Sentra Gakkumdu untuk Pilkada Gowa Resmi Terbentuk

Penyerahan SK Sentra Gakkumdu oleh Ketua Bawaslu Gowa Samsuar Saleh kepada Kapolres Gowa AKBP Boy Samola. (IST)

KabarMakassar.com — Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk Pilkada Kabupaten Gowa 2020 yang di dalamnya terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian, resmi terbentuk dan mulai bertugas, Jumat (6/3) kemarin.

Hal ini ditandai dengan penyerahan SK dari Badan Bawaslu kepada masing-masing personel Sentra Gakkumdu, baik dari kepolisian maupun kejaksaan.

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada Gowa 2020 ini dibentuk berdasarkan Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan akan bertugas untuk menangani pelanggaran atau tindak pidana pemilu.

Ketua Bawaslu Gowa, Samsuar Saleh mengatakan, dibutuhkan sinergitas dan persepsi hukum yang kuat untuk menyelesaikan kasus pidana pemilu yang masuk dalam Sentra Gakkumdu.

“Sinergitas antar Bawaslu, Kepolisian dan Kejari menjadi hal penting dan utama dalam menyelesaikan kasus pidana pemilu yang nantinya masuk di Gakumdu,”

ujarnya saat memberikan sambutan pada rapat koordinasi pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020, di A’kkado.

Senada dengan Ketua Bawaslu Gowa, Kapolres Gowa AKBP Boy F Samola mengatakan, Komunikasi dan Koordinasi menjadi hal penting untuk mencegah potensi konflik Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Gowa dan ini menjadi tanggungjawab bersama termasuk Sentra Gakkumdu.

“Untuk Kabupaten Gowa saat ini sudah masuk zona hijau, tapi kita jangan menganggap potensi konflik ini kurang. Keamanan di Gowa tetap menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk Sentra Gakkumdu dan harapannya semoga Pilkada di Kabupaten Gowa bisa menjadi Pilkada yang damai dan sejuk,” ujarnya.

Sementara, Kepala Kejari Kabupaten Gowa, Mohammad Basyar Rifa’i mengingatkan, hukum acara dengan tindak pidana pemilu sangat berbeda, karena ada batas waktu yang harus dipenuhi. Olehnya itu, koordinasi jaksa dan penyidik harus terbangun dengan baik.

“Hukum acara dengan tindak pidana pemilu sangat berbeda, karena ada batas waktu yang harus dipenuhi, sehingga harus ada koordinasi jaksa dan penyidik,” tutupnya.

Reporter :

Editor :

Abdul Kadir

Firdaus

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI