YOSS Gugat Pemprov Sulsel ke PTUN Terkait Sengketa Stadion

YOSS Gugat Pemprov Sulsel ke PTUN Terkait Sengketa Stadion
Suasana Jumpa pers di Sekretariat YOSS GOR Mattoanging Makassar, Rabu (06/11).

KabarMakassar.com-- Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) menggugat pemerintah provinsi (Pemprov) Sulsel dalam hal status hak kepemilikan stadion Andi Mattalatta.

Tim pengacara YOSS, Hasan S.H, M.H mengatakan berita yang beredar bahwa stadion Mattalata di ambil alih oleh pemprov itu tidak benar.

"Beberapa minggu terakhir beredar kabar bahwa stadion Andi Mattalatta ini diambil alih oleh Pemprov itu tidak benar," ungkapnya saat jumpa pers di sekretariat YOSS, Gor Andi Mattalatta, Kota Makassar Rabu (06/11).

YOSS menggugat Pemprov Sulsel yang ingin mengambil paksa stadion Andi Mattalatta. Hasan telah melayangkan surat per selasa (05/11/2019) di PTUN dengan nomor perkara 119/G/2019/PTUN.Makassar.

"Kami mengajukan gugatan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa stadion ini sebenarnya siapa yang punya dan kemarin saya sendiri sudah datang langsung ke pengadilan PTUN dan insyaAllah minggu depan para pihak sudah panggil hukum," Bebernya.

Menurutnya, Pemprov tidak memiliki hak atas kepemilikan stadion Andi Mattalata karena dari segi penerbitan sertifikat sudah bertentangan dengan aturan.

"Saya katakan bertentangan dengan aturan karena sertifikat itu tidak boleh keluar, karena dia tidak pernah menguasai objek dan itu sangat jelas, di Undang-undang pokok anggarannya itu sudah jelas termasuk Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1961, disitu jelas bahwa sertifikat tidak boleh terbit kalau tidak menguasai objek," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Harian YOSS, Andi Karim Baso, menilai ada upaya dari pihak pemerintah memojokkan YOSS. Dia menilai pemprov tidak punya itikad baik duduk bersama menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Kita masih menghargai rekomendasi DPR (DPRD Sulsel) waktu itu bahwa YOSS dan pemprov harus memprioritaskan kerjasama dengan YOSS dalam pengeloaan aset ini. Keputusan kedua, apabila pemda mau ambil alih, maka harus ada ganti rugi,” ujar Karim.

Dikonfirmasi terpisah, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, tidak ingin ambil pusing atas ancaman YOSS menggugat Pemprov ke pengadilan. Bahkan dia mengaku, pemerintah siap meladeni YOSS jika terpaksa penyelesaian polemik ini harus menempuh jalur hukum.

Meski enggan berkomentar banyak soal pernyataan YOSS soal hak pengelolaan pemprov dan rencana ambil alih aset ini, Nurdin menyebut YOSS sudah melawan pemerintah atas aset yang sebenarnya sudah milik Pemprov Sulsel.

“Pokoknya dia (YOSS) melawan pemerintah, bukan personal Nurdin Abdullah. Dilapor aja, itu lebih bagus. Supaya ada reaksi kita,” pungkasnya.

Diketahui, YOSS bersikukuh memiliki kewenangan mengelola peninggalan fasilitas Pekan Olahraga Nasional (PON) IV Makassar. Karena itu, mereka menawarkan beberapa opsi seperti meminta ganti rugi hingga sistem pengelolaan bersama.

Dalam jumpa pers tersebut, turut hadir wakil ketua 1 dan 2 YOSS serta tim kuasa hukum YOSS lainnya.

Penulis : Qiswanty Ruslia

Editor : Supriadi Maud