Jokowi Kembali Lantik Arief Hidayat Sebagai Hakim Konstitusi

Kolaborasi Liputan6.com

Jokowi Kembali Lantik Arief Hidayat Sebagai Hakim Konstitusi

KabarMakassar.com --- Pagi hari ini Presiden Joko Widodo atau yang kerap dikenal dengan Jokowi melantik Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi baru untuk periode 2018-2023 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 27 Maret 2018. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan DPR yang menetapkan Arief Hidayat kembali menjadi Hakim Konstitusi setelah sebelumnya terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi untuk periode 2015-2017.

Dilansir dari Liputan6.com, Arief Hidayat dilantik pada pukul 14.15 WIB berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129 P 2017 tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi. Keppres ini ditanda tangani oleh Kepala Negara pada 18 Desember 2017.

"Bismillah. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ucap Arief Hidayat dengan suara lantang dalam sumpah jabatan di hadapan Presiden Jokowi.

Dalam pelantikan ini, hadir pula Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, dan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Arief Hidayat pernah dilantik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Hakim Konstitusi pada 1 April 2013. Saat itu, SBY menjabat sebagai Presiden RI keenam.

Setelah dua tahun menjadi Hakim Konstitusi, Arief Hidayat terpilih menjadi Ketua MK menggantikan Hamdan Zoelva yang habis masa jabatannya pada 7 Januari 2015. Arief kemudian terpilih kembali menjadi Ketua MK untuk periode kedua pada Juli 2017.

Sebelum menjadi Hakim Konstitusi, Arief Hidayat merupakan Guru Besar Universitas Diponegoro. Dia juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Tengah, Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi dan Konstitusi, Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Indonesia, dan Ketua Pusat Studi Hukum Lingkungan.

Namun karir Arief Hidayat tidak selalu berjalan mulus terbukti adanya temuan sebanyak dua kali melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi hingga mendapatkan ganjaran sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis atas kedua pelanggaran tersebut. 

Koalisi menilai perbuatan Arief tersebut tidak dapat ditoleransi, terlepas dari sanksi yang diterimanya dari Dewan Etik.

Pada tahun 2016 Arief juga terbukti melakukan pelanggaran etik karena mengirim surat yang isinya menitipkan seorang kerabat kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono. Saudaranya, dalam katebelece itu, merupakan seorang jaksa penata muda yang bertugas di Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur.

Dewan Etik MK kembali menyatakan Arief Hidayat terbukti melanggar kode etik sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan calon hakim MK. Pelanggaran etik terjadi karena Arief bertemu dengan sejumlah pimpinan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

Penulis :

Editor :