Segini Jumlah Jemaah Umrah Sulsel yang Pemberangkatannya Tertunda

Ilustrasi - INT

KabarMakassar.com — Keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang melakukan penghentian sementara akses masuk ke negaranya sejak Kamis (27/2) kemarin, sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus corona, mengakibatkan sebanyak belasan ribu calon jemaah umrah asal Sulsel tertunda pemberangkatannya.

“Jumlah yang belum berangkat di Sulsel Minggu lalu itu ada 24.000 jemaah. Tapi sudah ada beberapa penerbangan, jadi saya perkirakan 17.000 sampai 18.000 jemaah yang belum berangkat,” kata Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil kemenag Sulsel, Kaswad Hartono, Jumat (28/2).

Menurut Kaswad, yang menjadi masalah saat ini bukan hanya jemaah umrah yang belum memiliki visa, tetapi juga yang sudah memiliki visa namun belum diberangkatkan.

“Jemaah yang sudah memiliki visa tapi belum diberangkatkan itu jumlahnya sekitar 4 ribuan lah,” ujarnya.

Kaswad mengaku, pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan stakholder terkait, sekaligus memberikan pemahaman kepada para jemaah.

“Langkah yang diambil Kementerian Agama Sulsel dalam menyikapi kondisi ini melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan beberapa stakholder untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, khususnya para calon jemaah umroh untuk bersabar. Karena ini murni kebijakan Arab Saudi dan bukan dari Pemerintah Indonesia,” ungkapnya.

Kabid penyelenggara haji dan umroh kemenag sulsel tersebut menghimbau kepada para jamaah agar tetap bersabar dan ia berharap tidaka da gejolak permasalahan yang terjadi di Sulsel dengan adanya kebijakan Arab saudi tersebut.

“kepada jamaah untuk bersabar, saya harap ini tidak lama karena memang sesuai surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri dan Kementrian Haji dan Umrah Arab Saudi ini memang tidak ditentukan batas waktunya, dan mudah mudahan tidak terlalu lama.” harapnya.

“Kepada penyelenggara travel maupun yang terkait dengan umrah kita juga minta untuk terus menerus melakukan edukasi dan pendampingan kepada jemaah, agar tidak terjadi gejolak apalagi kita berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban di Sulsel,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Pemerintah Indonesia telah menetapkan situasi penghentian sementara akses masuk ke Arab Saudi yang dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sejak Kamis (27/2) kemarin sebagai keadaan kahar atau force majeure.

Keputusan ini diambil setelah dilakukan rapat bersama dengan pihak Kemenko PMK; Kementerian Perhubungan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Agama; perwakilan asosiasi PPIU/PIHK, dan perwakilan maskapai penerbangan, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (28/2) pagi, membahas penanganan jemaah umrah pasca dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut.

“Situasi penghentian sementara yang sangat mendadak ini adalah keadaan Kahar (force majeur), maka telah disikapi secara khusus oleh semua pihak yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Menteri Agama, Fachrul Razi, seperti dilansir dari laman resmi Kementerian Agama, Jumat (28/2).

Menag menyampaikan, rapat tersebut juga memutuskan bahwa semua pihak terkait sepakat untuk tidak akan membebankan biaya tambahan apapun kepada jemaah atas penundaan keberangkatan ibadah umrah yang terpaksa dilakukan akibat keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tersebut.

Berikut kesimpulan rapat koordinasi Menteri Agama dengan Kementerian/Lembaga, Asosiasi PPIU/PIHK, Maskapai Penerbangan dan pihak terkait dalam rangka penanganan jemaah umrah pasca kebijakan penghentian sementara ibadah umrah dan ziarah, yang digelar di Kantor Kemenag, Jumat (282) pagi:

  1. Pemerintah Indonesia memahami kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan penghentian sementara izin masuk guna melaksanakan umrah / ziarah bagi semua negara dengan mempertimbangkan kesehatan umat yang lebih besar, terutama para jemaah umrah dan ziarah,
  2. Jemaah Indonesia yang terdampak karena tidak berangkat pada tanggal 27 Februari 2020 sebanyak 2.393 jemaah, berasal dari 75 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yang diangkut oleh 8 maskapai penerbangan,
  3. Di luar itu, tercatat sejumlah 1.685 jemaah yang tertahan di negara ketiga pada saat transit dan saat ini telah / sedang dalam proses dipulangkan kembali ke tanah air oleh airline sesuai kontraknya,
  4. Situasi penghentian sementara yang sangat mendadak ini adalah KEADAAN KAHAR (force majeur), maka telah disikapi secara khusus oleh
    semua pihak yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  5. Pemerintah Indonesia sangat menghargai sikap PPIU, Maskapai Penerbangan, dan pihak-pihak terkait lainnya yang berkenan untuk mengambil langkah-langkah cepat dan tulus mengatasi keadaan tanpa memberikan beban tambahan kepada jemaah, antara lain:
    (a). Memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada jemaah umrah yang terdampak pembatalan keberangkatan ibadah umrah bahwa penghentian sementara warga negara asing untuk masuk ke Arab Saudi adalah keputusan pemerintah Arab Saudi dengan pertimbangan untuk keselamatan umat yang lebih besar, terutama jemaah umrah dan ziarah,
    (b). PPIU memberikan pengertian kepada jemaah bahwa keberangkatan jemaah umrah hanya dapat dilakukan setelah Pemerintah Arab Saudi mencabut status penghentian sementara tersebut,
    (c). PPIU me-reschedule dan menegosiasikan ulang dengan penyedia layanan di Arab Saudi tentang akomodasi/ hotel, konsumsi, transportasi darat, dan layanan lainnya untuk tetap dapat dipergunakan sampai dengan pencabutan status penghentian sementara keberangkatan jemaah ke Arab Saudi,
    (d). Pihak airline telah sepakat untuk tunduk kepada Montreal Convention 1999 yang telah diratifikasi melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2016 dimana kewajiban pengangkut sudah sangat jelas dalam konvensi tersebut. Akibat penundaan sementara ini maka airline tidak akan mengenakan biaya tambahan. Di luar itu, airline juga akan mengambil langkah-langkah baik yang diperlukan untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap situasi KAHAR tersebut,
    (e). Semua pihak terkait tidak akan membebankan biaya tambahan apapun kepada jemaah atas penundaan keberangkatan ibadah umrah,
    (f). Pihak airline tidak menghanguskan tiket keberangkatan dan kepulangan jemaah yang terdampak akibat dari kebijakan pemerintah Arab Saudi,
    (g). Pihak airline akan segera melakukan re-schedule keberangkatan jemaah terdampak tanpa harus membebankan biaya tambahan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah demi kemaslahatan jemaah umrah,
  6. Menyangkut visa, pemerintah Republik Indonesia telah meminta pemerintah Arab Saudi dalam hal ini Kedutaan Besar Arab Saudi untuk mempertimbangkan agar visa yang sudah dikeluarkan dan tidak dipergunakan dapat diterbitkan ulang atau diperpanjang tanpa ada biaya tambahan kepada jemaah,
  7. Pemerintah mengimbau kepada seluruh jemaah umrah yang belum berangkat untuk tetap tenang dan mengikuti kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia berkaitan dengan keberangkatan jemaah umrah. Koordinasi akan terus dilakukan untuk menangani keberangkatan ibadah umrah yang tertunda,
  8. Hal-hal teknis lainnya dapat dikoordinasikan dengan tim teknis yang dibentuk di bawah koordinasi Menko PMK.

Reporter :

Editor :

Qyswanty

Firdaus

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI