PSBB Tahap II di Makassar dan Pernyataan Pejabat yang Membingungkan

Ilustrasi - INT

KabarMakassar.com — Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar yang berakhir Kamis (7/4) kemarin dilanjutkan ke tahap II atau hingga 22 Mei mendatang.

Penetapan perpanjangan PSBB di Kota Makassar itu tertuang dalam Surat keputusan (SK) Walikota Makassar Nomor: 1153/360/Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb.

Dalam SK tersebut, disampaikan bahwa penetapan perpanjangan pemberlakukan PSBB ini telah mendapat persetujuan dari Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan surat Nomor 440.1.1/04783/Diskes tanggal 6 Mei 2020 perihal persetujuan perpanjangan PSBB di Kota Makassar.

Seharusnya, PSBB tahap II di Kota Makassar ini bisa membuat masyarakat lebih patuh. Sebab, aturan yang digunakan terkait pembatasan atau hal-hal yang boleh dan tidak boleh juga masih tetap sama.

Namun, masyarakat justru dibuat bingung dengan pernyataan-pernyataan pejabat dari Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulsel yang saling bertolak belakang, khususnya terkait pelonggaran aturan pada pelaksanaan PSBB tahap II.

Jumat (8/5) malam, Juru Bicara Pemerintah Kota Makassar untuk Penanganan Covid-19, Ismail Hajiali menegaskan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap II di Kota Makassar tetap mengacu pada Peraturan Walikota (Perwali) Makassar Nomor 22 Tahun 2020 tentang penerapan PSBB dan tak ada kelonggaran.

“Rujukan utamanya tetap mengacu pada Perwali Nomor 22 Tahun 2020 tanpa ada revisi maupun kelonggaran aturan di PSBB tahap II,” tegas Ismail.

Ismail mengaku, Pemerintah Kota Makassar juga telah mengundang para pengusaha untuk menyampaikan perpanjangan masa PSBB, termasuk menyampaikan aturan-aturan yang harus dipatuhi.

“Kita sudah undang dan sampaikan ke para pengusaha,” ujarnya.

Sabtu (9/5), Humas Pemerintah Provinsi Sulsel merilis pernyataan dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Indrajaya Saputra, dan Kepala Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo SP Sulsel, Erwin Werianto, yang mengatakan bahwa selama PSBB tahap II toko-toko diperbolehkan untuk tetap buka atau beroperasi.

Dalam rilis tersebut, keduanya memperjelas maksud dan tujuan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pada tanggal 6 Mei 2020, terkait beberapa catatan untuk pelaksanaan PSBB tahap II di Kota Makassar, dimana salah satunya yakni semua toko utamanya yang memiliki pekerja dengan jumlah banyak harus tetap beroperasi.

Padahal, dalam aturan PSBB sangat jelas disebutkan bahwa hanya toko atau usaha tertentu saja yang tetap diperbolehkan buka atau beroperasi selama peneran PSBB, yakni:

-. Supermarket/minimarket/toko/pasar/toko bahan pangan kebutuhan dasar
-. Pembangkit listrik, unit, layanan traansmisi dan distribusi
-. Toko bangunan serta toko ternak pertanian
-. Penyedia layanan internet, penyiaran dan layanan kabel
-. Distributor bahan bakar, minyak dan gas
-. Apotek serta toko peralatan medis
-. RS, Puskesmas dan Faskes umum
-. Bank, kantor asuransi, ATM, dan layanan sistem pembayaran
-. Layanan ekspedisi barang
-. Media cetak dan elektronik
-. Layanan pasar modal

Plt Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Indrajaya Saputra mengatakan, rantai perdagangan harus tetap terjaga di tengah pandemi ini. Roda ekonomi harus terus berputar. Jika semua toko ditutup secara total, tidak beroperasi, ekonomi akan anjlok, PHK dimana-mana.

“Setiap toko itu punya perlakuan berbeda terhadap karyawannya. Ada yang digaji per hari, per minggu, ada juga per bulan. Kalau tokonya tutup, bagaimana nasib mereka,” kata Indra.

Terkait tudingan terhadap gubernur yang dianggap mengistimewakan toko tertentu, Indra secara tegas membantah. Gubernur berbicara secara umum, bukan hanya untuk satu toko saja.

“Tentu toko harus tetap beroperasi, dengan catatan ada SOP yang harus dipatuhi,” ungkapnya.

Gubernur Sulsel melalui Dinas Perdagangan, kata dia, juga telah membuat inovasi agar toko dan retail tetap buka, meskipun PSBB diberlakukan. Dengan syarat, toko dan retail hanya melayani pesan antar atau pemesanan via online.

“Gubernur telah bersurat ke pemerintah kabupaten kota agar mengijinkan toko dan retail tetap buka, dengan menggunakan sistem pemesanan online atau pesan antar. Ini semata-mata agar rantai perdagangan tetap terjaga, dan ekonomi kita tidak terpuruk,” jelasnya.

“Sekali lagi saya tegaskan, Pak Gubernur ini berpikir secara luas. Berbicara mengenai ekonomi secara general, bukan untuk satu toko saja,” sambungnya.

Masih dalam rilis tersebut, Kepala Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo SP Sulsel, Erwin Werianto menambahkan, di tengah pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PSBB di Kota Makassar, gubernur tidak pernah memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu toko saja, tetapi kepada seluruh toko besar yang mempunyai karyawan yang banyak, bahkan terhadap warung-warung kecil milik masyarakat.

“Toko diperbolehkan tetap buka dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar perekonomian masyarakat tetap berjalan dan pengangguran tidak lagi bertambah akibat dari pandemi yang kita hadapi saat ini,” ujarnya.

Siapa Sebenarnya Yang Berhak Mengatur Pelaksanaan PSBB di Kota Makassar?

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Aminuddin Ilmar mengatakan, jika dilihat dari sisi wilayah, maka pelaksanaan PSBB di Kota Makassar merupakan kewenangan Pemerintah Kota Makassar.

“Mestinya kalau kita lihat kan pemerintah kota, karena itu wilayahnya. Tapi mungkin karena dianggap disitu ada namanya penjabat, dan itu ditunjuk oleh gubernur,” kata Prof Aminuddin.

“Si Penjabat juga tidak bisa mengelak dari situ. Kalau dia punya otonomi, sebenarnya bisa saja. Tapi kan ya mungkin dia juga melihat sisi perspektif yang lain. Mungkin begitu. Artinya menjadi serba salah penjabat kita sebenarnya untuk mrlaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik,” sambungnya.

Idealnya, kata Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) itu, penjabat walikota diberikan kewenangan penuh untuk melaksanakaan fungsi dan tugasnya.

“Nanti di akhir baru dievaluasi. Tapi ini kan tidak,” ujarnya.

“Menurut saya, kalau memang mau konsisten, kita menjalankan itu. Memberi kepercayaan dan memberi kewenangan penuh (kepada penjabat walikota). Kecuali memang kalau ada kebijakan yang betul-betul dianggap salah, baru (dievaluasi). Tapi kalau persoalan teknis penyelanggaraan pemerintahan sehari-hari, tidak mesti lah menurut saya,” pungkasnya.

Reporter :

Editor :

Firdaus

Redaksi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI