Ramahkah Kota Makassar Terhadap Kaum Disabilitas?

Ilustrasi disabilitas. (Huffington Post)

KabarMakassar.Com — Kota Makassar telah meraih penghargaan nasional yang diberikan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota makassar dalam peringatan Hari Disabilitas International di Jember, Jawa Timur, pada 3 Desember 2016 Lalu.

Sebelumnya, Kota Makassar telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas setelah Draf rancangan Perda tentang disabilitas diusulkan oleh Aliansi gabungan lembaga disabilitas seperti Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Sulsel, Perhimpunan Tunanetra Indonesia (Pertuni) sulsel, Himpunan Wanita Disablitias Indonesia (HWDI) sulsel, Forum Advokasi dan Penyadaran Hak Asasi Penyandang Disabilitas (Faham) Sulsel, dan Komunitas lainnya yang bergerak dibidang hak difabel pada tahun 2009 yang akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar pada tahun 2013 yang sekarang menjadi Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Namun bisakah Kota Makassar disebut sebagai kota ramah disabilitas?

Diwawancarai melalui telepon oleh Tim Redaksi KabarMakassar.Com pada Kamis, 11 Januari 2018, Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kota Makassar Mukhtar Tahir mengatakan indikator kota ramah disabilitas dapat ditemukan di Kota Makassar.

Baca juga :   Tingkatkan Kenyamanan, Tim Sapu Lubang DPU Beraksi

“indikator kota ramah disabilitas sudah dapat terlihat di kota Makassar, tahun lalu Kota Makassar telah mendapatkan penghargaan, status Kota Makassar sebagai kota ramah disabilitas telah diakui dengan pemberian piagam menteri sosial Republik Indonesia,” ungkapnya.

Mukhtar Tahir menegaskan dibutuhkannya komitmen pelindungan dan pemberian hak bagi kaum disabilitas terkait telah adanya Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak –Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar.

“Implementasi perda telah dilakukan, infrastruktur menjadi salah satu indikator ramah disabilitas. Ada hotel, restoran, dan fasilitas publik lain diberikan rekomendasi infrastruktur untuk ramah disabilitas jika ingin membangun fasilitas, apakah sudah memberikan fasilitas untuk pengguna kursi roda, jadi mereka tidak serampangan,” tambahnya.

Menurut Kadis Sosial Kota Makassar Mukhtar Tahir, sebelum memberikan lisensi perencanaan akan ada pemantauan yang dilakukan.

Baca juga :   Warga Rappocini Upacara Gunakan Pakaian Tradisional

“Jika mereka sudah berdiri sejak lama sebelum berlakunya perda, kita akan sesuaikan dan memberikan sosialiasi,” ungkapnya.

Namun tanggapan lain diberikan oleh Andi Muhammad Mardhatillah, Relawan Undeafeted yang bergerak untuk tuli saat diwawancarai di hari yang sama.

“Saya bicara untuk kapasitas saya sesuai pengetahuan saya terkait aksesibilitas tuli, saya tidak tahu pasti apakah indikator kota ramah disabilitas itu hanya bergantung pada fasilitas publik seperti jalan, sekolah dan lainnya sudah dapat diakses teman-teman disabilitas, tapi menurut saya bahkan trotoar sekarang tidak ada untuk tuna netra, berarti masih belum ramah disabilitas,” tambah pria yang kerap disapa Tillah.

Tillah mengatakan pernah sekali saat Dewan Pengurus Deerah Gerakan Untuk Kesejateraan Tuna Runggu Indonesia (DPD Gerkatin) Sulsel dihimbau untuk memberikan pelaporan pajak terkait kegiatannya. Ironisnya adalah sulit sekali mendapatkan penerjemah bagi mereka saat disuruh melapor pajak, otomatis jika mereka dituntut membayar pajak, seharusnya instansi seperti lembaga kantor pajak paling tidak menyediakan penerjemah bagi mereka terkait kondisi dan bagaimana pelaporan keungan organisasi mereka.

Baca juga :   SYL Terima Penganugrahan Kepatuhan Tertinggi Ombusdman

“Saya rasa meskipun Makassar belum ramah disabilitas, misalnya terkait aksesibilitas, tapi saya rasa di Makassar sudah banyak diskusi publik yang membahas tentang disabilitas. Semoga nantinya melalui diskusi-diskusi tersebut dengan melibatkan pemerintah, kita semua bisa melihat progres,” tambahnya.

Dinas Sosial Kota Makassar sendiri memberikan himbauan untuk masyarakat Kota Makassar agar terus mendukung upaya-upaya pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat disabilitas mendukung Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.(*)

Penulis: Muhammad Fajar Nur