Ribuan Karyawan Hotel Dirumahkan, Gubernur Sulsel: Itu Tanggungan Perusahaan

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah

KabarMakassar.com — Puluhan hotel di Sulsel menghentikan kegiatan operasional dan merumahkan karyawannya untuk sementara waktu. Langkah ini terpaksa diambil para pengusaha industri perhotelan karena minimnya pengunjung dan tamu akibat mewabahnya virus Corona (Covid-19).

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, mengaku pihaknya telah menerima sejumlah usulan dan masukan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel dan beberapa perusahaan yang memiliki project di Sulsel terkait hal tersebut.

Menyikapi hal ini, Nurdin mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulsel memberikan insentif berupa keringanan pajak dan beberapa kewajiban lainnya bagi hotel dan perusahaan, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini.

“Hotel dan perusahaan ini kita berikan kemudahan seperti keringanan pajak dan keringanan yang lain. Kalau karyawannya (yang dirumahkan), itu tanggungan perusahaan,” kata Nurdin melalui video conference, Selasa (7/4).

Meski begitu, Nurdin juga mengaku pihaknya saat ini tengah berhitung untuk menentukan langkah apa yang akan diambil dalam menyikapi kondisi saat ini.

“Kita memang tidak bisa pungkiri, hotel-hotel ini tutup karena tidak ada tamu. Di sisi lain, ini tanda baik untuk pemutusan penyebaran Covid-19 di Sulsel. Tapi yang ahrus kita pikirkan adalah bagaimana ekonomi tetap jalan tanpa menghentukan upaya memutus rantai penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Nurdin mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sulsel sangat berhai-hati mengambil sebuah kebijakan dalam situasi seperti sekarang ini.

Menurut Nurdin, dengan situasi saat ini, angka pertumbuhan ekonomi sudah bisa dipastikan bakal turun. Namun, yang harus dijaga adalah bagaimana penurunannya tidak terlalu signifikan.

“Jangan kita serta merta membuat kebijakan, tapi nanti di ujung kita akan bermasalah. Pertumbuhan ekonomi kita pasti akan turun, tapi jangan signifikan. Jangan sampai setelah Covid-19 ini berakhir, muncul masalah pengangguran dan kemiskinan. Kita taidak mau seperti itu,” ucapnya.

Lebih jauh Nurdin mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulsel dan DPRD telah sepakat untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 miliar untuk penanganan Covid-19.

“Tapi yang disetujui awal itu Rp250 miliar,” ungkapnya.

Meski begitu, Nurdin menegaskan bahwa pihaknya tetap tidak akan mudah atau seenaknya mempergunakan anggaran tersebut.

“Di saat krisis seperti ini, kita tidak boleh menganggap enteng aturan yang ada. Kondisi ini tidak boleh membuat kita kemudian gampang mengeluarkan uang dengan alasan kemanusiaan. Saya menggandeng BPKP dan APIP untuk melakukan review sebelum anggaran digunakan. Ini juga akan dilaporkan ke KPK. Nanti setelah clear, baru kita jalankan,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga mengatakan, hingga Sabtu (4/4) kemarin, setidaknya sudah ada 41 hotel di Sulsel yang terpaksa melakukan penghentian operasional dan merumahkan karyawannya.

“Tutup dan tidak mampu lagi hidup karena tidak ada tamu,” kata Anggiat.

Jumlah hotel di Sulsel yang memilih untuk tutup dan merumahkan karyawannya ini, kata dia, masih akan terus bertambah. Hal ini karena belum ada yang bisa memastikan kapan wabah Covid-19 ini berakhir dan kondisi bisa membaik.

“Itu pasti (bertambah). Hari ini saja sudah masuk lagi penyampaian bahwa 1 lagi hotel akan tutup, seperti Hotel Pantai Gapura di Makassar,” terangnya.

Menurut Anggiat, jumlah karyawan hotel di Sulsel yang terdampak akibat keputusan para pengusaha industri perhotelan ini bisa mencapai 1.600 orang.

“Prediksi atau hitung-hitungan kita jumlahnya bisa tembus sekitar 1.600 karyawan,” ujarnya.

Anggiat berharap, ada perhatian dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk industri perhotelan di masa-masa sulit seperti ini, khususnya bagi karyawan hotel yang terpaksa harus dirumahkan.

“Hingga hari ini belum ada insentive bagi yang dirumahkan. Kita berharap bantuan langsung tunai (BLT) bisa segera dijalankan atau disalurkan untuk menghindari kriminalitas di masyarakat akibat banyaknya masyarakat yang tak bisa bekerja ataupun kehilangan pekerjaan dengan kondisi seperti ini,” pungkasnya.

Reporter :

Editor :

Redaksi

Daus

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI