News

Protes Untuk Disdik Sulsel oleh Oknum Pejabat Disdik Gowa

Protes Untuk Disdik Sulsel oleh Oknum Pejabat Disdik Gowa

Kabar Makassar -- Seorang pejabat Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Gowa terang-terangan menyalahkan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Tahun 2017.

Di salah satu media terbitan Makassar, pejabat bersangkutan berkoar-koar menilai pelaksanaan penerimaan siswa baru SMA/SMK yang mulai tahun ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan telah melabrak Permendikbud No. 17 tahun 2017 tentang PPDB.

Ia bahkan meminta pelaksana PPDB dalam hal ini Disdik Sulsel menghentikan segala proses penerimaan terutama jalur domisili dan jalur kemitraan. Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Dinas Pendidikan Sulsel DR. Setiawan Aswad merasa heran sebab tahapan pelaksanaan PPDB sudah berlangsung lancar dan bisa diterima semua kalangan setelah dilakukannya sosialisasi secara massif ke sekolah dan melalui media massa.

"Tentu saja ada yang protes dan bertanya-tanya tetapi akhirnya bisa menerima setelah dijelaskan secara konfrehensif," kata Setiawan menanggapi. Doktor alumni University of Melbourne Australia ini juga merasa heran jika ada yang menolak jalur kemitraan. Menurutnya, seharusnya mereka bersyukur karena masih ada kemitraan sebagai cara bijak kita untuk mengapresiasi hubungan yang terbina selama ini walaupun tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Apalagi, kemitraan bukan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya yang diterjemahkan sebagai jatah bagi pihak tertentu dengan ukuran yang tidak jelas.

"Sekarang kemitraannya memiliki parameter yang tegas dan juga ini cara yg bijak untuk memproteksi dan membangun atmosfir akademik yg lebih mengedepankan akses pendidikan yg merata dan berkualitas bagi semua secara lebih fair dengan membendung previlege yang selama ini dinikmati oleh orang yang memanfaatkan konektivitas dan cenderung tidak terkontrol,"papar Setiawan.

Koordinator Pengawas (Korwas) Disdik Sulsel Nur Laely Basir, S.Pd., M.Ed. (TESOL - Int.) juga ikut angkat bicara terkait jalur domisili yang dipermasalahkan. Menurut magister alumni Australia ini, soal zonasi untuk wilayah Makassar yang berbatasan dengan Gowa, Bupati Gowa dan Walikota Makassar yang harus membuat kesepakatan lalu mengusulkan ke pihak yang berwenang mengatur SMA/SMK.

"Terus soal kemitraan, saya sudah cari di pasal larangan dalam juknis. Tidak ada disinggung soal larangan menambah persyaratan. Yang ada itu larangan pungutan liar," kata Nur Laely.

Mestinya, tambahnya lagi, pejabat tersebut tidak perlu panik karena jalur masuk yang ada bukan cuma dua jalur itu; kemitraan dan jalur domisili. Pilihan jalur masuk lainnya adalah jalur afirmasi (kemampuan finansial siswa), jalur prestasi dan jalur akademik.

Sementara itu Ketua Panitia PPDB 2017, Muh. Ruslim mengungkapkan pihaknya menerima laporan dari salah satu sekolah di Gowa bahwa anak dari oknum pejabat bersangkutan ditolak berkas PPDB-nya karena tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan dalam juknis.[Rilis]

Penulis: Fritz Wongkar
Editor: Rama
Foto: Humas Disdik Sulsel

Redaksi

Related Articles

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close