PPPA Sulsel : STOP Perkawinan Usia Anak

Kegiatan "Gerakan STOP Perkawinan Anak Tingkat Provinsi Sulsel" dengan mengusung tema "Berikan Kami Ijazah, Bukan Buku Nikah" kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur, Sabtu (2/12/2017). Foto : Wawa

KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI), menggelar kegiatan “Gerakan STOP Perkawinan Anak Tingkat Provinsi Sulsel”.

Dengan mengusung tema “Berikan Kami Ijazah, Bukan Buku Nikah” kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur, Sabtu 2 Desember 2017.

Kepala Dinas PPPA Sulsel, Andi Murlina mengatakan, dalam sebuah pernikahan, dibutuhkan komitmen dan kesiapan untuk membangun sebuah hubungan berkeluarga. Jika semuanya tidak disiapkan secara matang, khususnya dari segi usia, maka tidak menutup kemungkinan bisa membawa dampak buruk bagi masa depan sang anak.

Komitmen untuk menghentikan perkawinan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab KPPPA, namun membutuhkan peran dari empat pilar pembangunan. Keempat pilar itu diantaranya lembaga masyarakat, dunia usaha, maupun media mendorong dan menghentikan praktek perkawianan pada anak.

Baca juga :   Cinta Ditolak, Siswa SD Ini Terlibat Tawuran

Dia menjelaskan peran masyarakat diperlukan seperti yang tertuang dalam UUD No. 23 tahun 2002 dan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang peelindungan anak dalam pasal 72 yang disebutkan bahwa Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.

Kepala Dinas PPPA Sulsel, Andi Murlina mengatakan, dalam sebuah pernikahan, dibutuhkan komitmen dan kesiapan untuk membangun sebuah berkeluarga. Jika semuanya tidak disiapkan secara matang, khususnya dari segi usia, maka tidak menutup kemungkinan bisa membawa dampak buruk bagi masa depan sang anak.

“Saat ini, Sulawesi Selatan menjadi daerah dengan angka perkawinan anak di Indonesia yang cukup tinggi. Angka pernikahan anak di bawah 15 tahun mencapai 6,7 persen, sementara persentase nasional hanya mencapai 2.46 persen. Hal ini memunculkan dampak yang negatif, mulai dari putus sekolah, mempengaruhi kesehatan reproduksi, resiko kematian ibu dan bayi, dan masih banyak lagi,” paparnya.

Baca juga :   Hari Ini, Ratusan Buruh di Indonesia Berdemo di Pelabuhan

Menurutnya, orang tua bersama keluarga cukup berperan besar dalam mendidik dan mengarahkan anak sebagai penerus generasi bangsa. Dia berharap gerakan “STOP Perkawinan Usia Anak” ini bisa dimengerti dan diterapkan oleh seluruh masyarakat luas.

“Mulai hari ini, stop, jangan ada lagi masalah yang muncul karena perkawinan usia anak atau usia dini. Khususnya di Sulsel. Mari kita bersama-sama hentikan perkawinan usia anak sebelum mereka lulus pada jenjang pendidikan tertinggi,” kata dia.

Sementara itu, Staff Khusus Menteri PPPA, Fernandez Hutagalung mengatakan, gerakan bersama ini diinisiasi dan dikoordinasikan oleh Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA) bekerjasama dengan 13 Lembaga dan lebih dari 30 organisasi masyarakat.

Baca juga :   Aksara Lontara, Saksi Kebudayaan Masyarakat Sulsel

Berdasarkan informasi yang diterima, Deklarasi Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak ini diluncurkan pertama kali oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, pada tanggal 3 November 2017 di Jakarta sebagaimana diamanahkan Pasal 72 UU 35/2014.

Kampanye ini turut dihadiri oleh keluarga/orang tua, lingkungan, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Pusat, Direktur Kapal Perempuan, Para Direktur/Pimpinan Lembaga NGO dan Media, Forum Anak Sulsel, Kepala Dinas PPPA Kabupaten/Kota se Sulsel, serta beberapa siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) kota Makassar.

Penulis Nur Marwah Yuwa