Belum Ada SK Golkar, Hanya 4 Pimpinan DPRD Sulsel Definitif Diumumkan

Belum Ada SK Golkar, Hanya 4 Pimpinan DPRD Sulsel Definitif Diumumkan
Wakil Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Saharuddin Alrif.

KabarMakassar.com-- DPRD provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat paripurna Pengusulan pimpinan Defenitif DPRD provinsi Sulawesi Selatan, Rabu(09/10). Dalam sidang paripurna ditetapkan 4 orang pimpinan DPRD provinsi Sulawesi Selatan.

"Jadi tadi mengumum kan 4 calon pimpinan definitif" ungkap Saharuddin Alrif setelah memimpin rapat paripurna.

Berdasarkan peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Sulawesi Selatan pengumuman calon pimpinan definitif DPRD provinsi Sulawesi Selatan harus memiliki surat dari DPD I disertai lampiran SK dari DPP partai.

"Berdasarkan aturan dan tatibnya yang diumumkan itu yang ada surat dari dewan pimpinan wilayah (DPD) disertai lampiran SK DPP nya," tambah wakil pimpinan sementara DPRD provinsi Sulawesi Selatan ini.

Dalam rapat ini diumumkan 4 orang calon wakil pimpinan DPRD Sulsel yang dibacakan langsung oleh wakil pimpinan sementara.

"Fraksi Nasdem menunjuk saharuddin Alrif sebagai wakil pimpinan 1 kemudian dari Fraksi Partai Gerindra menunjuk Darmawangsa Muin, Kemudian dari Fraksi Partai Demokrat menunjuk Nikmatullah sebagai wakil ketua kemudian fraksi PKS menunjuk Muzayyin nah 4 calon pimpinan definitif  wakil ketua," jelasnya.

Sementara itu, untuk Calon Ketua definitif DPRD provinsi Sulawesi Selatan belum bisa diumumkan hal ini dikarenakan dari partai Golkar belum melampirkan SK penunjukan dari DPP partai Golkar.

"Tadi Partai Golkar karena belum dilampirkan SK DPP nya maka surat dari DPD I Partai Golkar Kami tetap bacakan hasil keputusannya berdasarkan surat dari DPD I menunjuk Kartika Sari sebagai ketua DPRD definitif sembari menunggu SK resmi," jelasnya.

Menurutnya pimpinan sementara DPRD provinsi Sulawesi Selatan tetap akan menunggu SK resmi dari DPP partai Golkar untuk kemudian dirapat paripurnakan.

"Adapun  kalau SK dari DPP nya sudah ada Maka besok kami akan menjadwalkan paripurna seperti itu karena kita tidak mau masuk mencampuri wilayah internal partai," bebernya.

Berdasarkan informasi keterlambatan SK penunjukan dari DPP partai Golkar diduga dikarenakan ketua umum dan sekjen partai Golkar ini sedang tugas diluar kota.

"Yang sampai ke kami bahwa ketua umumnya sudah sepakat boleh, jadi tinggal suratnya belum ditandatangani dikarenakan ketua umum lagi di Bali sekjennya lagi di Lampung seperti itu," tutupnya.

Penulis : Herlin Sadid

Editor : Supriadi Maud