengan data hasil perhitungan suara yang masih berkembang, ada beberapa hal yang patut diapresiasi dari Pilkada Sulsel terkhusus untuk Kota Makassar yang memiliki peningkatan 862.731 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari total DPT sebanyak 1.019.475 pemilih.